Menggugat Kaum Terpelajar (Bagian II)

Oleh: Zulfikar M. Tahuru

“Intelektual sejati bukan yang paling tahu, tapi yang paling berani menyampaikan kebenaran.”
— Edward Said

Kaum terpelajar di negeri ini sering kali terlalu sibuk mencari kebenaran, tapi lupa memperjuangkannya di ruang publik.
Mereka hadir di ruang riset, diskusi, dan seminar — namun jarang berdiri bersama rakyat ketika persoalan sosial muncul di depan mata. Saat kekisruhan sosial terjadi, mereka memilih diam: takut diserang, takut disalahpahami, takut kehilangan posisi.

Namun ketika orang-orang yang tidak kompeten berbicara lantang di publik — dengan analisis dangkal tapi retorika meyakinkan — kaum terpelajar justru mulai mengeluh soal “rendahnya kualitas wacana publik”. Padahal, orang-orang tidak kompeten itu jadi viral karena diamnya kaum terpelajar.

Lihat saja apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara belum lama ini.
Publik dikejutkan oleh dugaan pungutan liar dalam proses seleksi PPPK. Massa rakyat turun ke jalan menuntut keadilan. Di tengah aksi itu, seorang anggota DPRD malah tampak mencibir para demonstran — dan gestur itu langsung viral.

Alih-alih membahas akar masalah seperti praktik pungli atau sistem rekrutmen yang tidak adil, media sosial justru ramai memperdebatkan gestur dan ekspresi wajah.
Yang lebih ironis, percakapan publik kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, maupun etika politik. Tapi karena mereka viral, suaranya dianggap paling benar.

Inilah akibat dari vakumnya suara kaum terpelajar.
Ketika para akademisi, peneliti, dan kaum intelektual tidak hadir memberi pencerahan, ruang itu diisi oleh siapa saja yang paling berani bicara — bukan yang paling paham persoalan.
Dan pada titik itu, kebenaran berubah menjadi tontonan.

Kaum terpelajar sebetulnya tidak kekurangan kapasitas.
Setiap tahun mereka menghasilkan ribuan penelitian, banyak di antaranya dibiayai negara.
Namun, publik jarang sekali bisa memahami isi riset-riset itu — bukan karena bodoh, tapi karena bahasanya tidak pernah disederhanakan.
Laporan akademik berakhir di rak kampus, sementara masyarakat tetap haus penjelasan.

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, pengetahuan sering menjadi modal simbolik — alat mempertahankan gengsi, bukan memperjuangkan perubahan.
Ilmu berhenti sebagai tanda status sosial, bukan sebagai alat pencerahan.

Kita hidup di zaman ketika semua orang bisa menjadi “pakar instan”.
Internet memberi panggung pada siapa pun, tanpa verifikasi kemampuan.
Akibatnya, kebebasan bicara meluas, tapi kewenangan berbicara hilang.

China baru-baru ini mengeluarkan kebijakan kontroversial: hanya mereka yang memiliki kualifikasi profesional terverifikasi yang boleh membahas topik-topik serius seperti keuangan, pendidikan, hukum, dan kesehatan.
Bagi sebagian orang, kebijakan ini terdengar otoriter. Tapi kalau dipikir jernih, ada benarnya juga.

Karena di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia, kita kini menghadapi ancaman serupa:
bukan sensor negara, melainkan banjir opini tanpa kapasitas.

Masalahnya bukan kebebasan berbicara, tapi hilangnya tanggung jawab intelektual.
Dan di situlah seharusnya kaum terpelajar mengambil peran — bukan membungkam, tapi menyehatkan ruang publik dengan argumentasi yang jernih dan berbasis pengetahuan.

Tanggung Jawab Moral Kaum Terpelajar

Kaum terpelajar perlu belajar dari Antonio Gramsci, yang menyebut bahwa setiap zaman butuh intelektual organik — mereka yang tak hanya berpikir untuk rakyat, tapi berpikir bersama rakyat.
Bukan sekadar menulis jurnal, tapi menyederhanakan gagasan agar bisa dipahami tukang ojek, petani, guru, dan mahasiswa.
Karena ilmu yang tidak bisa diakses rakyat hanyalah kesombongan intelektual.

The post Ketika Orang Tidak Kompeten Jadi Viral, Kaum Terpelajar Malah Diam appeared first on Barakati ID.

The post Ketika Orang Tidak Kompeten Jadi Viral, Kaum Terpelajar Malah Diam appeared first on Barakati ID.