POHUWATO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato menyoroti program pemerintah daerah tentang persalinan gratis. Menurut Nirwan Due program tersebut sebelumnya telah ada pada program pemerintah Provinsi.

“Sebab Yang kita ketahui bersama bahwa program kesehatan gratis, seperti persalinan gratis ini bukan hanya saja menjadi program prioritas Pemerintah Daerah Pohuwato saja, akan tetapi juga sudah menjadi program prioritas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,..”

“Misalkan lewat program jampersal, bahkan pemerintah daerah pohuwato juga setiap tahunnya menganggarkan dana talangan yang salah satunya termasuk untuk menjawab hal itu,” Ungkapnya.

Ia juga mengatakan, dengan adanya keluhan tidak di fasilitasnya ibu melahirkan di rumah, “saya kira semua merujuk kepada aturan permenkes dan juga perda kabupaten pohuwato nomor 2 tahun 2017 tentang kemitraan bidan dukun dan bayi,”

Menurutnya, aturan tersebut melarang tenaga kesehatan melakukan persalinan ibu hamil di rumah, bahkan pada perda yang dibahas bersama di DPRD memuat sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan bagi tenaga kesehatan yang melakukan persalinan di rumah.

“Nah, tujuannya adalah untuk menekan angka kematian ibu dan anak, kalau persalinan di rumah itu kurang steril, rentan infeksi dan penanganannya pasti tidak maksimal karena alat dan fasilitas lainnya tidak memadai,..”

“Saya kira persoalan seperti ini masih saja bisa terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat atas resiko-resiko yang terjadi ketika melakukan persalinan di rumah,” Ungkapnya.

The post Ada Sanksi Menunggu Jika Melakukan Persalinan di Rumah appeared first on Barakati ID.

The post Ada Sanksi Menunggu Jika Melakukan Persalinan di Rumah appeared first on Barakati ID.