DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk masuk dalam daftar agenda pembentukan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

Keputusan strategis tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-107 DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (21/9/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, serta dihadiri jajaran pimpinan, anggota legislatif, dan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiyai, menjelaskan bahwa usulan perubahan Perda ini telah melalui tahapan kajian mendalam bersama tim ahli, kelompok pakar, serta perangkat daerah teknis terkait.

Syamsir mengungkapkan, usulan penyesuaian regulasi tersebut pertama kali diajukan oleh Gubernur Gorontalo pada 17 April 2026 melalui Surat Resmi Nomor 180/HUKUM/357. Menindaklanjuti hal itu, Pimpinan DPRD menginstruksikan Bapemperda untuk menguji dasar hukum serta tingkat urgensi pembentukannya.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, Bapemperda pada 24 Agustus 2026 menyepakati untuk mengajukan Ranperda tersebut sebagai rancangan prioritas di luar Propemperda. Pemprov Gorontalo kemudian memperkuat usulannya pada 26 Agustus 2026 dengan menyampaikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi pembaruan aturan di daerah.

Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di tingkat nasional.

Kendati demikian, Syamsir menegaskan bahwa persetujuan yang diambil dalam rapat paripurna tersebut baru sebatas memasukkan dokumen Ranperda ke dalam agenda pembentukan dan pembahasan resmi, bukan persetujuan terhadap substansi akhir naskah.

“Penetapan ini bukan merupakan persetujuan terhadap substansi akhir Ranperda, melainkan persetujuan untuk memasukkannya dalam agenda pembentukan dan pembahasan teknis selanjutnya,” tegas Syamsir, Senin (21/9/2026).

Adapun perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 dioperasionalkan untuk menyelaraskan aturan daerah dengan norma hukum nasional terbaru. Penyesuaian ini mencakup kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, pembagian kewenangan antarperangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan secara menyeluruh.

Materi muatan yang akan dibahas terbilang luas, meliputi formulasi ruang lingkup perizinan berbasis risiko, klasifikasi jenis dan sektor usaha, hingga pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Selain itu, regulasi baru ini nantinya mengatur integrasi pelayanan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, mekanisme pelaporan serta pengaduan masyarakat, hingga penjatuhan sanksi administratif bagi pelanggar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah yang hadir mewakili Gubernur Gorontalo menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi perizinan mutlak dilakukan agar tata kelola birokrasi daerah linier dengan arah kebijakan nasional. Pemprov menilai langkah ini krusial untuk menggairahkan iklim investasi dan memicu pertumbuhan iklim usaha di Gorontalo.

Dengan penyesuaian aturan ini, pelayanan perizinan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan, tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan yang akuntabel dan terstruktur.

Cakupan pengaturan Ranperda ini melingkupi berbagai sektor strategis, seperti ekonomi kreatif, informasi geospasial, ketenagakerjaan, koperasi, penanaman modal, sistem dan transaksi elektronik, hingga sektor lingkungan hidup yang disesuaikan dengan standar regulasi sektoral terbaru.

Pasca-penetapan ini, naskah Ranperda akan memasuki fase pembahasan substantif di DPRD Gorontalo sesuai mekanisme tata tertib perundang-undangan. Tahapan mendatang meliputi harmonisasi naskah, pendalaman materi, sinkronisasi lintas regulasi, serta pembukaan ruang partisipasi publik (public hearing) guna menjaring masukan dari masyarakat.

Persetujuan bersama ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo dan Berita Acara Kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif.

The post Dorong Iklim Investasi! DPRD Provinsi Gorontalo Setujui Ranperda Perizinan Berusaha di Luar Propemperda 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Dorong Iklim Investasi! DPRD Provinsi Gorontalo Setujui Ranperda Perizinan Berusaha di Luar Propemperda 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Workshop Input Teknis Penyusunan Mekanisme Pengajuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif, yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, didampingi anggota Komisi III Syamsir Djafar Kiyai, serta Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili. Turut hadir pimpinan dan tim Program SKALA Pusat, serta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Wahyudin Katili menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hasil penajaman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara aspirasi legislatif dan dokumen perencanaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Pokir DPRD harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyudin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, dalam paparannya menyampaikan bahwa Pokir DPRD tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga perlu diarahkan pada sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Espin turut menjelaskan fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya penyelarasan program pembangunan agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa Pokir DPRD harus selaras dengan agenda reses dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

“Pokir merupakan refleksi aspirasi masyarakat yang harus terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah. Ini penting agar setiap kebijakan benar-benar inklusif dan berpihak kepada semua kalangan,” papar Espin.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Program SKALA dan Bappeda Provinsi Gorontalo. SKALA merupakan lembaga yang berfokus pada penguatan penyelenggaraan pembangunan layanan dasar berbasis inklusi sosial, termasuk peningkatan kapasitas teknis DPRD dalam proses pengajuan Pokir.

“Makna inklusif di sini mencakup masyarakat berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan akses terhadap layanan dasar yang adil dan setara,” tutur Espin.

Melalui kegiatan ini, DPRD dan pemerintah daerah berharap mekanisme pengajuan Pokir ke depan dapat semakin terstruktur, transparan, dan sinkron dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.