DEPROV – Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo resmi menyampaikan perkembangan terbaru proses seleksi calon anggota KPID kepada Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua Tim Seleksi, Muhammad Reza, mengungkapkan bahwa dua tahapan awal seleksi telah rampung dilaksanakan, yakni Computer Assisted Test (CAT) dan psikotes.

Reza menjelaskan, pelaksanaan CAT digelar pada 21 November dan prosesnya dapat disaksikan secara langsung melalui siaran live sehingga masyarakat dapat memantau jalannya seleksi secara terbuka. Sementara itu, tahapan psikotes baru saja diselesaikan dan saat ini masih menunggu hasil resmi dari tim psikolog yang berwenang.

“Psikotes dilaksanakan kemarin dan hasilnya membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Kami memberikan ruang kepada tim psikolog karena proses penilaiannya cukup kompleks. Insyaallah tanggal 1 akan kami umumkan hasilnya,” jelas Reza.

Menanggapi isu bahwa sejumlah anggota DPRD menerima telepon dari berbagai pihak terkait proses seleksi, Reza menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dalam mekanisme seleksi terbuka selama tidak mengintervensi keputusan tim seleksi.

“Itu bagi saya biasa, ya. Namanya seleksi, orang pasti berusaha berkomunikasi. Namun kami selalu menekankan, ikuti saja prosesnya. CAT kami lakukan terbuka dan wawancara nanti juga dilakukan secara live. Semua bisa melihat langsung performanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil psikotes akan menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan kelulusan peserta. “Psikotes itu ada kategori tidak direkomendasikan, direkomendasikan, dan dipertimbangkan. Jika hasil psikotes menyatakan ‘tidak direkomendasikan’, maka Tim Sel tidak bisa memaksakan untuk memasukkan yang bersangkutan dalam rekomendasi,” ujar Reza.

Lebih jauh, Reza juga merespons isu mengenai adanya anak dari salah satu anggota Komisi I DPRD yang ikut mendaftar sebagai calon anggota KPID. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

“Undang-undang jelas, seluruh warga negara Indonesia berhak mendaftar. Selama memenuhi persyaratan, termasuk memiliki KTP Gorontalo, maka tidak ada alasan bagi kami untuk menggugurkan. Semua diperlakukan sama, tanpa pengecualian, sesuai prosedur,” tegas Reza.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Udoky, memberikan apresiasi atas kinerja Tim Seleksi yang dinilainya profesional dan transparan dalam menjalankan seluruh tahapan.

“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi kerja Tim Seleksi. Semua tahapan berjalan sesuai jadwal dan dilakukan secara terbuka. CAT dilaksanakan secara live sehingga bukan hanya peserta, tetapi masyarakat juga bisa mengetahui nilai masing-masing,” ujarnya.

Kristina menjelaskan, tingkat keterbukaan ini menjadi langkah penting untuk mencegah timbulnya protes dari peserta maupun masyarakat di kemudian hari. “Biasanya protes muncul karena ketidakterbukaan. Tapi Tim Sel kali ini sangat transparan. Kami berharap Tim Sel mampu menghasilkan calon anggota KPID yang benar-benar berkualitas dan berintegritas,” tutur Kristina.

Adapun tahapan berikutnya setelah pengumuman hasil psikotes adalah uji publik, sebelum para calon melaju ke tahap fit and proper test di Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo untuk menentukan komisioner KPID terpilih periode mendatang.

DEPROV – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-61 yang dijadwalkan untuk mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan beserta rekomendasi DPRD terkait persoalan pertambangan di Provinsi Gorontalo resmi ditunda. Keputusan penundaan diambil dalam sidang paripurna setelah adanya instruksi dari salah satu anggota dewan.

Penundaan ini bermula ketika Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikran Salilama, mengajukan instruksi dan meminta agar agenda penyampaian rekomendasi Pansus tidak langsung dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Pertambangan masih membutuhkan pendalaman dan penyempurnaan, agar tidak menimbulkan persoalan baru maupun polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Persoalan Pansus ini sangat krusial, kami masih ingin menyempurnakan rekomendasi-rekomendasi Pansus agar tidak terjadi persoalan di masyarakat,” ujar Fikran Salilama saat memberikan instruksi di hadapan pimpinan dan anggota dewan lainnya.

Fikran juga menilai, dinamika yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya persepsi bahwa Pansus Pertambangan belum bekerja secara maksimal. Atas dasar itu, ia meminta agar rapat paripurna yang diagendakan hari ini ditunda dan dijadwalkan ulang pada pekan depan, guna memberi waktu tambahan bagi Pansus dan anggota DPRD menyempurnakan materi rekomendasi.

Lebih jauh, Fikran meminta agar lembaga legislatif memberikan ruang yang lebih luas kepada para anggota dewan untuk menyampaikan berbagai pertimbangan, pandangan kritis, dan masukan substantif terhadap rekomendasi Pansus Pertambangan. “Beri ruang kepada kami untuk memberikan pertimbangan dan masukan di rekomendasi Pansus Pertambangan,” tutup Fikran.

Melalui penundaan ini, DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat merampungkan rekomendasi Pansus secara lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekomendasi yang matang diharapkan mampu menjawab berbagai problematika pertambangan yang selama ini menjadi sorotan publik dan menyangkut hajat hidup banyak pihak.

UNG – Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mendorong percepatan digitalisasi layanan publik melalui pemanfaatan website Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Inovasi ini lahir dari Program Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) sebagai wujud kolaborasi dosen dan mahasiswa untuk menghadirkan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, Jurusan Administrasi Publik UNG meluncurkan website desa sebagai sarana pendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran platform digital ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam modernisasi pelayanan publik di tingkat desa, sekaligus menjawab kebutuhan aparatur desa akan sistem layanan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

Website desa yang resmi diperkenalkan ini dirancang sebagai pintu masuk utama bagi warga Desa Lahumbo untuk memperoleh beragam informasi dan layanan. Masyarakat dapat mengakses informasi desa, layanan administrasi, hingga data-data penting lainnya secara lebih praktis hanya melalui satu kanal digital, tanpa harus selalu datang langsung ke kantor desa.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Alexander Badjuka, menjelaskan bahwa pengembangan website ini merupakan bentuk dukungan akademisi UNG terhadap pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Website ini dirancang sebagai media yang membantu aparatur desa dalam memberikan layanan yang lebih optimal. Inovasi digital ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala pelayanan yang selama ini dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Selain fokus pada penguatan layanan digital, Alexander menuturkan bahwa Jurusan Administrasi Publik juga akan menggeliatkan sejumlah program lanjutan di Desa Lahumbo. Program tersebut mencakup pembinaan usaha yang telah ada di desa, pengembangan koperasi Merah Putih, serta penguatan produk-produk UMKM milik masyarakat agar lebih berdaya saing.

“Melalui program KKN MBKM, UNG terus mempertegas perannya sebagai kampus yang hadir langsung di tengah masyarakat, mendorong transformasi digital, serta menghadirkan solusi inovatif untuk mendukung tata kelola desa yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan publik,” pungkas Alexander.