DEPROV – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024, pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 15.30 WITA.

Laporan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA kepada:

• Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, S.E., M.M., dan

• Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M.

Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, yang merupakan pencapaian ke-13 kalinya secara keseluruhan.

“Capaian ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi dan dukungan DPRD dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan,” ujar Hery.

Namun demikian, BPK tetap mencatat sejumlah temuan penting yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah atas PKB dan BBNKB TA 2024 tidak memadai;

2. Realisasi belanja peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,77 miliar;

3. Pengelolaan aset tetap pada Pemprov Gorontalo belum optimal.

Meski temuan-temuan ini tidak melewati ambang batas materialitas, sehingga tidak mempengaruhi opini WTP, BPK tetap menegaskan perlunya penyelesaian dan tindak lanjut segera.

Berdasarkan data pemantauan, hingga Desember 2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti 1.251 rekomendasi (74,46%) dari total 1.680 rekomendasi sejak 2005. Persentase ini masih di bawah rata-rata nasional yaitu 75%.

“Ada ruang untuk perbaikan. Kami harap Pemprov dapat segera menindaklanjuti rekomendasi maksimal dalam 60 hari sejak diterimanya LHP,” jelas Hery.

Rapat penyerahan LHP ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemprov Gorontalo, serta para pejabat perangkat daerah terkait.

Dengan opini WTP ke-13 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkelanjutan.

The post WTP ke-13 untuk Gorontalo: Komitmen Keuangan Diapresiasi, Tindak Lanjut BPK Masih Kurang appeared first on Barakati ID.

The post WTP ke-13 untuk Gorontalo: Komitmen Keuangan Diapresiasi, Tindak Lanjut BPK Masih Kurang appeared first on Barakati ID.