Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam wawancara eksklusif bersama Forum Keadilan TV viral di media sosial. Dalam video berdurasi lebih dari satu jam itu, Arcandra membuka fakta mengejutkan mengenai klausul rahasia dalam kontrak Freeport tahun 1991 serta campur tangan Amerika Serikat dalam negosiasi tambang di Papua.

Pernyataan kontroversial Arcandra itu menyebut adanya isi kontrak yang belum banyak diketahui publik.
“Pernahkah kita tahu ada pasal di kontrak itu yang mengatakan kalau Freeport masih berminat untuk apa memproduksikan blok ini, maka dia berhak mengajukan perpanjangan ya dan unreasonably will help. Jadi tidak boleh ditolak perpanjangan itu 2×10 tahun.” ungkap Arcandra.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia ketika itu menandatangani kontrak tersebut dengan kesadaran penuh.

“Yang menandatangani tahun 91 presiden maksudnya tahun 91. Terus bagaimana kita mengatakan bahwa ini kembali dengan sendirinya?”.

Lebih jauh, Arcandra mengaitkan negosiasi tambang dengan kekuatan geopolitik internasional.

“Bu Ani ya, Bu Rini tanyakan itu proses dan kita berhadapan dengan siapa? The United States of America. Yang bisa melakukan apa saja?”.

Pernyataan ini menimbulkan debat panas karena memperkuat dugaan bahwa campur tangan politik Washington masih membayangi industri migas dan tambang di Indonesia.

Menurut laporan Tempo dan CNBC Indonesia, kontrak karya Freeport 1991 memang mengandung pasal yang memberi perusahaan asal AS itu hak otomatis untuk meminta perpanjangan dua kali sepuluh tahun. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menolak secara tidak wajar permintaan perpanjangan itu.​ Bila pemerintah menolak, Freeport berhak membawa sengketa ke arbitrase internasional—suatu mekanisme yang berisiko besar bagi posisi Indonesia.

Data juga menyebutkan bahwa tahun bahwa negosiasi antara PT Inalum dan Freeport McMoran dilakukan dengan pengawasan langsung pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri, menegaskan adanya dimensi geopolitik dalam proses tambang Papua. Sementara itu berdasarkan dokumen yang pernah dibuka ke publik, pada tahun 1967 Amerika Serikat membantu Freeport untuk memulai eksploitasi tambang setelah transisi politik di Irian Barat.​

Arcandra Tahar sendiri bukan orang baru dalam polemik Freeport. Saat menjabat Menteri ESDM pada tahun 2016, ia sempat diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo karena status kewarganegaraan ganda antara Indonesia dan Amerika Serikat. Laporan KBR Indonesia mencatat bahwa selama 20 hari masa jabatannya, Arcandra telah menandatangani perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport.​ Meskipun sempat menuai kritik, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pada tahun yang sama bahwa keputusan Arcandra tidak melanggar aturan dan sesuai dengan komitmen pemerintahan sebelumnya.​

Pernyataan Arcandra kini memunculkan kembali perdebatan lama: sejauh mana kedaulatan energi Indonesia benar-benar bebas dari tekanan asing. Pengamat Migas dan ESDM ucapkan kepada media, isu ini sensitif karena bisa memicu kembali debat soal divestasi saham dan kontrol asing di sektor pertambangan strategis.

Dengan dalih menjaga fairness, Arcandra mengatakan dirinya selalu terbuka dan transparan saat berhadapan dengan delegasi Amerika.

“Anda punya tool, punya orang terlihat dan tidak terlihat yang bisa mengecek itu… Dia bilang, ‘Yes, sir. We did check. We did check.’ Artinya mengakui mereka, mereka sudah cek ya.” tegas Arcandra.

Pernyataan Arcandra Tahar menjadi tantangan baru bagi kejelasan hubungan Indonesia–AS dalam sektor energi. Kontrak Freeport 1991 terbukti menyimpan pasal sensitif yang melemahkan posisi hukum Indonesia jika dipersoalkan di forum internasional. Kini, publik menanti apakah pemerintah akan meninjau ulang transparansi dokumen kontrak tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada aparat penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap hal-hal yang tidak layak dipidana. Dalam acara penyerahan uang sitaan sebesar Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) 2021–2022 di Kejaksaan Agung, Prabowo menegaskan agar kejaksaan dan kepolisian melakukan evaluasi dan koreksi diri.

“Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga,” ujar Prabowo di Gedung Utama Kejagung (20/10).

Prabowo menyampaikan bahwa dirinya masih menerima laporan adanya praktik pelanggaran hukum di daerah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan agar tidak ada lagi tindakan kriminalisasi, terutama terhadap masyarakat kecil.

“Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari,” tegasnya.

Ia mencontohkan beberapa kasus yang menggambarkan ketidakadilan dalam hukum, seperti penangkapan anak sekolah dasar yang mencuri ayam dan seorang ibu yang ditangkap karena mencuri pohon. “Saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal,” ungkap Prabowo.

“Kita tidak ingin mencari-cari masalah, saya ingatkan terus Kejaksaan, Kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada,” tambahnya dalam pernyataannya.

Presiden menyoroti bahwa hukum seharusnya berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan alat untuk menindas. “Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang saya kasih beasiswa,” katanya.

pernyataan Prabowo ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat akuntabilitas dan transparansi hukum. Presiden menilai pentingnya refleksi lembaga hukum agar hukum tidak lagi “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.”

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak kasus yang ditangani, tetapi juga dari seberapa besar keadilan yang mampu dirasakan masyarakat. Pesan moral ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang menekankan empati, keadilan sosial, dan reformasi hukum yang humanis.

Interaksi Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela KTT Gaza, Mesir, baru-baru ini jadi sorotan tak hanya di media nasional, tapi juga dunia hiburan Amerika Serikat. Dalam rekaman video yang viral, Prabowo terdengar jelas meminta izin kepada Trump untuk bertemu dengan putranya, Eric Trump.

Presenter sekaligus komika ternama Amerika Serikat, Jimmy Kimmel, membahas adegan tersebut dalam acara “Jimmy Kimmel Live” dan videonya pun ramai di media sosial pada Selasa (14/10). Dengan penuh humor khasnya, Kimmel menyoroti momen itu:

“Ini situasi yang menegangkan dari upacara gencatan senjata di Mesir kemarin. Dengar saat Presiden Indonesia meminta Trump untuk bertemu anaknya. Ini pertama kalinya ada yang meminta bertemu Eric,” kata Kimmel, yang langsung mengundang tawa hadirin studio.

Tak hanya itu, Kimmel menambahi canda, “Ini luar biasa. Dia anak baik, anak baik. Dia 41 tahun. Maksud saya, orang ini sangat butuh sesuatu, Eric pasti senang. Maksud saya, dari semua anak Trump, presiden Indonesia ingin bertemu dia,” imbuhnya.

Jimmy Kimmel juga menyinggung soal buku terbaru Eric Trump yang berjudul “Under Siege” dan membacakan pujian Trump untuk anaknya. Ia menyinggung persepsi publik tentang status Eric sebagai anak presiden namun tetap menegaskan, “Dan mari kita perjelas. Beberapa dari kalian mungkin berpikir Eric itu semacam nepobaby yang sudah menyerahkan segalanya di atas piring perak dan bahkan tak akan menulis buku jika ayahnya bukan presiden, tapi itu salah,” ujar Kimmel diiringi gelak tawa hadirin.

Sementara itu, tanggapan dari pihak pemerintah RI datang dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menilai keakraban Prabowo dengan Trump adalah sesuatu yang wajar dalam forum internasional seperti KTT Gaza ini. “Biasa kan pak presiden bicara dengan kepala negara yang lain, berdua-berdua itu, biasa, dan saya kira hubungan presiden dengan Presiden Trump juga cukup dekat,” kata Sugiono, seraya menambahkan belum tahu detail pembahasan keduanya.

Percakapan Prabowo-Trump diketahui terekam mikrofon usai KTT Gaza pada 13 Oktober 2025. Dalam bagian rekaman yang viral, Trump merespons Prabowo dengan menyebut Eric anak yang baik dan menyatakan, “Saya akan meminta Eric menelepon. Haruskah saya lakukan itu? Dia anak yang baik. Saya akan minta Eric menelepon”.​

Bahkan Eric Trump sendiri, menanggapi viralnya momen itu dengan positif dan menyebut merasa tersanjung atas sebutan baik dari kepala negara sahabat.