Pohuwato – Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato menggelar Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu terkait pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam rangka transformasi layanan primer. Acara dibuka Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kafe Oma itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau; Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ny. Risnawati Adam Ali; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pohuwato, Suriyati Datau R. Abdjul; serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (3/12/2025).

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Gorontalo.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggarnya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat enam standar pelayanan minimum (SPM) yang telah ditetapkan.

“Kita perlu membangun kolaborasi yang kuat antar-sektor. Enam SPM ini harus benar-benar kita jalankan dan dievaluasi secara berkala. Saya berharap kegiatan ini dapat disosialisasikan di berbagai kesempatan agar masyarakat lebih memahami pentingnya layanan Posyandu,” tegas Iwan.

Ia menambahkan, jika masyarakat rutin memanfaatkan Posyandu setiap bulan, kebutuhan terhadap program pengecekan kesehatan gratis dapat diminimalisir. “Karena di Posyandu semuanya sudah diperiksa secara rutin. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Selanjutnya, Pertemuan Koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Wabup Iwan untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas desa dalam mendukung transformasi layanan primer di Kabupaten Pohuwato.

Wabup Iwan Adam juga menyatakan kehadirannya untuk mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbunga, yang saat ini mengikuti kegiatan di luar daerah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustafa, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas Posyandu kini berpedoman pada regulasi terbaru yang menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa Posyandu telah menetapkan enam standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan.

“Sejak awal, Posyandu merupakan milik desa dengan tiga layanan dasar: kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kini, melalui transformasi layanan primer, sektor kesehatan menetapkan pendekatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari peningkatan layanan kepada masyarakat,” jelas Fidi Mustafa.

The post Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesehatan Desa, Begini Peta Transformasinya appeared first on Barakati ID.

The post Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesehatan Desa, Begini Peta Transformasinya appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Kontroversi mewarnai realisasi Surat Perintah Membayar (SPM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pohuwato. Terhambatnya proses ini diduga kuat berhubungan dengan performa kurang optimal OPD dalam mengelola pendapatan daerah.

Pengungkapan ini terjadi dalam rapat evaluasi Program Kerja dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing OPD, yang dihadiri oleh anggota gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Pohuwato pada Kamis (14/12/2023). Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, menjadi juru bicara yang mengungkapkan permasalahan tersebut.

Menurut Sekda Iskandar, pendapatan dan belanja merupakan dua aspek yang saling terkait. Di samping perubahan regulasi, kendala utama realisasi SPM berasal dari tidak tercapainya target PAD, yang menjadi hambatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dengan kondisi pendapatan yang tidak tercapai, ini berisiko terhadap pemenuhan belanja yang kemungkinan tidak akan terealisasi. Hal ini menyebar ke semua OPD, menjadi kendala dari badan keuangan karena uang sejumlah 5 miliar lebih ini tidak masuk ke kas daerah. Terus, mau bayar pakai apa?,” ungkap Sekda Iskandar.

Iskandar memperingatkan bahwa tidak tercapainya pendapatan berdampak pada kemampuan untuk memenuhi belanja, dan hal ini dapat merugikan seluruh OPD. Dia juga menghimbau para pimpinan OPD untuk memaksimalkan realisasi PAD di sisa pergantian tahun.

“Kadang pimpinan OPD tidak terlalu memahami antara hubungan pendapatan dan belanja atau memang pura-pura tidak tahu. Oleh itu, para pimpinan OPD tolong sampaikan ke stafnya agar jangan sampai buat status-mengstatus di media sosial,” tegasnya.

Berdasarkan data akumulasi dari OPD terkait, capaian PAD untuk Tahun 2023 masih minus sebesar Rp5,692 miliar. Beberapa dinas menjadi sorotan karena rendahnya persentase realisasi, seperti Dinas Pertanian dengan hanya 16,59% atau Rp205,522 juta dari target Rp1,234 miliar, dan Dinas Perikanan dengan persentase sekitar 34,63% atau Rp831 juta dari target Rp2,400 miliar.

The post Kontroversi Realisasi SPM Terhambat, Kinerja OPD Dituding Jadi Akar Permasalahan appeared first on Barakati ID.

The post Kontroversi Realisasi SPM Terhambat, Kinerja OPD Dituding Jadi Akar Permasalahan appeared first on Barakati ID.