Kota Gorontalo – Kritik terhadap penanganan sampah di Kota Gorontalo yang disampaikan oleh Syawal Hamjati mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuai tanggapan tegas dari Hadi Sutrisno, Juru Bicara Wali Kota Gorontalo.

Menurut Hadi, tidak ada yang salah dengan kritik yang disampaikan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di ibu kota Provinsi Gorontalo tersebut. Namun, ia menilai kritik seharusnya juga diiringi dengan kontribusi nyata di lapangan.

“Kalau sudah berkontribusi, tentu patut diapresiasi. Tapi kalau belum, seharusnya Syawal malu dengan anak-anak Pramuka yang masih duduk di bangku SD. Mereka sudah turun langsung bersama pemerintah membersihkan lingkungan masjid dan sekolah melalui gerakan Pramuka Penjaga Lingkungan,” ujar Hadi saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. Hadi mendorong semua pihak untuk tidak hanya menyampaikan kritik di media, tetapi juga terlibat aktif lewat aksi nyata.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan mekanisme pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Gorontalo telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). TPS berfungsi sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan gerobak motor listrik (Getor) yang kini tersedia di seluruh kelurahan.

“Jadi sistem pengangkutan sudah berjalan. Setelah sampah rumah tangga diangkut oleh Getor listrik, barulah dibawa ke TPA sesuai jadwal dan zonasinya,” jelasnya.

Hadi juga meminta pihak yang kerap melayangkan kritik agar melihat lebih luas capaian Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengatasi permasalahan sampah.

“Pak Wali Kota sudah berjuang sekuat tenaga. Lihat saja di berbagai media dan media sosial, banyak inovasi dan kebijakan beliau terkait persoalan ini. Mungkin Syawal kurang membaca,” ujar Hadi.

Tak berhenti di situ, Hadi juga menaruh kecurigaan terhadap motif di balik kritik yang hanya diarahkan pada Pemerintah Kota Gorontalo, padahal persoalan serupa terjadi pula di wilayah lain.

“Saya jadi curiga, jangan-jangan ada tendensi lain di balik kritik ini,” tutur Hadi sembari tersenyum.

Hadi menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa untuk berkolaborasi mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan Kota Gorontalo yang bersih dan bebas sampah.

The post Pramuka Sudah Bergerak, HMI Dinilai Hanya Kritik Tanpa Aksi appeared first on Barakati ID.

The post Pramuka Sudah Bergerak, HMI Dinilai Hanya Kritik Tanpa Aksi appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gorontalo, Rabu (21/1/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mendalami regulasi dan kajian teknis pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta persoalan lingkungan yang tengah menjadi sorotan publik.

Kunjungan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA ini juga merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat dan kelompok mahasiswa terkait dugaan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan pihaknya merespons cepat berbagai persoalan lingkungan yang belakangan mencuat di daerah.

“Kunjungan hari ini menindaklanjuti beberapa aduan yang kami terima. Beberapa waktu lalu, aliansi mahasiswa juga mempertanyakan perizinan dan dokumen amdal yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan,” ujar Ramdan.

“Kami ingin memverifikasi situasi faktual di lapangan. Peninjauan mencakup wilayah perkotaan, kawasan tambang, dan kehutanan. Insya Allah kami akan kumpulkan data lengkap, dan kepala dinas akan menyampaikan laporan tertulis mengenai permasalahan lingkungan di daerah ini,” jelasnya.

“Ada peluang pengelolaan TPA beralih ke urusan lingkungan hidup. Kami masih dalam tahap kajian dan pengumpulan data. Ke depan kami berencana melakukan studi banding ke TPA yang pengelolaannya lebih baik, seperti di Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Gorontalo, Anita Hippy, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Komisi I terhadap isu lingkungan di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa persoalan lingkungan di Kabupaten Gorontalo sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

“Di Kabupaten Gorontalo ada dua lokasi pertambangan. Satu sudah tidak aktif setelah dibina, dan satu lagi masih beroperasi. Ini menjadi perhatian kami bersama Komisi I untuk dicarikan solusi,” ungkap Anita.

Ia menekankan bahwa pengawasan aktivitas pertambangan merupakan kewenangan Kementerian dan Pemerintah Provinsi, bukan di level kabupaten.

“Melalui Komisi I, kami berharap pengawasan bisa diperkuat agar perbaikan lingkungan dilakukan secara terpadu. Dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain persoalan tambang, Anita juga menyoroti pengelolaan TPA Regional yang menjadi lokasi utama pembuangan sampah bagi daerahnya.

“TPA Regional berada dalam kewenangan Dinas PU Provinsi dan dikelola oleh UPTD. Namun karena dampaknya dirasakan warga Kabupaten Gorontalo, kami berharap TPA ini dikelola dengan lebih baik, aman, dan ramah lingkungan,” terang Anita.

Anita berharap hasil kunjungan tersebut segera ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi dan pihak terkait.

“Kami berharap semua masukan dapat direalisasikan agar masyarakat lebih nyaman beraktivitas dan kualitas lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya.

The post Dari Tambang hingga Sampah, Komisi I Dalami Persoalan Lingkungan di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Dari Tambang hingga Sampah, Komisi I Dalami Persoalan Lingkungan di Gorontalo appeared first on Barakati ID.