UNG – Kabar membanggakan datang dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sukses meraih predikat Akreditasi Unggul, peringkat tertinggi dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi.

Capaian ini diperoleh setelah melalui proses asesmen akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Berdasarkan hasil penilaian, Prodi PPKn dinilai memenuhi seluruh indikator untuk memperoleh peringkat akreditasi unggul, yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 1211/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025.

Dekan FIS Dr. Zuchri Abdussamad, M.Si. mengungkapkan bahwa capaian ini menjadi bukti kualitas Prodi PPKn UNG yang telah sesuai standar nasional bahkan berdaya saing tinggi.

“Keberhasilan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan pemicu semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu. Semua ini adalah hasil kerja kolektif dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra kerja sama,” ujarnya.

Capaian gemilang ini juga mendapat apresiasi dari Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T.. Menurutnya, akreditasi unggul bukan hanya pengakuan kualitas, tetapi juga penguatan posisi Prodi PPKn sebagai program studi kompetitif di tingkat nasional.

“Raihan ini menunjukkan komitmen UNG dalam menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Semoga capaian ini memotivasi seluruh program studi untuk terus meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik,” jelas Eduart.

Keberhasilan Prodi PPKn diharapkan menjadi contoh inspiratif bagi seluruh prodi di UNG agar terus meningkatkan kualitas dan mencetak lulusan yang kompeten serta berdaya saing nasional maupun internasional.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyoroti persoalan serius terkait status lahan sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Hamzah mengungkapkan, dari total 71 SMA di Gorontalo, sekitar 40 sekolah masih menghadapi masalah kepemilikan lahan, termasuk status sertifikat tanah yang belum jelas.

“Masalah SMA ini cukup banyak. Dari 71 SMA, ada sekitar 40-an yang bermasalah dengan lahan, termasuk sertifikatnya. Ini sudah kami minta agar Dinas melalui Kabid SMA memberikan data lengkap,” jelas Hamzah.

DPRD, kata Hamzah, meminta rekapitulasi wilayah, detail permasalahan, dan estimasi anggaran penyelesaian agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, jika tidak segera diselesaikan, masalah ini berpotensi menimbulkan gugatan dan bahkan pembongkaran bangunan sekolah.

“Kami minta rekap wilayah, masalahnya apa saja, dan berapa kebutuhan anggarannya. Ini sangat berisiko kalau sampai digugat. Bisa saja terjadi pembongkaran,” tegasnya.

Hamzah juga menyinggung usulan anggaran dalam Perubahan APBD yang diajukan untuk penanganan masalah ini, yakni sekitar Rp3 miliar lebih untuk SMA dan SMK.

Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda pembicaraan tingkat II dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Pohuwato pada Selasa (22/07/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri, serta dihadiri oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para pimpinan OPD, camat, dan sekretaris OPD.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa persetujuan bersama ini merupakan rangkaian akhir dari pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, yang sebelumnya telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” ungkap Bupati Saipul.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan Anggota DPRD Pohuwato, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras dalam pembahasan hingga tahap finalisasi. Ia menegaskan, seluruh rekomendasi dan hasil evaluasi yang diberikan selama pembahasan akan segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap pada tahun-tahun mendatang, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohuwato semakin baik, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan,” tutupnya.