DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh PT Tajakrindo Mas Gorontalo yang berlokasi di Bongomeme, Kabupaten Gorontalo.

Ketua Komisi I, Fadly Poha, menjelaskan bahwa aduan masyarakat menyangkut persoalan pekerja yang diberhentikan tanpa menerima upah.

“Kami menerima laporan bahwa beberapa pekerja mengalami pemutusan kerja tanpa pembayaran gaji,” ujar Fadly.

Komisi I kemudian memanggil pihak perusahaan dan perwakilan pekerja untuk dimintai klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, manajemen perusahaan menyatakan bahwa keputusan PHK dilakukan karena adanya instruksi dari pimpinan pusat untuk memindahkan karyawan ke anak perusahaan dan menghentikan aktivitas di unit sebelumnya. Namun, sebagian pekerja tidak mengindahkan instruksi tersebut.

“Perusahaan menyampaikan bahwa mereka sudah memerintahkan pemindahan karyawan, namun sebagian tidak hadir bekerja dalam waktu yang lama, sehingga dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak atas gaji,” jelas Fadly.

Di sisi lain, pekerja menuntut pembayaran gaji yang belum diterima serta kejelasan status mereka, karena mengaku masih tercatat dalam struktur perusahaan.

Persoalan ini semakin rumit karena kedua belah pihak saling melapor ke pihak kepolisian.

“Pekerja melaporkan perusahaan atas PHK sepihak, sementara perusahaan melaporkan salah satu pekerja yang berstatus satpam atas dugaan pencurian barang perusahaan,” ungkap Fadly.

Komisi I berencana memediasi permasalahan ini agar tidak berlarut menjadi kasus pidana.

“Minggu depan kami akan mengundang OPD terkait seperti Disnaker, Biro Hukum, dan Polda Gorontalo untuk mencari solusi damai. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara musyawarah,” tegasnya.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Ambil Langkah Tegas atas Aduan Pekerja Tajakrindo Mas appeared first on Barakati ID.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Ambil Langkah Tegas atas Aduan Pekerja Tajakrindo Mas appeared first on Barakati ID.