<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wali kota gorontalo Archives - Barakati ID</title>
	<atom:link href="https://barakati.id/tag/wali-kota-gorontalo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://barakati.id/tag/wali-kota-gorontalo/</link>
	<description>Information Visual Creator</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 05:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.14</generator>

<image>
	<url>https://barakati.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-logo-BARAKATI-copy-32x32.jpg</url>
	<title>Wali kota gorontalo Archives - Barakati ID</title>
	<link>https://barakati.id/tag/wali-kota-gorontalo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah</title>
		<link>https://barakati.id/soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah</link>
					<comments>https://barakati.id/soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 05:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja Fiktif RSAS]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinadi Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Kesehatan Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[dr Muhammad Kasim]]></category>
		<category><![CDATA[dr Ucok Sofyan Lubis]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluasi RSUD Aloei Saboe]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen RSUD Aloei Saboe]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan Kesehatan Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintahan Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemkot gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Aloei Saboe]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=32238</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah/">Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah/">Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb1" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb1.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menggelar evaluasi terbuka terhadap kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. H. Aloei Saboe, pada Selasa (17/11/2026) siang. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wali Kota Adhan turut didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dr. Muhammad Kasim. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Sebelum memasuki ruang pertemuan utama, Wali Kota Adhan sempat singgah sejenak untuk menikmati kopi di Dinadi Coffee, tenan kopi yang kini menjadi trendsetter di lingkungan RSUD Aloei Saboe dan baru saja diresmikannya sehari sebelumnya. Memasuki sesi evaluasi, sejumlah kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit langsung menjadi sorotan tajam Wali Kota Adhan. Salah satu pos anggaran yang paling disoroti adalah belanja makan dan minum bagi petugas di tempat berisiko. Wali Kota dua periode itu menilai realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Berikut terdapat belanja makan minum petugas di tempat berisiko yang diduga fiktif,” ungkap Wali Kota Adhan secara terbuka di hadapan jajaran manajemen RSUD Aloei Saboe. Selain indikasi belanja fiktif, Wali Kota Adhan juga mengungkap adanya temuan selisih harga pada pos anggaran belanja makan dan minum petugas di tempat berisiko tersebut. Berbagai temuan krusial ini pun langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Adhan agar segera dibenahi oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Tidak main-main, Wali Kota Adhan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada dr. Ucok untuk menuntaskan persoalan tersebut. Wali Kota Adhan berharap, catatan evaluasi yang ia sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen baru RSUD Aloei Saboe untuk segera dikaji ulang secara internal dan diperbaiki tata kelolanya. Ia menegaskan tidak ingin persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan menjadi preseden buruk yang menghambat optimalisasi pelayanan rumah sakit milik daerah. “Poin-poin yang saya sampaikan tadi silakan dikaji kembali. Saya beri waktu sampai tujuh hari,” tegas Wali Kota Adhan. Menanggapi instruksi tegas tersebut, Direktur RSUD Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Wali Kota secara profesional. Ia memastikan pihaknya akan segera mengkaji dan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="1">Kota Gorontalo &#8211; Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menggelar evaluasi terbuka terhadap kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. H. Aloei Saboe, pada Selasa (17/11/2026) siang.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="2">Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wali Kota Adhan turut didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dr. Muhammad Kasim. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="3">Sebelum memasuki ruang pertemuan utama, Wali Kota Adhan sempat singgah sejenak untuk menikmati kopi di Dinadi Coffee, tenan kopi yang kini menjadi <i data-path-to-node="3" data-index-in-node="147">trendsetter</i> di lingkungan RSUD Aloei Saboe dan baru saja diresmikannya sehari sebelumnya.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="4">Memasuki sesi evaluasi, sejumlah kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit langsung menjadi sorotan tajam Wali Kota Adhan. Salah satu pos anggaran yang paling disoroti adalah belanja makan dan minum bagi petugas di tempat berisiko. Wali Kota dua periode itu menilai realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="5">“Berikut terdapat belanja makan minum petugas di tempat berisiko yang diduga fiktif,” ungkap Wali Kota Adhan secara terbuka di hadapan jajaran manajemen RSUD Aloei Saboe.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="6">Selain indikasi belanja fiktif, Wali Kota Adhan juga mengungkap adanya temuan selisih harga pada pos anggaran belanja makan dan minum petugas di tempat berisiko tersebut.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="7">Berbagai temuan krusial ini pun langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Adhan agar segera dibenahi oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Tidak main-main, Wali Kota Adhan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada dr. Ucok untuk menuntaskan persoalan tersebut.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="8">Wali Kota Adhan berharap, catatan evaluasi yang ia sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen baru RSUD Aloei Saboe untuk segera dikaji ulang secara internal dan diperbaiki tata kelolanya. Ia menegaskan tidak ingin persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan menjadi preseden buruk yang menghambat optimalisasi pelayanan rumah sakit milik daerah.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="9">“Poin-poin yang saya sampaikan tadi silakan dikaji kembali. Saya beri waktu sampai tujuh hari,” tegas Wali Kota Adhan.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="10">Menanggapi instruksi tegas tersebut, Direktur RSUD Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Wali Kota secara profesional. Ia memastikan pihaknya akan segera mengkaji dan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah/">Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah/">Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/soroti-dugaan-belanja-makan-minum-fiktif-wali-kota-adhan-beri-direktur-rsud-aloei-saboe-waktu-7-hari-untuk-berbenah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS, Wali Kota Adhan Ajak Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Warga</title>
		<link>https://barakati.id/letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga</link>
					<comments>https://barakati.id/letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan Sosial Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[BAZNAS Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Bedah Rumah Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Dungingi]]></category>
		<category><![CDATA[Kelurahan Tomolabutao]]></category>
		<category><![CDATA[Kesejahteraan masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemkot gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pengelolaan Zakat]]></category>
		<category><![CDATA[RLHB 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Layak Huni BAZNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Zakat Infak Sedekah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=32232</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga/">Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS, Wali Kota Adhan Ajak Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Warga</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga/">Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS, Wali Kota Adhan Ajak Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Warga</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb2" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb2.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sepihak. Dibutuhkan sinergi, kerja sama, dan kepedulian dari seluruh elemen, termasuk lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat memberikan sambutan dalam kegiatan seremonial peletakan batu pertama pembangunan Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) Kota Gorontalo Tahun 2026 di Kelurahan Tomolabutao, Kecamatan Dungingi, pada Selasa (17/11/2026). Menurut Wali Kota Adhan, zakat, infak, dan sedekah bukan sekadar kewajiban ibadah ritual semata. Jika dikelola secara profesional dan transparan, instrumen filantropi Islam tersebut memiliki kekuatan besar untuk menjadi solusi nyata bagi persoalan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat. “Zakat, infak, dan sedekah memiliki kekuatan yang besar apabila dikelola dengan baik, amanah, dan tepat sasaran,” tegas Wali Kota Adhan. Ia mengakui bahwa Pemerintah Kota Gorontalo memiliki berbagai keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi strategis bersama BAZNAS menjadi bagian penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. “Saya menyadari bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama dan kepedulian dari seluruh pihak, termasuk BAZNAS,” ujar Wali Kota Adhan. Ia berharap, program bedah dan pembangunan rumah ini menjadi langkah konkret yang terus berkelanjutan serta mampu menjangkau lebih banyak keluarga kurang mampu di masa mendatang, meskipun kuotanya saat ini masih terbatas. Lebih lanjut, Wali Kota Adhan berpesan agar BAZNAS Kota Gorontalo terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan, menjaga amanah masyarakat, serta memastikan setiap penyaluran bantuan benar-benar diterima oleh golongan yang berhak (mustahik). \"Karena kepercayaan publik adalah kunci agar masyarakat terus menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi,\" tandasnya. Kepada keluarga penerima manfaat, Wali Kota Adhan berpesan agar bantuan hunian tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga rumah yang dibangun nantinya menjadi tempat tinggal yang nyaman serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. “Semoga peletakan batu pertama pada hari ini menjadi awal yang baik bagi kelancaran pembangunan Rumah Layak Huni BAZNAS Tahun 2026,\" tutur Wali Kota Adhan. \"Semoga seluruh ikhtiar dan kepedulian kita menjadi amal ibadah serta membawa keberkahan bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="1">Kota Gorontalo &#8211; Persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sepihak. Dibutuhkan sinergi, kerja sama, dan kepedulian dari seluruh elemen, termasuk lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="2">Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat memberikan sambutan dalam kegiatan seremonial peletakan batu pertama pembangunan Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) Kota Gorontalo Tahun 2026 di Kelurahan Tomolabutao, Kecamatan Dungingi, pada Selasa (17/11/2026).</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="3">Menurut Wali Kota Adhan, zakat, infak, dan sedekah bukan sekadar kewajiban ibadah ritual semata. Jika dikelola secara profesional dan transparan, instrumen filantropi Islam tersebut memiliki kekuatan besar untuk menjadi solusi nyata bagi persoalan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="4">“Zakat, infak, dan sedekah memiliki kekuatan yang besar apabila dikelola dengan baik, amanah, dan tepat sasaran,” tegas Wali Kota Adhan.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="5">Ia mengakui bahwa Pemerintah Kota Gorontalo memiliki berbagai keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi strategis bersama BAZNAS menjadi bagian penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="6">“Saya menyadari bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama dan kepedulian dari seluruh pihak, termasuk BAZNAS,” ujar Wali Kota Adhan.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="7">Ia berharap, program bedah dan pembangunan rumah ini menjadi langkah konkret yang terus berkelanjutan serta mampu menjangkau lebih banyak keluarga kurang mampu di masa mendatang, meskipun kuotanya saat ini masih terbatas.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="8">Lebih lanjut, Wali Kota Adhan berpesan agar BAZNAS Kota Gorontalo terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan, menjaga amanah masyarakat, serta memastikan setiap penyaluran bantuan benar-benar diterima oleh golongan yang berhak (<i data-path-to-node="8" data-index-in-node="239">mustahik</i>).</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="9">&#8220;Karena kepercayaan publik adalah kunci agar masyarakat terus menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi,&#8221; tandasnya.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="10">Kepada keluarga penerima manfaat, Wali Kota Adhan berpesan agar bantuan hunian tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga rumah yang dibangun nantinya menjadi tempat tinggal yang nyaman serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="11">“Semoga peletakan batu pertama pada hari ini menjadi awal yang baik bagi kelancaran pembangunan Rumah Layak Huni BAZNAS Tahun 2026,&#8221; tutur Wali Kota Adhan.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="12">&#8220;Semoga seluruh ikhtiar dan kepedulian kita menjadi amal ibadah serta membawa keberkahan bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga/">Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS, Wali Kota Adhan Ajak Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Warga</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga/">Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS, Wali Kota Adhan Ajak Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Warga</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/letakkan-batu-pertama-rumah-layak-huni-baznas-wali-kota-adhan-ajak-semua-pihak-peduli-kesejahteraan-warga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe</title>
		<link>https://barakati.id/dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe</link>
					<comments>https://barakati.id/dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 11:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinadi Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[dr Ucok Sofyan Lubis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[indra gobel]]></category>
		<category><![CDATA[kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[kuliner Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pad kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan asli daerah]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD dr Aloei Saboe]]></category>
		<category><![CDATA[sektor perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[wakil wali kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=32220</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe/">Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe/">Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb3" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb3.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama Wakil Wali Kota, Indra Gobel, terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor perdagangan sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bentuk dukungan nyata tersebut ditandai dengan peresmian gerai Dinadi Coffee yang berlokasi di lobi utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Aloei Saboe, pada Senin (16/11/2026) siang. Meski turut hadir langsung di lokasi acara, Wali Kota Adhan Dambea memberikan amanat kepada Wakil Wali Kota Indra Gobel untuk memimpin prosesi peresmian. Didampingi Direktur RSUD dr. Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, serta pihak pemilik usaha, Wawali Indra Gobel secara simbolis menggunting pita sebagai tanda resmi beroperasinya Dinadi Coffee. Bagi Wali Kota Adhan, pertumbuhan unit usaha—meski dalam skala kecil—tetap wajib mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, sektor usaha mikro maupun ritel berpotensi besar menggerakkan roda ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, sekaligus menambah sumber pendapatan daerah. Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa Kota Gorontalo tidak memiliki banyak sumber daya alam sebagai penopang PAD, sehingga sektor perdagangan dan jasa harus terus dikembangkan secara maksimal. “Kehadiran usaha seperti ini bukan hanya soal kopi. Ini soal kenyamanan masyarakat dan soal perputaran ekonomi. Ada pekerja yang diupah, ada usaha yang hidup, dan ada pelayanan yang jadi lebih dekat,” ujar Wali Kota Adhan. Selain dampak ekonomi, ia menilai keberadaan Dinadi Coffee di area lobi rumah sakit akan memberikan kemudahan bagi keluarga pasien dan pengunjung. Mereka yang membutuhkan minuman kopi maupun variasi makanan ringan kini tidak perlu lagi repot keluar dari area rumah sakit. \"Selain keluarga pasien, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan dokter dan perawat yang bertugas, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan lingkungan rumah sakit untuk membeli kopi,\" pungkas Wali Kota Adhan.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="1">Kota Gorontalo &#8211; Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama Wakil Wali Kota, Indra Gobel, terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor perdagangan sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="2">Bentuk dukungan nyata tersebut ditandai dengan peresmian gerai Dinadi Coffee yang berlokasi di lobi utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Aloei Saboe, pada Senin (16/11/2026) siang.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="3">Meski turut hadir langsung di lokasi acara, Wali Kota Adhan Dambea memberikan amanat kepada Wakil Wali Kota Indra Gobel untuk memimpin prosesi peresmian. Didampingi Direktur RSUD dr. Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, serta pihak pemilik usaha, Wawali Indra Gobel secara simbolis menggunting pita sebagai tanda resmi beroperasinya Dinadi Coffee.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="4">Bagi Wali Kota Adhan, pertumbuhan unit usaha—meski dalam skala kecil—tetap wajib mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, sektor usaha mikro maupun ritel berpotensi besar menggerakkan roda ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, sekaligus menambah sumber pendapatan daerah.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="5">Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa Kota Gorontalo tidak memiliki banyak sumber daya alam sebagai penopang PAD, sehingga sektor perdagangan dan jasa harus terus dikembangkan secara maksimal.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="6">“Kehadiran usaha seperti ini bukan hanya soal kopi. Ini soal kenyamanan masyarakat dan soal perputaran ekonomi. Ada pekerja yang diupah, ada usaha yang hidup, dan ada pelayanan yang jadi lebih dekat,” ujar Wali Kota Adhan.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="7">Selain dampak ekonomi, ia menilai keberadaan Dinadi Coffee di area lobi rumah sakit akan memberikan kemudahan bagi keluarga pasien dan pengunjung. Mereka yang membutuhkan minuman kopi maupun variasi makanan ringan kini tidak perlu lagi repot keluar dari area rumah sakit.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="8">&#8220;Selain keluarga pasien, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan dokter dan perawat yang bertugas, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan lingkungan rumah sakit untuk membeli kopi,&#8221; pungkas Wali Kota Adhan.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe/">Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe/">Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/dorong-pad-lewat-sektor-jasa-wali-kota-adhan-dan-wawali-indra-resmikan-dinadi-coffee-di-rsud-aloei-saboe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional</title>
		<link>https://barakati.id/siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional</link>
					<comments>https://barakati.id/siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 19:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Aloei Saboe Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terbaru Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Aloei Saboe]]></category>
		<category><![CDATA[gusnar ismail]]></category>
		<category><![CDATA[H.b jassin]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Bague Jassin]]></category>
		<category><![CDATA[Pahlawan Nasional 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pemprov gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pengusulan Pahlawan Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=32007</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional/">Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional/">Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb4" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb4.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026. Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah. \"Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,\" ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026). Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal. Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu. \"Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,\" tegasnya dengan nada lugas. Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini. Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="11">Kota Gorontalo &#8211; Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="12">Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="13">&#8220;Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,&#8221; ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="14">Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="15">Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="16">Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="17">&#8220;Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,&#8221; tegasnya dengan nada lugas.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="18">Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.</p>
<p dir="ltr" data-path-to-node="19">Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional/">Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional/">Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/siap-pasang-badan-jika-pemprov-tak-mampu-wali-kota-adhan-kecewa-h-b-jassin-dan-aloei-saboe-gagal-jadi-pahlawan-nasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gugat Dasar Rekomendasi TACB 2019! Adhan Dambea Ungkap Tanah Eks Rumah Jawatan Milik Pribadi</title>
		<link>https://barakati.id/gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi</link>
					<comments>https://barakati.id/gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 00:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Akta Perdamaian PN Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagar Budaya Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Eks Rumah Jawatan Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum dan Kriminal Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemkot gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Perda Cagar Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Cagar Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[SK Wali Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[TACB Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[UU Cagar Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=31787</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi/">Gugat Dasar Rekomendasi TACB 2019! Adhan Dambea Ungkap Tanah Eks Rumah Jawatan Milik Pribadi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi/">Gugat Dasar Rekomendasi TACB 2019! Adhan Dambea Ungkap Tanah Eks Rumah Jawatan Milik Pribadi</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb5" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb5.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kot Gorontalo - Polemik penetapan status cagar budaya terhadap eks bangunan Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf di Kota Gorontalo kembali menyita perhatian publik. Sengketa yang berkaitan dengan keabsahan status hukum bangunan bersejarah tersebut kini tengah bergulir dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., secara terbuka mempertanyakan dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pada tahun 2019 silam. Menurutnya, rekomendasi TACB tersebut diduga kuat tidak mempertimbangkan secara menyeluruh aspek legalitas kepemilikan lahan tempat bangunan itu berdiri. Adhan membeberkan bahwa lahan tempat berdiri eks bangunan tersebut sejatinya telah berstatus hak milik pribadi sejak tahun 2004. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menilai terdapat beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang diabaikan—khususnya Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3) yang mengatur mekanisme ganti rugi serta tata cara pengalihan hak atas tanah. Di samping persoalan kepemilikan lahan, Pemkot Gorontalo juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Dalam perda tersebut, sejumlah cagar budaya secara eksplisit terdaftar resmi, antara lain Kantor Pos, Pelni, Masjid Hunto, Masjid Agung, dan Menara. Namun, eks bangunan Rumah Jawatan Kantor Pos tidak tercantum di dalam daftar lampiran regulasi tersebut. Perselisihan mengenai status lahan ini sebelumnya telah dibawa ke ranah peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Perdata hukum antara pemilik lahan pribadi dan Pemkot Gorontalo tersebut kemudian berujung pada penyelesaian damai melalui penerbitan Akta Perdamaian. Salah satu poin krusial dalam akta kesepakatan damai tersebut memerintahkan Pemkot Gorontalo untuk melakukan kajian ulang serta meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 126/10/II/2020 tentang Penetapan Cagar Budaya. Guna menindaklanjuti putusan tersebut, Pemkot Gorontalo lantas menerbitkan SK Wali Kota Nomor 350 tentang Pencabutan Status Cagar Budaya pada bangunan eks rumah jawatan tersebut. Langkah ini ditempuh setelah dilakukan evaluasi terhadap ketentuan perundang-undangan serta aturan daerah yang melandasi penetapan sebelumnya. Adhan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menetapkan sekaligus mencabut status cagar budaya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih ketika ditemukan cacat prosedur atau adanya amar putusan hukum yang mewajibkan peninjauan kembali. Ia juga menepis tudingan yang menyebutkan bahwa SK pencabutan status cagar budaya yang diterbitkannya memuat instruksi untuk merobohkan fisik bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos. “Dalam SK tersebut tidak ada narasi membongkar rumah jawatan atau tidak ada perintah membongkar,” tegas Adhan. Lebih lanjut, Adhan membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam aksi tindak pidana perusakan cagar budaya. Ia menyatakan bahwa masukan yang sempat disampaikannya murni sebatas usulan pemanfaatan bangunan untuk kegiatan ekonomi, bukan perintah untuk merubuhkan. “Saya tidak memerintah membongkar, atau bahkan terlibat dalam aksi perusakan cagar budaya. Saya hanya sarankan buat rumah makan atau restoran,” tandasnya.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-path-to-node="11">Kot Gorontalo &#8211; Polemik penetapan status cagar budaya terhadap eks bangunan Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf di Kota Gorontalo kembali menyita perhatian publik. Sengketa yang berkaitan dengan keabsahan status hukum bangunan bersejarah tersebut kini tengah bergulir dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="12">Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., secara terbuka mempertanyakan dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pada tahun 2019 silam. Menurutnya, rekomendasi TACB tersebut diduga kuat tidak mempertimbangkan secara menyeluruh aspek legalitas kepemilikan lahan tempat bangunan itu berdiri.</p>
<p data-path-to-node="13">Adhan membeberkan bahwa lahan tempat berdiri eks bangunan tersebut sejatinya telah berstatus hak milik pribadi sejak tahun 2004. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menilai terdapat beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang diabaikan—khususnya Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3) yang mengatur mekanisme ganti rugi serta tata cara pengalihan hak atas tanah.</p>
<p data-path-to-node="14">Di samping persoalan kepemilikan lahan, Pemkot Gorontalo juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Dalam perda tersebut, sejumlah cagar budaya secara eksplisit terdaftar resmi, antara lain Kantor Pos, Pelni, Masjid Hunto, Masjid Agung, dan Menara. Namun, eks bangunan Rumah Jawatan Kantor Pos tidak tercantum di dalam daftar lampiran regulasi tersebut.</p>
<p data-path-to-node="15">Perselisihan mengenai status lahan ini sebelumnya telah dibawa ke ranah peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Perdata hukum antara pemilik lahan pribadi dan Pemkot Gorontalo tersebut kemudian berujung pada penyelesaian damai melalui penerbitan Akta Perdamaian.</p>
<p data-path-to-node="16">Salah satu poin krusial dalam akta kesepakatan damai tersebut memerintahkan Pemkot Gorontalo untuk melakukan kajian ulang serta meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 126/10/II/2020 tentang Penetapan Cagar Budaya.</p>
<p data-path-to-node="17">Guna menindaklanjuti putusan tersebut, Pemkot Gorontalo lantas menerbitkan SK Wali Kota Nomor 350 tentang Pencabutan Status Cagar Budaya pada bangunan eks rumah jawatan tersebut. Langkah ini ditempuh setelah dilakukan evaluasi terhadap ketentuan perundang-undangan serta aturan daerah yang melandasi penetapan sebelumnya.</p>
<p data-path-to-node="18">Adhan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menetapkan sekaligus mencabut status cagar budaya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih ketika ditemukan cacat prosedur atau adanya amar putusan hukum yang mewajibkan peninjauan kembali.</p>
<p data-path-to-node="19">Ia juga menepis tudingan yang menyebutkan bahwa SK pencabutan status cagar budaya yang diterbitkannya memuat instruksi untuk merobohkan fisik bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos.</p>
<p data-path-to-node="20">“Dalam SK tersebut tidak ada narasi membongkar rumah jawatan atau tidak ada perintah membongkar,” tegas Adhan.</p>
<p data-path-to-node="21">Lebih lanjut, Adhan membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam aksi tindak pidana perusakan cagar budaya. Ia menyatakan bahwa masukan yang sempat disampaikannya murni sebatas usulan pemanfaatan bangunan untuk kegiatan ekonomi, bukan perintah untuk merubuhkan.</p>
<p data-path-to-node="22">“Saya tidak memerintah membongkar, atau bahkan terlibat dalam aksi perusakan cagar budaya. Saya hanya sarankan buat rumah makan atau restoran,” tandasnya.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi/">Gugat Dasar Rekomendasi TACB 2019! Adhan Dambea Ungkap Tanah Eks Rumah Jawatan Milik Pribadi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi/">Gugat Dasar Rekomendasi TACB 2019! Adhan Dambea Ungkap Tanah Eks Rumah Jawatan Milik Pribadi</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/gugat-dasar-rekomendasi-tacb-2019-adhan-dambea-ungkap-tanah-eks-rumah-jawatan-milik-pribadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan</title>
		<link>https://barakati.id/siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan</link>
					<comments>https://barakati.id/siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan Hukum Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Pemerasan]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum dan Kriminal Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[keadilan hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuktian Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerasan Oknum Petugas]]></category>
		<category><![CDATA[Penambang Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Penambang lokal]]></category>
		<category><![CDATA[pengaduan masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden ri]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=31775</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan/">Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan/">Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb6" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb6.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., kembali menerima kedatangan rombongan penambang yang menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindakan pemerasan oleh oknum petugas. Pertemuan ini merupakan audiensi lanjutan atas keluhan serupa yang sebelumnya sempat diutarakan kepada orang nomor satu di Kota Gorontalo tersebut. Berbeda dari pertemuan pertama, para penambang kali ini membawa serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang mereka alami di lapangan. Kendati demikian, berkas yang disodorkan tersebut dinilai belum cukup valid dan kuat oleh Adhan untuk dijadikan dasar hukum dalam menindaklanjuti laporan secara resmi. Adhan secara tegas mengingatkan bahwa setiap tuduhan pelanggaran hukum mutlak disertai pembuktian yang jelas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ia enggan merespons laporan yang hanya bersandar pada pengakuan lisan tanpa ditopang alat bukti yang otentik. “Yang mereka bawa tidak begitu valid. Saya tolak, saya minta buktinya harus akurat,” tegas Adhan kepada awak media. Meski belum dapat menerima berkas yang dibawa pada pertemuan tersebut, wali kota dua periode ini memastikan bahwa dirinya tetap memberi ruang terbuka bagi para penambang untuk kembali datang menyampaikan pengaduan. Ia meminta mereka segera melengkapi bukti-bukti teknis yang diperlukan agar indikasi pemerasan oleh oknum tersebut dapat ditelusuri secara terang benderang. Menurut Adhan, keberanian warga untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselaraskan dengan kesiapan menyajikan fakta. Dengan demikian, aduan tersebut tidak membentur tembok hampa atau sekadar berhenti sebagai desas-desus, melainkan dapat diproses berdasarkan fakta empiris yang teruji. “Saya siap membawanya ke Pak Presiden,” cetus pimpinan daerah Gorontalo tersebut. Ia juga menyuntikkan keberanian kepada para penambang agar tidak gentar melaporkan tindakan pemerasan maupun perlakuan sewenang-wenang dari oknum mana pun, sepanjang laporan itu dipayungi bukti yang sah. Adhan bahkan menegaskan komitmen pasang badan untuk memberikan pendampingan penuh bagi masyarakat penambang yang tengah memperjuangkan keadilan, selama perjuangan tersebut berdiri di atas landasan laporan yang valid. “Saya akan pasang badan, asalkan buktinya kuat,” pungkas Adhan. Sikap konsisten ini mempertegas komitmen Adhan Dambea dalam mengawal aspirasi masyarakat kecil, sekaligus mengedukasi warga akan krusialnya keabsahan alat bukti dalam pembuktian perkara hukum.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-path-to-node="11">Kota Gorontalo &#8211; Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., kembali menerima kedatangan rombongan penambang yang menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindakan pemerasan oleh oknum petugas. Pertemuan ini merupakan audiensi lanjutan atas keluhan serupa yang sebelumnya sempat diutarakan kepada orang nomor satu di Kota Gorontalo tersebut.</p>
<p data-path-to-node="12">Berbeda dari pertemuan pertama, para penambang kali ini membawa serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang mereka alami di lapangan. Kendati demikian, berkas yang disodorkan tersebut dinilai belum cukup valid dan kuat oleh Adhan untuk dijadikan dasar hukum dalam menindaklanjuti laporan secara resmi.</p>
<p data-path-to-node="13">Adhan secara tegas mengingatkan bahwa setiap tuduhan pelanggaran hukum mutlak disertai pembuktian yang jelas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ia enggan merespons laporan yang hanya bersandar pada pengakuan lisan tanpa ditopang alat bukti yang otentik.</p>
<p data-path-to-node="14">“Yang mereka bawa tidak begitu valid. Saya tolak, saya minta buktinya harus akurat,” tegas Adhan kepada awak media.</p>
<p data-path-to-node="15">Meski belum dapat menerima berkas yang dibawa pada pertemuan tersebut, wali kota dua periode ini memastikan bahwa dirinya tetap memberi ruang terbuka bagi para penambang untuk kembali datang menyampaikan pengaduan. Ia meminta mereka segera melengkapi bukti-bukti teknis yang diperlukan agar indikasi pemerasan oleh oknum tersebut dapat ditelusuri secara terang benderang.</p>
<p data-path-to-node="16">Menurut Adhan, keberanian warga untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselaraskan dengan kesiapan menyajikan fakta. Dengan demikian, aduan tersebut tidak membentur tembok hampa atau sekadar berhenti sebagai desas-desus, melainkan dapat diproses berdasarkan fakta empiris yang teruji.</p>
<p data-path-to-node="17">“Saya siap membawanya ke Pak Presiden,” cetus pimpinan daerah Gorontalo tersebut.</p>
<p data-path-to-node="18">Ia juga menyuntikkan keberanian kepada para penambang agar tidak gentar melaporkan tindakan pemerasan maupun perlakuan sewenang-wenang dari oknum mana pun, sepanjang laporan itu dipayungi bukti yang sah.</p>
<p data-path-to-node="19">Adhan bahkan menegaskan komitmen pasang badan untuk memberikan pendampingan penuh bagi masyarakat penambang yang tengah memperjuangkan keadilan, selama perjuangan tersebut berdiri di atas landasan laporan yang valid.</p>
<p data-path-to-node="20">“Saya akan pasang badan, asalkan buktinya kuat,” pungkas Adhan.</p>
<p data-path-to-node="21">Sikap konsisten ini mempertegas komitmen Adhan Dambea dalam mengawal aspirasi masyarakat kecil, sekaligus mengedukasi warga akan krusialnya keabsahan alat bukti dalam pembuktian perkara hukum.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan/">Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan/">Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/siap-pasang-badan-hingga-ke-presiden-adhan-dambea-minta-penambang-bawa-bukti-akurat-soal-pemerasan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rakyat Mengantre Tanpa Kepastian! Adhan Dambea Desak Gubernur Gorontalo Usut Antrean BBM</title>
		<link>https://barakati.id/rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm</link>
					<comments>https://barakati.id/rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Antrean BBM Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[gubernur gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM Eceran]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffry Rumampuk]]></category>
		<category><![CDATA[kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemkot gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemprov gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Penegakan Hukum BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Penimbunan BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pom Mini Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=31746</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm/">Rakyat Mengantre Tanpa Kepastian! Adhan Dambea Desak Gubernur Gorontalo Usut Antrean BBM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm/">Rakyat Mengantre Tanpa Kepastian! Adhan Dambea Desak Gubernur Gorontalo Usut Antrean BBM</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb7" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb7.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., secara tegas mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera turun tangan menangani persoalan fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang kian meresahkan masyarakat. Selain itu, pimpinan Pemkot Gorontalo tersebut menginstruksikan pengusutan tuntas atas dugaan penimbunan serta penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu secepatnya duduk bersama dan berkoordinasi intensif dengan PT Pertamina, aparat penegak hukum (APH), serta instansi teknis terkait guna mengevaluasi sistem distribusi energi di wilayah Gorontalo. “Jangan biarkan masyarakat terus mengantre tanpa kepastian. Gubernur harus segera mengambil langkah konkret, mengevaluasi distribusi, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diusut sesuai hukum. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban,” tegas Jeffry kepada wartawan. Menurut Jeffry, meski kewenangan tata kelola dan pengawasan distribusi BBM lintas wilayah berada di bawah domain pemerintah provinsi dan otoritas terkait, Pemerintah Kota Gorontalo memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal serta memperjuangkan jeritan keluhan warganya di lapangan. Bentuk kepedulian nyata Pemkot Gorontalo ditunjukkan melalui aksi pengumpulan para pelaku usaha depot BBM eceran serta pengelola pom mini melalui jajaran pemerintah kelurahan. Pertemuan tersebut digelar guna membahas harga jual eceran di tingkat masyarakat serta menuntut kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Jeffry menambahkan, Wali Kota Adhan Dambea pada prinsipnya tetap mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan para pelaku usaha kecil di daerah. Kendati demikian, pengembangan sektor usaha ekonomi mikro tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat luas. “Pak Wali sayang rakyatnya, tetapi bukan berarti Pak Wali membiarkan praktik-praktik yang merugikan orang banyak terus berlanjut,” tandasnya. Pemkot Gorontalo berharap Pemprov Gorontalo segera mengambil tindakan tegas, terukur, dan transparan agar polemik antrean panjang kendaraan di SPBU, dugaan penyimpangan alokasi BBM bersubsidi, hingga lonjakan harga di tingkat pengecer tidak terus-menerus berlarut tanpa kepastian.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-path-to-node="11">Kota Gorontalo &#8211; Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., secara tegas mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera turun tangan menangani persoalan fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang kian meresahkan masyarakat. Selain itu, pimpinan Pemkot Gorontalo tersebut menginstruksikan pengusutan tuntas atas dugaan penimbunan serta penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.</p>
<p data-path-to-node="12">Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu secepatnya duduk bersama dan berkoordinasi intensif dengan PT Pertamina, aparat penegak hukum (APH), serta instansi teknis terkait guna mengevaluasi sistem distribusi energi di wilayah Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="13">“Jangan biarkan masyarakat terus mengantre tanpa kepastian. Gubernur harus segera mengambil langkah konkret, mengevaluasi distribusi, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diusut sesuai hukum. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban,” tegas Jeffry kepada wartawan.</p>
<p data-path-to-node="14">Menurut Jeffry, meski kewenangan tata kelola dan pengawasan distribusi BBM lintas wilayah berada di bawah domain pemerintah provinsi dan otoritas terkait, Pemerintah Kota Gorontalo memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal serta memperjuangkan jeritan keluhan warganya di lapangan.</p>
<p data-path-to-node="15">Bentuk kepedulian nyata Pemkot Gorontalo ditunjukkan melalui aksi pengumpulan para pelaku usaha depot BBM eceran serta pengelola pom mini melalui jajaran pemerintah kelurahan. Pertemuan tersebut digelar guna membahas harga jual eceran di tingkat masyarakat serta menuntut kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.</p>
<p data-path-to-node="16">Jeffry menambahkan, Wali Kota Adhan Dambea pada prinsipnya tetap mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan para pelaku usaha kecil di daerah. Kendati demikian, pengembangan sektor usaha ekonomi mikro tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat luas.</p>
<p data-path-to-node="17">“Pak Wali sayang rakyatnya, tetapi bukan berarti Pak Wali membiarkan praktik-praktik yang merugikan orang banyak terus berlanjut,” tandasnya.</p>
<p data-path-to-node="18">Pemkot Gorontalo berharap Pemprov Gorontalo segera mengambil tindakan tegas, terukur, dan transparan agar polemik antrean panjang kendaraan di SPBU, dugaan penyimpangan alokasi BBM bersubsidi, hingga lonjakan harga di tingkat pengecer tidak terus-menerus berlarut tanpa kepastian.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm/">Rakyat Mengantre Tanpa Kepastian! Adhan Dambea Desak Gubernur Gorontalo Usut Antrean BBM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm/">Rakyat Mengantre Tanpa Kepastian! Adhan Dambea Desak Gubernur Gorontalo Usut Antrean BBM</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/rakyat-mengantre-tanpa-kepastian-adhan-dambea-desak-gubernur-gorontalo-usut-antrean-bbm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memanas Imbas Kasus Cagar Budaya! AMKGB Desak Dirreskrimsus Polda Gorontalo Mundur</title>
		<link>https://barakati.id/memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur</link>
					<comments>https://barakati.id/memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 14:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[AMKGB Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagar Budaya Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Dirreskrimsus Polda Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Eks Kantor Pos Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum dan Kriminal Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffry Rumampuk]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolri]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalisasi Wali Kota]]></category>
		<category><![CDATA[Maruly Pardede]]></category>
		<category><![CDATA[pemkot gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[polda gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Reformasi Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=31743</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur/">Memanas Imbas Kasus Cagar Budaya! AMKGB Desak Dirreskrimsus Polda Gorontalo Mundur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur/">Memanas Imbas Kasus Cagar Budaya! AMKGB Desak Dirreskrimsus Polda Gorontalo Mundur</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb8" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb8.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Polemik penanganan perkara dugaan perusakan bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo kian memanas. Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu (AMKGB) secara terbuka menyuarakan desakan agar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo, Kombes Pol. Maruly Pardede, mengundurkan diri atau mengusulkan mutasi secara mandiri dari jabatannya. Desakan tersebut mencuat seiring berkecambahnya kontroversi penanganan perkara yang menyeret nama Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A. AMKGB menilai bahwa polemik yang awalnya murni berkaitan dengan status hukum bangunan bersejarah itu kini telah melebar hingga memicu gelombang ketegangan sosial di tengah masyarakat. Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry As. Rumampuk, mengungkapkan bahwa perkembangan penyidikan perkara ini telah memicu kegelisahan meluas di kalangan masyarakat umum hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. According to Jeffry, munculnya dugaan kuat kriminalisasi terhadap kepala daerah merupakan indikasi serius yang mutlak mendapat perhatian bersama. Ia menegaskan, suara kritis masyarakat tidak diniatkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan menuntut agar kewenangan penegakan hukum dijalankan secara profesional, proporsional, serta bebas dari persepsi penggunaan instrumen hukum untuk menekan pejabat daerah. “Ketika sebuah perkara terus berkembang dan menimbulkan keresahan, tentu masyarakat berhak mempertanyakan arah penenangannya. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum justru berkembang menjadi konflik sosial yang tidak produktif,” ujar Jeffry. Jeffry merincikan, pemicu utama perkara ini berakar dari keputusan Pemerintah Kota Gorontalo yang mencabut Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 126/10/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Bangunan Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf sebagai Cagar Budaya. Pencabutan tersebut dituangkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Nomor 350/34/IX/2025 usai Pemkot Gorontalo melangsungkan kajian komprehensif. Kajian tersebut mengacu pada Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Gto tanggal 12 Agustus 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah menguji ulang penetapan status cagar budaya sebelumnya. Dalam penjelasan resminya, Pemkot Gorontalo menegaskan bahwa fisik bangunan eks rumah jawatan tersebut faktanya tidak tercantum dalam daftar objek cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.10/PW.007/MKP/2010. Langkah pencabutan status tersebut juga dipayungi oleh Pasal 96 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya, yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menetapkan maupun mencabut status cagar budaya. Jeffry mengingatkan agar penanganan perkara ini tidak mengabaikan dampak stabilitas daerah, mengingat gesekan hukum yang melibatkan kepala daerah dan instansi penegak hukum mulai memantik reaksi emosional publik. “ASN dan masyarakat mulai geram karena mereka melihat persoalan ini terus bergulir dan berkembang ke mana-mana. Kami tidak sedang meminta siapa pun kebal hukum. Yang kami tuntut adalah proses hukum yang adil, transparan, serta tidak menimbulkan kesan bahwa kewenangan penegakan hukum diarahkan untuk mengkriminalisasi seseorang,” tegasnya. Di sisi lain, Jeffry mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi membawa persoalan ini ke ranah isu primordial atau sentimen etnis. Ia secara khusus menyoroti ketidaknyamanan sosial yang mulai dirasakan oleh sebagian warga perantau keturunan Batak di Kota Gorontalo. “Kasihan warga Batak lain yang tinggal di Kota Gorontalo. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang hidup, bekerja, mencari nafkah, dan membangun keluarga di daerah ini. Jangan sampai mereka ikut merasa risih atau tidak enak bergaul dengan warga asli Gorontalo hanya karena polemik yang melibatkan seorang pejabat penegak hukum,” cetus Jeffry. “Kami tidak ingin persoalan ini membuat hubungan antarmasyarakat menjadi canggung. Warga Batak yang tinggal di Gorontalo bukan pihak yang harus menanggung beban dari polemik ini. Persoalan ini harus ditempatkan murni pada ranah profesionalisme pejabat dan proses penegakan hukum, bukan dijadikan alasan untuk menggeneralisasi atau menyudutkan satu suku tertentu,” imbaunya. Atas dasar pertimbangan kondusivitas daerah tersebut, aspirasi publik kini mengkristal pada desakan evaluasi total terhadap kepemimpinan Ditreskrimsus Polda Gorontalo. “Sebagai warga Gorontalo, kami meminta Dirreskrimsus Polda Gorontalo, saudara Maruly Pardede, untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya atau mengusulkan pindah secara mandiri. Ini merupakan aspirasi dan desakan yang muncul karena masyarakat menilai polemik tersebut sudah terlalu jauh melebar,” kata Jeffry. Ia berharap pimpinan Mabes Polri dapat mencermati eskalasi situasi di Gorontalo secara objektif agar Pemkot Gorontalo dapat kembali berfokus menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, desakan serupa resmi dicanangkan lewat Surat Terbuka AMKGB yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Dalam surat tersebut, AMKGB menyambut baik pembentukan Tim Reformasi Perbaikan Polri dan mendesak agar agenda pembenahan hukum tersebut dibuktikan secara nyata melalui evaluasi terhadap indikasi kriminalisasi penanganan perkara di tingkat daerah.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-path-to-node="11">Kota Gorontalo &#8211; Polemik penanganan perkara dugaan perusakan bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo kian memanas. Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu (AMKGB) secara terbuka menyuarakan desakan agar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo, Kombes Pol. Maruly Pardede, mengundurkan diri atau mengusulkan mutasi secara mandiri dari jabatannya.</p>
<p data-path-to-node="12">Desakan tersebut mencuat seiring berkecambahnya kontroversi penanganan perkara yang menyeret nama Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A. AMKGB menilai bahwa polemik yang awalnya murni berkaitan dengan status hukum bangunan bersejarah itu kini telah melebar hingga memicu gelombang ketegangan sosial di tengah masyarakat.</p>
<p data-path-to-node="13">Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry As. Rumampuk, mengungkapkan bahwa perkembangan penyidikan perkara ini telah memicu kegelisahan meluas di kalangan masyarakat umum hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="14">According to Jeffry, munculnya dugaan kuat kriminalisasi terhadap kepala daerah merupakan indikasi serius yang mutlak mendapat perhatian bersama. Ia menegaskan, suara kritis masyarakat tidak diniatkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan menuntut agar kewenangan penegakan hukum dijalankan secara profesional, proporsional, serta bebas dari persepsi penggunaan instrumen hukum untuk menekan pejabat daerah.</p>
<p data-path-to-node="15">“Ketika sebuah perkara terus berkembang dan menimbulkan keresahan, tentu masyarakat berhak mempertanyakan arah penenangannya. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum justru berkembang menjadi konflik sosial yang tidak produktif,” ujar Jeffry.</p>
<p data-path-to-node="16">Jeffry merincikan, pemicu utama perkara ini berakar dari keputusan Pemerintah Kota Gorontalo yang mencabut Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 126/10/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Bangunan Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf sebagai Cagar Budaya.</p>
<p data-path-to-node="17">Pencabutan tersebut dituangkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Nomor 350/34/IX/2025 usai Pemkot Gorontalo melangsungkan kajian komprehensif. Kajian tersebut mengacu pada Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Gto tanggal 12 Agustus 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah menguji ulang penetapan status cagar budaya sebelumnya.</p>
<p data-path-to-node="18">Dalam penjelasan resminya, Pemkot Gorontalo menegaskan bahwa fisik bangunan eks rumah jawatan tersebut faktanya tidak tercantum dalam daftar objek cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.10/PW.007/MKP/2010. Langkah pencabutan status tersebut juga dipayungi oleh Pasal 96 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya, yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menetapkan maupun mencabut status cagar budaya.</p>
<p data-path-to-node="19">Jeffry mengingatkan agar penanganan perkara ini tidak mengabaikan dampak stabilitas daerah, mengingat gesekan hukum yang melibatkan kepala daerah dan instansi penegak hukum mulai memantik reaksi emosional publik.</p>
<p data-path-to-node="20">“ASN dan masyarakat mulai geram karena mereka melihat persoalan ini terus bergulir dan berkembang ke mana-mana. Kami tidak sedang meminta siapa pun kebal hukum. Yang kami tuntut adalah proses hukum yang adil, transparan, serta tidak menimbulkan kesan bahwa kewenangan penegakan hukum diarahkan untuk mengkriminalisasi seseorang,” tegasnya.</p>
<p data-path-to-node="21">Di sisi lain, Jeffry mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi membawa persoalan ini ke ranah isu primordial atau sentimen etnis. Ia secara khusus menyoroti ketidaknyamanan sosial yang mulai dirasakan oleh sebagian warga perantau keturunan Batak di Kota Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="22">“Kasihan warga Batak lain yang tinggal di Kota Gorontalo. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang hidup, bekerja, mencari nafkah, dan membangun keluarga di daerah ini. Jangan sampai mereka ikut merasa risih atau tidak enak bergaul dengan warga asli Gorontalo hanya karena polemik yang melibatkan seorang pejabat penegak hukum,” cetus Jeffry.</p>
<p data-path-to-node="23">“Kami tidak ingin persoalan ini membuat hubungan antarmasyarakat menjadi canggung. Warga Batak yang tinggal di Gorontalo bukan pihak yang harus menanggung beban dari polemik ini. Persoalan ini harus ditempatkan murni pada ranah profesionalisme pejabat dan proses penegakan hukum, bukan dijadikan alasan untuk menggeneralisasi atau menyudutkan satu suku tertentu,” imbaunya.</p>
<p data-path-to-node="24">Atas dasar pertimbangan kondusivitas daerah tersebut, aspirasi publik kini mengkristal pada desakan evaluasi total terhadap kepemimpinan Ditreskrimsus Polda Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="25">“Sebagai warga Gorontalo, kami meminta Dirreskrimsus Polda Gorontalo, saudara Maruly Pardede, untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya atau mengusulkan pindah secara mandiri. Ini merupakan aspirasi dan desakan yang muncul karena masyarakat menilai polemik tersebut sudah terlalu jauh melebar,” kata Jeffry.</p>
<p data-path-to-node="26">Ia berharap pimpinan Mabes Polri dapat mencermati eskalasi situasi di Gorontalo secara objektif agar Pemkot Gorontalo dapat kembali berfokus menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.</p>
<p data-path-to-node="27">Sementara itu, desakan serupa resmi dicanangkan lewat Surat Terbuka AMKGB yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Dalam surat tersebut, AMKGB menyambut baik pembentukan Tim Reformasi Perbaikan Polri dan mendesak agar agenda pembenahan hukum tersebut dibuktikan secara nyata melalui evaluasi terhadap indikasi kriminalisasi penanganan perkara di tingkat daerah.
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur/">Memanas Imbas Kasus Cagar Budaya! AMKGB Desak Dirreskrimsus Polda Gorontalo Mundur</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur/">Memanas Imbas Kasus Cagar Budaya! AMKGB Desak Dirreskrimsus Polda Gorontalo Mundur</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/memanas-imbas-kasus-cagar-budaya-amkgb-desak-dirreskrimsus-polda-gorontalo-mundur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tolak Kriminalisasi! Warga Gorontalo Bentangkan Spanduk 50 Meter Dukung Adhan Dambea</title>
		<link>https://barakati.id/tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea</link>
					<comments>https://barakati.id/tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 06:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagar Budaya Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Kriminalisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Eks Rumah Jawatan Kantor Pos]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum dan Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Rumah Jawatan]]></category>
		<category><![CDATA[kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pembatalan SK Cagar Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[pemkot gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Petisi Warga]]></category>
		<category><![CDATA[PN Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Spanduk Petisi]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=31563</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea/">Tolak Kriminalisasi! Warga Gorontalo Bentangkan Spanduk 50 Meter Dukung Adhan Dambea</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea/">Tolak Kriminalisasi! Warga Gorontalo Bentangkan Spanduk 50 Meter Dukung Adhan Dambea</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb9" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb9.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Gelombang dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, terus mengalir deras di tengah bergulirnya polemik hukum terkait eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Dukungan publik tersebut diwujudkan secara terbuka melalui aksi penggalangan petisi di atas spanduk putih sepanjang kurang lebih 50 meter. Spanduk tersebut membentangkan tulisan bernada tegas: \"Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu Menolak Segala Bentuk Kriminalisasi kepada Wali Kota Gorontalo. Torang Dukung Torang Pe Khalifah.” Spanduk petisi tersebut dipasang tepat di kawasan lokasi bangunan yang berpolemik (eks Rumah Jawatan), atau berseberangan langsung dengan Rumah Jabatan Wali Kota Gorontalo. Sejak dibentangkan pada Selasa (28/9/2026) sore hingga malam hari, warga dari berbagai elemen masyarakat terlihat bergantian mendatangi lokasi. Mereka antusias membubuhkan tanda tangan di atas spanduk sebagai bentuk solidaritas sekaligus sikap perlawanan terhadap dugaan upaya kriminalisasi terhadap kepala daerah mereka. Hanya dalam kurun waktu beberapa jam setelah dipasang, lembaran kain putih sepanjang 50 meter tersebut mulai dipenuhi ribuan tanda tangan warga yang singgah di sela-sela aktivitas harian mereka. Aksi simpatik ini muncul sebagai bentuk penolakan masyarakat atas pelaporan hukum terhadap Wali Kota Adhan Dambea. Adhan dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembongkaran bangunan yang diklaim pelapor sebagai situs cagar budaya. Padahal, secara kronologis, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo hanya memproses pencabutan Surat Keputusan (SK) Tahun 2020 yang sebelumnya menetapkan Gedung Kantor Pos dan eks Rumah Jawatan sebagai cagar budaya. Penerbitan SK pembatalan oleh Wali Kota Adhan Dambea pada tahun 2025 tersebut bukan tanpa alasan hukum. Langkah administrasi itu diambil guna menjalankan perintah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo. Selain itu, penetapan SK pembatalan juga telah melalui proses kajian komprehensif yang merujuk pada regulasi berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010. Dalam dokumen SK Tahun 2025 tersebut, Wali Kota Adhan sama sekali tidak pernah mengeluarkan perintah untuk merobohkan atau membongkar bangunan. Pembongkaran fisik gedung dilakukan secara mandiri oleh pemilik properti pascapencabutan status cagar budaya secara resmi. Melalui pembentangan petisi ini, masyarakat berharap semua pihak dapat melihat pokok persoalan secara jernih dan obyektif, serta menghentikan narasi yang mengarah pada tindakan kriminalisasi kebijakan pemerintah daerah.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-path-to-node="11">Kota Gorontalo &#8211; Gelombang dukungan masyarakat terhadap Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, terus mengalir deras di tengah bergulirnya polemik hukum terkait eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="12">Dukungan publik tersebut diwujudkan secara terbuka melalui aksi penggalangan petisi di atas spanduk putih sepanjang kurang lebih 50 meter. Spanduk tersebut membentangkan tulisan bernada tegas: <i data-path-to-node="12" data-index-in-node="193">&#8220;Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu Menolak Segala Bentuk Kriminalisasi kepada Wali Kota Gorontalo. Torang Dukung Torang Pe Khalifah.”</i></p>
<p data-path-to-node="13">Spanduk petisi tersebut dipasang tepat di kawasan lokasi bangunan yang berpolemik (eks Rumah Jawatan), atau berseberangan langsung dengan Rumah Jabatan Wali Kota Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="14">Sejak dibentangkan pada Selasa (28/9/2026) sore hingga malam hari, warga dari berbagai elemen masyarakat terlihat bergantian mendatangi lokasi. Mereka antusias membubuhkan tanda tangan di atas spanduk sebagai bentuk solidaritas sekaligus sikap perlawanan terhadap dugaan upaya kriminalisasi terhadap kepala daerah mereka.</p>
<p data-path-to-node="15">Hanya dalam kurun waktu beberapa jam setelah dipasang, lembaran kain putih sepanjang 50 meter tersebut mulai dipenuhi ribuan tanda tangan warga yang singgah di sela-sela aktivitas harian mereka.</p>
<p data-path-to-node="16">Aksi simpatik ini muncul sebagai bentuk penolakan masyarakat atas pelaporan hukum terhadap Wali Kota Adhan Dambea. Adhan dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembongkaran bangunan yang diklaim pelapor sebagai situs cagar budaya.</p>
<p data-path-to-node="17">Padahal, secara kronologis, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo hanya memproses pencabutan Surat Keputusan (SK) Tahun 2020 yang sebelumnya menetapkan Gedung Kantor Pos dan eks Rumah Jawatan sebagai cagar budaya.</p>
<p data-path-to-node="18">Penerbitan SK pembatalan oleh Wali Kota Adhan Dambea pada tahun 2025 tersebut bukan tanpa alasan hukum. Langkah administrasi itu diambil guna menjalankan perintah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo.</p>
<p data-path-to-node="19">Selain itu, penetapan SK pembatalan juga telah melalui proses kajian komprehensif yang merujuk pada regulasi berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010.</p>
<p data-path-to-node="20">Dalam dokumen SK Tahun 2025 tersebut, Wali Kota Adhan sama sekali tidak pernah mengeluarkan perintah untuk merobohkan atau membongkar bangunan. Pembongkaran fisik gedung dilakukan secara mandiri oleh pemilik properti pascapencabutan status cagar budaya secara resmi.</p>
<p data-path-to-node="21">Melalui pembentangan petisi ini, masyarakat berharap semua pihak dapat melihat pokok persoalan secara jernih dan obyektif, serta menghentikan narasi yang mengarah pada tindakan kriminalisasi kebijakan pemerintah daerah.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea/">Tolak Kriminalisasi! Warga Gorontalo Bentangkan Spanduk 50 Meter Dukung Adhan Dambea</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea/">Tolak Kriminalisasi! Warga Gorontalo Bentangkan Spanduk 50 Meter Dukung Adhan Dambea</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/tolak-kriminalisasi-warga-gorontalo-bentangkan-spanduk-50-meter-dukung-adhan-dambea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cegah Ruang Mangkrak! Wali Kota Gorontalo Dorong Bangunan Kosong Jadi Wadah UMKM</title>
		<link>https://barakati.id/cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm</link>
					<comments>https://barakati.id/cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[adhan dambea]]></category>
		<category><![CDATA[Bangunan Kosong]]></category>
		<category><![CDATA[berita Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Dandy Winardi Datau]]></category>
		<category><![CDATA[Disperdagin Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Haryono Soeronoto]]></category>
		<category><![CDATA[investasi gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Kesbangpol Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[kota gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pemkot gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[Wali kota gorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=31508</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm/">Cegah Ruang Mangkrak! Wali Kota Gorontalo Dorong Bangunan Kosong Jadi Wadah UMKM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm/">Cegah Ruang Mangkrak! Wali Kota Gorontalo Dorong Bangunan Kosong Jadi Wadah UMKM</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="11"><button id="bb10" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb10.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Kota Gorontalo - Komitmen terhadap keberlangsung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memantau langsung sejumlah bangunan dan toko yang saat ini dalam kondisi kosong di kawasan perkotaan pada Selasa (22/9/2026). Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi aset yang tidak produktif, sekaligus memetakan potensi pembukaannya kembali sebagai ruang aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Gorontalo, Haryono Soeronoto, S.STP., M.Si., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo, Dandy Winardi Datau, S.E. Adhan Dambea menegaskan bahwa keberadaan bangunan atau toko kosong di kawasan strategis tidak semestinya dibiarkan mangkrak. Selama memenuhi ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, aset-aset tersebut harus didorong agar kembali aktif memberikan manfaat ekonomi. “Bangunan-bangunan yang kosong ini perlu kita lihat dan kita pikirkan bagaimana bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ada ruang yang sebenarnya bisa menjadi tempat usaha, tetapi dibiarkan kosong begitu saja,” tegas Adhan, Selasa (22/9/2026). Menurutnya, perhatian terhadap ketersediaan ruang usaha merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang makin inklusif bagi para pelaku UMKM. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas membangun infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus peka melihat dinamika riil yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan roda usaha. Oleh karena itu, peninjauan langsung dianggap krusial untuk menemukenali potensi serta kendala di lapangan, termasuk memanfaatkan lokasi-lokasi strategis yang belum tergarap optimal. “Pemerintah harus melihat langsung kondisi di lapangan. Kita ingin kota ini hidup, aktivitas ekonominya bergerak, dan masyarakat punya ruang untuk berusaha,” ujanya. Selain menyoroti ketersediaan ruang, Adhan juga menjamin bahwa Kota Gorontalo merupakan daerah yang aman dan kondusif untuk menjalankan aktivitas bisnis. Jaminan keamanan dan kepastian lingkungan merupakan modal utama dalam membangun rasa percaya para investor maupun pelaku usaha lokal. Ia berharap iklim kondusif ini dapat dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat agar para pelaku UMKM memiliki kepastian dalam merintis, mengembangkan, dan mempertahankan usahanya. “Pada prinsipnya, Kota Gorontalo adalah daerah yang aman untuk melakukan aktivitas usaha. Kita ingin masyarakat merasa nyaman menjalankan usahanya dan pelaku usaha dari luar juga melihat Gorontalo sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha,” jelasnya. Adhan menambahkan, dukungan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada pemberian modal atau bantuan keuangan semata, melainkan harus mencakup penyediaan ruang usaha, jaminan keamanan lingkungan, serta pendampingan pemerintah secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Gorontalo dalam memastikan setiap jengkal potensi di wilayahnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Yang kita pikirkan adalah bagaimana setiap potensi yang ada bisa memberikan manfaat. Kalau ada bangunan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, tentu harus kita lihat peluangnya. Kita ingin UMKM tumbuh dan ekonomi masyarakat terus bergerak,” pungkas Adhan.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-path-to-node="11">Kota Gorontalo &#8211; Komitmen terhadap keberlangsung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memantau langsung sejumlah bangunan dan toko yang saat ini dalam kondisi kosong di kawasan perkotaan pada Selasa (22/9/2026).</p>
<p data-path-to-node="12">Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi aset yang tidak produktif, sekaligus memetakan potensi pembukaannya kembali sebagai ruang aktivitas ekonomi bagi masyarakat.</p>
<p data-path-to-node="13">Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Gorontalo, Haryono Soeronoto, S.STP., M.Si., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo, Dandy Winardi Datau, S.E.</p>
<p data-path-to-node="14">Adhan Dambea menegaskan bahwa keberadaan bangunan atau toko kosong di kawasan strategis tidak semestinya dibiarkan mangkrak. Selama memenuhi ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, aset-aset tersebut harus didorong agar kembali aktif memberikan manfaat ekonomi.</p>
<p data-path-to-node="15">“Bangunan-bangunan yang kosong ini perlu kita lihat dan kita pikirkan bagaimana bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ada ruang yang sebenarnya bisa menjadi tempat usaha, tetapi dibiarkan kosong begitu saja,” tegas Adhan, Selasa (22/9/2026).</p>
<p data-path-to-node="16">Menurutnya, perhatian terhadap ketersediaan ruang usaha merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang makin inklusif bagi para pelaku UMKM. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas membangun infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus peka melihat dinamika riil yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan roda usaha.</p>
<p data-path-to-node="17">Oleh karena itu, peninjauan langsung dianggap krusial untuk menemukenali potensi serta kendala di lapangan, termasuk memanfaatkan lokasi-lokasi strategis yang belum tergarap optimal.</p>
<p data-path-to-node="18">“Pemerintah harus melihat langsung kondisi di lapangan. Kita ingin kota ini hidup, aktivitas ekonominya bergerak, dan masyarakat punya ruang untuk berusaha,” ujanya.</p>
<p data-path-to-node="19">Selain menyoroti ketersediaan ruang, Adhan juga menjamin bahwa Kota Gorontalo merupakan daerah yang aman dan kondusif untuk menjalankan aktivitas bisnis. Jaminan keamanan dan kepastian lingkungan merupakan modal utama dalam membangun rasa percaya para investor maupun pelaku usaha lokal.</p>
<p data-path-to-node="20">Ia berharap iklim kondusif ini dapat dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat agar para pelaku UMKM memiliki kepastian dalam merintis, mengembangkan, dan mempertahankan usahanya.</p>
<p data-path-to-node="21">“Pada prinsipnya, Kota Gorontalo adalah daerah yang aman untuk melakukan aktivitas usaha. Kita ingin masyarakat merasa nyaman menjalankan usahanya dan pelaku usaha dari luar juga melihat Gorontalo sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha,” jelasnya.</p>
<p data-path-to-node="22">Adhan menambahkan, dukungan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada pemberian modal atau bantuan keuangan semata, melainkan harus mencakup penyediaan ruang usaha, jaminan keamanan lingkungan, serta pendampingan pemerintah secara berkelanjutan.</p>
<p data-path-to-node="23">Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Gorontalo dalam memastikan setiap jengkal potensi di wilayahnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p data-path-to-node="24">“Yang kita pikirkan adalah bagaimana setiap potensi yang ada bisa memberikan manfaat. Kalau ada bangunan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, tentu harus kita lihat peluangnya. Kita ingin UMKM tumbuh dan ekonomi masyarakat terus bergerak,” pungkas Adhan.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm/">Cegah Ruang Mangkrak! Wali Kota Gorontalo Dorong Bangunan Kosong Jadi Wadah UMKM</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm/">Cegah Ruang Mangkrak! Wali Kota Gorontalo Dorong Bangunan Kosong Jadi Wadah UMKM</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/cegah-ruang-mangkrak-wali-kota-gorontalo-dorong-bangunan-kosong-jadi-wadah-umkm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
