Kota Gorontalo – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Dr. H. Ismail Madjid, M.M., mewakili Wali Kota Gorontalo, Dr. H. Adhan Dambea, M.Pd., melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pangan Kota Gorontalo, Kamis (29/12/2025), di Banthayo Lo Yiladia.

Kegiatan pelantikan dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta sejumlah undangan dari jajaran Pemerintah Kota Gorontalo. Suasana berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai bentuk penyegaran organisasi dalam mendukung peningkatan kinerja birokrasi daerah.

Dalam sambutannya, Sekda Ismail menegaskan bahwa mutasi, rotasi, serta promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi modern. Menurutnya, dinamika tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan penyegaran di lingkungan pemerintahan agar roda organisasi tetap berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan bukan dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Ismail.

Ia juga menambahkan, pejabat yang baru dilantik telah melalui proses seleksi dan pertimbangan yang matang, objektif, dan berbasis pada kompetensi, integritas, serta kinerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap posisi memiliki tanggung jawab strategis, sehingga penempatan pejabat harus mempertimbangkan kesesuaian kemampuan dengan kebutuhan organisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa pejabat administrator dan pengawas memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, mengawasi kinerja bawahannya, serta memastikan kebijakan pimpinan dapat diterjemahkan dengan baik dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan ditutup dengan pengambilan sumpah/janji jabatan serta penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik. Melalui momentum tersebut, diharapkan semangat pengabdian dan profesionalisme aparatur semakin tumbuh dalam mendukung visi misi Pemerintah Kota Gorontalo.

The post Penyegaran Birokrasi! Sekda Ismail Lantik Pejabat Baru di Dinas Pangan appeared first on Barakati ID.

The post Penyegaran Birokrasi! Sekda Ismail Lantik Pejabat Baru di Dinas Pangan appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Sebanyak 237 pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Muara Tirta menjalani asesmen pemetaan kompetensi yang dilaksanakan di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Jumat (30/1/2026).

Kegiatan ini digelar dalam rangka pengisian tiga jabatan manajer, 13 asisten manajer, satu kepala satuan pengawasan internal, serta dua jabatan kepala bidang pengawasan, termasuk bagi pegawai pelaksana. Proses asesmen dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Mewakili Wali Kota Gorontalo Dr. H. Adhan Dambea, M.Pd., Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Dr. H. Ismail Majid, M.M. secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Perumdam Muara Tirta memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih yang berkualitas dan distribusi yang lancar.

Menurut Ismail Majid, asesmen ini menjadi langkah strategis untuk memastikan prinsip the right man in the right place dapat terwujud. Melalui pemetaan kompetensi, potensi pegawai dapat terukur secara objektif, sehingga organisasi mampu bergerak lebih adaptif dan efektif dalam menjawab tantangan pelayanan publik.

“Dari hasil asesmen ini, manajemen dapat memetakan kemampuan, kepribadian, kelebihan, serta area yang perlu pengembangan. Hasilnya bisa dijadikan dasar dalam merancang pelatihan, pengembangan karier, dan penyusunan pola jenjang jabatan,” jelas Sekda.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti asesmen dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan rasa percaya diri. “Jangan jadikan asesmen sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Muara Tirta, Lucky Paudi, S.E., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyeleksi pejabat dan memetakan kompetensi karyawan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel. Proses penilaian mencakup aspek potensi, kinerja, serta perilaku kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Mereka akan menjalani tahapan asesmen meliputi ujian tertulis dan wawancara. Ujian tertulis bagi jabatan manajer dan asisten manajer dilaksanakan di Grand Q Hotel pada 30 Januari, sedangkan untuk pelaksana akan dijadwalkan pada tahapan berikutnya oleh panitia,” ujar Lucky.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gorontalo Effendy Rauf, Inspektur Kota Gorontalo Taufiq Dunggio, Kepala BKAD Nooryanto selaku Dewan Pengawas Perumdam Muara Tirta, Kepala BKPSDM Kota Gorontalo Mulky Datau, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kaima Kamaru.

Dengan pelaksanaan asesmen ini, diharapkan Perumdam Muara Tirta semakin profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik berbasis meritokrasi dan kompetensi aparatur.

The post Seleksi Transparan: 237 Pegawai Perumdam Muara Tirta Diuji untuk Pengisian Jabatan Strategis appeared first on Barakati ID.

The post Seleksi Transparan: 237 Pegawai Perumdam Muara Tirta Diuji untuk Pengisian Jabatan Strategis appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Gorontalo tengah menjadi sorotan tajam. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melayangkan kritik keras terhadap lembaga tersebut karena diduga banyak melakukan maladministrasi dalam penerbitan sertipikat dan dokumen pertanahan.

“BPN (Kantah) Kota Gorontalo banyak membuat kesalahan dalam menerbitkan sertipikat,” tegas Adhan dalam pernyataannya kepada awak media.

Namun, Kantah justru menerbitkan dokumen dengan waktu pemanfaatan mulai tahun 2008, yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Persoalan ini mencuat dalam rapat di ruang pola Kantor Wali Kota pada Selasa (20/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kantah Kota Gorontalo Kusno Katili, bersama dua pejabat dari instansinya. Dalam rapat itu, Kusno mengakui adanya dua dokumen penggunaan aset yang berbeda masa berlaku, serta mengonfirmasi bahwa waktu pemanfaatan yang benar adalah sejak 2002 sesuai PKS.

“Yang sah dimulai dari tahun 2002, dan dokumen yang benar adalah yang masa pemanfaatannya 20 tahun,” ujar Kusno di hadapan Wali Kota.

Selain kasus Blue Marlin, Adhan juga menyoroti maladministrasi kedua yang diduga dilakukan Kantah terkait HGB milik Bank SulutGo (BSG). Menurutnya, data lokasi dalam dokumen HGB dan posisi bangunan nyata di lapangan tidak sinkron.

“Dalam dokumen HGB disebut berada di Kecamatan Kota Tengah, padahal bangunan BSG berdiri di Kecamatan Kota Selatan,” ungkap Adhan.

“Saya jual dengan harga Rp1,5 miliar, tapi baru dibayar sekitar Rp1 miliar. Anehnya, sertipikat sudah dibalik nama, dan itu dilakukan oleh BPN Kota Gorontalo,” bebernya.

“Masalah seperti ini bukan hanya di Kota Gorontalo, tapi juga terjadi di banyak daerah lain. Ini sudah saatnya diprotes dan disuarakan,” tegas Adhan.

“Kalau dengan pemerintah saja berani, bagaimana dengan masyarakat? Makanya Kantah Kota Gorontalo ini perlu didemo,” tutup Adhan dengan nada tegas.

The post Tak Bisa Ditolerir, Adhan Bongkar Dugaan Maladministrasi BPN Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tak Bisa Ditolerir, Adhan Bongkar Dugaan Maladministrasi BPN Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Senin (19/1/2026).

Kegiatan rutin ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta jajaran ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan bahwa Pemkab Pohuwato telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat. Kebijakan ini menjadikan jam kerja ASN efektif selama empat hari dalam sepekan.

Namun demikian, Wabup menegaskan bahwa WFA bukan berarti hari libur, melainkan tetap bekerja penuh tanggung jawab dari lokasi mana pun di wilayah Kabupaten Pohuwato.

“WFA bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari mana saja. Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi kebijakan WFA,” jelas Iwan Adam.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa apel Korpri di awal tahun 2026 memiliki makna strategis sebagai momentum meneguhkan kembali komitmen ASN dalam mengawali pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

“Tahun baru hendaknya menjadi titik awal untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan disiplin, serta memperkuat integritas dan loyalitas dalam melayani masyarakat Kabupaten Pohuwato,” ujarnya.

Wabup Iwan juga mengingatkan para pimpinan perangkat daerah agar terus melakukan pembinaan terhadap jajarannya dengan menumbuhkan budaya kerja yang disiplin, saling menghargai, dan berorientasi pada hasil.

“Disiplin bukan hanya tentang kehadiran, tetapi juga tanggung jawab, etos kerja, serta kesungguhan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang menuntut setiap OPD untuk lebih berhati-hati, efisien, dan bijaksana dalam pengelolaan anggaran.

“Setiap perangkat daerah harus mampu menyusun dan melaksanakan program kerja secara tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta memprioritaskan kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia.

Wabup menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, melainkan tantangan untuk bekerja lebih cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.

Di akhir kegiatan, Iwan Adam menyampaikan bahwa kehadirannya dalam apel tersebut mewakili Bupati Pohuwato, yang pada waktu bersamaan tengah menjalankan agenda lain. Oleh karena itu, mandat untuk memimpin apel diberikan kepada Wakil Bupati sebagai bentuk sinergi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Pohuwato.

The post Mulai 2026 dengan Komitmen: ASN Pohuwato Didorong Tingkatkan Kinerja appeared first on Barakati ID.

The post Mulai 2026 dengan Komitmen: ASN Pohuwato Didorong Tingkatkan Kinerja appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloei Saboe resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai wujud komitmen menuju pelayanan publik yang bersih, berintegritas, dan berkualitas.

Kegiatan pencanangan ditandai dengan pengucapan komitmen bersama seluruh karyawan RSUD Aloei Saboe di hadapan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, pada Senin (19/1/2026).

Dalam sambutannya, Wawali Indra menegaskan bahwa pencanangan zona integritas menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola rumah sakit yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Rumah sakit adalah pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Pasien datang dengan latar belakang dan kondisi berbeda, bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan dan keterpaksaan akibat sakit. Karena itu, pelayanan harus mengedepankan empati,” ujar Indra Gobel.

Ia menambahkan, komitmen yang telah diikrarkan perlu diwujudkan dalam perilaku kerja yang disiplin, jujur, dan konsisten melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Ingat, perubahan dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga ketepatan waktu, melayani pasien tanpa memandang latar belakang, serta memastikan seluruh proses layanan berjalan lancar tanpa hambatan administratif,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Indra mengungkapkan bahwa sebanyak tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo telah dipersiapkan mengikuti evaluasi Zona Integritas tingkat nasional.

Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta RSUD Aloei Saboe.

“RSUD Aloei Saboe merupakan salah satu dari tiga OPD yang dipersiapkan oleh Inspektorat Kota Gorontalo untuk diajukan dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas di tingkat nasional,” jelas Wawali Indra.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa pencanangan ZI bukan semata demi memperoleh penilaian, melainkan bagian dari strategi mewujudkan visi Kota Gorontalo sebagai kota jasa yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Selain itu, tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” paparnya.

Ia menutup sambutan dengan mengingatkan pentingnya perubahan di seluruh aspek organisasi, mulai dari pembenahan sikap kerja, penyederhanaan prosedur layanan, penguatan profesionalisme sumber daya manusia, peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

The post Bersih dan Transparan! RSUD Aloei Saboe Komitmen Bangun Zona Integritas appeared first on Barakati ID.

The post Bersih dan Transparan! RSUD Aloei Saboe Komitmen Bangun Zona Integritas appeared first on Barakati ID.

Bone Bolango – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango menegaskan bahwa dugaan praktik nepotisme dalam seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango semakin menguat setelah pelantikan pejabat hasil seleksi pada Senin (22/12/2025).

Dari lima jabatan strategis yang dibuka dalam seleksi terbuka tersebut, empat jabatan telah resmi dilantik. Namun, tiga di antaranya diketahui diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan Bupati Bone Bolango.

HMI Cabang Bone Bolango sebelumnya telah memberikan peringatan dini terkait indikasi praktik nepotisme. Dalam pemberitaan Gopublish.co.id pada Rabu (19/11/2025), HMI mengingatkan pimpinan daerah agar proses seleksi jabatan tinggi dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Dinas BKPSDM diisi oleh anak Bupati, Kepala Bappeda dijabat oleh menantu Bupati, serta Dinas PMD juga ditempati kerabat dekat Bupati. Ini bukan sekadar dugaan tanpa dasar, melainkan fakta pelantikan yang bisa disaksikan secara terbuka oleh masyarakat, persis seperti yang kami prediksi sejak awal,” ujar Ketua HMI Cabang Bone Bolango, Rolan, Rabu (07/01/2026).

HMI menilai praktik ini bertentangan dengan sejumlah regulasi nasional, di antaranya:

• Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17, mengenai larangan penyalahgunaan wewenang

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 12 yang mengatur integritas dan larangan praktik KKN

Rolan menambahkan, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip sistem merit, terutama aspek transparansi dan objektivitas, yang telah lama digaungkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pernyataan di situs resmi Pemkab Bone Bolango, Sekretaris Daerah Iwan Mustapa menyebut seluruh tahapan seleksi PPTP telah dilaksanakan “sesuai prosedur, transparan, objektif, dan berdasarkan sistem merit”. Namun, klaim tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Faktanya, penilaian hasil seleksi dari awal hingga akhir proses tidak pernah dipublikasikan, bahkan tidak disampaikan kepada peserta. Nilai seleksi hanya diketahui oleh tim seleksi dan pihak tertentu,” tegas Rolan.

HMI Cabang Bone Bolango mengaku telah melakukan investigasi lapangan dengan mewawancarai sejumlah peserta seleksi. Hasilnya, sebagian besar peserta mengaku tidak mengetahui nilai hasil seleksi di setiap tahapan.

“Temuan kami menunjukkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan dan objektivitas dalam penerapan sistem merit tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” lanjut Rolan.

Selain menyoroti tiga jabatan yang telah dilantik, HMI juga mencatat adanya satu posisi strategis lain yang hingga kini belum dilantik. Menurut mereka, alasan penundaan pelantikan dengan dalih pencairan anggaran dan kesinambungan program terkesan janggal di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan nepotisme.

“Kami telah merampungkan hasil investigasi dan kajian. Bahkan kami sudah mengantongi nama yang diduga kuat akan dilantik pada posisi yang masih tertunda,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, HMI Cabang Bone Bolango menyatakan akan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan hasil investigasi resmi untuk mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi terbuka PPTP di Bone Bolango,” tegas Rolan.

HMI menekankan, langkah ini merupakan komitmen organisasi dalam menjaga marwah reformasi birokrasi, memastikan sistem merit dijalankan secara adil, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

The post Terbukti Benar! Ramalan HMI Soal Dugaan Nepotisme di Bone Bolango Jadi Nyata appeared first on Barakati ID.

The post Terbukti Benar! Ramalan HMI Soal Dugaan Nepotisme di Bone Bolango Jadi Nyata appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menunjukkan perhatian besar terhadap nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu (PW). Tidak hanya memperjuangkan status mereka yang sebelumnya dialihkan dari tenaga penunjang kegiatan pemerintah daerah (TPKD), namun Wali Kota Adhan juga memutuskan menaikkan gaji PPPK PW yang selama ini menerima upah di bawah Rp 1 juta.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Adhan saat apel kerja perdana awal tahun 2026, yang digelar Pemerintah Kota Gorontalo di Lapangan Taruna Remaja, Senin (05/01/2026).

“Saya perintahkan Pak Nur, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, untuk menaikkan gaji PPPK paruh waktu yang selama ini masih di bawah Rp 1 juta,” tegas Wali Kota Adhan di hadapan seluruh peserta apel.

Adhan menjelaskan, keputusan menaikkan upah ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, dedikasi para PPPK paruh waktu sangat besar terhadap jalannya pemerintahan daerah, bahkan kerap menggantikan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh aparatur sipil negara (ASN).

“Saya melihat dengan jelas bagaimana PPPK sudah menggantikan sebagian fungsi ASN di lapangan. Karena itu, sudah sepantasnya kesejahteraan mereka lebih diperhatikan,” ujar Wali Kota dua periode itu.

Lebih jauh, Adhan menilai bahwa gaji PPPK PW di bawah Rp 1 juta merupakan kondisi yang tidak manusiawi. Ia menyebut, situasi tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang menambah jumlah tenaga honor atau TPKD tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

“Ini akibat ulah pemerintahan yang lama, yang menambah jumlah tenaga honor karena faktor kedekatan, tanpa mempertimbangkan kesiapan anggaran,” ungkapnya.
“Akibatnya, saya yang menanggung dampaknya sekarang. Tapi tidak apa-apa, saya harus memikirkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Adhan juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Gorontalo untuk melakukan pendataan ulang terhadap TPKD yang belum dialihkan ke status PPPK PW. Pendataan ini, kata dia, penting dilakukan agar pemerintah memiliki data yang valid dan mengetahui jumlah tenaga kerja sebenarnya.

“Saya minta OPD segera mendata kembali TPKD yang belum dialihkan. Jangan sampai ada yang sudah tidak bekerja, tetapi masih tercatat sebagai tenaga aktif,” tegasnya.

Kebijakan kenaikan gaji ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Adhan Dambea terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja non-ASN, sekaligus langkah awal menuju manajemen SDM aparatur yang lebih berkeadilan.

The post Kabar Gembira! Wali Kota Adhan Naikkan Gaji PPPK di Bawah Rp 1 Juta appeared first on Barakati ID.

The post Kabar Gembira! Wali Kota Adhan Naikkan Gaji PPPK di Bawah Rp 1 Juta appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dirangkaikan dengan Hari Pahlawan, Hari Guru Nasional, serta HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat Kabupaten Pohuwato berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Kamis (27/11/2025).

Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, Ketua Korpri Pohuwato Usman H. Bay, Ketua PGRI Pohuwato Coleng Tandjomada, perwakilan Bank SulutGo, serta jajaran anggota Korpri dan PGRI.

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Iwan Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang berhalangan hadir karena agenda penting di luar daerah. Ia juga menyampaikan salam hormat dari bupati kepada seluruh anggota Korpri dan PGRI yang memperingati hari istimewa tersebut. “Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, agar dapat terus melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik untuk bangsa, negara, dan daerah tercinta,” ujarnya.

Dengan mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”, Wabup Iwan menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas aparatur negara dalam melayani masyarakat. Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan berdaya saing menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.

“ASN harus mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi. Dengan kinerja profesional dan penuh dedikasi, Korpri bisa menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” tegasnya.

Iwan Adam juga menjelaskan bahwa peringatan HUT Korpri yang digabung dengan Hari Pahlawan, Hari Guru Nasional, dan HUT PGRI ke-80 merefleksikan perjalanan panjang bangsa dalam membangun negeri. “Bangsa ini berdiri atas jasa para pahlawan, ketulusan para guru, pengabdian seluruh ASN, serta dukungan masyarakat,” jelasnya.

Kepada para guru, Wabup menitipkan masa depan pendidikan generasi muda. Ia berharap para pendidik tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai karakter, budaya, dan wawasan kebangsaan bagi siswa.

Sementara kepada anggota Korpri, ia mengingatkan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. “Korpri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Iwan Adam mengajak seluruh unsur Korpri, PGRI, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam memajukan Kabupaten Pohuwato. “Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru dan anggota Korpri atas bakti serta dedikasinya. Semoga setiap pengabdian menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tutupnya.

The post Pahlawan, Guru, dan ASN, Wajah Pengabdian Bangsa di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Pahlawan, Guru, dan ASN, Wajah Pengabdian Bangsa di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menggelar Rapat Paripurna Tingkat II untuk membahas sekaligus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa itu dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Umar Karim, dalam laporannya menyebutkan bahwa revisi regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menata ulang struktur kelembagaan berdasarkan beban kerja, kondisi wilayah, kapasitas fiskal, serta urgensi urusan pemerintahan yang ditangani.

Menurut Umar, penataan ini mendesak dilakukan karena struktur OPD Provinsi Gorontalo saat ini dinilai belum efektif. Usai penataan pada 2022, jumlah OPD meningkat dari 27 menjadi 29, namun justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan penurunan efisiensi kinerja birokrasi.

Dalam proses pembahasannya, Pansus bersama Pemerintah Provinsi melakukan pendalaman substansi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB, serta studi banding ke Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari praktik pemisahan Badan Keuangan dan Badan Pendapatan.

Umar memaparkan sejumlah poin perubahan penting dalam revisi perda tersebut, di antaranya:

• Penyesuaian konsideran “menimbang” dan “mengingat” agar lebih menonjolkan prinsip efektivitas, efisiensi, pembagian urusan, serta fleksibilitas organisasi.

• Penyempurnaan nomenklatur perangkat daerah, termasuk pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Penyesuaian ini dilakukan agar urusan kebudayaan tidak bercampur dengan aspek komersial sektor pariwisata.

• Perubahan pada sektor pekerjaan umum menyesuaikan hasil fasilitasi Kemendagri.

• Restrukturisasi sektor pertanian, termasuk penggabungan sub-bidang tanaman pangan dan hortikultura ke dalam Dinas Ketahanan Pangan serta perubahan nama Dinas Pertanian menjadi Dinas Peternakan dan Perkebunan.

• Pemisahan Badan Keuangan menjadi dua lembaga: Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

• Penataan ulang Badan Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

• Ketentuan peralihan yang menjamin pejabat saat ini tetap menjalankan tugas hingga penetapan pejabat baru. OPD hasil penataan akan efektif setelah anggaran dimasukkan pada APBD 2026 atau perubahan APBD tahun yang sama.

Pansus juga menegaskan pentingnya memastikan setiap urusan pemerintahan terfasilitasi secara tepat agar tidak terjadi stagnasi seperti pada urusan pertanahan yang sebelumnya belum tertangani maksimal.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas kerja intensif DPRD dan Pansus dalam menyelesaikan pembahasan, termasuk dua kali fasilitasi bersama Kemendagri. Ia menyoroti pentingnya pengaturan masa transisi karena berpengaruh terhadap psikologis ASN dan penyerapan anggaran daerah.

“Pejabat yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan dua mekanisme penyusunan APBD 2026, yaitu melalui input manual di SIPD sambil menunggu pengesahan SOTK baru, serta penginputan digital setelah perda disahkan agar tidak menghambat proses penganggaran.

Ia juga menambahkan, kinerja fiskal Provinsi Gorontalo tergolong baik secara nasional. Realisasi belanja daerah berada di peringkat ketujuh, sementara pendapatan menempati posisi kelima secara keseluruhan.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 ini, pemerintah berharap penataan kelembagaan daerah dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membantu percepatan capaian target pembangunan daerah.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam melaksanakan Proyek Strategis Daerah (PSD) secara transparan, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan. Pembangunan yang berjalan tidak hanya ditargetkan selesai tepat waktu dan sesuai kualitas, tetapi juga harus berlandaskan prinsip akuntabilitas dan integritas tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Jumat (14/11/2025) dan turut dihadiri oleh satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wawali Indra, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari capaian fisik maupun serapan anggaran, tetapi juga dari integritas dan akuntabilitas seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Monitoring dan evaluasi seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparan, efisien, dan terbebas dari potensi penyimpangan,” ujar Indra Gobel.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, setiap potensi penyimpangan akan ditutup melalui penerapan sistem dan tata kelola yang baik.

“Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan maturitas penyelenggaraan di setiap OPD, serta penerapan manajemen risiko dan peta risiko fraud sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis risiko,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menuturkan bahwa upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan mendorong penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat, serta mengoptimalkan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

“Pemerintah Kota Gorontalo juga terus mendorong agar setiap OPD melaksanakan aksi pencegahan korupsi secara berkelanjutan, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dipercaya publik,” tutupnya.

The post Indra Gobel Tegaskan Integritas Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Indra Gobel Tegaskan Integritas Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan Daerah appeared first on Barakati ID.