Kota Gorontalo – Sebanyak 237 pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Muara Tirta menjalani asesmen pemetaan kompetensi yang dilaksanakan di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Jumat (30/1/2026).

Kegiatan ini digelar dalam rangka pengisian tiga jabatan manajer, 13 asisten manajer, satu kepala satuan pengawasan internal, serta dua jabatan kepala bidang pengawasan, termasuk bagi pegawai pelaksana. Proses asesmen dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Mewakili Wali Kota Gorontalo Dr. H. Adhan Dambea, M.Pd., Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Dr. H. Ismail Majid, M.M. secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Perumdam Muara Tirta memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih yang berkualitas dan distribusi yang lancar.

Menurut Ismail Majid, asesmen ini menjadi langkah strategis untuk memastikan prinsip the right man in the right place dapat terwujud. Melalui pemetaan kompetensi, potensi pegawai dapat terukur secara objektif, sehingga organisasi mampu bergerak lebih adaptif dan efektif dalam menjawab tantangan pelayanan publik.

“Dari hasil asesmen ini, manajemen dapat memetakan kemampuan, kepribadian, kelebihan, serta area yang perlu pengembangan. Hasilnya bisa dijadikan dasar dalam merancang pelatihan, pengembangan karier, dan penyusunan pola jenjang jabatan,” jelas Sekda.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti asesmen dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan rasa percaya diri. “Jangan jadikan asesmen sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Muara Tirta, Lucky Paudi, S.E., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyeleksi pejabat dan memetakan kompetensi karyawan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel. Proses penilaian mencakup aspek potensi, kinerja, serta perilaku kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Mereka akan menjalani tahapan asesmen meliputi ujian tertulis dan wawancara. Ujian tertulis bagi jabatan manajer dan asisten manajer dilaksanakan di Grand Q Hotel pada 30 Januari, sedangkan untuk pelaksana akan dijadwalkan pada tahapan berikutnya oleh panitia,” ujar Lucky.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gorontalo Effendy Rauf, Inspektur Kota Gorontalo Taufiq Dunggio, Kepala BKAD Nooryanto selaku Dewan Pengawas Perumdam Muara Tirta, Kepala BKPSDM Kota Gorontalo Mulky Datau, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kaima Kamaru.

Dengan pelaksanaan asesmen ini, diharapkan Perumdam Muara Tirta semakin profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik berbasis meritokrasi dan kompetensi aparatur.

The post Seleksi Transparan: 237 Pegawai Perumdam Muara Tirta Diuji untuk Pengisian Jabatan Strategis appeared first on Barakati ID.

The post Seleksi Transparan: 237 Pegawai Perumdam Muara Tirta Diuji untuk Pengisian Jabatan Strategis appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan kritikan keras terhadap cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Adhan menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkesan mencari-cari kesalahan. Contohnya temuan terkait honor untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Regulasi yang dijadikan dasar temuan disebut terbit pada bulan Juni, sementara honor yang menjadi temuan telah terealisasi sebelum aturan tersebut terbit. “Ini kan aneh. Temuannya mengacu Juni 2025. Jadi terkesan mereka (BPK) mencari-cari kesalahan,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers pada Selasa (2/12/2025) di ruang kerjanya.

Selain itu, Adhan menyebutkan program Gerobak Motor (Getor) dengan pagu sekitar Rp 5 miliar. Ada dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 10 persen. “Mungkin dalam pikiran mereka. Karena ini anggaran Rp 5 miliar. Mungkin ada pesanan wali kota. Mereka cari, mungkin ada 10 persen. Jadi ini mulai terkesan bahwa BPK sudah mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.

Adhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong pemeriksaan berjalan secara objektif. “Saya bersyukur BPK datang melakukan pemeriksaan. Jika perlu, pemeriksaan bisa melibatkan seluruh OPD agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Tapi, jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan. Yang benar, kita dukung. Yang keliru, kita perbaiki,” tegasnya.

“Saya tidak bertujuan mengejar WTP atau semata-mata. Yang utama adalah tidak adanya korupsi. Itulah yang saya jaga,” tambah Adhan. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan penegak hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), termasuk BPK.

Adhan menyatakan peringatan tahun ini akan diselenggarakan lebih meriah sebagai upaya mengingatkan penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap bertanggung jawab secara moral. “Tanggal 9 Desember nanti saya akan menggelar acara khusus. Saya mengundang BPK, kejaksaan, hakim, kepolisian—semua. Kita buat bersama-sama,” tutupnya.

The post Wali Kota Gorontalo Soroti Temuan BPK yang Dinilai Tak Sesuai appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Gorontalo Soroti Temuan BPK yang Dinilai Tak Sesuai appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif KPK dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Seringkali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila di daerah muncul persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar kami dapat memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

“KPK ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.

NEWS – Sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) semakin tajam. Lembaga antirasuah itu mulai membuka peluang untuk meminta keterangan dari Ketua Komite Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan, seiring penyelidikan dugaan korupsi yang dikabarkan melibatkan pencatatan anggaran tidak wajar atau mark up.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hingga kini pihaknya masih belum bisa menyampaikan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang bakal dipanggil dalam rangka menguak perkara besar ini. “Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Ia menegaskan bahwa penyelidikan masih difokuskan pada upaya menemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi hingga tahap penyelidikan yang saat ini berjalan tanpa hambatan berarti. “Sejauh ini tidak ada kendala, jadi tahapan di penyelidikan ini masih berprogres secara positif,” tambah Budi dalam pernyataan terpisah.​

Sinyal pemanggilan Luhut muncul setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara lewat kanal YouTube pribadinya. “Ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Whoosh,” ungkap Mahfud tanpa mengubah satu kata pun dari pernyataannya.​

Meskipun demikian, Mahfud sendiri ragu akan keterlibatan langsung Luhut, mengingat posisi Luhut di proyek tersebut bukan sebagai pelaksana utama. “Saya tidak tahu secara detail informasi soal perencanaan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, ketika saya masih menjabat sebagai Menko Polhukam era Jokowi. Kontrak proyek Whoosh dimulai pada sekitar tahun 2015-2016 silam,” terang Mahfud MD.​

Tokoh lain juga menyorot pernyataan Luhut yang sempat mengakui, “Proyek Whoosh sudah busuk dari awal,” meskipun pemerintah tetap melanjutkan pengerjaannya. Amien Rais secara terbuka mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa “APBN tidak akan menanggung beban utang Whoosh yang mencapai Rp 118 triliun”.​

Pendukung investigasi datang dari PDI Perjuangan yang menegaskan pentingnya KPK menuntaskan kasus ini secara transparan. “KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” tegas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.​

KPK mengimbau masyarakat, “Siapapun yang memiliki data atau informasi tambahan terkait dugaan korupsi ini, silakan menyampaikannya ke KPK,” lanjut Budi Prasetyo menutup keterangannya.

The post KPK buka peluang panggil Luhut dalam kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh appeared first on Barakati ID.

The post KPK buka peluang panggil Luhut dalam kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh appeared first on Barakati ID.