DEPROV – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Workshop Input Teknis Penyusunan Mekanisme Pengajuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif, yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, didampingi anggota Komisi III Syamsir Djafar Kiyai, serta Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili. Turut hadir pimpinan dan tim Program SKALA Pusat, serta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Wahyudin Katili menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hasil penajaman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara aspirasi legislatif dan dokumen perencanaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Pokir DPRD harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyudin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, dalam paparannya menyampaikan bahwa Pokir DPRD tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga perlu diarahkan pada sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Espin turut menjelaskan fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya penyelarasan program pembangunan agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa Pokir DPRD harus selaras dengan agenda reses dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

“Pokir merupakan refleksi aspirasi masyarakat yang harus terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah. Ini penting agar setiap kebijakan benar-benar inklusif dan berpihak kepada semua kalangan,” papar Espin.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Program SKALA dan Bappeda Provinsi Gorontalo. SKALA merupakan lembaga yang berfokus pada penguatan penyelenggaraan pembangunan layanan dasar berbasis inklusi sosial, termasuk peningkatan kapasitas teknis DPRD dalam proses pengajuan Pokir.

“Makna inklusif di sini mencakup masyarakat berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan akses terhadap layanan dasar yang adil dan setara,” tutur Espin.

Melalui kegiatan ini, DPRD dan pemerintah daerah berharap mekanisme pengajuan Pokir ke depan dapat semakin terstruktur, transparan, dan sinkron dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.