DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-69 dalam rangka pengucapan sumpah/janji Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPRD sisa masa jabatan 2024–2029, Selasa (27/01/2026).

Rapat yang berlangsung khidmat di ruang sidang utama DPRD Provinsi Gorontalo itu menetapkan Dedy Hamzah, S.Pd. sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggantikan Wahyudin Moridu, S.H., dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T. Mopili, S.E., M.M., dan turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, KPU, Bawaslu, jajaran OPD, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Idrus Mopili menegaskan bahwa pelaksanaan PAW tersebut berlandaskan pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

“Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji PAW ini bersifat pengumuman dan tidak memerlukan kuorum sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD,” ujar Idrus dalam sambutannya.

Prosesi pengucapan sumpah/janji dipandu langsung oleh Ketua DPRD dan disaksikan oleh rohaniwan. Usai pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, penyematan pin anggota DPRD oleh Ketua DPRD, serta penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Wakil Gubernur Gorontalo kepada Dedy Hamzah.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Idrus Mopili menyampaikan ucapan selamat kepada Dedy Hamzah yang kembali dipercaya menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Dedy Hamzah, S.Pd., yang telah resmi menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk sisa masa jabatan 2024–2029,” kata Idrus.

Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota DPRD merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Menjadi anggota DPRD bukan sekadar menjalankan fungsi politik, tetapi merupakan bentuk perjuangan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan kelompok maupun golongan,” tegasnya.

Idrus juga menambahkan bahwa Dedy Hamzah bukanlah wajah baru di lembaga legislatif daerah tersebut. Ia dikenal pernah menjabat selama dua periode sebelumnya dan memahami dengan baik dinamika serta tugas-tugas kedewanan.

“Dengan pengalaman yang beliau miliki, kami yakin Saudara Dedy Hamzah dapat memberikan kontribusi positif berupa gagasan maupun pemikiran konstruktif bagi kemajuan Provinsi Gorontalo,” harap Idrus.

Sesuai ketentuan DPRD, Dedy Hamzah akan menempati alat kelengkapan dewan yang sama dengan anggota sebelumnya, yaitu Komisi I dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Usai pelantikan, Dedy Hamzah menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan amanah baru ini dengan sebaik-baiknya.

“Kembalinya saya ke DPRD Provinsi Gorontalo adalah tanggung jawab yang besar. Saya akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Saudara Wahyudin Moridu,” ujarnya kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan berfokus pada aspirasi masyarakat, khususnya konstituen di wilayah Pohuwato, sebagai daerah pemilihannya.

“Aspirasi rakyat Pohuwato menjadi prioritas saya. Jabatan ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memperjuangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terkait penempatannya di Komisi I, Dedy mengaku siap menjalankan amanah di komisi mana pun sesuai keputusan pimpinan DPRD.
“Saya pernah bertugas di Komisi II dan Komisi III, dan kini diamanahkan di Komisi I. Di mana pun ditempatkan, saya siap bekerja dan berkontribusi,” ucapnya.

Selama sekitar satu tahun di luar DPRD, Dedy mengaku tetap aktif berinteraksi dengan masyarakat dan memperdalam pemahamannya terhadap kebutuhan publik.
“Waktu itu bukan masa menganggur, melainkan masa untuk belajar dan mendengar langsung aspirasi masyarakat,” katanya.

Menutup pernyataannya, Dedy meminta masyarakat tidak segan memberikan kritik dan masukan yang membangun kepada dirinya maupun jajaran DPRD.
“Kami terbuka terhadap kritik dan saran. Jika disampaikan dengan baik, insyaallah hasilnya juga akan baik untuk kemajuan bersama,” pungkasnya.

The post Resmi Dilantik! Dedy Hamzah Kembali ke Kursi DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Resmi Dilantik! Dedy Hamzah Kembali ke Kursi DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dedy Hamzah dijadwalkan akan resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, menggantikan Wahyudin Moridu.

Pelantikan tersebut akan digelar dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji PAW Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa, 27 Januari 2026, pukul 13.00 WITA, di ruang sidang utama DPRD Provinsi Gorontalo.

Kepastian jadwal pelantikan disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, usai memimpin Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung pada Senin, 25 Januari 2026.

“Seluruh tahapan administrasi PAW telah selesai dipersiapkan. Berdasarkan hasil Rapat Banmus, pelantikan anggota DPRD melalui mekanisme PAW akan dilaksanakan besok, Selasa pukul 13.00 WITA,” ujar Thomas Mopili.

Dengan pelantikan tersebut, Dedy Hamzah secara resmi akan mengemban amanah sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Gorontalo, melanjutkan tugas konstitusional yang sebelumnya dijalankan oleh Wahyudin Moridu.

Rapat Paripurna PAW tersebut dijadwalkan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, jajaran pemerintah daerah, serta undangan terkait lainnya, termasuk representasi Fraksi PDI Perjuangan sebagai pengusung.

Pelantikan ini menandai komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjaga kesinambungan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di lembaga wakil rakyat tersebut.

The post Dedy Hamzah Dijadwalkan Dilantik Gantikan Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Dedy Hamzah Dijadwalkan Dilantik Gantikan Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan Wahyudin Moridu dari kursinya sebagai anggota legislatif melalui Rapat Paripurna DPRD Ke-4g, Senin (22/09/2025). Keputusan ini diambil setelah seluruh rangkaian sidang kode etik yang digelar oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menyikapi polemik besar yang melibatkan Wahyudin Moridu. Hasil pembacaan keputusan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim, pada rapat paripurna pengumuman masa sidang ketiga tahun 2024-2025.

“Memutuskan, Memberhentikan saudara Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Umar Karim dalam forum paripurna, menegaskan sanksi tertinggi yang diberikan setelah rangkaian pemeriksaan kode etik secara terukur dan terbuka.

Proses ini merupakan klimaks dari gejolak panjang di publik dan internal DPRD setelah video viral Wahyudin Moridu, yang secara terang-terangan menyatakan ingin “merampok uang negara” saat berkendara bersama seorang perempuan yang diduga “hubungan gelap”. Dalam video tersebut, Wahyudin mengaku menggunakan uang negara untuk membiayai perjalanannya dan berseloroh mengenai masa jabatannya di kursi DPRD. Video itu menimbulkan kemarahan luas, berujung pada aksi unjuk rasa besar mahasiswa dan masyarakat yang menuntut pemecatan Wahyudin dan pemulihan marwah lembaga legislatif daerah.

Langkah cepat juga diambil oleh DPP PDIP, yang segera mengeluarkan surat keputusan pemecatan Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai dan dari kursi DPRD. Surat keputusan bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto—selaras dengan komitmen partai untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas kader.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam keterangannya menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini juga diambil setelah konsultasi dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pihak pimpinan DPRD telah menerima aspirasi masyarakat serta surat resmi dari DPD PDIP untuk mendukung proses penggantian antarwaktu (PAW) guna mengisi kekosongan kursi legislatif yang ditinggalkan Wahyudin.

Ketua Badan Kehormatan, Fikran Salilama, memastikan bahwa hasil sidang kode etik telah disampaikan kepada pimpinan dan diparipurnakan dengan sanksi terberat sesuai aturan. DPD PDIP Gorontalo pun akan segera memproses PAW untuk legislator baru melalui mekanisme internal partai.

Putusan tersebut menjadi perhatian besar oleh media-media yang menyoroti transparansi sidang kode etik, keterlibatan Mendagri, hingga komitmen DPRD dan partai dalam menjaga integritas legislatif di Gorontalo.DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan Wahyudin Moridu dari kursi anggota legislatif Provinsi Gorontalo dalam Paripurna Ke-4g, Senin (22/09/2025), menyusul serangkaian sidang kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD. Putusan ini dibacakan oleh Wakil Ketua BK, Umar Karim, sebagai bentuk akuntabilitas lembaga terhadap polemik besar yang melibatkan Wahyudin Moridu.

“Memutuskan, Memberhentikan saudara Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Umar Karim dalam forum resmi paripurna, menandai akhir perjalanan politik Moridu di parlemen daerah.

Pemberhentian ini adalah puncak reaksi atas video kontroversial Wahyudin Moridu yang viral di media sosial, memperlihatkan dirinya bersama seorang perempuan dan mengucapkan kalimat hendak “merampok uang negara”. Pernyataan ini memicu kemarahan publik serta aksi protes mahasiswa dan masyarakat, menuntut sanksi tegas dan pemulihan marwah DPRD.

Menjawab gonjang-ganjing tersebut, DPP PDIP langsung mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai dan jabatannya sebagai wakil rakyat. Keputusan keras ini diambil untuk menjaga martabat partai dan legislator serta selanjutnya akan diikuti mekanisme pergantian antar waktu (PAW) oleh DPD PDIP Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan komitmen memulihkan citra lembaga dan menjalankan segala proses sesuai aturan, bekerja sama dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Ketua BK DPRD, Fikran Salilama, menyatakan hasil sidang sudah diserahkan pada pimpinan dan diparipurnakan dengan hukuman yang sangat berat, mencerminkan semangat disiplin dan integritas DPRD.

The post Tok.. DPRD Provinsi Gorontalo resmi berhentikan Wahyudin Moridu dari kursi Anggota DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Tok.. DPRD Provinsi Gorontalo resmi berhentikan Wahyudin Moridu dari kursi Anggota DPRD appeared first on Barakati ID.

Dalam sebuah video yang ia unggah, Wahyudin menyampaikan:

“Jadi teman-teman semua, ee pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah dibebaskan… menjalankan aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua, yang butuh es batu apa kabar nih?”

Wahyudin juga tampil legowo, mengatakan:

“Saya tidak mundur teman-teman semua, saya dipecat. Apa yang hancur saya sudah terima dengan lapang dada. Saya sudah tidak lagi menggunakan apa-apa dari negara”.

Pemecatan Wahyudin Moridu diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, setelah DPD PDIP Gorontalo melaporkan kasus ini ke DPP. Dalam rekaman video yang viral, Wahyudin bersama seorang wanita dalam kendaraan menyebut, “Kita rampok aja uang negara ini, kita habiskan biar negara ini semakin miskin,” yang memicu gelombang kecaman dari masyarakat dan pimpinan partai.

DPP PDIP menegaskan tak akan menoleransi perbuatan yang merusak nama baik partai. PDIP juga menyiapkan pergantian antar waktu (PAW) untuk kursi Wahyudin di DPRD.

Menanggapi viralnya video tersebut, Wahyudin secara terbuka meminta maaf kepada publik dan menyatakan siap menerima segala konsekuensi atas tindakannya:

“Semua ini murni kesalahan saya bapak ibu sekalian dan atas kejadian ini dari hati paling dalam saya memohonkan maaf…”.

Kini, setelah statusnya dicabut, Wahyudin mengisi kesehariannya dengan usaha kecil dan kembali berinteraksi secara terbuka di media sosial sebagai masyarakat biasa. Dalam salah satu unggahan, ia menawarkan es batu—simbol sederhana aktivitas wirausaha yang dipilihnya setelah karir politik berakhir.

The post Pasca dipecat PDI-P, Wahyudin Moridu menunjukkan aktivitas jualan es batu di akun pribadinya appeared first on Barakati ID.

The post Pasca dipecat PDI-P, Wahyudin Moridu menunjukkan aktivitas jualan es batu di akun pribadinya appeared first on Barakati ID.

Selingkuhan dan Istri Wahyudin Moridu di Balik Video Kontroversi

Kasus viral Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, bukan hanya mengguncang publik karena pernyataannya ingin “merampok uang negara”, tapi juga menyorot hubungan pribadinya dengan dua wanita berbeda. Dalam video viral berdurasi satu menit, Wahyudin terlihat bersama seorang perempuan di dalam mobil, yang diduga sebagai selingkuhannya. Ia bahkan sempat menyebut perempuan tersebut sebagai “hugel”, istilah untuk hubungan gelap di Gorontalo.

Motif penyebaran video oleh wanita itu terungkap setelah Ketua Badan Kehormatan DPRD Gorontalo, Fikram Salilama, memanggil Wahyudin Moridu. Fikram menjelaskan, “Perempuan ini yang menyebarkan video ini sehingga kita kejar terduga (Wahyudin Moridu) kenapa sampai yang bersangkutan menyebarkan video. Penjelasan dari terduga (Wahyudin) bahwa perempuan ini minta dinikahi. Yang terduga dihubungi oleh wanita ini dia mau ngotot dinikahi,” jelasnya. Namun, permintaan untuk dinikahi ditolak Wahyudin sehingga videonya disebar di media sosial. Dugaan kuat muncul bahwa wanita tersebut memang memiliki hubungan spesial dengan Wahyudin.

Publik semakin ramai berspekulasi setelah permintaan maaf Wahyudin diunggah ke Instagram. Dalam video klarifikasi itu, Wahyudin hadir didampingi istrinya, Mega Nusi. Mereka tampak bergandengan tangan saat permohonan maaf disampaikan. “Mohon maaf atas segala kegaduhan yang ada, apapun konsekuensi atas perihal ini saya siap menerima dengan lapang dada,” kata Wahyudin. Sang istri bungkam tanpa komentar di samping Wahyudin selama permintaan maaf berlangsung.

Perbedaan fisik dan ciri dua wanita yang muncul di video mendatangkan cibiran dan komentar tajam dari netizen. “Kok istrinya beda sama yang di video,” sindir salah satu komentar. Netizen menduga wanita di video pertama adalah selingkuhan, sedangkan di video permintaan maaf adalah istri sah Wahyudin. Komentar lain menyoroti: “Haha hihi sama wanita lain, giliran viral bersalah gandeng istri, cemen,” dan “Ngerampoknya sama selingkuhannya klarifikasinya sama bininya, kocak lu,” cetus netizen.

Kasus ini semakin menegaskan pentingnya integritas dan etika pejabat publik, sekaligus memperlihatkan sisi lain kehidupan figur politik yang kini menjadi konsumsi publik karena media sosial.

The post Maaf Wahyudin Moridu Disorot: Ngerampok sama Selingkuhan, klarifikasi kok Gandeng Istri? appeared first on Barakati ID.

The post Maaf Wahyudin Moridu Disorot: Ngerampok sama Selingkuhan, klarifikasi kok Gandeng Istri? appeared first on Barakati ID.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Gorontalo melalui akun Facebook pribadinya, Jumat (19/9/2025), usai video viral yang menunjukkan dirinya bersama seorang wanita yang diakui sebagai selingkuhannya saat akan berangkat ke Makassar.

Dalam pernyataannya, Wahyudin mengaku bahwa apa yang dilakukan dalam video tersebut adalah kesalahan dan tidak menunjukkan etika seorang pejabat publik. Ia menyatakan, “Apapun yg sya lakukan di video in sya akui SALAH dan tidak Menunjukan Etika Seorang Pejabat Publik.” Ia juga memohon maaf atas kegaduhan serta hujatan yang diterima, menegaskan bahwa perbuatannya murni akibat kekhilafan pribadi.

Lebih lanjut, Wahyudin meminta maaf khususnya kepada masyarakat Gorontalo, para pendukung, dan keluarganya, seraya menegaskan tidak ada niat sengaja untuk mencederai kepercayaan publik. “Jujur dari hati yg paling dalam sya tdk bermaksud demikian. Atas Kejadian ini Saya mohon maaf beribu ribu maaf kepada seluruh Rakyat Gorontalo, bill Khusus kepada Semua pendukung dan Keluarga sya,” ucapnya dengan nada penyesalan.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Wahyudin terekam menyampaikan pernyataan yang dinilai tidak pantas, yakni:

“Tujuan kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara hahhahaha. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita miskinkan aja, biar negara ini makin miskin hahah. Membawa hugel langsung dari Makassar menggunakan uang negara, siapa ji Wahyudin Moridu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 mo berenti uti, masih lama hahahah.”

The post Wahyudin Moridu Akui Kesalahan, Minta Maaf Terkait Video Kontrovesial dan Ucapan Tak Pantas appeared first on Barakati ID.

The post Wahyudin Moridu Akui Kesalahan, Minta Maaf Terkait Video Kontrovesial dan Ucapan Tak Pantas appeared first on Barakati ID.

Gorontalo, 19 September 2025 – Kemarahan publik atas pernyataan kontroversial Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, terus meluas. Dalam video yang kini viral di berbagai platform media sosial, Wahyudin terdengar menyatakan:

“Kita rampok saja uang negara, biar negara ini makin miskin. Aman, kita ke Makassar saja. Nanti 2031 sudah habis.”

Pernyataan yang dianggap sangat tidak pantas dan melecehkan akal sehat rakyat itu mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo. Melalui Kabid PTKP HMI Cabang Gorontalo, Syawal Hamjati, organisasi mahasiswa ini menyampaikan sikap tegas: Wahyudin Moridu harus dipecat!
Tak cukup hanya dengan permintaan maaf atau pembelaan basa-basi, HMI menilai tindakan Wahyudin telah melanggar etika sebagai wakil rakyat dan merusak kepercayaan publik.

“Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil tindakan tegas. Jangan hanya diam dan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat terjadi di depan mata!” ujar Syawal.
Sebagai partai yang mengusung Wahyudin Moridu, PDIP diminta tidak cuci tangan dalam kasus ini. HMI menilai, jika PDIP mengklaim sebagai partai yang berpihak pada wong cilik, maka saat inilah waktu untuk membuktikannya.

“Kalau PDIP masih mau disebut partai rakyat, maka pecat Wahyudin! Ini bukan soal politik lagi, ini soal moral dan keberpihakan terhadap keadilan. Jangan lindungi politisi busuk demi kepentingan partai,” kalo memang PDIP merupakan partai yang selalu berpihak pada rakyat dengan slogan Wong Cilik maka ini adalah waktu yang tepat untuk partai melalui hirarki kepartaian yang dalam hal ini DPW partai PDIP untuk dapat merekomendasikan ke DPP PDIP agar segera memecat Wahyudi Moridu dari anggota legislatif Provinsi Gorontalo Fraksi PDIP ini menunjukan bahwa partai bukan hanya sebatas kendaraan poltik namun adalah wadah yang mampu berdiri di garda terdepan untuk memperjuangakan hak rakyat tegas Syawal.

Bagi HMI, Lebih dari Sekadar Candaan – Ini Penghinaan terhadap Rakyat, pernyataan Wahyudin bukanlah sekadar salah ucap atau candaan yang kelewat batas. Ucapan tersebut adalah indikasi mentalitas korup dan arogansi elit politik yang merasa kebal hukum.

“Ini bukan candaan. Ini bentuk penghinaan terang-terangan terhadap rakyat yang sedang susah. Ini harus jadi preseden penting: tidak ada tempat bagi politisi semacam ini di lembaga wakil rakyat.”

HMI Cabang Gorontalo menegaskan, mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika DPRD dan PDIP tidak segera bertindak, maka gelombang perlawanan mahasiswa dan rakyat akan terus membesar.

“Kami tidak akan diam. Jika institusi tak bergerak, maka rakyatlah yang akan bicara!”

The post HMI Cabang Gorontalo Desak Pemecatan Wahyudin Moridu: PDIP Jangan Tinggal Diam! appeared first on Barakati ID.

The post HMI Cabang Gorontalo Desak Pemecatan Wahyudin Moridu: PDIP Jangan Tinggal Diam! appeared first on Barakati ID.