Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato memastikan pencairan insentif bagi para imam dan pemangku adat akan segera direalisasikan. Untuk tahap pertama, insentif yang akan dicairkan mencakup dua bulan, yakni Januari dan Februari.

Kepastian itu terungkap dalam Rapat Kerja dan Evaluasi Pembangunan yang digelar di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, pada Selasa (10/3/2026) malam.
Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam dan Sekretaris Daerah Iskandar Datau.
Kegiatan itu turut dihadiri para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta Tim Ahli Bupati.

Dalam arahannya, Bupati Saipul menegaskan agar pencairan berbagai kewajiban daerah kepada pegawai dan tokoh masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu sebelum Hari Raya Idulfitri.
Ia menyoroti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 bagi ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Februari.

“Menjelang hari raya biasanya kebutuhan pegawai meningkat, sementara mereka sangat berharap pada THR dan TPP. Karena itu, saya minta agar seluruh pembayaran tersebut bisa dilakukan sebelum Idulfitri,” tegas Saipul.

Selain itu, Bupati juga memberi perhatian khusus terhadap insentif bagi para imam dan pemangku adat yang berperan penting menjaga nilai-nilai keagamaan serta adat istiadat di tengah masyarakat.
Ia menekankan agar pencairan insentif mereka segera direalisasikan tanpa penundaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pohuwato, Tety Alamri, menjelaskan pihaknya siap memproses pencairan insentif setelah seluruh dokumen diserahkan.

“Begitu tagihan masuk, kami akan segera proses. Untuk tahap awal, dua bulan dulu yang dicairkan, yaitu Januari dan Februari,” ujar Tety.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pohuwato, Kadir Amran, mengatakan pihaknya kini tengah menyiapkan seluruh dokumen persyaratan pencairan insentif tersebut.

“Insyaallah dalam waktu dekat seluruh dokumen akan kami serahkan ke BPKPD agar proses pencairan insentif untuk para imam dan pemangku adat di setiap desa bisa segera dilaksanakan,” ungkap Kadir menutup pembahasan.

Kota Gorontalo – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo mengamankan tiga pasangan muda-mudi yang bukan suami istri saat razia di sejumlah rumah kos pada Senin (09/03/2026) malam, bertepatan dengan malam ke-20 Ramadan.

Razia yang digelar untuk menjaga ketertiban umum selama bulan suci tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Marwan Saleh. Ia bersama sejumlah personel menyisir beberapa titik kos dan tempat hiburan seperti lokasi biliar yang sebelumnya kerap mendapat laporan dari masyarakat.

Temuan pertama terjadi di salah satu rumah kos di kawasan Jalan Wongkaditi. Saat pemeriksaan, petugas mendapati sepasang muda-mudi sedang mengonsumsi minuman keras di dalam kamar.
Sementara dua pasangan lainnya ditemukan di rumah kos berbeda dalam kondisi berduaan di kamar tanpa ikatan pernikahan.

“Dalam razia tadi malam kami menemukan tiga pasangan bukan suami istri di beberapa rumah kos. Salah satu pasangan bahkan kedapatan mengonsumsi minuman keras,” kata Marwan Saleh, Selasa (10/3/2026).

Marwan menambahkan, pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum akan terus diperkuat, terutama selama Ramadan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang meminta Satpol PP meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk peredaran miras dan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial maupun agama.

Seluruh pasangan yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Petugas juga memberikan peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah daerah sekaligus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Pohuwato secara berkelanjutan melaksanakan berbagai upaya peningkatan kapabilitas APIP sesuai kerangka Internal Audit Capability Model (IACM).

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan asistensi peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Pohuwato yang digelar di Bidang P3A Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Senin (09/03/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, bersama jajaran APIP lingkup Inspektorat.

Kegiatan diawali dengan pemaparan gambaran umum mengenai kapabilitas APIP oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang menjelaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui pemaparan ini, peserta diingatkan bahwa pengawasan intern yang kuat menjadi salah satu pilar utama pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menegaskan bahwa penguatan peran APIP merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Menurutnya, APIP tidak lagi dipandang sebatas lembaga pemeriksa, tetapi sebagai unsur penjamin kualitas tata kelola.

“APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, serta bebas dari penyimpangan,” ujar Iwan.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan bimbingan teknis dan asistensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan berintegritas. Komitmen ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi di daerah.

Menurutnya, peningkatan kapabilitas APIP diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program pemerintah. Dengan APIP yang semakin kuat, diharapkan kualitas belanja daerah dan pelayanan publik juga ikut meningkat.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan pendampingan, bimbingan teknis, serta asistensi kepada Inspektorat Kabupaten Pohuwato dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP.

“Kehadiran dan dukungan BPKP tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan intern serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Iwan menekankan, peningkatan kapasitas ini penting agar APIP mampu menjawab tantangan pengawasan yang semakin kompleks.

Selain itu, hasil dari kegiatan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga Inspektorat Kabupaten Pohuwato mampu menjadi APIP yang semakin profesional, kredibel, serta memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak hanya berhenti pada tataran materi, namun benar-benar tercermin dalam perbaikan proses kerja dan rekomendasi pengawasan.

Terakhir, Wabup Iwan Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang tidak berkesempatan menghadiri kegiatan ini karena masih mengikuti agenda di luar daerah. Untuk itu, Bupati memberikan mandat kepada dirinya untuk mewakili pemerintah daerah dalam membuka dan mengikuti rangkaian kegiatan bimtek dan asistensi peningkatan kapabilitas APIP tersebut.