Pohuwato – Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato menggelar Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu terkait pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam rangka transformasi layanan primer. Acara dibuka Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kafe Oma itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau; Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ny. Risnawati Adam Ali; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pohuwato, Suriyati Datau R. Abdjul; serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (3/12/2025).

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Gorontalo.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggarnya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat enam standar pelayanan minimum (SPM) yang telah ditetapkan.

“Kita perlu membangun kolaborasi yang kuat antar-sektor. Enam SPM ini harus benar-benar kita jalankan dan dievaluasi secara berkala. Saya berharap kegiatan ini dapat disosialisasikan di berbagai kesempatan agar masyarakat lebih memahami pentingnya layanan Posyandu,” tegas Iwan.

Ia menambahkan, jika masyarakat rutin memanfaatkan Posyandu setiap bulan, kebutuhan terhadap program pengecekan kesehatan gratis dapat diminimalisir. “Karena di Posyandu semuanya sudah diperiksa secara rutin. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Selanjutnya, Pertemuan Koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Wabup Iwan untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas desa dalam mendukung transformasi layanan primer di Kabupaten Pohuwato.

Wabup Iwan Adam juga menyatakan kehadirannya untuk mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbunga, yang saat ini mengikuti kegiatan di luar daerah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustafa, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas Posyandu kini berpedoman pada regulasi terbaru yang menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa Posyandu telah menetapkan enam standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan.

“Sejak awal, Posyandu merupakan milik desa dengan tiga layanan dasar: kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kini, melalui transformasi layanan primer, sektor kesehatan menetapkan pendekatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari peningkatan layanan kepada masyarakat,” jelas Fidi Mustafa.

The post Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesehatan Desa, Begini Peta Transformasinya appeared first on Barakati ID.

The post Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesehatan Desa, Begini Peta Transformasinya appeared first on Barakati ID.