DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti keras persoalan tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Limboto Barat, Kecamatan Limboto Barat, Jumat (27/02/2026).​

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, didampingi Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun, serta anggota Gustam Ismail, Manaf Hamzah, dan dr. Darsianti Tuna. Rombongan diterima langsung Kepala Sekolah, Fitriyani Kamali, S.Pd., M.Pd.Kons., bersama jajaran guru dan panitia pelaksana MBG di sekolah tersebut.​

Pihak sekolah menjelaskan, SMA Negeri 1 Limboto Barat saat ini memiliki 40 guru PNS, 9 guru PPPK, serta sekitar 400 siswa penerima manfaat program. Namun, pelaksanaan MBG justru memunculkan sejumlah persoalan serius yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola di tingkat pelaksana.​

“Masalah utama terletak pada sistem distribusi makanan yang dipaketkan untuk beberapa hari, dari Senin hingga Rabu, sehingga makanan tidak lagi layak dikonsumsi saat diterima siswa. Selain itu, ditemukan kualitas makanan yang buruk, seperti buah tidak segar, kue kedaluwarsa, hingga telur yang tidak layak konsumsi,” tegas Fitriyani Kamali.​

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah jadwal distribusi yang dilakukan pada jam-jam belajar, sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Pihak sekolah juga mengaku mendapat tekanan dari penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padengo untuk menandatangani sekitar 400 bukti penerimaan, meskipun pada hari tertentu tidak ada pengantaran makanan. “Karena itu, kepala sekolah menolak keras praktik tersebut,” ungkap kepala seksi bidang kesiswaan.​

Keluhan juga datang dari siswa yang menilai porsi makanan terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pelajar yang beraktivitas penuh setiap hari. Meski diakui bahwa program MBG membantu pemenuhan gizi, pihak sekolah menegaskan perlunya perbaikan mendasar pada sistem distribusi, kualitas makanan, serta mekanisme pengawasan agar tujuan program benar-benar tercapai.​

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan, temuan di SMA Negeri 1 Limboto Barat ini menjadi bukti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di lapangan. Pengawasan disebut harus diperkuat, baik oleh pemerintah daerah, dinas teknis, maupun pengelola SPPG, agar program yang menyasar kebutuhan dasar siswa tidak justru menimbulkan persoalan baru dan mengancam keselamatan serta kenyamanan peserta didik.

The post Bukan Sekadar Komplain: Komisi IV Bongkar Masalah Serius Program MBG di SMAN 1 Limboto Barat appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Komplain: Komisi IV Bongkar Masalah Serius Program MBG di SMAN 1 Limboto Barat appeared first on Barakati ID.