DPRD KABGOR – Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo kembali membahas lanjutan Laporan kerja pertanggungjawaban tahun 2020 bersama organisasi perangkat daerah, di Ruang Dulohupa, (5/4/2021). Kali ini, Dinas Pekerjaan Umum memaparkan hasil pengerjaan infrastruktur pada tahun 2020 dan beberapa pekerjaan yang sementara berlangsung pada tahun 2021.

Menurut Anggota legislatif dari Fraksi Golkar Iskandar Mangopa, dari reses yang dilaksanakan di tiap-tiap dapil banyak keluhan masyarakat yang dijumpai menyangkut dengan persoalan infrastruktur.

“Kami anggota DPRD Kabupaten Gorontalo telah melakukan reses dimasing-masing dapil dalam kondisi ketakutan, karena banyak aspirasi yang sampai saat ini belum terealisasikan, bahkan kami sudah banyak berjanji di depan rakyat,”

Dirinya juga mengatakan, hal ini sudah menyeret anggota DPRD dalam persoalan janji kepada rakyat, dan ini telah menjadi beban bagi anggota DPRD. Ia juga menambahkan dinas terkait tidak lihai atau tidak fokus dalam persoalan tersebut.

“Hal ini menjadi perhatian kami selaku anggota DPRD banyak SKPD yang tidak seperti yang terjadi di dinas PU, karena ada dinas atau SKPD yang bisa merealisasikan hasil aspirasi dalam pelaksanaan program yang ada di pemerintah daerah,”

Kata Iskandar juga ini bentuk perhatian DPRD ke Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan evaluasi dan menuntaskan apa yang belum terlaksana.

“Sehingga apa yang disampaikan oleh DPRD bukan untuk kepentingan DPRD tetapi kepentingan Kabupaten Gorontalo ke depan,” Tutupnya.

The post Tim Pansus Kembali Bahas LKPJ Dengan Beberapa OPD Kabupaten Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tim Pansus Kembali Bahas LKPJ Dengan Beberapa OPD Kabupaten Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo kembali membahas lanjutan Laporan kerja pertanggungjawaban tahun 2020 bersama organisasi perangkat daerah, di Ruang Dulohupa, (29/3/2021).

Pada pembahasannya Tim pansus berharap pada OPD agar menseriusi hal ini, dan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh pansus, tim pakar dan staf ahli fraksi.

“Kami ingin memastikan kepada masing-masing Dinas yang ada di Kabupaten Gorontalo, terkait rekomendasi yang diberikan di tahun 2020 kemarin oleh DPRD, sebenarnya kami pansus memutuskan tidak bisa diwakili oleh bidang atau lainnya dalam pembahasan LKPJ,” Ungkap Ali Polapa Ketua Pansus.

Dirinya meminta untuk pembahasan ini harus dihadiri oleh masing-masing kepala dinas dalam memaparkan kebijakan di Tahun 2020. Dirinya juga ingin memastikan apakah rekomendasi yang diberikan oleh DPRD benar-benar dilaksanakan atau tidak.

“Oleh karena itu percuma kami bahas LKPJ tahun ini jikalau rekomendasi tahun kemarin belum sempat dilaksanakan,” Tegas Ali ke peserta.

Selanjutnya, Ali menambahkan berdasarkan kesepakatan rapat LKPJ harus dihadiri semua kepala dinas, dan memaparkan apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

“Kami juga lebih fokus pada bidang kesehatan, sehingga yang diharapkan hadir hari ini selain dari Kepala Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPJS, DisDukcapil, dan Dinas Sosial.” Kata Ali.

The post Tim Pansus Kembali Lanjutkan Pembahasan LKPJ 2020 Yang Sempat Ditunda appeared first on Barakati ID.

The post Tim Pansus Kembali Lanjutkan Pembahasan LKPJ 2020 Yang Sempat Ditunda appeared first on Barakati ID.