Oleh : Muh. Amier Arham (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo)
Teluk Tomini merupakan teluk terbesar di Indonesia, dengan luas lebih dari 6.000.000 hektare (ha) yang melingkupi tiga provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Menurut data BPS, Teluk Tomini memiliki sekitar 90 pulau, yang sebagian berada di bawah wilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan Teluk Tomini terletak pada garis khatulistiwa serta pada garis batas penyebaran flora dan fauna Asia, yang kemudian ditentukan secara berbeda-beda berdasarkan pada tipe flora dan fauna, atau yang dikenal dengan garis Wallace-Weber. Selain itu, kawasan Teluk Tomini termasuk kawasan coral triangle initiative atau segitiga terumbu karang dunia (Pamudji, 2016).
Sebagai wilayah yang dilintasi garis khatulistiwa memiliki potensi sumber daya perikanan, keanekaragaman hayati biota laut dan darat, Tidak itu saja, Teluk Tomini memiliki keindahan dibuktikan dengan tersebarnya 1.031 hektare kawasan terumbu karang dan 785,10 hektare hutan mangrove. Potensi sumberdaya hayati (perikanan) laut lainnya yang dapat dikembangkan adalah ekstrasi senyawa-senyawa bioaktif (natural products), seperti squalence, omega-3, phycocolloids, biopolymers, dan sebagainya dari microalgae (fitoplankton), macroalgae (rumput laut), mikroorganisme, dan invertebrata untuk keperluan industri makanan sehat (healthy food), farmasi, kosmetik, dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Disamping itu terdapat ratusan spot penyelaman seluruhnya world class, dari mulai terumbu jenis apollo, pinnacle, menara, dan barracuda, ikan warna warni, lumba-lumba, sehingga kawasan ini potensi dikembangkan sebagai wisata laut terluas di dunia. Perairan Teluk Tomini memiliki kekhasan karena gelombangnya relative kecil, peluang dikembangkannya perikanan budi daya sangat potensial. Kondisi pantai yang landai, Kawasan pesisir Teluk Tomini memiliki potensi budidaya pantai (tambak), tersebar dihampir seluruh kabupaten baik yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, selamat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya (ikan bandeng dan udang).
Secara sosio-kutural Kawasan Teluk Tomini memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, dimana masyarakat multikulural memiliki peluang untuk lebih cepat maju dibanding mayarakat homogen. Heterogenitas (multikultural) prinsipnya dapat melahirkan ekosistem kompetisi untuk saling bersaing mencapai kemajuan, sekaligus memperkaya khazanah kebangsaan. Heterogenitas merupakan sosial kapital, dalam hal ini ia dapat menjadi faktor penentu kemajuan pembangunan ekonomi, modal sosial sejak tahun 70-an sudah menjadi konsep topikal dalam pembangunan ekonomi karena disadari modal fisik (uang dan sumber daya alam) tidak cukup menjadi faktor tunggal pendorong kemajuan. Torsvik (2000) dalam artikelnya –social capital and economic development: a plea for the mechanisms—menyatakan bahwa perbedaan keberhasilan ekonomi antar daerah dapat dijelaskan dari bentuk perbedaan berbagai variabel sosial yang disebut modal sosial yang melahirkan kepercayaan, dimana kepercayaan mengurangi biaya transaksi (efisiensi) sangat diperlukan dalam membangun.
Namun demikian, kendati Teluk Tomini memiliki potensi ekonomi dan modal sosial yang cukup besar ternyata kontras dengan kehidupan masyarakatnya, ini ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang lumayan tinggi. Dari tiga provinsi yang berada dalam lingkup Teluk Tomini, masing-masing daerah (kabupaten) angka kemiskinannya tinggi justru berada di kawasan ini. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 13,27 persen tertinggi dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, Kabupaten Boalemo 18,87 persen diantara 6 kabupaten/kota di Gorontalo paling tinggi dan Kabupaten Tojo Una-Una angka kemiskinannya sebesar 17,16 persen atau berada pada posisi kedua angka kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah, dan di tahun sebelumnya berada posisi paling puncak. Di tingkat provinsi angka kemiskinan tertinggi Provinsi Gorontalo dan posisi berikutnya Provinsi Sulawesi Tengah, dan kemiskinan perdesaan kedua provinsi tersebut masing-masing sebesar 23,45 persen dan 14,69. Kualitas sumber daya manusia yang diukur dari tingkat IPM menunjukkan daerah-daerah yang ada di Kawasan Teluk Tomini cukup memprihatinkan karena angka IPM terendah dialami oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara), yakni 65,28, di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Tojo Una-Una (64,52).
Bila mengacu data-data di atas, pembangunan secara parsial (sendiri-sendiri) tidak dapat diandalkan, butuh desain untuk melakukan Big Push pembangunan secara integratif dengan sistem pembangunan berbasis kawasan. Big Push merupakan dorongan besar untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang memanfaatkan dampak jaringan kerjasama antar daerah melalui economics of scale and scope,serta keluar dari perangkap keseimbangan yang rendah. Tidak dipungkiri karakteristik daerah di Kawasan Teluk Tomini relatif sama, dan interaksi masyarakatnya cukup kuat maka itu kemudian menjadi alasan lain pentingnya pembangunan berbasis kawasan.
Jauh sebelumnya Kemeneterian Desa dan PDT telah menetapkan rencana aksi untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal, yaitu; 1) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatnya pembangunan di daerah tertinggal, 3) Meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan, dan 4) Meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan.
Urgensi KEK Lintas Kawasan (Provinsi)
Dengan melihat kondisi yang ada, maka dalam rangka mencapai rencana aksi tersebut intervensinya bersifat spasial (kawasan), semisal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lintas provinsi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.
KEK memiliki satu atau beberapa zona yang dapat dikembangkan diantaranya, pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, industri kreatif, pendidikan, kesehatan, olah raga, jasa keuangan dan ekonomi lainnya. Mengacu dari beberapa zona tersebut setidaknya KEK Kawasan Teluk Tomini memilih zona potensi yang dimiliki oleh kawasan lintas provinsi. Selama ini KEK sifatnya hanya berada dalam ruang lingkup provinsi sendiri, KEK berbasis potensi kawasan fokusnya percepatan pembangunan industri perdesaan yang memiliki lingkage antar wilayah ada dalam Kawasan Teluk Tomini, sekaligus lingkage dengan industri nasional. Salah satu zona potensi kawasan adalah pariwisata, khususnya wisata desa pesisir dan kepulauan. Dalam UU Omnibus Law (Cipta Kerja), KEK turut diperkuat keberadannya, namun KEK dalam perspektif UU ini pada penguatan kinerja industri. Jika model pengembangan KEK seperti itu maka wilayah timur Indonesia masih sulit untuk melakukan akselarasi, sebab beberapa KEK yang ditetapkan pada masa lalu di Kawasan Timur Indonesia nyatanya tidak mengalami kemajuan berarti.
Penetapan KEK Kawasan Teluk Tomini diharapkan dapat menarik investasi, khususnya pengembangan pariwisata bahari, di Kawasan Teluk Tomini potensi wisata bahari ada di Pulau Togean, Pantai Biluhu Gorontalo, Pulau Cinta, Taman bawah laut Olele membutuhkan sentuhan investor untuk memacu industri pariwisata. Dengan penetapan KEK Teluk Tomini akan memberikan eksternalitas positif bagi daerah dan masyarakat, sebab untuk menunjang aktivitas ekonomi yang semakin berkembang, pemerintah daerah dan pusat akan didorong untuk memperbaiki infrastruktur daerah, terutama yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur antara lain adalah perbaikan dan pembangunan jaringan jalan di bagian selatan Gorontalo dan Sulawesi Utara, bagian timur dan utara Sulawesi Tengah, pengembangan bandara internasional dan pembangunan pelabuhan berstandar internasional. Semua pembangunan tersebut umumnya ditujukan untuk membantu pertumbuhan KEK, sekaligus masyarakat sekitar meraih manfaat positif dari perbaikan infrastruktur.
Jika pembangunan kawasan diwujudkan dalam bentuk KEK berbasis potensi kawasan fokusnya percepatan pembangunan industri perdesaan maka niscaya masalah mendasar pembangunan daerah (kemiskinan) dapat diatasi lebih cepat dibanding model pembangunan non kolaboratif (parsial) seperti selama ini. Kenapa fokus pada industri perdesaan?, sebab angka kemiskinan tertinggi ada di wilayah tersebut, disana dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mengubah cara produksi dan pengolahan agar produk-produk yang dihasilkan di Kawasan Teluk Tomini memiliki nilai tambah. Untuk mendesain rencana itu, keterlibatan dan inisiatif perguruan tinggi menjadi startegis. Jika inisiatif itu lahir dari Pemda, potensi konflik dan tarik menarik kepentingan terbuka lebar karena mereka akan lebih cenderung saling mengklaim siapa pemilik Teluk Tomini paling luas, dan itu sudah dialami pada masa lalu. Dan UNG memiliki kekuatan untuk menginisiasi dan bertanggung jawab memajukan kawasan, karena ia berada dibibir perairan Teluk Tomini dibanding perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara (Unsrat) dan Sulawesi Tengah Untad) berada di pesisir utara dan barat Sulawesi. Semoga!
Hari Kebebasan Pers menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran jurnalis dalam menjaga demokrasi, transparansi, dan hak publik atas informasi. Namun di balik semangat itu, ada satu kelompok yang kerap menghadapi tantangan berlapis: wartawan perempuan.
Di tengah dinamika dunia jurnalistik yang terus berkembang, perempuan tidak lagi sekadar pelengkap di ruang redaksi. Mereka hadir sebagai reporter lapangan, editor, hingga pemimpin media. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mudah.
Selain menghadapi tekanan profesional seperti tuntutan kecepatan dan akurasi berita, wartawan perempuan juga kerap berhadapan dengan risiko kekerasan berbasis gender, diskriminasi, hingga stereotip yang masih melekat.
Hari Kebebasan Pers menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi harus inklusif dan menjamin keamanan bagi semua jurnalis, tanpa terkecuali perempuan.
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan perempuan seringkali berada di garis depan meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga praktik korupsi. Keberanian mereka tidak hanya memperkaya perspektif pemberitaan, tetapi juga membuka ruang empati yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan perempuan masih perlu diperkuat. Kasus pelecehan saat peliputan, intimidasi di ruang digital, hingga minimnya kebijakan redaksi yang sensitif gender menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Oleh karena itu, peringatan Hari Kebebasan Pers harus menjadi momentum untuk mendorong media, pemerintah, dan masyarakat sipil agar menciptakan ekosistem jurnalistik yang aman dan setara.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di dunia pers. Representasi perempuan dalam posisi strategis akan mendorong kebijakan yang lebih adil dan memperhatikan perspektif gender dalam pemberitaan.
Di era digital saat ini, suara wartawan perempuan semakin kuat dan luas jangkauannya. Melalui berbagai platform, mereka tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Hari Kebebasan Pers bukan sekadar perayaan, melainkan panggilan untuk memastikan bahwa setiap jurnalis perempuan dapat bekerja dengan aman, bebas, dan bermartabat.
Karena pada akhirnya, kebebasan pers yang sejati adalah ketika semua suara termasuk suara perempuan dapat didengar tanpa rasa takut. Selamat Hari Kebebasan Pers.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di abad ke-21 telah membawa transformasi besar pada alat komunikasi. Kondisi ini membuat penggunaan gadget (gawai) semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, tak terkecuali bagi anak-anak usia dini.
Menyikapi fenomena tersebut, sebuah penelitian terbaru mengungkap bahwa pengawasan ketat dari orang tua menjadi kunci utama agar penggunaan perangkat digital tidak berdampak buruk pada proses tumbuh kembang anak.
Fakta ini terungkap dalam sebuah riset yang dilakukan oleh peneliti Indian Sunita dan Eva Mayasari. Penelitian ini berfokus pada analisis pengawasan orang tua terhadap dampak penggunaan gadget pada anak usia dini di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK Taruna Islam, Kota Pekanbaru.
Dalam laporannya, para peneliti menjelaskan bahwa anak-anak kini telah bergeser menjadi konsumen aktif berbagai produk teknologi. Jika dahulu gawai lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan profesional, kini perangkat cerdas seperti smartphone, tablet, iPad, hingga laptop lekat dengan aktivitas harian balita.
Berdasarkan survei awal yang dilakukan di PAUD dan TK Taruna Islam Pekanbaru, tercatat sebanyak 74 siswa telah mengenal dan berinteraksi aktif dengan gawai. Angka tersebut terdiri dari 12 anak di tingkat PAUD dan 62 anak di tingkat TK.
“Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti hubungan antara tingkat pengawasan orang tua dengan dampak penggunaan gawai terhadap perkembangan anak,” tulis laporan penelitian tersebut.
Dari hasil pengumpulan data, penggunaan gawai sebenarnya mampu memberikan dampak positif sebesar 62 persen jika dikelola dengan baik, sementara dampak negatifnya berada di angka 38 persen.
Namun, penelitian ini juga menemukan korelasi yang tajam terkait peran pengawasan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang baik (ketat) berbanding lurus dengan dampak positif sebesar 78,1 persen. Sebaliknya, pengawasan yang longgar atau kurang baik berujung pada dampak negatif sebesar 66,7 persen. Melalui uji statistik, ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan orang tua dan dampak gawai pada anak, dengan nilai p-value 0,05.
Para peneliti menggarisbawahi, meski ada sisi positif, penggunaan gawai yang berlebihan tanpa kontrol akan memicu rentetan dampak buruk bagi anak. Risiko tersebut meliputi menurunnya kemampuan membaca dan menulis, gangguan bersosialisasi di dunia nyata, rentan terpapar konten negatif, gangguan pola tidur, risiko obesitas, hingga memicu ketidakstabilan emosional.
Sebagai kesimpulan, riset ini menegaskan bahwa orang tua memegang peran paling esensial. Pembatasan jam layar (screen time) sesuai kebutuhan usia anak mutlak dilakukan. Selain itu, orang tua diimbau untuk lebih aktif mengarahkan anak pada kegiatan yang bersifat edukatif fisik dan interaksi sosial yang sehat.
Mata Syafina Marwa berbinar-binar di tengah hiruk pikuk Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (22/4/2026). Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, remaja asal Tangerang, Banten ini sudah mengenakan seragam kebanggaan calon jemaah haji Indonesia. Syafina tergabung dalam kloter pertama Embarkasi Banten, menjadikannya salah satu jemaah termuda di musim haji tahun ini.
Duduk di bangku kelas 2 SMP, Syafina tak menampik bahwa ada gejolak perasaan yang sulit dijabarkan saat langkah kakinya makin dekat dengan pesawat yang akan membawanya ke Tanah Suci.
“Deg-degan, seneng, campur aduk lah,” ucap Syafina dengan senyum simpul saat ditemui sebelum keberangkatan.
Kabar keberangkatannya menuju Makkah tak ayal menjadi perbincangan hangat di lingkungan sekolahnya di Bogor, Jawa Barat. Banyak dari kawan-kawannya yang menitipkan doa dan ikut berbahagia. “Seneng sih, pada kaget juga,” tutur Syafina mengingat reaksi teman-temannya.
Menghadapi ibadah fisik dan spiritual yang berat, Syafina menyadari bahwa persiapan materi tak akan cukup. Karena itu, ia membekali dirinya dengan ketahanan psikologis yang kuat. “Iya, (siapin) mental,” singkatnya.
Keberangkatan Syafina di usia belia ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan matang sang ayah, Tommy Hartoyo (46). Lelaki tersebut telah mendaftarkan putri bungsunya jauh sebelum Syafina mengerti apa itu ibadah haji.
“Dari kurang lebih nggak nyampe (usia) satu tahun ya. Karena dia kan kelahiran 2012. Begitu di awal 2013 kalau nggak salah (didaftarin),” ucap Tommy mengenang momen belasan tahun silam.
“Umur mau satu tahun,” tambahnya menegaskan.
Menurut penuturan Tommy, sistem regulasi pendaftaran haji di masa lalu masih memungkinkan anak bayi didaftarkan tanpa batasan usia minimal seperti saat ini.
“Iya, kalau dulu itu nggak ada kena peraturan yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan harus nunggu anak di usia 12 tahun baru bisa daftar. Nah, yang dulu-dulu belum tuh. Jadi alhamdulillah bisa lolos,” ucap Tommy penuh syukur. Ia juga memaparkan bahwa waktu antrean saat ia mendaftarkan Syafina masih berada di kisaran belasan tahun. “Regulasi yang tahun 2013 itu nunggunya 13 tahun,” tambahnya.
Niat tulus Tommy mendaftarkan anaknya sejak bayi didasari oleh keinginan sederhana namun mendalam sebagai seorang ayah Muslim. “Ya sempet terpikir aja, biar menjalankan rukun Islam,” tutur Tommy. Ia juga bersyukur karena seluruh anggota inti keluarganya, termasuk istri, kakak perempuan Syafina, dan kerabat lainnya bisa berangkat bersama di tahun yang sama. “Ini mumpung ada orang tuanya,” tambahnya.
Sejarah Baru Embarkasi Banten
Momen keberangkatan Syafina dan keluarganya terasa semakin istimewa karena mencetak sejarah baru bagi Provinsi Banten. Berdasarkan data yang dihimpun dari Tempo dan Kompas, tahun ini merupakan pertama kalinya Embarkasi Banten yang berlokasi di Grand Elhaj Cipondoh difungsikan sebagai titik pemberangkatan, bukan sekadar titik kepulangan.
Gubernur Banten Andra Soni mencatat, akan ada lebih dari 9.000 jemaah asal Banten yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Prosesi pelepasan kloter pertama ini sendiri dihadiri oleh deretan tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, yang turut menyapa langsung Syafina dan para jemaah lainnya sebelum menaiki pesawat menuju Madinah.
Gorontalo3 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Advertorial3 months ago
News3 months ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo3 months ago