Connect with us

Politik

Bagaimana Peta Politik Menuju Pilgub Gorontalo?

Published

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Mengajar Mata Kuliah Sosiologi Politik di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Hasil Pemilu 2024 telah terpampang. Gambarannya dua hal ; (1). Adanya deretan anggota legislatif di Botu yang mewakili sejumlah partai politik, yang harapannya bisa mengartikulasikan aspirasi rakyat melalui parlemen. (2). Adanya sejumlah partai, berikut jumlah kursi dan persentasenya, yang secara kumulatif menjadi dasar untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KONDISI PARTAI-PARTAI

Pada point pertama, jika tak ada perubahan yang berarti, maka ada sejumlah 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berasal dari 10 partai politik yang akan dilantik pada bulan September nanti. Persoalan bagaimana kinerjanya nanti, rata-rata memiliki adagium “nanti mo pikir berikut, yang penting dudu dulu”. Pada poin kedua, untuk persyaratan pencalonan Pilkada nanti, hanya Partai Golkar yang memenuhi Gubernatorial Treshold atau disingkat GP (syarat minimal persentase kepemilikan 9 kursi di DPRD Provinsi atau 20 persen raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur). 9 partai politik lainnya, jika mengajukan harus berkoalisi agar bisa memenuhi GP.

Kenapa Golkar bisa mencalonkan sendiri, karena berhasil meraih 9 kursi di DPRD Provinsi. Adapun Nasdem dan PDIP sama-sama meraih 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PPP dan PKS sama meraih 4 kursi, PAN dan Demokrat sama meraih 3 kursi serta PKB dan Hanura meraih masing-masing 1 kursi. Diluar Golkar, masing-masing partai harus berkoalisi hingga memenuhi ambang batas minimal pencalonan.

Pertanyaan berikut, apakah hasil Pemilu ikut bisa di-snapshot untuk Pilgub nanti? Tentu bisa, walaupun belum terang. Jika melihat kesepuluh partai yang ada di parlemen Botu, maka bisa dipastikan hanya 4 partai politik yang memiliki calon yang berasal dari partai-partai tersebut dan bisa terhitung serius, yakni Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.

KEADAAN PARA KANDIDAT

Golkar misalnya, jika melihat surat tugas dari DPP Partai Golkar ada 5 orang yang beroleh penugasan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) untuk berkontestasi pada Pilgub nanti yakni Ida Syaidah, Marten Taha, Roem Kono, Syarief Mbuinga dan Tony Uloli. Dari kelima nama tersebut, jika kita melihat hasil Pemilu dan juga perkembangan hasil survey CISA tahun lalu, bisa jadi kelima nama tersebut memiliki peluang yang makin tipis. Sebut saja nama Idah Syaidah, walaupun bisa meraih angka 23.36 % pada survey CISA di tahun lalu, namun pada Pemilu 2024 hanya bisa meraih sekitar kurang lebih 27 ribu suara pada Pemilu 2024, turun lebih dari 80 ribu suara dibandingkan Pemilu 2019 silam, Roem Kono pun demikian yang hanya bisa meraih 1.80 % (survey CISA) dan pada Pemilu 20225 hanya meraih kurang lebih 25 ribu suara, turun sekitar lebih dari 50 ribu suara. Marten Taha jika melihat hasil Survey CISA pada tahun lalu hanya meraih angka 2.5 %. Tonny Uloli pun dalam survey yang sama hanya 0.74 %. Syarif Mbuinga walau dalam survey tahun lalu hanya meraih 0.41 % pada survey, tetapi pada Pemilu bisa meraih suara yang fantastis diatas 100 ribu.

Jika merujuk pada data diatas, baik hasil survey maupun hasil Pemilu, kelima nama tersebut tidak lagi berada dalam kondisi yang fit untuk Pilgub tahun ini juga. Secara khusus, diantara kelima nama tersebut hanya Syarif yang membuktikan keterterimaan secara signifikan, tetapi koleksi 100 ribuan suara tersebut masih perlu pembuktian kinerja di Senayan terlebih dahulu, artinya aspirasi ratusan ribu suara tersebut bukan untuk di-split ke Pilgub, beda jika misalnya Pilgub masih 2 atau 3 tahun lagi. Sedangkan kans Ida, Roem, Marten ataupun Tony hari ini baru bisa dikategorikan untuk posisi Cawagub jika keempat nama ini bisa menaikkan posisi tawar termasuk elektabilitasnya.

Mengapa demikian, apakah kelima nama minus Syarief tidak “qualified” sebagai Calon Gubernur? Pilgub tidak sekedar nama besar dan menjabat sebagai apa. Pilgub adalah kombinasi dari (1). Pengalaman kontestasi baik di legislatif maupun eksekutif, (2). Apa gagasannya dan bagaimana mewujudkannya, (3). Jaringan lintas partai. (4). Finansial. (5). Perilaku komunikasi antar elit dan pemilih. (6). Jejaring pendukung dan relawan. (7). Pengalaman jabatan yang sedang dan pernah diemban. 8. Nama besar dan nama baik. Salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak ada, maka peluang semakin terbatas.

Apalagi jika misalnya Nasdem akan mengusung Rahmat Gobel untuk maju ke Pilgub, yang pada Pemilu 2024 barusan bisa meraih 195 ribu suara, atau 20 – 23 % dari DPT. Walaupun ada 77 – 80 % pemilih yang tidak memilih Rahmat Gobel, tetapi kans dan peluangnya masih lebih diatas jika dibandingkan Idah Syaidah, Roem Kono, Marten Taha dan Tony Uloli.

Pertanyaan berikut, apakah hanya nama-nama dari Golkar dan Nasdem saja yang bisa dihitung? Ada nama lain seperti Elnino Mohi (Gerindra) dan Nelson Pomalingo (PPP). Tetapi jika dilihat secara detail, apakah Elnino maupun Nelson memiliki kombinasi syarat diatas, yakni pengalaman kontestasi, gagasan dan bagaimana mewujudkannya, jaringan lintas partai, finansial, perilaku komunikasi, jejaring pendukung dan relawan, jabatan, nama besar dan nama baik. Tentu ada beberapa poin di antara 8 poin diatas tadi yang tidak dimiliki Elnino dan Nelson. Untuk saat ini, kansnya hampir sama dengan Idah, Marten, Roem, Tony, baru untuk Cawagub, kecuali keduanya bisa menaikkan elektabilitas berdasarkan faktor-faktor diatas yang semakin diperkuat.

Partai lain seperti PDI P, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Hanura bagaimana? Keenam partai tersebut tidak memiliki kader yang memiliki “kans” untuk diusung ke Pilgub. Dari keenam partai tersebut hanya PKS dan Demokrat yang Ketua Umumnya bisa terpilih di Parlemen Botu.

Pertanyaan lain, apakah partai-partai tersebut khususnya Golkar yang bisa mengusung sendiri, akan membiarkan begitu saja Rahmat Gobel (walaupun Nasdem harus koalisi) akan terpilih secara “aklamasi”, jika padanannya adalah kandidat-kandidat diatas termasuk peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing.

Tentu saja, dengan pengalaman politik selama lebih dari 20 tahun pasca terbentuknya Provinsi Gorontalo, masing-masing Ketua Partai Politik tidak akan membiarkan hal itu terjadi, apakah akan memilih berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Rahmat Gobel atau akan membangun kutub-kutub baru dalam mencalonkan kandidat diluar nama-nama diatas

TYSON VS. HOLYFIELD?

Dalam salah satu rilis berita di media lokal, Rusli Habibie selaku Ketua DPD II Golkar menyampaikan Golkar akan mengusung siapapun yang bisa memenangkan Pilkada. RH menganalogikan kontestasi Pilgub seperti pertandingan tinju. Jika “kubu sebelah” (dalam hal ini Nasdem) mengajukan Mike Tyson maka RH akan mencari sosok seperti Evander Holyfield.

Pertanyaan lebih mendalam, siapakah yang memenuhi kriteria seperti Evander Holyfielsld jika Mike Tyson dianggap seperti Rahmat Gobel?

Memang, jika melihat dinamika terkini, ada nama lain yang baru sebatas “disebut-disebut” sebagai Calon Gubernur, walaupun nama tersebut belum mengutarakan secara terbuka sikap politiknya. Nama tersebut adalah Zainudin Amali.

Sebagai kader Golkar, walaupun tidak masuk dalam daftar kader yang ditugaskan untuk menjadi Bacakada, nama ZA mulai beredar. Namun, hingga hari ini, Zainudin Amali belum menyatakan sikap atau mengonfirmasi usulan, dukungan termasuk “gorengan isu” tentang dirinya.

Tetapi, diluar sikap dan konfirmasi tersebut, analogi Rusli Habibie bisa pas dengan sosok Zainudin Amali, jika akan duel melawan Rahmat Gobel. Seperti Rahmat Gobel, Zainudin Amali pernah menjabat sebagai Menteri, walaupun kenyataannya Rahmat diberhentikan dan Zainudin memilih mengundurkan diri untuk alasan menjabat di PSSI dan BUMN. Demikian pula persamaan keduanya sebagai Anggota DPR RI. Bedanya, Rahmat Gobel baru satu periode pada satu Dapil (Gorontalo) di DPR RI, Zainudin malah hanya sekali maju dari Dapil Gorontalo (periode 2004-2009), sisanya sekali maju untuk periode 2009 – 2014 melalui Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) dan dua periode periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 melalui Dapil XI Wilayah Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep). Pada empat Dapil tersebut, Zainudin berhasil lolos

Pengalaman dalam kegiatan bisnis pun keduanya memiliki riwayat yang sama, Rahmat mewarisi dan melanjutkan usaha yang dirintis ayahnya, Zainudin merintis dan mengelola berbagai perusahaan pribadinya hingga dipercayakan menjadi Wakil Komisari Bank Mandiri.

Dari segi ide dan gagasan, keduanya memiliki ikhtiar yang sama untuk membangun Gorontalo, walaupun keduanya latar historis yang berbeda seperti misalnya Rahmat tidak lahir di Gorontalo, dan berasal dari didikan keluarga aristokrat, Zainudin lahir di pinggir danau Limboto dengan situasi kemiskinan kampung yang timpang.

Walaupun keduanya memiliki niat yang kuat dalam membangun kebudayaan, model komunikasi ala aristokrat Rahmat akan lebih kompleks dibandingkan model komunikasi “kambungu” dengan logat Gorontalo “hibotu-botuwa” ala Zainudin. Dalam merealisasikan gagasan pembangunan, pola komunikasi dengan rakyat kebanyakan adalah hal yang sangat penting.

Hanya saja, walaupun nama keduanya sudah digaungkan dari jauh hari, tetapi belum ada pernyataan resmi dari keduanya untuk siap berlaga di Pilgub. Tetapi, jika dilihat dinamika politik nasional pasca Pilpres khususnya dari segi peluang dan potensi serta alternatif pilihan politik keduanya di level nasional, Rahmat Gobel memiliki pilihan alternatif yang sangat terbatas Rahmat hanya bisa memilih dua : tetap bertahan di DPR RI atau maju ke Pilgub Gorontalo. Sedangkan Zainudin bisa memilih tetap sebagai Wakil Komisaris Bank Mandiri sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI, yang pada kedua posisi tersebut dengan status Golkar yang berada lingkar pemerintahan, bisa jadi akan mengantarkannya ke posisi yang lebih strategis di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hanya saja, laga antara Tyson vs Holyfield seperti yang diinginkan Rusli Habibie masih belum bisa dipastikan selagi keduanya belum menyatakan sikap secara resmi. Tetapi, dari uraian diatas apakah berkaca dari hasil Pemilu dan Pilpres, peta kandidat, hingga faktor-faktor kekuatan kandidat, maka Pilgub Gorontalo bukanlah kondisi atau situasi yang statis. Situasi tersebut sangatlah dinamis tergantung pada kecakapan masing-masing partai politik dalam membaca peluang dan melakukan komunikasi yang intens.

Sebagai seorang akademisi, tentu mengharapkan “tarung gagasan” keduanya hingga bagaimana keduanya dapat mewujudkan gagasa tersebut adalah tontonan kelas nasional yang manfaatnya bisa disaksikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rakyat akan memilih yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik. Dalam kondisi tersebut, logika kontestasi jika kedua nama berlaga yakni yang baik belum tentu benar, yang benar sudah tentu baik. Siapakah yang benar diantara keduanya yang sama-sama baik?

News

Bukan Soal Politik Praktis, Koordinator Advokat Nusantara Indonesia Sebut Sufmi Dasco Sosok Pemersatu di Masa Transisi Kepemimpinan

Published

on

SUFMI DASCO AHMAD LAYAK DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI WAKIL PRESIDEN RI: MOMEN MEMPERKUAT PERSATUAN DAN STABILITAS NASIONAL

BUDIYARTO MAKMUR, S.H., M.H.
Pengurus Besar HMI Periode 2013–2015
Koordinator Advokat Nusantara Indonesia

Jakarta, 16 November 2026
Dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali menempatkan kepentingan nasional, stabilitas pemerintahan, dan persatuan bangsa sebagai prioritas utama.

Dalam situasi transisi seperti ini, Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan yang tidak hanya memiliki kapasitas politik dan pengalaman dalam kehidupan kenegaraan, tetapi juga mampu membangun komunikasi lintas kelompok, merawat perbedaan, serta menjadi jembatan di tengah berbagai kepentingan politik yang berkembang.

Dalam konteks tersebut, saya memandang Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang patut dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pandangan ini bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik praktis, apalagi kedekatan atau loyalitas terhadap kelompok tertentu. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok yang mampu mengambil posisi sebagai pemersatu, menjaga keseimbangan antarkekuatan politik, serta memastikan agenda pemerintahan tetap berjalan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Menurut saya, salah satu tantangan terbesar dalam proses transisi kepemimpinan nasional adalah bagaimana memastikan perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi polarisasi yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Di sinilah pentingnya kehadiran figur yang memiliki kemampuan membangun komunikasi, memahami dinamika kelembagaan, dan mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.
Saya melihat Sufmi Dasco Ahmad memiliki potensi untuk menjalankan peran tersebut. Namun, tentu saja, penilaian terhadap seorang calon pemimpin nasional harus tetap ditempatkan dalam kerangka kapasitas, integritas, rekam jejak, serta komitmen terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, saya menyampaikan aspirasi dan pandangan agar nama Sufmi Dasco Ahmad dapat menjadi salah satu pertimbangan serius dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI, tentunya melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Saya juga memandang bahwa momentum ini seharusnya tidak menjadi ruang bagi perebutan pengaruh politik, melainkan kesempatan untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Bangsa ini tidak sedang membutuhkan tambahan kegaduhan politik. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, menenangkan, dan mengarahkan seluruh energi bangsa menuju tujuan yang lebih besar.

Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepentingan partai, kelompok, maupun golongan tertentu.

Continue Reading

Gorontalo

Berakar pada Pasal 33 UUD 1945! Partai Gerindra Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Mandiri dan Makmur

Published

on

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tegas kembali meneguhkan jati diri dan garis perjuangan politiknya. Partai berlambang garuda ini konsisten mengusung cita-cita besar menghadirkan negara Indonesia yang mandiri, bersatu, adil, dan makmur, sebagaimana diamanatkan secara konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, memaparkan bahwa esensi dari Pasal 33 UUD 1945 menempatkan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai penguasaan negara yang diperuntukkan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Bagi Gerindra, prinsip tersebut merupakan fondasi utama yang tak bisa ditawar dalam membangun struktur ekonomi nasional.

Juru Bicara Gerindra Gorontalo, Wahidi Ishak

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaannya sendiri, demi kesejahteraan rakyatnya sendiri,” ujar Wahidin dalam keterangannya.

Budaya Politik: Penyelarasan Niat, Kata, dan Tindakan

Untuk menerjemahkan cita-cita besar tersebut ke dalam kerja-kerja politik riil, Partai Gerindra menerapkan standar kedisiplinan kader yang ketat. Rekrutmen politik tidak sekadar berorientasi pada kuantitas, melainkan kualitas integritas. Setiap kader Gerindra dilatih dan dituntut untuk senantiasa menyelaraskan antara niat, kata, dan tindakan.

Dalam kultur internal partai, niat yang tulus wajib tercermin melalui kejujuran dalam berucap. Sebaliknya, setiap ucapan harus dibuktikan secara konkrit melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Gerindra menutup rapat ruang bagi kader yang menampilkan sikap manipulatif—berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, namun bergerak demi ambisi pribadi.

“Disiplin menyelaraskan niat, kata, dan tindakan inilah yang menjadi karakter dan budaya politik khas Partai Gerindra,” imbuhnya.

Prabowo Subianto: Konsistensi Antara Ucapan dan Perbuatan

Berbicara mengenai integritas kepemimpinan, Wahidi menilai Prabowo Subianto sebagai representasi kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Menurutnya, publik tidak perlu melakukan penafsiran rumit atau menerka-nerka niat politik seorang Prabowo Subianto. Cukup dengan mencermati setiap gagasan dan ucapannya.

Bagi seorang kader sejati Gerindra, kata adalah janji, dan janji adalah utang tindakan yang harus dituntaskan. Apa yang diucapkan Prabowo, itulah niat tulusnya; dan apa yang disuarakannya, itulah yang akan dieksekusi menjadi kebijakan nyata.

Oleh karena itu, ketika Prabowo lantang menyuarakan isu kedaulatan pangan, kemandirian energi, percepatan hilirisasi industri, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, hingga mengakhiri ketergantungan bangsa terhadap asing, hal tersebut bukanlah retorika kampanye semata.

“Itu adalah manifestasi dari niat, kata, dan tindakan yang menyatu secara utuh dalam satu kepribadian. Itulah Prabowo, dan itulah jati diri Partai Gerindra,” pungkasnya.

Itulah Prabowo. Itulah GERINDRA.

Continue Reading

Daerah

Kunci Pemenangan 2029: Ratusan Laskar Gerindra Gorontalo Digembeleng Jadi Barisan Akar Rumput

Published

on

GORONTALO — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo resmi merampungkan agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Gerindra Pertama. Kegiatan kaderisasi strategis ini berlangsung selama tiga hari, sejak Jumat hingga Minggu (27/09/2026), bertempat di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo.

Pelatihan skala provinsi ini diikuti oleh ratusan kader muda utusan resmi dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Melalui kegiatan ini, Partai Gerindra Gorontalo secara terbuka menegaskan kesiapannya menghadapi Pemilu 2029 dengan menjadikan Laskar Gerindra sebagai motor penggerak utama partai di tingkat akar rumput hingga ke pelosok desa.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, M. Nasir Madjid, menyatakan bahwa pembentukan Laskar Gerindra di tingkat daerah merupakan langkah terukur untuk memastikan struktur dan mesin partai bekerja optimal jauh sebelum kontestasi politik dimulai.

“Diklat Laskar Pertama ini adalah titik awal konsolidasi besar-besaran Partai Gerindra di Gorontalo. Laskar yang kita gembleng di Bongohulawa ini diproyeksikan menjadi mesin politik partai yang hidup dan bergerak langsung di tengah masyarakat. Mereka akan menjadi ujung tombak di akar rumput, masuk ke dusun-dusun dan pelosok desa untuk menjaga basis konstituen sekaligus mengawal kemenangan Gerindra pada Pemilu 2029 mendatang,” tegas M. Nasir Madjid di lokasi kegiatan, Minggu (27/09/2026).

M. Nasir Madjid menambahkan, Laskar Gerindra tidak hanya dibekali dengan kedisiplinan dan ketahanan fisik, tetapi juga dipersiapkan menjadi jembatan informasi antara partai, pemerintah, dan masyarakat desa.

“Para kader ini dilatih untuk memiliki militansi tinggi dan kepedulian sosial. Begitu kembali ke daerah masing-masing, mereka langsung bertugas memperkuat jaringan hingga tingkat ranting dan anak ranting, memastikan aspirasi masyarakat desa terserap dan diperjuangkan oleh Partai Gerindra,” tambah Nasir Madjid.

Langkah DPD Gerindra Gorontalo dalam membentuk Laskar Gerindra selaras dengan strategi kaderisasi nasional partai. Sebagaimana informasi yang dihimpun, gelombang Diklat Laskar Gerindra rutin digelar secara intensif di berbagai wilayah Indonesia—seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, hingga Jawa Barat. Laporan media massa mencatat bahwa perekrutan dan pelatihan Laskar Gerindra secara masif memang dirancang sebagai investasi politik jangka panjang. Kehadiran laskar dinilai efektif mengunci suara pemilih muda, memperkuat pengamanan basis di akar rumput, serta menjamin soliditas satu komando partai dari pusat hingga tingkat desa.

Dengan berakhirnya Diklat Laskar Pertama di Bumi Perkemahan Bongohulawa ini, DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo optimistis jaringan organisasi partai di seluruh pelosok Gorontalo semakin solid, terstruktur, dan siap memenangkan agenda-agenda politik menuju 2029.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler