Connect with us

kabupaten boalemo

Polemik Kopdes: Pj Kades Bendungan Diduga Enggan Teken Surat Hibah Lahan, Ada Apa?

Published

on

(Pj) Kepala Desa (Kades) Bendungan, Kecamatan Mananggu || Foto istimewa

Boalemo – Sikap Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Mus Yasin, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ia disebut enggan menandatangani surat hibah lahan yang diperuntukkan bagi rencana pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah tersebut.

Persoalan ini mencuat setelah lokasi yang disiapkan untuk pembangunan Kopdes terpaksa berpindah beberapa kali. Menurut seorang sumber terpercaya yang menolak identitasnya dipublikasikan, hingga saat ini penandatanganan surat hibah oleh pemerintah desa tak kunjung terealisasi.

Sumber tersebut mengungkapkan, Pj Kades Bendungan setidaknya melontarkan tiga alasan berbeda terkait penolakan lokasi lahan yang diajukan.

“Pertama, alasannya karena tanah itu disebut bersengketa. Kemudian, alasannya berubah menjadi lokasi yang tidak strategis. Setelah lokasi dipindahkan ke tempat lain, kembali beralasan bahwa itu tanah budel (warisan) yang masih bersengketa,” beber sumber tersebut.

Padahal, lanjut sumber itu, lahan terakhir yang diusulkan untuk pembangunan Kopdes telah memiliki sertifikat resmi, dan pemilik sah tanah tersebut dipastikan masih hidup.

Kondisi ini tak ayal memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Terlebih lagi, dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Mananggu, tujuh di antaranya sudah mulai menjalankan proses pembangunan Kopdes. Praktis, hanya Desa Bendungan dan satu desa lainnya yang masih berkutat pada masalah persiapan lahan.

Di samping itu, sumber tersebut juga mempertanyakan alasan pemerintah desa yang berkeras meminta adanya persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sebelum melakukan penandatanganan surat hibah.

“Kalau lahannya sudah ada, jelas, dan siap dibangun, kenapa masih belum ditandatangani? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,” tegasnya.

Masyarakat berharap persoalan lahan ini segera mendapat titik terang, sehingga proses pembangunan Kopdes di Desa Bendungan tidak semakin tertunda. Apalagi, program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat yang pelaksanaannya menuntut sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media, Pj Kades Bendungan, Mus Yasin, tidak menampik adanya dinamika tersebut. Ia membenarkan bahwa dirinya bersama Camat Mananggu telah melakukan pertemuan khusus dengan Wakil Bupati (Wabup) Boalemo guna membahas persoalan ini.

“Pak Camat dan saya sudah menghadap langsung sama Pak Wabup, dan selanjutnya Pak Wabup yang akan menyampaikannya kepada pihak Dandim,” ungkap Mus Yasin singkat.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai landasan hukum penolakan tanda tangan hibah tersebut, status kepemilikan lahan yang sebenarnya dipersoalkan, maupun mekanisme persetujuan yang diklaim sebagai dasar tindakan pemerintah desa.

Daerah

Momentum Patriotik! Komcad Kodim 1316/Boalemo Ikut Warnai Hari Juang Infanteri ke-77

Published

on

Boalemo – Komponen Cadangan (Komcad) Kodim 1316/Boalemo turut ambil bagian dalam Upacara Hari Juang Infanteri TNI Angkatan Darat (TNI AD) ke-77 yang digelar di Lapangan Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Boalemo, Jumat (19/12/2025).

Kehadiran Komcad Kodim 1316/Boalemo menjadi simbol kuatnya sinergi antara prajurit aktif TNI AD dengan komponen cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Seluruh personel Komcad mengikuti rangkaian upacara dengan disiplin tinggi dan menunjukkan sikap militer yang penuh tanggung jawab.

Peringatan Hari Juang Infanteri ke-77 tahun ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat juang, profesionalisme, serta nilai-nilai kepahlawanan prajurit Infanteri sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah darat Indonesia.

Di tengah barisan peserta upacara, tampak Sersan Dua Komcad Zulfikar S. Sos berdiri tegap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan khidmat. Ia mengungkapkan rasa bangganya dapat mewakili Komcad dalam upacara tersebut.

“Sebagai warga sipil yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan dinaungi oleh Mabes TNI, kami dilatih untuk memiliki dasar-dasar kemiliteran. Bagi saya, turut serta dalam Upacara Hari Juang Infanteri ini merupakan kehormatan dan wujud pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum ini mengingatkan kami bahwa pengabdian kepada bangsa tidak mengenal kata menyerah,” ujar Zulfikar usai pelaksanaan upacara.

Melalui kegiatan ini, Komcad diharapkan mampu menjadi kekuatan pendukung TNI yang siap digerakkan kapan pun negara membutuhkan.

Upacara berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar, diikuti oleh unsur TNI, Komcad, serta perwakilan dari instansi pemerintahan terkait.

 

Continue Reading

Gorontalo

Pengabdian Tanpa Batas, Babinsa Ubah Rumah Jadi Tempat Pembinaan Moral

Published

on

Praka Muhammad Basri, Babinsa Koramil 03 Mananggu, menghadirkan kisah inspiratif dengan menyulap sebuah rumah tua menjadi tempat bincang santai, ngopi, dan makan malam bagi anak-anak muda di wilayah Kecamatan Mananggu.

Di tengah kesibukannya sebagai prajurit kewilayahan, Basri tetap meluangkan waktu untuk menyumbangkan gagasan demi kebaikan masyarakat. Ia menegaskan, langkah ini bukan sekadar usaha mencari keuntungan, tetapi sebagai sarana menerapkan nilai-nilai moral, mengurangi kenakalan remaja, serta memangkas potensi tindakan kriminal di tengah masyarakat.

“Setiap orang punya cara sendiri untuk melakukan hal-hal positif. Mungkin inilah cara saya sebagai Babinsa di wilayah menerapkan hal-hal baik. Semoga dengan cara seperti ini bisa menarik perhatian anak muda dan mencegah kenakalan remaja,” ujar Basri.

Warung yang dikelola Basri menawarkan menu dengan harga terjangkau, yakni semua makanan dibanderol Rp10.000 dan minuman Rp5.000, sebagai bentuk pengabdian dan kepeduliannya terhadap warga.

“Ini bukan tentang untung rugi, tapi tentang pengabdian,” tegasnya.

Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari warga, karena selain menjadi tempat bersosialisasi yang aman, juga menjadi contoh nyata bagaimana peran Babinsa dapat menjangkau aspek pembinaan moral di tengah masyarakat.

Continue Reading

Gorontalo

Wajah Buram Infrastruktur Boalemo: Jalan Baru, Dana Besar, Kualitas Diragukan

Published

on

Boalemo – Proyek pembangunan jalan strategis di Kabupaten Boalemo dengan nilai fantastis mencapai Rp83,7 miliar kini menuai sorotan tajam. Masyarakat mempertanyakan ke mana perginya dana besar tersebut, sebab kondisi jalan sudah rusak, meski belum lama diresmikan dan difungsikan.

Pantauan langsung Barakati.id pada Kamis, 10 Juli 2025, di ruas Bypass Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, menunjukkan bahwa permukaan jalan telah mengalami kerusakan serius. Retakan memanjang di berbagai titik, lapisan aspal yang mengelupas, dan struktur jalan yang terlihat rapuh menjadi pemandangan yang kontras dengan ekspektasi publik terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.

Padahal, jalan sepanjang 7,2 kilometer yang menghubungkan kawasan Paguyaman–Tabulo ini semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan infrastruktur Boalemo.

Namun, realita di lapangan menunjukkan hal sebaliknya — mulai dari indikasi lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan, hingga dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Ini bukan hanya sekadar kerusakan, tetapi sinyal jelas bahwa ada yang tidak beres dalam proses pembangunan proyek ini,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Proyek ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan semestinya menjadi investasi jangka panjang dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, kerusakan dini justru menumbuhkan kekecewaan mendalam di kalangan warga, dan memperlemah kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.

“Bagaimana mungkin jalan yang baru saja selesai dibangun sudah mengalami retak? Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan cerminan masalah sistemik yang perlu diusut tuntas,” tegas warga lainnya.

Kondisi ini harus menjadi tamparan keras bagi pihak pelaksana dan pengawas proyek. Ketika masyarakat menuntut pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, proyek yang berujung pada kerusakan dini hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun instansi pemerintah terkait. Redaksi Barakati.id tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler