DPRD PROVINSI
AW Thalib: Hadirnya PTSP Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Satu Langkah Lebih Dekat Dengan Masyarakat
Published
2 years agoon

DEPROV – Pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Tahun 2023, Ketua Komisi I, AW. Thalib, hadir dalam acara peletakan batu pertama gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Acara tersebut merupakan langkah maju bagi Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam memperkuat hubungannya dengan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Purwanto Joko Irianto, sebagai bukti nyata dari kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi. Tujuan dari pembangunan gedung PTSP ini adalah untuk mempermudah proses penanganan masalah masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi I, AW. Thalib, menekankan pentingnya menjaga kewenangan masing-masing pihak tanpa campur tangan dari pihak lain, selama tetap berada dalam batas ketetapan yang berlaku.
Ia juga menekankan semangat profesionalisme dari Kejaksaan Tinggi dan seluruh jajaran hingga Kejaksaan Negeri yang harus dihormati dan ditaati, tanpa intervensi dari eksekutif maupun legislatif.
“Semangat profesionalisme dari Kejaksaan Tinggi dan jajarannya sampai Kejaksaan Negeri tetap harus kita patuhi dan kita hormati dan tanpa ada intervensi yang dilakukan, baik oleh eksekutif maupun oleh legislatif itu sendiri, tetapi kita tetap pada rel sesuai dengan norma-norma yang ada.” jelas AW. Thalib.
AW. Thalib menyatakan bahwa dengan hadirnya gedung PTSP ini, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menjadi lebih dekat dengan masyarakat, dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Ia juga menekankan bahwa Kejaksaan adalah milik masyarakat dan masyarakat juga merasa memiliki terhadap Kejaksaan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I tidak lupa menyampaikan harapan dan doanya untuk masa depan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ia percaya bahwa Kejaksaan Tinggi akan semakin maju, sukses, dan berjaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Hal ini dianggap sebagai semangat bagi kemajuan Gorontalo ke depan, terutama dalam hal penegakan aturan dan hukum di provinsi tersebut.
Dengan pembangunan gedung PTSP Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan semangat kerja yang tinggi, diharapkan proses pelayanan terhadap masyarakat akan semakin efisien dan berkualitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
You may like
-
Maaf Wahyudin Moridu Disorot: Ngerampok sama Selingkuhan, klarifikasi kok Gandeng Istri?
-
Wahyudin Moridu Akui Kesalahan, Minta Maaf Terkait Video Kontrovesial dan Ucapan Tak Pantas
-
Sulyanto Pateda: Gorontalo Harus Menjadi Serambi Madinah dengan Toleransi Seperti Ajaran Nabi
-
DPRD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Kerja Gabungan Tindaklanjuti Aduan Masyarakat soal Leasing
-
DPRD Provinsi Gorontalo Terima Aliansi Mahasiswa Kesehatan, Tuntut Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan
-
Satu Tahun DPRD Provinsi Gorontalo: Thomas Mopili Ajak Anggota dan Pegawai Evaluasi Pengabdian
Advertorial
Masa Usia Emas Anak, PIAD Gorontalo Ajak Ibu Bangun Anak Sehat dan Cerdas
Published
1 day agoon
25/09/2025
DEPROV – Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam percepatan penurunan angka stunting, Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan bagi anak-anak yang terindikasi stunting. Kegiatan ini berlangsung di Puskesmas Limboto Barat, pada Rabu (24/09/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Puskesmas Limboto Barat, yang menyambut baik kehadiran PIAD dalam membantu masyarakat. Dalam kesempatan ini, para orang tua balita penerima manfaat hadir langsung untuk menerima bantuan yang diserahkan oleh para pengurus PIAD.
Salah satu orang tua balita yang hadir menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian PIAD, yang telah memberikan bantuan bagi anak-anak stunting di wilayah Kecamatan Limboto Barat.
Dalam sambutannya, Ibu Sun Biki, Anggota PIAD Provinsi Gorontalo, mewakili Ketua PIAD, menekankan pentingnya perhatian khusus pada masa usia emas anak, terutama pada periode usia bayi hingga tiga tahun. Menurutnya, masa ini sangat menentukan perkembangan otak dan tumbuh kembang anak, sehingga pemenuhan gizi harus menjadi prioritas utama.
“Usia emas dari bayi hingga tiga tahun adalah masa yang sangat penting untuk perkembangan otak anak. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang tepat harus diperhatikan agar mereka tumbuh sehat dan kuat,” ujar Ibu Sun.
Lebih lanjut, beliau mengajak para orang tua, khususnya ibu, untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan anak, rajin menyiapkan makanan bergizi, dan memberikan pendidikan karakter yang baik sejak dini.
“Kita ingin anak-anak di Gorontalo tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Mari para ibu bangun pagi, siapkan makanan sehat seperti bubur untuk anak, dan didik mereka dengan karakter yang baik sejak dini,” tambahnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada balita penerima manfaat. Bantuan berupa bahan pangan bergizi diharapkan dapat mendukung kebutuhan gizi anak dan membantu menurunkan angka stunting di wilayah Gorontalo.
Advertorial
DPRD Provinsi Gorontalo Akan Panggil Satgas Mafia Tanah Usai Insiden Sertifikat Tanah Isimu Selatan
Published
2 days agoon
23/09/2025
DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja yang melibatkan perwakilan masyarakat pengadu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, serta pihak terkait lainnya, di Ruang Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa (23/9/25). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Fadli Poha, yang membahas dugaan praktik mafia tanah oleh oknum Kepala Desa di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa.
Dalam rapat tersebut, masyarakat pengadu yang mengklaim sebagai ahli waris tanah menegaskan bahwa mereka hanya menuntut keadilan. Mereka mengungkapkan keberatannya terkait tanah yang mereka klaim milik keluarga mereka, yang diduga telah disertifikasi tanpa sepengetahuan ahli waris. Salah satu ahli waris menyatakan, “Kami hanya datang sebagai ahli waris. Kalau tanah ini memang milik pemerintah desa, kami siap mundur. Tapi kalau tanah kami, kami minta keadilan.”
Pihak BPN menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan secara administratif, berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, termasuk keterangan kepemilikan dan ahli waris. “Kami hanya bersifat administratif, menerima berkas permohonan yang dilampirkan. Jadi, bukan BPN yang menentukan alas hak, tapi dokumen dari desa yang menjadi dasar,” ungkap perwakilan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi I, Fadli Poha, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan masyarakat ini dengan merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di lapangan. “Kami bersama BPN Kanwil Provinsi, BPN Kabupaten, dan masyarakat pengadu akan memastikan penyelesaian masalah ini. Sertifikat yang terbit pada tahun 2023 tersebut jelas menimbulkan pertanyaan, karena ahli waris tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran atau penerbitan sertifikat,” tegas Fadli.
Fadli juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus berlanjut ke jalur hukum. “Kami mendorong agar penyelesaian dilakukan secara mufakat antara ahli waris dan pemerintah. Namun, jika tidak ada titik temu, tentu mekanisme hukum terbuka untuk ditempuh,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD merekomendasikan agar kasus ini diteruskan ke Satgas Mafia Tanah. Selain itu, RDP lapangan akan dijadwalkan di Kantor Camat Tibawa dengan menghadirkan camat, kasi trantib, kepala dusun, serta tetangga batas lokasi yang bersangkutan.
Dalam klaim masyarakat, tanah tersebut telah dikuasai keluarga mereka sejak tahun 1931, sementara sertifikat baru diterbitkan pada 2023 tanpa persetujuan dari ahli waris.
Advertorial
Ketua DPRD Gorontalo Angkat Suara Terkait Pembatalan Parlemen Remaja, Dukung Generasi Muda!
Published
4 days agoon
22/09/2025
DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menerima audiensi para Duta Parlemen Remaja 2025 yang mewakili Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini juga mengungkapkan rasa keprihatinan terkait pembatalan sepihak yang dilakukan oleh DPR RI terhadap kegiatan Parlemen Remaja, yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi.
Dalam pertemuan tersebut, Thomas Mopili menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh perjuangan para peserta yang terpilih. Ia menyampaikan, “Hari ini, kami menerima peserta yang sudah melewati seleksi dan diumumkan, yang kini harus menghadapi pembatalan sepihak oleh DPR RI. Tentu, kami sangat kecewa atas keputusan ini dan berharap agar proses ini dapat dilihat kembali dengan bijaksana.”
Lebih lanjut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghimbau kepada Sekjen DPR RI untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari pembinaan generasi muda dan bukan sekadar protes politik. “Kami mendukung sepenuhnya para duta Parlemen Remaja yang sudah terpilih melalui seleksi yang transparan dan sah,” ujar Thomas Mopili.
Dalam audiensi tersebut, para Duta Parlemen Remaja 2025 juga mengungkapkan harapan dan permohonan dukungan kepada DPRD Provinsi Gorontalo, di antaranya:
-
Dukungan Moril dan Finansial – Para peserta berharap DPRD dapat memberikan dukungan moril dan finansial agar kegiatan Parlemen Remaja 2025 dapat tetap berjalan dengan lancar. Dukungan ini sangat penting untuk kebutuhan transportasi, akomodasi, dan administrasi.
-
Saran dan Bimbingan – Mengingat pengalaman Ketua DPRD dalam dunia politik, para peserta berharap dapat memperoleh bimbingan serta arahan yang berguna dalam menjalani program dan memperluas wawasan kebangsaan mereka.
-
Dukungan Publik – DPRD diharapkan dapat berperan sebagai jembatan untuk menyebarkan informasi serta menggalang dukungan publik, sehingga lebih banyak pelajar Gorontalo yang tertarik untuk ikut serta dalam program ini pada masa mendatang.
Para peserta optimis bahwa dengan dukungan penuh dari DPRD Provinsi Gorontalo, mereka dapat memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional melalui Parlemen Remaja 2025.

700 Wisudawan UNG Dikukuhkan, Rektor: ‘Kelulusan adalah Awal Pengabdian’

Prodi PGSD dan Pendidikan Sejarah UNG Raih Akreditasi Unggul: Bukti Kualitas Pendidikan yang Tak Terbantahkan

Masa Usia Emas Anak, PIAD Gorontalo Ajak Ibu Bangun Anak Sehat dan Cerdas

Wabup Pohuwato Tinjau Kebakaran Kantor Desa, Pastikan Pelayanan Masyarakat Tidak Terganggu

Ironi kades di aceh dibui karena mengedarkan benih yang dikembangkan sendiri dan bikin hasil panen melimpah

Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Jasa Raharja Salurkan Rp1,1 Miliar Santunan Kecelakaan di Pohuwato

Harson Ali: Mafia Batu Hitam Sedot Kekayaan Daerah, Rakyat Jadi Penonton

Rongki Cs Siap Buka-Bukaan, Bongkar Dalang Maladministrasi Perizinan PT GM

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo2 months ago
Warisan Budaya Terabaikan, Tim Langga Gorontalo Kesulitan Dana Menuju Ajang Nasional
-
Gorontalo2 months ago
Dugaan Kepanikan ESDM dan Kejanggalan Izin PT Gorontalo Minerals, Ini Buktinya!
-
Gorontalo3 months ago
CSP XVIII 2025 Sukses Digelar: Ribuan Scooterist Ramaikan Bone Bolango
-
Daerah1 month ago
DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah
-
Gorontalo1 month ago
DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga
-
Advertorial1 month ago
Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem
-
Gorontalo7 days ago
Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi
-
Gorontalo3 weeks ago
Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak