DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengawali tahun 2026 dengan mengundang seluruh mitra kerja dalam rapat evaluasi kinerja. Pertemuan ini bertujuan meninjau capaian program tahun 2025 sekaligus menyerap target dan rencana strategis berbagai instansi mitra untuk tahun 2026.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi agenda tahunan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Awal tahun ini kami mengundang semua mitra Komisi II. Kita ingin mendengar secara langsung target dari masing-masing OPD untuk tahun 2026. Harapan kami, tahun ini bisa lebih baik serta memperbaiki apa yang masih kurang di tahun lalu,” ujar Mikson.

Dalam rapat tersebut, Komisi II turut menyoroti strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mikson menyebut pihaknya telah meminta penjelasan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo terkait langkah konkret dalam mendongkrak PAD di tahun 2026.

“Dengan Badan Keuangan kami membahas strategi peningkatan PAD. Hal-hal yang kurang di tahun sebelumnya harus segera diperbaiki agar 2026 menjadi tahun yang lebih produktif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah,” tegasnya.

Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Gorontalo. Komisi II menilai percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan langkah penting untuk menertibkan tambang ilegal secara berkelanjutan.

“Catatan untuk Dinas ESDM, realisasi WPR dan IPR harus segera dilakukan karena itu adalah solusi jangka panjang penataan tambang ilegal. Tidak mungkin kita hanya menutup tambang tanpa memberikan jalan keluar bagi masyarakat,” tandas Mikson.

Ia juga menanggapi keterangan Kepala Dinas ESDM mengenai kendala lintas instansi dalam proses pembentukan WPR/IPR. Menurut Mikson, koordinasi antarlembaga perlu segera dikuatkan agar prosesnya tidak terus tertunda.

“Dari penjelasan Kadis tadi, memang ada hambatan di beberapa instansi. Tapi saya minta segera dikoordinasikan dan direalisasikan. Jangan dikira kita membela perusahaan — ini murni untuk menertibkan tambang ilegal dengan solusi yang tepat,” tegasnya.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja seluruh mitra kerja agar program tahun 2026 berjalan lebih efektif, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola ekonomi daerah yang berkelanjutan.

The post Bukan Sekadar Rapot Tahunan, DPRD Provinsi Gorontalo Tekankan Solusi Konkret di 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Rapot Tahunan, DPRD Provinsi Gorontalo Tekankan Solusi Konkret di 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfah, menerima kehadiran massa aksi yang menyuarakan berbagai persoalan seputar aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2026).

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting dalam sektor pertambangan, mulai dari dampak lingkungan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap penambang lokal, hingga kejelasan regulasi tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawal dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat, khususnya penambang kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfah menegaskan bahwa DPRD, terutama unsur pimpinan, akan menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan tindak lanjuti. DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan kebijakan di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ridwan di hadapan peserta aksi.

Ridwan juga menekankan pentingnya legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi agar aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat dapat berlangsung secara legal, terkontrol, dan berwawasan lingkungan.

“Saya secara pribadi dan kelembagaan akan terus memperjuangkan penetapan wilayah pertambangan rakyat. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dirugikan, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap, komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat penambang dapat terus terjalin dengan baik. Menurut Ridwan, pendekatan kolaboratif dan terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pertambangan secara adil, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Tokoh masyarakat Pohuwato, Ismail Hippy, angkat bicara terkait persoalan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah pertambangan emas di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato.

Ismail Hippy menyatakan bahwa tambang di wilayah tersebut, termasuk di Balayo, Botudulanga, Denggilo, dan Popayato, belum mengantongi WPR dan IUPR hingga saat ini.

Ismail Hippy menegaskan bahwa WPR di wilayah Balayo, Botudulanga, Denggilo, dan Popayato belum ada, dan pengusulan yang beredar masih dalam proses keputusan. Ia menantang pihak pertambangan untuk menunjukkan putusan penetapan WPR di depan publik jika memang sudah ada.

Jika benar ada WPR, Ismail Hippy menyarankan agar Aparat Penegak Hukum bertindak tegas untuk memberhentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selagi WPR di wilayah-wilayah tersebut belum terbit.

Ismail Hippy juga menyatakan dukungannya terhadap perusahaan PT. PETS yang diakui memiliki WPR 100 hektar secara sah oleh negara.

The post Polemik WPR dan IUPR Tambang Emas di Pohuwato: Ismail Hippy Tantang Bukti Pengantongiannya appeared first on Barakati ID.

The post Polemik WPR dan IUPR Tambang Emas di Pohuwato: Ismail Hippy Tantang Bukti Pengantongiannya appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Sosialisasi blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan pra-syarat izin pertambangan rakyat (IPR) oleh DPC Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Pohuwato yang diikuti ratusan penambang dibuka Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Selasa (23/8/2022).

Kegiatan yang berlangsung di balai pertemuan wisata pangimba, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia turut dihadiri Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, pemerintah provinsi, unsur Polres Pohuwato, Anggota DPRD, Benny Nento, asisten, pimpinan OPD, dan para camat.

Dalam sambutannya Bupati Saipul mengatakan, terkait SK Menteri ESDM Nomor 98.K/MB.01/MEM,B/2022 tentang wilayah pertambangan provinsi Gorontalo, menjadi acuan Pemkab Pohuwato dan DPC APRI Kabupaten Pohuwato untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi WPR dan pra-syarat IPR.

Sehingga masyarakat penambang lokal bisa mendapatkan hak dalam mengelola tambang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan ESDM Provinsi Gorontalo selaku narasumber, terima kasih pula kepada DPW APRI Provinsi Gorontalo, DPC APRI Pohuwato yang telah bersinergi bersama tim percepatan implementasi WPR kabupaten Pohuwato yang telah mendorong pelaksanaan sosialisasi yang dilanjutkan dengan kegiatan deliniasi blok-blok WPR di kabupaten Pohuwato,” Ungkap Bupati.

Menurut Bupati, pemerintah daerah memiliki komitmen besar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat penambang. Namun tentu hal ini harus melewati tahapan dan proses yang sangat panjang.

“Ikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga pada akhirnya kita semua akan mendapatkan pemahaman yang sama demi terwujudnya tambang legal dan ramah lingkungan” Pesan Bupati Saipul.

Sebelumnya, Ketua DPC APRI Pohuwato, Limonu Hippy menjelaskan, sosialisasi ini merupakan tindaklanjut hasil rapat konsultasi Dinas Penanaman Modal ESDM Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Pohuwato. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan informasi ke penambang dalam hal menentukan lokasi atau blok WPR yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

The post Penambang Pohuwato Ikuti Sosialisasi WPR Yang Ditetapkan Kementerian ESDM appeared first on Barakati ID.

The post Penambang Pohuwato Ikuti Sosialisasi WPR Yang Ditetapkan Kementerian ESDM appeared first on Barakati ID.