DEPROV – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Workshop Input Teknis Penyusunan Mekanisme Pengajuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif, yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, didampingi anggota Komisi III Syamsir Djafar Kiyai, serta Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili. Turut hadir pimpinan dan tim Program SKALA Pusat, serta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Wahyudin Katili menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hasil penajaman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara aspirasi legislatif dan dokumen perencanaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Pokir DPRD harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyudin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, dalam paparannya menyampaikan bahwa Pokir DPRD tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga perlu diarahkan pada sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Espin turut menjelaskan fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya penyelarasan program pembangunan agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa Pokir DPRD harus selaras dengan agenda reses dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

“Pokir merupakan refleksi aspirasi masyarakat yang harus terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah. Ini penting agar setiap kebijakan benar-benar inklusif dan berpihak kepada semua kalangan,” papar Espin.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Program SKALA dan Bappeda Provinsi Gorontalo. SKALA merupakan lembaga yang berfokus pada penguatan penyelenggaraan pembangunan layanan dasar berbasis inklusi sosial, termasuk peningkatan kapasitas teknis DPRD dalam proses pengajuan Pokir.

“Makna inklusif di sini mencakup masyarakat berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan akses terhadap layanan dasar yang adil dan setara,” tutur Espin.

Melalui kegiatan ini, DPRD dan pemerintah daerah berharap mekanisme pengajuan Pokir ke depan dapat semakin terstruktur, transparan, dan sinkron dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo telah memulai langkah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo untuk tahun 2025. Dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar, Sekretaris Daerah, Ismail Madjid, menjelaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam menyusun RKPD.

Ismail Madjid menyoroti pentingnya Forum Perangkat Daerah sebagai wadah untuk membahas Rancangan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan mandat dan fungsi masing-masing perangkat daerah, yang juga melibatkan stakeholder terkait. Dia menekankan bahwa rancangan yang dihasilkan harus sejalan dengan hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tidak hanya itu, Ismail Madjid juga menyoroti empat program prioritas yang menjadi fokus utama Pemerintah Kota Gorontalo saat ini. Di antaranya adalah upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang merata di masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus, bersama dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Tak lupa, Pemerintah Kota Gorontalo juga menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan, kompetitif, dan berwawasan lingkungan.

Dalam hal penganggaran, Ismail Madjid menegaskan bahwa ada upaya untuk lebih memperhatikan strategi yang lebih tepat sasaran guna mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat hingga tahun 2024. Ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang berpijak pada aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat.

The post PEMKOT Gorontalo dalam Penyusunan RKPD 2025: Fokus pada Kemiskinan, SDM, Tata Kelola, dan Ekonomi Berkelanjutan appeared first on Barakati ID.

The post PEMKOT Gorontalo dalam Penyusunan RKPD 2025: Fokus pada Kemiskinan, SDM, Tata Kelola, dan Ekonomi Berkelanjutan appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Pemda Pohuwato bersama DPRD Pohuwato telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2024. Penandatanganan itu dilakukan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Ketua DPRD, Nirwan Due pada Rapat Paripurna ke-50 di ruang sidang DPRD Pohuwato, Selasa, (19/9/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga menjelaskan, Undang-undang 23 Tahun 2014 mengamantkan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA PPAS. RKPD Kabupaten Pohuwato tahun 2024 menjadi dasar penyusunan KUA PPAS tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2024.

Penyusunan KUA PPAS tahun 2024 berpedoman pada hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Salah satu isu strategis memulihkan dan meningkatkan ekonomi daerah yang sebelumnya melemah saat dan pasca pandemi covid-19.

Lanjut bupati, arah kebijakan ekonomi daerah dilaksanakan secara harmonis dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan provinsi, karena seluruh permasalahan pembangunan di daerah terakumulasi menjadi permasalahan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, arah ekonomi daerah dapat dirumuskan berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Gorontalo.

“Adapun perkembangan dan target ekonomi makro Kabupaten Pohuwato tahun 2024 berupa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,08%, tahun 2023 ditargetkan meningkat 4,5% dan 2024 diproyeksi naik menjadi 5,5%. IPM tahun 2022 mencapai 66,53%, tahun 2023 ditargetkan sebesar 66,73% dan tahun 2024 diproyeksi naik menjadi 67,22%”,jelas Saipul.

Disisi lain Bupati Saipul Mbuinga juga menyampaikan kemiskinan tahun 2022 mencapai 17,87%, di tahun 2023 ditargetkan 16,50% dan di tahun 2024 diproyeksi akan turun menjadi 16%. Untuk pengangguran tahun 2022 mencapai 3,41%, tahun 2023 ditargetkan turun menjadi 3,0%, dan di 2024 turun menjadi 2,80%, kemudian rasio gini tahun 2022 sebesar 0,412, tahun 2023 0,48 dan di tahun 2024 menjadi 0,339.

The post Pemda-DPRD Pohuwato Tanda Tangani Nota Kesepakatan KUA PPAS 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Pemda-DPRD Pohuwato Tanda Tangani Nota Kesepakatan KUA PPAS 2024 appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo harus fokus penajaman prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daera Kota Gorontalo Ismail Madjid saat memberikan sambutan di Pra Musrenbang, Senin (13/3/2023).

Menurutnya, hal tersebut sangat penting dilakukan karena pelaksanaan pembangunan yang baik, harus dimulai dari perencanaan yang baik pula.

Sekda Kota Gorontalo mengatakan, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka diharapkan akan semakin tinggi pula keberhasilan pembangunan yang dapat dicapai.

“Hal ini disebabkan, perencanaan partisipasi yang digali dari agar permasalahan yang dihadapi masyarakat, memberikan solusi konkrit dalam bentuk usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan prioritas masyarakat,” kata Ismail Madjid.

Ismail menjelaskan, salah satu program yang harus menjadi prioritas adalah pengelolaan anggaran sebesar Rp. 200 juta setiap kelurahan, yang pemanfaatannya untuk membiayai program pembangunan dan program pemberdayaan, sesuai dengan skala prioritas di masing-masing kelurahan.

“Itu sebagai salah satu upaya yang bertujuan untuk memberikan kapasitas anggaran bagi usulan-usulan yang berasal dari masyarakat, agar dapat dialokasikan dalam APBD tahun perencanaan,” jelas Sekda Kota Gorontalo

The post Sekda Tegaskan Pra Musrenbang RKPD Fokus Penajaman Prioritas Program appeared first on Barakati ID.

The post Sekda Tegaskan Pra Musrenbang RKPD Fokus Penajaman Prioritas Program appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Wali kota Gorontalo Marten Taha menekankan partisipasi stakeholder sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hal itu diungkapkan pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, bertempat di Hotel Aston, (16/2/2021).

Menurut Marten, konsultasi publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD secara partisipatif, untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing.

“Dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana komunikasi memberdayakan semua elemen masyarakat, untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan stakeholder penting, pemangku kepentingan pembangunan daerah,” Ungkap Marten.

Marten mengatakan, pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan, menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan, adanya keterpaduan antara aspek, politis, teknokratis dan aspiratif (Bottom Up).

Selanjutnya kata Marten, tahapan konsultasi publik ini merupakan upaya penjaringan saran, masukan dari instansi, lembaga terkait maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan, untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan kerja pemerintah daerah yang telah disusun.

“Saat ini Isu tentang kemiskinan dan pengangguran masih menjadi domain, dalam berbagai aspek pembangunan terutama dengan adanya pandemi covid-19,” Ujar Marten.

Dirinya menambahkan, melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022 ini, dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (Bottom up Planning), yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (Top down Planning).

“Serta analisis para akademisi dan teknokrat di berbagai bidang pembangunan,” Marten.

The post Partisipasi Stakeholder Penting Dalam Penyusunan RKPD appeared first on Barakati ID.

The post Partisipasi Stakeholder Penting Dalam Penyusunan RKPD appeared first on Barakati ID.