News – Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah diterpa badai ketidakpuasan. Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai eksekutor utama dipertanyakan, berujung pada desakan kuat agar Dadan Hindayana segera meletakkan jabatannya sebagai Kepala BGN.

Ketidakpuasan ini terekam jelas dalam sebuah jajak pendapat berskala masif yang diinisiasi oleh sembilan jaringan media di bawah payung Metropolitan Grup (seperti Pojoksatu, Radar Bandung, hingga Radar Bekasi). Melibatkan platform media sosial raksasa yakni TT, Instagram, dan Facebook, polling ini membentang dari Senin (13/4/2026) hingga Rabu (15/4/2026).

Dari pantauan yang menjaring 989.954 tayangan, sebanyak 54.421 warganet turun gunung memberikan suaranya. Ketika disodorkan pertanyaan tunggal mengevaluasi kinerja sang Kepala BGN, hasilnya sangat telak: 82,47 persen atau 44.883 responden dengan tegas memilih opsi agar Dadan Hindayana “Patut Diganti”. Sebaliknya, hanya segelintir yang bertepuk tangan; 15,63 persen (8.504 akun) merasa memuaskan, dan sisa 1,9 persen menilai kinerjanya mengecewakan namun tidak secara eksplisit memilih opsi pergantian.

Ketua Forum Pemred Metropolitan Grup, Azam Munawar, memaparkan alasan mengapa media sosial dijadikan ujung tombak untuk mengukur suhu publik.

“Media sosial saat ini menjadi salah satu platform yang mendominasi dalam semua kegiatan publik. Perkembangannya juga sudah sangat pesat,” ungkap Azam. Ia juga menegaskan komitmen jaringannya untuk terus memotret realitas sosial melalui metode ini ke depannya. “Kami gelar setiap pekan dengan mengangkat isu-isu yang sedang ramai dan hasilnya bisa dilihat langsung oleh publik,” tegasnya.

Rentetan Kasus yang Mengikis Kepercayaan Publik

Desakan masif agar Kepala BGN dicopot ini sejatinya bukan tanpa dasar. Mengutip data penelusuran dari SINDOnews, reputasi BGN sempat babak belur akibat rentetan kasus keracunan massal yang membayangi program MBG. Tercatat, sepanjang tahun lalu saja terdapat puluhan Kejadian Luar Biasa (KLB) dari ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan di berbagai daerah.

Tak berhenti di situ, sorotan tajam juga pernah dicatat oleh CNN Indonesia menyusul temuan memprihatinkan di SD Inpres 3 Waingapu, Sumba Timur. Di lokasi tersebut, siswa SD mendapati menu ayam goreng yang disajikan masih mentah dan berdarah pada bagian dalamnya. Dadan Hindayana kala itu berkilah bahwa persoalan tersebut lebih bersifat teknis akibat kurangnya pengalaman pihak katering.

Beban berat kini ada di pundak pemerintah pusat untuk mengevaluasi BGN. Hasil polling 82,47 persen ini adalah alarm keras bahwa tata kelola gizi nasional bukan sekadar perihal distribusi logistik, melainkan menyangkut nyawa dan kesehatan masa depan anak bangsa yang tidak boleh ditoleransi atas kesalahan teknis semata.

The post 82,47% Jajak Pendapat Publik Ingin Kepala BGN Dicopot: Peringatan Serius bagi Tata Kelola MBG! appeared first on Barakati ID.

The post 82,47% Jajak Pendapat Publik Ingin Kepala BGN Dicopot: Peringatan Serius bagi Tata Kelola MBG! appeared first on Barakati ID.

Riset UI tersebut berlangsung pada Juni hingga September 2025 dan menjangkau lima SD di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Tim melakukan observasi langsung serta wawancara dengan siswa, guru, pengelola sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hingga Badan Gizi Nasional untuk memotret bagaimana MBG benar-benar dijalankan dari dapur sampai meja belajar.

Salah satu temuan paling mencolok muncul pada urusan waktu distribusi. Di satu sisi, ada sekolah yang menerima makanan terlalu dini, bahkan sekitar pukul 04.00 hingga 05.00 pagi, ketika guru dan siswa belum datang. Di sisi lain, ada pula sekolah yang baru menerima paket makanan saat jam belajar sudah berjalan. Dalam pemaparan hasil riset, peneliti Indraini Hapsari menyebut, “Makanan tiba antara pukul 09.30 pagi, yang terlalu siang, sehingga siswa sudah terlambat untuk makan,” ujarnya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan, tetapi juga oleh ketepatan logistik di level sekolah.

Riset itu juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah tidak sepenuhnya ditopang oleh guru. Pada beberapa sekolah, orang tua ikut membantu menghitung jumlah ompreng saat pengiriman, membagikannya ke kelas, lalu mengumpulkannya kembali setelah waktu makan selesai. Di sekolah yang memiliki lantai bertingkat, keterlibatan orang tua menjadi bagian dari kerja harian agar distribusi tidak membebani siswa, terutama kelas rendah.

Namun tantangan terbesar justru tampak ketika makanan sudah sampai di tangan murid. Berdasarkan temuan peneliti, dalam satu kelas yang berisi 32 hingga 34 siswa, hanya sekitar empat sampai lima anak yang benar-benar menghabiskan makanan mereka. Sebagian siswa berhenti makan karena merasa sudah kenyang atau belum lapar, sementara sebagian lain tidak cocok dengan menu yang diberikan. Peneliti juga mencatat ada menu yang terasa hambar sehingga tidak cukup menarik untuk dihabiskan anak-anak.

Di titik inilah riset UI menyoroti jurang antara tujuan program dan praktik sehari-hari. Sekolah memang menerima paket MBG, tetapi rasa memiliki terhadap program belum tumbuh kuat. Minimnya informasi mengenai alasan sekolah menjadi penerima program dan manfaat yang semestinya dibangun membuat sebagian guru menjalankannya lebih sebagai tugas tambahan ketimbang misi bersama. Ketua peneliti Dian Sulistiawati menyebut kondisi itu secara gamblang, “Jadi ada keterpaksaan guru dalam menjalankan program ini,” tuturnya.

Temuan UI tersebut menjadi penting karena datang pada saat pemerintah juga menyampaikan sisi positif program. Survei Kemendikdasmen yang melibatkan 1.203.309 responden murid secara nasional menunjukkan sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 poin persentase. Di wilayah Indonesia timur, penurunannya bahkan mencapai 14,85 poin persentase. ANTARA juga melaporkan bahwa sektor pendidikan merupakan penerima manfaat terbesar program ini, dengan cakupan sekitar 53 juta siswa lintas jenjang, dan pemerintah telah menyiapkan enam dokumen pendukung implementasi untuk memperkuat tata kelolanya di satuan pendidikan.

Di sisi lain, skala program terus diperluas. CNN Indonesia melaporkan pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun pada 2026 untuk mengejar sasaran 82,9 juta penerima manfaat. Tetapi perluasan itu juga dibayangi catatan risiko. Tempo, mengutip JPPI, melaporkan ada 1.242 korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026, dengan total 21.254 korban sejak 2025 hingga awal 2026. Data-data itu memperlihatkan bahwa MBG bukan hanya program makan, melainkan kebijakan raksasa yang menuntut standar gizi, tata kelola, dan keamanan pangan yang sama kuatnya.

Karena itu, hasil penelitian UI memberi pesan yang tegas. Ukuran keberhasilan MBG tidak berhenti pada banyaknya ompreng yang sampai ke sekolah atau besarnya anggaran yang digelontorkan. Program ini baru dapat disebut efektif bila makanan datang pada waktu yang tepat, diterima dengan baik oleh siswa, dimakan sampai tuntas, dan dipahami seluruh aktor sekolah sebagai bagian dari upaya pembentukan kebiasaan gizi yang sehat. Peringatan Dian Sulistiawati menutup temuan itu dengan nada yang tajam, “Sungguh sangat ironis jika program yang bertujuan mengatasi persoalan makanan dan nutrisi, dengan biaya besar, justru berpotensi menyebabkan food waste,” ujarnya.

The post Mengejutkan! Riset UI, Hanya 5 dari 34 Siswa Habiskan Menu MBG appeared first on Barakati ID.

The post Mengejutkan! Riset UI, Hanya 5 dari 34 Siswa Habiskan Menu MBG appeared first on Barakati ID.