Pohuwato – Penderitaan mendalam dialami warga Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, setelah rumah mereka terendam banjir bercampur lumpur selama dua pekan terakhir. Warga menuding aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Bulangita sebagai biang keladi kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana tersebut.

Pasrah Waty, salah satu warga terdampak, mengaku putus asa melihat rumahnya berubah menjadi kubangan lumpur.

“Sudah dua minggu banjir ini melanda sejak tanggal 8. Rumah-rumah di komplek perempatan Desa Teratai terendam air, bahkan sekarang bukan lagi air, tapi lumpur. Mereka (penambang) enak menikmati hasil, sementara kami yang harus menanggung derita, hidup di tengah lumpur,” ujarnya dengan nada kesal.

Warga menilai, sedimentasi akibat pengerukan tanah liar di Bulangita telah memperparah aliran sungai hingga meluap ke pemukiman. Selain merusak rumah, kondisi ini juga mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat.

Ironisnya, meski keluhan warga terus disuarakan, aktivitas tambang ilegal tetap berjalan lancar. Sejumlah alat berat terlihat beroperasi tanpa hambatan, seolah tak tersentuh hukum.

Kemarahan warga pun semakin memuncak.

“Kalau begini terus, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya bangkit melawan. Kami sudah terlalu lama jadi korban,” tegas seorang warga lainnya.

Di tengah penderitaan masyarakat, muncul pula praktik pungutan liar (pungli) yang memperburuk situasi. Seorang pelaku usaha mengaku dipaksa membayar kontribusi hingga puluhan juta rupiah kepada oknum pengumpul yang mengklaim sebagai pihak pengamanan.

“Kami sudah bayar Rp30 juta sebagai atensi. Tapi mereka tetap bilang ada kewajiban Rp10 juta untuk normalisasi. Padahal sudah dibayar, alat berat kami tetap diturunkan paksa,” ungkapnya.

Bahkan, ia mengaku diminta tambahan Rp5 juta, dengan dalih yang sama, sementara alatnya tetap disita.

“Semua alat ditahan. Bapak saya sampai turun langsung ke lokasi, tetap saja alat diturunkan. Mereka minta 50 juta per alat, dua alat berarti 100 juta. Mau dicicil pun tidak diterima,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut keterlibatan oknum tertentu, termasuk aparat lapangan, dalam pengelolaan pungli tersebut.

Situasi kian runyam setelah muncul pengakuan seorang oknum wartawan yang terlibat dalam program ilegal ini. Wartawan itu berdalih dirinya hanya sebagai penggagas “program hilirisasi manfaat” yang mencakup normalisasi hingga kegiatan sosial. Namun kenyataannya, program tersebut justru menjadi dalih untuk melegitimasi aktivitas tambang ilegal.

Rangkaian persoalan ini memunculkan tanda tanya besar: mengapa tambang ilegal yang jelas merusak lingkungan sekaligus merugikan masyarakat dibiarkan terus beroperasi? Diamnya aparat semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum dalam bisnis kotor tersebut.

Warga Desa Teratai kini hanya bisa pasrah, menanti kehadiran nyata pemerintah untuk menghentikan praktik tambang ilegal yang sudah menghancurkan ruang hidup mereka.

The post Miris! Tambang Ilegal Untungkan Segelintir, Warga Desa Teratai Hidup di Tengah Lumpur appeared first on Barakati ID.

The post Miris! Tambang Ilegal Untungkan Segelintir, Warga Desa Teratai Hidup di Tengah Lumpur appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Pohuwato, kian mengkhawatirkan. Ironisnya, praktik perusakan lingkungan yang hanya selemparan batu dari pusat ibu kota kabupaten ini seolah berjalan mulus tanpa hambatan dan tanpa adanya penindakan nyata dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan pantauan Barakati.id, Kamis (21/08/2025), sejumlah alat berat tampak beroperasi bebas di lokasi tambang ilegal tersebut. Ekskavator dan mesin dompeng terus menggeruk tanah untuk mencari emas, sementara tumpukan material galian berserakan tanpa kendali. Aktivitas ini bukan saja melanggar hukum, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran ekologis yang sangat nyata.

Dampak paling mencolok dari aktivitas PETI di Bulangita adalah rusaknya aliran sungai. Debit air yang dulunya jernih kini berubah keruh kecoklatan. Sedimentasi yang meningkat drastis menumpuk di dasar sungai, sehingga memicu luapan air ke pemukiman warga.

Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pertanyaan besar mengenai peran aparat. Mengapa aktivitas tambang ilegal yang terang-terangan merusak lingkungan dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Pohuwato belum memberikan keterangan resmi terkait maraknya aktivitas PETI di Bulangita. Namun, diamnya aparat justru semakin memicu kecurigaan publik akan adanya dugaan pembiaran, atau bahkan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang diuntungkan dari bisnis kotor tambang emas ilegal tersebut.

Jika pembiaran terus terjadi, Desa Bulangita dikhawatirkan akan berubah menjadi “kubangan raksasa” dengan ekosistem hancur total, sungai mati, dan masyarakat lokal terpinggirkan di tanah mereka sendiri.

Sebagaimana diketahui, praktik tambang emas ilegal tidak hanya melanggar Undang-Undang Minerba, tetapi juga menabrak aturan lingkungan hidup serta mengancam hak dasar warga yang seharusnya dilindungi negara.

The post Tambang Emas Ilegal Marak di Pohuwato, Sungai Keruh dan Warga Terancam appeared first on Barakati ID.

The post Tambang Emas Ilegal Marak di Pohuwato, Sungai Keruh dan Warga Terancam appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Tokoh masyarakat Pohuwato, Ismail Hippy, angkat bicara terkait persoalan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah pertambangan emas di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato.

Ismail Hippy menyatakan bahwa tambang di wilayah tersebut, termasuk di Balayo, Botudulanga, Denggilo, dan Popayato, belum mengantongi WPR dan IUPR hingga saat ini.

Ismail Hippy menegaskan bahwa WPR di wilayah Balayo, Botudulanga, Denggilo, dan Popayato belum ada, dan pengusulan yang beredar masih dalam proses keputusan. Ia menantang pihak pertambangan untuk menunjukkan putusan penetapan WPR di depan publik jika memang sudah ada.

Jika benar ada WPR, Ismail Hippy menyarankan agar Aparat Penegak Hukum bertindak tegas untuk memberhentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selagi WPR di wilayah-wilayah tersebut belum terbit.

Ismail Hippy juga menyatakan dukungannya terhadap perusahaan PT. PETS yang diakui memiliki WPR 100 hektar secara sah oleh negara.

The post Polemik WPR dan IUPR Tambang Emas di Pohuwato: Ismail Hippy Tantang Bukti Pengantongiannya appeared first on Barakati ID.

The post Polemik WPR dan IUPR Tambang Emas di Pohuwato: Ismail Hippy Tantang Bukti Pengantongiannya appeared first on Barakati ID.