UNG – Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memperkuat peran strategisnya di kancah nasional. Lembaga ini dipercaya menjadi narasumber dalam workshop penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs tingkat nasional yang digelar secara hybrid di Makassar, Rabu (29/04/2026).

Agenda strategis yang diinisiasi oleh Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs, dan GIZ ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai unsur. Mulai dari perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pusat studi SDGs, hingga mitra pembangunan dalam dan luar negeri.

Workshop ini didesain sebagai ruang penguatan kapasitas daerah agar mampu menyusun dokumen RAD SDGs yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Studi SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, memaparkan materi krusial mengenai model percepatan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah berbasis multi-stakeholder partnership (MSP) atau kemitraan multipihak.

Dr. Raghel menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pencapaian target SDGs di daerah tidak hanya berkutat pada keterbatasan sumber daya. Masalah klasik yang sering dijumpai adalah pola kerja birokrasi dan kelembagaan yang masih berjalan secara sektoral (egosektoral).

“Banyak program pembangunan belum mencapai hasil optimal dan berkelanjutan karena belum terbangun alur kemitraan yang terencana secara terpadu. Setiap pihak sering bekerja di ruangnya masing-masing, sehingga potensi kolaborasi belum dimaksimalkan,” ujar Dr. Raghel.

Menurutnya, pendekatan MSP menawarkan jalan keluar melalui pembangunan ekosistem kemitraan yang saling melengkapi. Lewat skema ini, pemerintah daerah tidak lagi berjalan sebagai aktor tunggal, melainkan wajib menggandeng perguruan tinggi, sektor swasta melalui program CSR, lembaga filantropi, NGO, hingga komunitas masyarakat sipil.

Dalam ekosistem tersebut, setiap aktor memiliki pembagian peran yang proporsional sesuai kapasitasnya. Perguruan tinggi berkontribusi melalui riset ilmiah dan inovasi, sektor swasta mendukung pembiayaan dan adopsi teknologi, sementara komunitas menjadi ujung tombak implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, Dr. Raghel menegaskan bahwa keberhasilan model kolaboratif ini sangat bergantung pada keberadaan fasilitator yang independen dan kompeten.

“Di sinilah peran SDGs Center menjadi krusial. Kami tidak hanya berfungsi menghubungkan para pihak, tetapi juga memastikan kolaborasi yang dibangun memiliki arah yang jelas, mulai dari perumusan isu, penetapan outcome, output, hingga aktivitas yang terukur untuk mencapai target SDGs,” jelasnya.

Model kemitraan MSP yang ditawarkan UNG dinilai tidak hanya mapan secara konseptual, namun telah teruji keberhasilannya dalam berbagai konteks lokal, termasuk penerapannya di Provinsi Gorontalo. Pendekatan ini terbukti mampu mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, menghindari tumpang tindih (overlapping) program, serta memastikan setiap intervensi tepat sasaran pada isu prioritas daerah.

Melalui penguatan RAD SDGs ini, seluruh program pembangunan di daerah diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial. Dokumen RAD harus bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi panduan kolaboratif yang inklusif demi menghasilkan dampak pembangunan yang nyata, objektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

The post Tampil di Panggung Nasional: SDGs Center UNG Jadi Mentor Penyusunan RAD Bappenas appeared first on Barakati ID.

The post Tampil di Panggung Nasional: SDGs Center UNG Jadi Mentor Penyusunan RAD Bappenas appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menghadiri kegiatan audiensi penyampaian hasil pengawasan tahun 2025 serta rencana pembinaan dan pengawasan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut berlangsung di Library Café BPKP Provinsi Gorontalo, Senin (9/2/2026).

Audiensi ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, bersama jajaran, para pejabat struktural dan fungsional BPKP, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau, para asisten, Inspektur Daerah Irfan Saleh, serta pimpinan perangkat daerah Kabupaten Pohuwato.

Mengawali sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang berhalangan hadir karena dalam waktu bersamaan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Ia pun menyatakan kehormatan dapat mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan strategis tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, khususnya kepada Bapak Kepala Perwakilan dan seluruh jajaran, atas komitmen dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan intern secara profesional, independen, dan konstruktif,” ujar Iwan Adam dalam audiensi tersebut.

Iwan menjelaskan, hasil pengawasan tahun 2025 yang disampaikan BPKP merupakan cerminan objektif terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Menurutnya, hasil tersebut tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan bertanggung jawab.

“Rekomendasi BPKP akan kami jadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah,” tegasnya.

Terkait rencana pembinaan dan pengawasan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyambut baik pendekatan pengawasan yang semakin berbasis risiko, terintegrasi, dan fokus pada pencegahan penyimpangan sejak dini. Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan, serta memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Di akhir sambutannya, Wabup Iwan berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan BPKP Gorontalo terus ditingkatkan, tidak hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pendampingan, asistensi, serta penguatan kapasitas aparatur. Semua itu, katanya, akan menopang terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

The post Perkuat Tata Kelola Daerah, Wabup Pohuwato Hadiri Audiensi Bersama BPKP appeared first on Barakati ID.

The post Perkuat Tata Kelola Daerah, Wabup Pohuwato Hadiri Audiensi Bersama BPKP appeared first on Barakati ID.