UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, UNG berhasil mempertahankan predikat badan publik “Informatif” untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan secara langsung oleh Komisioner KIP RI kepada Rektor UNG, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Mohamad Hidayat Koniyo, ST., M.Kom., pada acara penganugerahan di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Predikat “Informatif” ini menandai hattrick keterbukaan informasi publik bagi UNG, sekaligus memperkuat posisi universitas tersebut sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang konsisten menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen UNG terhadap budaya keterbukaan dan pelayanan publik yang efektif.

“Penghargaan ini adalah wujud komitmen nyata kami terhadap pelayanan institusi kepada masyarakat. Keterbukaan bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Prof. Eduart.

Rektor menambahkan, keberhasilan UNG mempertahankan predikat “Informatif” selama tiga tahun beruntun tidak lepas dari peran serta sivitas akademika yang terus berkolaborasi untuk memperkuat sistem layanan informasi publik yang transparan, akurat, dan mudah diakses.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika UNG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat budaya transparansi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini,” tambahnya.

Tahun ini, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diikuti oleh 363 badan publik yang meliputi kementerian, lembaga negara, BUMN, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, hingga partai politik. Semua peserta dinilai melalui proses monitoring, evaluasi, dan presentasi langsung di hadapan panelis KIP RI.

The post Tiga Tahun Beruntun, UNG Pertahankan Predikat “Informatif” dari KIP RI appeared first on Barakati ID.

The post Tiga Tahun Beruntun, UNG Pertahankan Predikat “Informatif” dari KIP RI appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya dalam melaksanakan Proyek Strategis Daerah (PSD) secara transparan, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan. Pembangunan yang berjalan tidak hanya ditargetkan selesai tepat waktu dan sesuai kualitas, tetapi juga harus berlandaskan prinsip akuntabilitas dan integritas tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Jumat (14/11/2025) dan turut dihadiri oleh satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wawali Indra, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari capaian fisik maupun serapan anggaran, tetapi juga dari integritas dan akuntabilitas seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Monitoring dan evaluasi seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparan, efisien, dan terbebas dari potensi penyimpangan,” ujar Indra Gobel.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, setiap potensi penyimpangan akan ditutup melalui penerapan sistem dan tata kelola yang baik.

“Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan maturitas penyelenggaraan di setiap OPD, serta penerapan manajemen risiko dan peta risiko fraud sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis risiko,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menuturkan bahwa upaya pencegahan korupsi juga dilakukan dengan mendorong penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat, serta mengoptimalkan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

“Pemerintah Kota Gorontalo juga terus mendorong agar setiap OPD melaksanakan aksi pencegahan korupsi secara berkelanjutan, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dipercaya publik,” tutupnya.

The post Indra Gobel Tegaskan Integritas Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Indra Gobel Tegaskan Integritas Jadi Ukuran Keberhasilan Pembangunan Daerah appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkokoh komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan bahwa sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah sangat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi sarana penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut positif berbagai inisiatif KPK, termasuk penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian permasalahan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Sering kali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, dan LKPP dalam memberikan advis terhadap pelaksanaan program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi apabila terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila terdapat persoalan di daerah yang memerlukan kejelasan, kami persilakan untuk bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi. Dengan begitu, kami dapat membantu memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa terhambat birokrasi yang berlebihan.

“KPK hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

The post Kolaborasi Strategis! DPRD Provinsi Gorontalo dan KPK Bahas MCP 2025 di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Kolaborasi Strategis! DPRD Provinsi Gorontalo dan KPK Bahas MCP 2025 di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif KPK dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Seringkali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila di daerah muncul persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar kami dapat memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

“KPK ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Membangun Budaya Sadar Risiko dan Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025, Senin (16/06/2025).

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo, Mohamad Riyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Arman Mohamad, Inspektur Daerah Muslimin Nento, pimpinan OPD, Satgas SPIP, pendamping Satgas SPIP, serta unsur Inspektorat lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup Iwan menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“SPIP terintegrasi tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup seluruh siklus pemerintahan — mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja,” jelas Iwan Adam.

Ia menambahkan, penilaian mandiri maturitas SPIP menjadi langkah strategis untuk menilai sejauh mana pengendalian intern telah dijalankan secara sistematis oleh setiap perangkat daerah.

“Saya berharap kegiatan ini bisa mendorong peningkatan pemahaman, komitmen, dan sinergi dalam membangun budaya pengendalian yang kuat di lingkungan Pemkab Pohuwato,” tegasnya.

Wabup juga menyoroti pentingnya kesadaran terhadap berbagai risiko yang berkembang di era penuh ketidakpastian saat ini, mulai dari risiko bencana alam hingga risiko sosial, ekonomi, dan teknologi.

“Membangun budaya sadar risiko adalah langkah strategis dan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan adaptif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap BPKP sebagai mitra strategis dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan, khususnya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP.

Wabup Iwan turut menyampaikan pesan dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang berhalangan hadir karena agenda lain yang tidak kalah penting.

“Pak Bupati menyampaikan salam dan harapannya agar peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh serta mampu mengimplementasikan materi yang disampaikan di unit kerja masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Muslimin Nento dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini akan berlangsung selama empat hari, mulai 16 hingga 19 Juni 2025. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SPIP Terintegrasi, membangun budaya sadar risiko, mengevaluasi penilaian mandiri, serta menyusun rencana tindak lanjut peningkatan maturitas SPIP di Kabupaten Pohuwato.

The post Wabup Pohuwato Buka Sosialisasi SPIP Terintegrasi: Bangun Budaya Sadar Risiko di Tengah Dinamika Pemerintahan appeared first on Barakati ID.

The post Wabup Pohuwato Buka Sosialisasi SPIP Terintegrasi: Bangun Budaya Sadar Risiko di Tengah Dinamika Pemerintahan appeared first on Barakati ID.