Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/03/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut membahas berbagai isu strategis, terutama mengenai penguatan integritas penegakan hukum serta perlindungan bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Dalam diskusi itu, Adhan Dambea menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait kondisi psikologis para pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Ia menyoroti adanya rasa khawatir yang dialami ASN dalam menjalankan program pembangunan, menyusul munculnya dugaan pola penanganan hukum yang dinilai kurang objektif di beberapa kasus.

“Kami ingin memastikan setiap ASN dapat bekerja dengan tenang, sesuai prosedur, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Kepastian hukum adalah kunci agar pembangunan infrastruktur di daerah tidak terhambat oleh keraguan administratif,” ujar Adhan Dambea.

Lebih lanjut, Adhan menekankan pentingnya pemisahan peran yang jelas dalam pendampingan proyek-proyek strategis daerah, terutama agar fungsi pengawasan hukum tidak tumpang tindih dengan peran penegakan. Menurutnya, setiap proses hukum harus mengedepankan asas keadilan substantif dan profesionalisme guna mencegah konflik kepentingan yang dapat mencederai kredibilitas institusi penegak hukum.

“Saya tidak ingin ASN di Pemerintah Kota Gorontalo mengalami nasib yang sama seperti mantan Kadis PUPR Kota Gorontalo yang tersangkut kasus Korupsi SPAM Dungingi. Ada keanehan di situ, karena jaksa yang menjadi pendamping pelaksanaan proyek justru juga bertindak sebagai jaksa penuntut,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, Adhan menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi langsung dengan Komisi III DPR RI untuk memperkuat pengawasan dan memastikan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Langkah ini juga ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Gorontalo.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyambut baik berbagai masukan dari Wali Kota Gorontalo tersebut. Menurutnya, masukan itu sejalan dengan fungsi pengawasan parlemen terhadap lembaga penegak hukum, khususnya dalam membangun sistem yang adil dan berintegritas.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat iklim penegakan hukum yang kondusif, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya di Kota Gorontalo.

The post Bukan Sekadar Formalitas! Adhan Dambea Lakukan Langkah Konkret untuk ASN appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Formalitas! Adhan Dambea Lakukan Langkah Konkret untuk ASN appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Apel Akbar Peringatan Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Kamis (15/01/2026).

Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Pohuwato itu diikuti oleh seluruh kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pohuwato. Selain jajaran pemerintah desa, kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Dinas PPA dan PMD Provinsi Gorontalo, Rustam Huntoyungo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkifli Umar, Staf Ahli Bupati, Amrin Umar, Kadis PMD Pohuwato, Kadir Amran, para pimpinan OPD, camat, serta unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Risang Septian Putranto, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan bahwa peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting dan membahagiakan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa untuk memperkuat komitmen dalam memajukan desa.

“Hari ini adalah hari yang berbahagia, momentum kita bersama memperingati Hari Desa Nasional Tahun 2026. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Pohuwato,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Iwan menyoroti kondisi baru yang dihadapi pemerintah desa pada tahun ini, di mana terjadi penyesuaian anggaran desa. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut setiap aparatur desa untuk lebih cermat, bijak, dan kreatif dalam mengelola keuangan serta merancang program pembangunan.

“Namun saya yakin tantangan ini bukan penghalang, melainkan momentum untuk bersama-sama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang ada,” jelasnya.

Iwan juga menegaskan bahwa alokasi dana desa tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip tertib administrasi, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan setiap penggunaan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Pohuwato yang selama ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan bertanggung jawab.

“Selamat Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2026. Semoga dengan semangat kebersamaan dan komitmen meningkatkan efisiensi anggaran desa, kita mampu membangun desa yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri,” tutupnya.

Mengakhiri sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang belum dapat hadir karena sedang mengikuti pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait finalisasi pembangunan Kantor Bupati Pohuwato.

“Bapak Bupati menitipkan salam untuk kita semua, khususnya pemerintah desa yang saat ini memperingati Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato,” pungkas Iwan.

The post Jangan Lengah! Wakil Bupati Ingatkan Desa Hadapi Tantangan Baru Anggaran appeared first on Barakati ID.

The post Jangan Lengah! Wakil Bupati Ingatkan Desa Hadapi Tantangan Baru Anggaran appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang digelar di ruang pertemuan kantor BPK, Selasa (13/01/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III sekaligus Plh Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Thomas menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi BPK dalam menjaga transparansi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter keuangan” yang berperan mengatur pola pengelolaan keuangan agar terhindar dari “penyakit” administrasi maupun penyimpangan anggaran.

“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujar Thomas.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi pengingat dan bahan evaluasi agar seluruh penyelenggara pemerintahan lebih berhati-hati, tertib, serta memahami aturan secara menyeluruh.

“Temuan BPK harus kita jadikan bahan pembelajaran agar tata kelola keuangan ke depan semakin baik,” tambahnya.

Thomas juga menegaskan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan.

“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Jika sudah ditandatangani, maka wajib diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan harmonis, saling menguatkan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerima kunjungan Pimpinan Cabang Bank Sulut-Go Marisa, Zulhijas A. Rasyid, di ruang kerja bupati, Senin (24/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan resmi laporan keuangan Bank Sulut-Go untuk triwulan III (Q3) tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perbankan daerah.

Bupati Saipul menyambut baik penyerahan laporan tersebut dan mengapresiasi komitmen Bank Sulut-Go dalam menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Ia berharap laporan keuangan itu dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk peningkatan kualitas layanan, profesionalisme, dan kinerja perbankan yang berimplikasi pada penguatan ekonomi daerah.

“Pemda Pohuwato siap bersinergi untuk pertumbuhan BSG yang lebih berkualitas,” tegas Bupati Saipul, seraya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan dalam mendukung program pembangunan.

Sementara itu, Zulhijas A. Rasyid menyampaikan bahwa penyerahan laporan keuangan triwulan III tahun 2025 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bank Sulut-Go terhadap pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi yang terjalin selama ini menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan daerah.

“Alhamdulillah, Pemda, dalam hal ini Bupati Pohuwato, telah menerima laporan keuangan Bank Sulut-Go Q3 2025,” ujarnya, sembari berharap kerja sama yang telah terbangun dapat terus diperkuat di masa mendatang.

The post Tak Sekadar Formalitas, Penyerahan Laporan Bank Sulut-Go Direspons Positif Bupati appeared first on Barakati ID.

The post Tak Sekadar Formalitas, Penyerahan Laporan Bank Sulut-Go Direspons Positif Bupati appeared first on Barakati ID.