Connect with us

Advertorial

Targetkan Peletakan Batu Pertama 23 Januari 2027! Groundbreaking Kantor Wali Kota Baru Bertepatan Hari Patriotik

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan pembangunan pusat pemerintahan yang baru. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi Novita Silangen, serta sejumlah pejabat terkait, turun langsung meninjau lokasi rencana pembangunan kantor Wali Kota baru di kawasan Eks Terminal 42, Kelurahan Tapa, Senin (3/8/2026).

Kunjungan lapangan secara intensif tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan lahan secara menyeluruh sekaligus mengevaluasi progres pelaksanaan setiap tahapan persiapan pembangunan.

Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meydi Novita Silangen, menjelaskan bahwa jajaran pemerintah daerah telah sukses menuntaskan tahapan awal, yang meliputi studi kelayakan serta kajian teknis yang mendalam terhadap bangunan maupun kondisi lahan. Selepas tahapan tersebut, proyek strategis ini berlanjut pada proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 1,8 hektare.

“Ada sekitar 8.000 meter persegi lahan milik masyarakat yang masih akan dibebaskan, dan akan diselesaikan melalui mekanisme pengadaan langsung terhadap sekitar 25 bidang tanah,” jelas Meydi memaparkan rincian teknis.

Ia mengungkapkan bahwa proses pembayaran ganti rugi lahan sejatinya dijadwalkan mulai bergulir pada pekan ini. Kendati demikian, pelaksanaannya sempat mengalami penyesuaian akibat adanya kendala administrasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

“Kami telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan menjadwalkan musyawarah bersama Kepala Kantor Pajak agar pembayaran lahan dapat segera direalisasikan,” lanjutnya.

Selain merampungkan proses pembebasan lahan, pemerintah daerah juga mulai memasuki tahapan krusial berikutnya, yakni penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED). Penetapan pemenang pekerjaan DED dijadwalkan rampung dalam waktu dekat, dengan proses penyusunan teknis yang akan berlangsung hingga Desember 2026 mendatang.

Berdasarkan arah kebijakan dan instruksi langsung dari Wali Kota Adhan Dambea, momentum peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kantor Wali Kota baru ditargetkan dapat dilangsungkan bertepatan dengan peringatan Hari Patriotik, 23 Januari 2027.

Pemerintah Kota Gorontalo memproyeksikan bahwa pekerjaan konstruksi fisik nantinya dapat diselesaikan lebih cepat dari batas masa kontrak yang ditentukan. Secara teknis, Meydi menerangkan bahwa pembangunan ditargetkan tuntas sepenuhnya pada September 2028. Bahkan, peluang pelaksanaan soft opening pada Maret 2028 masih sangat terbuka apabila jajaran manajemen konstruksi mampu mempercepat akselerasi penyelesaian pekerjaan di lapangan.

“Untuk memastikan kualitas pembangunan, pemerintah juga menunjuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK) melalui APBD Perubahan. MK akan mengawasi seluruh proses pembangunan hingga tahap Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir proyek,” tegasnya.

Penataan Kawasan dan Penanganan Klaim Lahan

Bersamaan dengan tahapan perizinan dan perencanaan, pemerintah daerah juga mulai mengintensifkan penataan kawasan sekitar, termasuk agenda pembongkaran bangunan serta proses pemindahan area pemakaman yang berada di dalam zona lokasi pembangunan.

Meydi menyampaikan bahwa penyelesaian pembayaran kompensasi ditargetkan tuntas pekan ini, sementara eksekusi pembongkaran dijadwalkan mulai berjalan pada pekan depan. Seluruh rangkaian proses penataan ini melibatkan tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri atas Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman, Asisten I, Bagian Pembangunan, dengan penunjukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, sebagai Ketua Tim oleh Wali Kota Adhan.

Menanggapi adanya dinamika di lapangan berupa keberatan dari sebagian warga, Meydi menegaskan bahwa hingga saat ini hanya terdapat satu pihak yang menyampaikan klaim kepemilikan atas lahan tersebut. Namun, berdasarkan hasil mediasi yang difasilitasi oleh pihak pemerintah kecamatan, yang bersangkutan belum mampu menghadirkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum berupa sertifikat tanah.

“Klaim yang disampaikan hanya berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga pemerintah masih menunggu dokumen kepemilikan yang sah sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ungkap Meydi menutup penjelasan.

Dengan komitmen kuat dan koordinasi lintas sektor yang terus diperketat, Pemerintah Kota Gorontalo optimis seluruh rangkaian tahapan pembebasan lahan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga tonggak sejarah baru pembangunan kantor Wali Kota baru dapat diwujudkan pada awal tahun 2027 mendatang.

Advertorial

Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.

Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).

Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.

Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.

“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.

Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.

Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.

Continue Reading

Advertorial

Jangan Menumpuk di Penghujung Tahun! Pj Sekda Nuryanto Minta Seluruh OPD Percepat Penyerapan Anggaran

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, secara tegas meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program kegiatan serta menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Instruksi penting tersebut disampaikan langsung oleh Pj Sekda Nuryanto saat memimpin jalannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Kota Gorontalo, Selasa (11/8/2026).

Dalam arahannya, Nuryanto mengingatkan jajaran pimpinan OPD agar tidak membiasakan diri menunggu hingga penghujung tahun anggaran untuk mengejar realisasi fisik maupun keuangan. Menurutnya, pola penumpukan realisasi pekerjaan di akhir tahun mencerminkan lemahnya manajemen kas daerah serta perencanaan eksekusi program yang kurang matang, yang pada akhirnya justru berpotensi memicu timbulnya persoalan administratif maupun jeratan hukum.

“Realisasi keuangan yang menumpuk di akhir tahun mencerminkan manajemen kas daerah dan eksekusi program yang kurang matang, serta berpotensi menimbulkan risiko administrasi dan hukum,” tegas Nuryanto di hadapan para kepala OPD.

Ia menginstruksikan agar setiap unit kerja segera mengambil langkah-langkah percepatan strategis, terutamanya terhadap program kegiatan dan belanja modal yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan serta pelayanan masyarakat luas.

Selain menyoroti kecepatan eksekusi di lapangan, Nuryanto juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan. Seluruh dokumen pengusulan anggaran diminta untuk disiapkan secara akurat dan tepat waktu guna menghindari terjadinya bottleneck atau penumpukan berkas pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Guna menjamin seluruh proses penyerapan anggaran tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, koordinasi lintas instansi bersama BPKAD, Inspektorat, serta Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diminta untuk semakin diperkuat.

Pj Sekda juga menuntut para pimpinan OPD agar memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan hambatan teknis maupun administrasi, pimpinan unit kerja diinstruksi untuk langsung turun tangan mengambil langkah korektif secara cepat sebelum masalah berkembang menjadi kompleks.

Sebagai instrumen pengawasan yang efektif, OPD diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Monep. Pembaruan data realisasi fisik dan keuangan secara berkala dinilai krusial agar pimpinan dapat mendeteksi secara dini kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target indikator kinerja.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Nuryanto menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran untuk memperlambat program pemerintah yang menyasar masyarakat.

“Efisiensi harus dimaknai sebagai pengurangan pemborosan dan penataan prioritas belanja, bukan menjadi alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan program masyarakat,” ujarnya.

Di penghujung arahannya, Pj Sekda Nuryanto menegaskan bahwa penyerapan anggaran hakikatnya bukan sekadar mengejar deretan angka statistik semata. Lebih dari itu, tingkat penyerapan anggaran merupakan cerminan nyata dari kesungguhan, rasa tanggung jawab, serta dedikasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan Kota Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027

Published

on

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung penyiapan serta perencanaan matang bagi calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.

Komitmen bersama tersebut diwujudkan melalui serangkaian koordinasi intensif serta penandatanganan Berita Acara Dukungan Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP yang dipusatkan di Kantor DKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/11/2026).

Kerja sama ini merupakan wujud nyata integrasi peran antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi data, hingga penilaian objektif terhadap tingkat kesiapan masing-masing calon lokasi.

Sebagai inisiatif pembangunan kawasan ekonomi masyarakat pesisir, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik perikanan semata. Lebih dari itu, program ini mencakup penguatan aktivitas ekonomi produktif, penataan kelembagaan nelayan, optimalisasi pengolahan hasil perikanan, perluasan akses pemasaran, hingga pemberdayaan sosial masyarakat pesisir secara komprehensif. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dipandang vital agar perencanaan program selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Dukungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Manager Program, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P., bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini sekaligus menjadi payung hukum dan landasan koordinasi dalam mengawal tahapan penyiapan lokasi hingga eksekusi program di lapangan.

Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi akan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi awal, survei dan penilaian kelayakan, fasilitasi kesiapan infrastruktur, serta penyusunan perencanaan pengembangan KNMP. Penilaian didasarkan pada indikator krusial seperti kebutuhan mendesak wilayah, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat kesiapan lokasi, serta konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan akses pasar.

Berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi awal, tercatat sebanyak 24 titik calon lokasi yang tersebar di empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebaran tersebut meliputi:

  • Kabupaten Boalemo: 9 titik calon lokasi

  • Kabupaten Pohuwato: 7 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo: 6 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo Utara: 2 titik calon lokasi

Secara administratif, puluhan titik tersebut mencakup sejumlah kecamatan pesisir strategis, di antaranya Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta (Kabupaten Boalemo); Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Lemito, Marisa, Paguat, Popayato, dan Wanggarasi (Kabupaten Pohuwato); serta Kecamatan Kwandang dan Monano (Kabupaten Gorontalo Utara).

Guna menjamin kelancaran tahapan tersebut, FKTP UNG dan DKP Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat setempat. Dukungan yang digalang meliputi penyediaan basis data akurat, fasilitasi administrasi, serta kesiapan tim terpadu dalam melaksanakan survei dan verifikasi teknis.

Seluruh kandidat lokasi selanjutnya akan melalui tahap uji petik, survei lanjutan, dan verifikasi ketat guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang digariskan dalam pedoman Program KNMP Tahun 2027. Hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian komprehensif ini akan direkomendasikan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan lokasi definitif pembangunan KNMP.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler