Connect with us

Advertorial

Bahas Ranperda APBD 2027! Komisi II DPRD Gorontalo Cecar Mitra OPD Soal PAD dan Perizinan

Published

on

DEPROV – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (29/9/2026).

RDP tersebut dilaksanakan dalam rangka membedah secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.

Dalam RDP tersebut, sejumlah kepala dinas dan pimpinan instansi memaparkan struktur anggaran, program kerja prioritas, serta kebutuhan belanja masing-masing perangkat daerah guna menopang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik pada tahun mendatang.

Badan Keuangan memaparkan struktur umum pendapatan dan belanja daerah, yang mencakup alokasi belanja wajib dan mengikat, dana transfer ke kabupaten/kota, kewajiban pembayaran pinjaman daerah, hingga program prioritas yang diampu tiap OPD.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membeberkan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi. Fokus penerimaan menyasar pajak kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), pajak alat berat, serta penguatan retribusi daerah. Bapenda juga menekankan digitalisasi layanan, penguatan Samsat, serta kerja sama penagihan bersama kepolisian, kejaksaan, pemkab/pemkot, kementerian, dan sektor swasta.

Di sektor investasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP memaparkan program strategis mendorong iklim investasi daerah, khususnya pengembangan kemitraan antara investor skala besar dengan pelaku UMKM lokal.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menguraikan agenda rehabilitasi lahan, penanaman pohon, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengawasan kawasan hutan dan perizinan lingkungan.

Adapun Dinas ESDM memaparkan alokasi program kegeologian, tata kelola mineral dan batubara, energi terbarukan, ketenagalistrikan, pembinaan pertambangan rakyat, reklamasi pascatambang, serta penyediaan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu.

Sorotan Pimpinan dan Anggota Legislatif

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan perlunya reorientasi tata kelola birokrasi di tubuh pemerintah daerah. Menurut Ridwan, OPD tidak boleh hanya berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan harus inovatif menciptakan peluang yang berkontribusi nyata pada peningkatan PAD.

Ridwan mendorong intervensi kebijakan pada sektor unggulan daerah, khususnya potensi kelautan dan pengolahan rumput laut, agar dikaji secara ilmiah bersama tenaga ahli hingga mampu menjadi komoditas ekspor prioritas. Ia juga berharap legislator muda, seperti Erwinsyah Ismail, dapat turut membaca potensi tiap OPD dan mengawal kajian birokrasi yang lebih produktif.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, memberikan masukan krusial terkait perizinan pertambangan rakyat dan pendapatan daerah. Erwinsyah mengingatkan OPD untuk mengantisipasi melonjaknya pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada tahun 2027.

Ia mendesak Dinas PTSP, ESDM, dan DLHK memperkuat integrasi pelayanan satu pintu guna mencegah kesimpangsiuran informasi. Erwinsyah juga mengusulkan penguatan tenaga ahli hukum dan komunikasi publik, penagihan tunggakan pajak, serta pengadaan alat ukur Pajak Air Permukaan (PAP) demi menekan kebocoran PAD.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Hasan, menilai estimasi pendapatan daerah dalam Ranperda APBD 2027 masih terlampau konservatif. Fadli mendesak TAPD menyusun target PAD yang lebih progresif dengan mengacu pada realisasi capaian tahun berjalan, terutama pada sektor pajak kendaraan, PBBKB, dan dana bagi hasil cukai rokok.

Sementara itu, Anggota Komisi II, Venny Rosdiana Anwar, mempertanyakan alokasi anggaran pengadaan voltmeter yang sebelumnya telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027 namun belum tampak dalam alokasi anggaran Dinas Pertanian. Venny meminta TAPD memberikan klarifikasi resmi mengenai status dan penempatan anggaran tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menyoroti dukungan anggaran pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja serta rincian belanja modal pengadaan perangkat komputer pada Dinas PTSP demi menunjang kualitas pelayanan publik.

Anggota Komisi II, H. Suyuti, mengusulkan kerja sama interdaerah antara Pemprov Gorontalo dan Pemprov Sulawesi Utara (Bapenda Sulut) guna memperketat pengawasan pajak bahan bakar industri, mengingat pasokan BBM untuk perusahaan di Gorontalo mayoritas didistribusikan dari Bitung, Sulawesi Utara.

DPRD Pertanyakan Izin PT SBM dan Ketentuan IPR

Anggota Komisi II, Hamzah Idrus, meminta kejelasan dari instansi teknis terkait aktivitas PT Selebes Bone Mineral (SBM) yang disinyalir telah melakukan eksplorasi di Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango.

Hamzah meminta Dinas PTSP mengonfirmasi status perizinan aktif PT SBM, Dinas ESDM menjelaskan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) apakah masih eksplorasi atau sudah operasi produksi, serta DLHK menerangkan dokumen persetujuan lingkungan yang menjadi dasar kegiatan pengeboran di lapangan.

Di sisi lain, Anggota Komisi II, Limonu Hippy, menyoroti kesimpangsiuran aturan jaminan reklamasi pascatambang dalam pengurusan IPR. Limonu meminta Dinas ESDM menyatukan persepsi mengenai dasar hukum penentuan biaya jaminan reklamasi per hektare yang dibebankan di awal, serta mengklarifikasi korelasinya dengan Permen ESDM Nomor 18 agar tidak memberatkan dan membingungkan masyarakat pemohon IPR.

Rangkaian masukan dan pembahasan RDP ini menjadi catatan krusial bagi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendalami Ranperda APBD TA 2027, guna memastikan setiap rupiah alokasi anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Advertorial

Mantapkan Pendidikan Profesi Dokter! FK UNG Hadiri Forum Dekan FK LPTKNI pada KONASPI XII di Bali

Published

on

UNG – Penguatan dan akselerasi penyelenggaraan pendidikan profesi dokter menjadi salah satu fokus utama dalam Forum Dekan Fakultas Kedokteran di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (LPTKNI). Forum tersebut diselenggarakan secara paralel dalam rangkaian Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XII di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada 2–4 Oktober 2026.

Mengusung tajuk “Sharing Session Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Dokter”, forum ini mempertemukan para pimpinan Fakultas Kedokteran dari lingkungan LPTK se-Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, memetakan kesiapan kelembagaan, serta merumuskan strategi pengembangan pendidikan profesi dokter yang memenuhi standar mutu pendidikan kedokteran nasional.

Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo (FK UNG) turut ambil bagian aktif dalam ajang bergengsi tersebut. Kehadiran FK UNG diwakili langsung oleh Dekan FK UNG, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.G.K.

Ajang KONASPI XII sendiri diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai tuan rumah, dengan mengusung tema besar “Transformasi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Inovasi, Kolaborasi, dan Pendidikan Berkelanjutan.” Kegiatan nasional ini diikuti oleh 1.694 peserta dari 12 LPTK se-Indonesia, menjadikannya ruang diskusi strategis untuk mempertemukan pemikiran, praktik baik, dan gagasan arah pembangunan pendidikan nasional.

Forum Dekan FK LPTKNI menjadi wahana vital untuk menyelaraskan persepsi mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dokter, khususnya dalam menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan tinggi serta dinamika kebutuhan sistem kesehatan nasional.

Dalam sesi berbagi tersebut, para dekan mencermati berbagai aspek krusial persiapan pendidikan profesi, mulai dari kesiapan tata kelola institusi, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengajar, kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium, pengembangan jejaring RS pendidikan/klinik, hingga penguatan sistem penjaminan mutu (quality assurance). Pertukaran pengalaman antarfakultas ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam membangun model pendidikan dokter yang andal dan berkelanjutan.

Bagi FK UNG, keikutsertaan dalam forum ini memiliki arti sangat strategis, terutama dalam mendukung penguatan sistem pendidikan kedokteran di kawasan Indonesia Timur. Keterlibatan pimpinan fakultas pada forum level nasional ini membuka peluang emas untuk memperluas jejaring kelembagaan sekaligus menyerap berbagai referensi best practices dari institusi kedokteran lainnya.

Langkah ini juga mempertegas komitmen FK UNG dalam melahirkan lulusan dokter yang tidak hanya unggul secara kognitif-akademik, tetapi juga siap diterjunkan secara klinis untuk menjawab pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ke depan, sinergi yang terbangun dalam Forum Dekan FK LPTKNI diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi di BNDCC, melainkan berlanjut pada tindakan konkret berupa kerja sama kelembagaan, pertukaran program, serta optimalisasi tata kelola pendidikan profesi dokter di masing-masing universitas.

Melalui momentum KONASPI XII ini, FK UNG terus mengokohkan posisinya dalam jejaring pendidikan tinggi nasional, memastikan bahwa agenda pengembangan pendidikan kedokteran di Gorontalo senantiasa berjalan seiring dengan agenda transformasi pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Advertorial

Solusi Pascapanen Kelautan! Peneliti UNG Olah Buah Mangrove Jadi Pengawet Alami Ikan Cakalang

Published

on

UNG – Tanaman mangrove selama ini dikenal luas sebagai benteng alami pemecah gelombang yang melindungi kawasan pesisir dari abrasi sekaligus menjadi habitat vital bagi berbagai biota laut. Namun, di balik fungsi ekologisnya yang krusial, buah dari tanaman mangrove ternyata menyimpan potensi besar yang sangat prospektif dalam pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan.

Potensi ilmiah tersebut berhasil diungkap melalui penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yakni Risky S. Maulanan, Lukman Mile, dan Fernandy M. Djailani. Ketiganya merupakan akademisi dari Departemen Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP) UNG.

Dalam risetnya, tim mengeksplorasi pemanfaatan ekstrak buah mangrove jenis Rhizophora mucronata sebagai bahan pengawet alami guna mempertahankan kualitas kesegaran fillet ikan cakalang (Katsuwonus pelamis).

Hasil penelitian tersebut telah resmi dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Applied Environmental Science Vol. 2 No. 2 Tahun 2025 dengan judul “Effectiveness of Water Extract of Mangrove Fruit Flour (Rhizophora mucronata) as a Natural Preservative in Skipjack Fish Fillets (Katsuwonus pelamis)”.

Gagasan Riset: Menghubungkan Ekosistem Mangrove dan Perikanan Tangkap

Gagasan riset ini lahir dari pengamatan terhadap dua potensi komoditas unggulan Daerah Gorontalo, yakni kelimpahan ekosistem mangrove di sepanjang pesisir serta besarnya volume produksi perikanan tangkap, khususnya ikan cakalang.

Ikan cakalang merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Meski demikian, sebagaimana produk hasil laut segar pada umumnya, kualitas cakalang sangat rentan mengalami penurunan mutu secara cepat (perishable). Aktivitas dan kontaminasi mikroorganisme pembusuk menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan mutu fisik maupun organoleptik ikan, sehingga dibutuhkan teknologi penanganan pascapanen yang aman dan efektif.

Di sisi lain, buah Rhizophora mucronata diketahui kaya akan kandungan senyawa bioaktif. Hal inilah yang mendorong para peneliti untuk mengekstrak buah mangrove tersebut menjadi bahan pengawet alami pengganti zat kimia sintetis.

Dalam prosedur penelitiannya, buah mangrove terlebih dahulu dikeringkan lalu diolah menjadi tepung. Tepung tersebut kemudian diekstraksi menggunakan pelarut air melalui proses pemanasan konstan pada suhu 70°C selama 30 menit. Ekstrak cair yang dihasilkan lantas dimanfaatkan untuk merendam potongan fillet ikan cakalang.

Tim peneliti menguji beberapa variasi durasi perendaman, yakni 10 jam, 12 jam, dan 14 jam. Selanjutnya, tingkat kualitas fillet ikan dianalisis melalui uji organoleptik (penampakan, aroma, tekstur), derajat keasaman (pH), serta pengujian Total Plate Count (TPC) untuk menghitung jumlah populasi mikroorganisme setelah perlakuan.

Kandungan Senyawa Alami Penekan Bakteri Pembusuk

Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak tepung buah Rhizophora mucronata terbukti positif mengandung senyawa bioaktif golongan alkaloid dan triterpenoid. Kedua kelompok senyawa ini dikenal memiliki aktivitas antibakteri kuat yang mampu merusak sel serta menghambat perkembangbiakan bakteri pembusuk pangan.

Bukti efektivitasnya terlihat jelas pada data pengujian TPC di laboratorium. Pada fillet ikan cakalang kontrol (tanpa perendaman ekstrak), jumlah koloni bakteri tercatat cukup tinggi, yakni sekitar $27,09 \times 10^3$. Namun, setelah perendaman dalam ekstrak mangrove selama 10 jam, populasi bakteri berhasil ditekan secara signifikan menjadi $15,39 \times 10^3$.

Penurunan populasi mikroorganisme paling drastis ditemukan pada durasi perendaman 12 jam, di mana angka TPC menyusut hingga mencapai $8,38 \times 10^3$. Sementara itu, pada durasi perendaman 14 jam, angka TPC kembali tercatat berada di level $10,82 \times 10^3$. Data statistik ini mengonfirmasi kapasitas ekstrak buah mangrove dalam menahan laju pertumbuhan populasi bakteri pada daging ikan.

Uji Organoleptik dan Fisik Fillet Ikan

Selain aspek mikrobiologis, analisis mutu pangan juga menekankan pada karakteristik fisik dan organoleptik yang dinilai langsung oleh konsumen, seperti penampakan, aroma, serta tekstur daging.

Dari kriteria aroma, fillet ikan cakalang yang diberi perlakuan perendaman ekstrak mangrove mampu mempertahankan karakteristik aroma khas ikan segar hingga durasi 14 jam. Peneliti menjelaskan bahwa keberadaan senyawa antibakteri dalam ekstrak berhasil menekan pembentukan senyawa volatil berbau busuk hasil degradasi mikroba.

Meski demikian, peneliti menggarisbawahi pentingnya presisi waktu perendaman. Pada parameter tekstur dan penampakan visual, terjadi perubahan fisik antara sampel kontrol dan sampel yang direndam selama 10, 12, maupun 14 jam akibat pengaruh proses oksidasi kimia alami.

Sementara itu, tingkat keasaman (pH) fillet ikan berada pada kisaran 5,46 hingga 6,04 dan menunjukkan tren kian menurun seiring lamanya durasi perendaman, yang mengindikasikan seluruh perlakuan berada dalam kondisi asam terukur.

Berdasarkan kalkulasi komprehensif indikator organoleptik, aroma, dan tekstur, durasi perendaman selama 10 jam direkomendasikan sebagai waktu paling optimal. Walau demikian, parameter TPC dan aroma membuktikan bahwa ekstrak ini tetap efektif menahan laju pembusukan hingga kurun waktu 14 jam.

Inovasi Berbasis Kekayaan Lokal Gorontalo

Temuan dari para akademisi FKTP UNG ini membuktikan bahwa pemanfaatan ekosistem mangrove dapat diperluas dari sekadar fungsi konservasi lingkungan menuju inovasi teknologi pangan yang aplikatif.

Integrasi antara potensi vegetasi pesisir dan komoditas perikanan Gorontalo ini membuka peluang besar bagi lahirnya teknologi pengawetan pascapanen yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Peneliti menambahkan bahwa penerapan secara massal di tingkat nelayan maupun industri masih memerlukan studi lanjutan terkait formulasi konsentrasi, aspek keamanan pangan, hingga analisis kelayakan ekonomi.

Inovasi ini menjadi bukti nyata bahwa solusi atas tantangan pascapanen perikanan tidak selalu bergantung pada bahan kimia impor atau teknologi mahal, melainkan dapat digali langsung dari kekayaan hayati lokal yang tumbuh di pesisir Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Persiapan Dapur Umum Ramadan! Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Pemanfaatan Dana Bantuan Rp10 Juta

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar kunjungan kerja lapangan guna memantau secara langsung pemanfaatan bantuan dana program aspirasi di Masjid Nurul Yakin, Desa Padengo, Dusun Tibawa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Minggu (4/10/2026).

Kunjungan pengawasan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ghalib Lahidjun, sebagai bagian dari fungsi monitoring dan evaluasi (monev) terhadap efektivitas penyaluran bantuan keuangan bagi sarana keagamaan daerah.

Kedatangan jajaran legislator tersebut diterima secara langsung oleh Ketua Takmirul Masjid Nurul Yakin, Samiun Totoy. Dalam keterangannya, Samiun memaparkan bahwa dana bantuan sebesar Rp10 juta yang diterima pihak takmir dialokasikan secara khusus untuk proyek pembuatan gudang penyimpanan serta pekerjaan penyambungan ke fasilitas Helalanga.

Menurut pihak pengurus takmir, perluasan dan pembuatan fasilitas pendukung ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin masjid saat ini, melainkan juga disiapkan sebagai infrastruktur dapur umum jemaah selama pelaksanaan Bulan Suci Ramadan.

Keberadaan ruang gudang serta sarana penunjang tersebut dinilai strategis dalam menopang efisiensi berbagai kegiatan sosial keagamaan warga setempat, terutama ketika Masjid Nurul Yakin menjadi pusat gravitasi aktivitas ibadah dan kebersamaan masyarakat sepanjang bulan puasa.

Dalam peninjauan fisik tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengamati secara cermat kondisi tapak pengerjaan serta rencana pemanfaatan alokasi anggaran di lapangan. Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap rupiah dana hibah publik yang disalurkan benar-benar teralokasikan sesuai rencana kerja awal.

Di sela-sela peninjauan, Moh. Ghalib Lahidjun menegaskan komitmennya bahwa bantuan yang bersumber dari program aspirasi legislatif wajib memberikan dampak dan kemanfaatan yang konkret serta terukur bagi masyarakat penerima.

Khusus bagi Masjid Nurul Yakin, Ghalib berharap pemanfaatan bantuan tersebut tidak sekadar berhenti pada pembangunan konstruksi fisik belaka, melainkan dapat menyokong penguatan fungsi sosial keagamaan warga, termasuk kesiapan penyediaan dapur umum pada Ramadan mendatang.

Melalui keberadaan fasilitas penunjang yang kian memadai, Masjid Nurul Yakin diharapkan dapat tampil kian optimal sebagai pusat pembinaan keagamaan sekaligus simpul solidaritas sosial bagi masyarakat Desa Padengo, khususnya warga di Dusun Tibawa.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler