Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyambut kedatangan kembali investor kakao asal Jepang yang untuk keempat kalinya berkunjung ke Kabupaten Pohuwato.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati pada Senin (27/10/2025). Dalam kesempatan itu, pihak investor memperlihatkan hasil olahan biji kakao dari Kecamatan Taluditi yang telah berhasil diproduksi menjadi bahan baku cokelat siap konsumsi.

Bupati Saipul menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas keseriusan investor Jepang yang menindaklanjuti kerja sama sebelumnya dengan membawa bukti nyata hasil pengolahan kakao lokal.

“Niat baik dari investor ini sangat kami sambut dengan antusias. Pertemuan ketiga bulan lalu terbukti tidak sia-sia, karena kini mereka datang kembali membawa hasil olahan biji kakao Taluditi yang diperlihatkan langsung kepada kami,” ujar Bupati Saipul sambil memperlihatkan dua kantong cokelat hasil produksi tersebut.

Menurut Bupati, pertemuan ini menjadi bukti konkret bahwa kakao asal Pohuwato memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional.

“Kami bersyukur dan menyambut baik hasil yang diperlihatkan ini. Pemerintah daerah akan turut mempromosikan cokelat hasil olahan pengusaha Jepang tersebut,” tambahnya.

Ia juga berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para petani kakao di Pohuwato untuk lebih giat mengembangkan komoditas unggulan daerah.

“Kami mendorong agar petani terus bersemangat. Dengan terbukanya pasar dan adanya kepastian penampung, kami optimis kakao Pohuwato akan semakin berkembang dan dikenal luas,” terang Saipul Mbuinga.

Sementara itu, juru bahasa Indonesia–Jepang, Dedi Iramanto, yang mendampingi tim investor, menjelaskan bahwa pihak Jepang sangat tertarik dengan kualitas biji kakao dari Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Taluditi.

“Yang menjadi perhatian mereka adalah biji kakao dari Marisa V di Desa Mekarti Jaya, Marisa VI di Desa Puncak Jaya, dan Panca Karsa I. Mereka menilai cara petani Pohuwato dalam merawat tanaman kakao sudah sangat baik, tidak hanya menanam, tetapi juga menjaga kualitas,” jelas Dedi.

Diketahui, tim investor Jepang berasal dari perusahaan Chateraise Jepang, yang diwakili oleh Mr. Kusima bersama rekan-rekannya, yakni Mr. Yasaki, Mr. Haibara, Mr. Kajihara, serta perwakilan dari Indonesia, Jaldin.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, menambahkan bahwa potensi kakao di daerahnya cukup besar, terutama di Kecamatan Taluditi. Berdasarkan data statistik perkebunan, luas lahan kakao di Taluditi mencapai 3.661,75 hektare, terdiri atas tanaman menghasilkan (TM) 655 ha, tanaman belum menghasilkan (TBM) 199 ha, dan tanaman rusak atau mati (TR) 1.807,75 ha.

Secara keseluruhan, luas total tanaman kakao di Kabupaten Pohuwato tercatat 3.955,75 hektare, dengan rincian TM 823,5 ha, TBM 252 ha, dan TR 2.880,25 ha.

“Dengan kehadiran investor dari Jepang ini, kami berharap kerja sama dalam pengembangan kakao dapat memperkuat posisi Pohuwato sebagai salah satu sentra kakao potensial di kawasan timur Indonesia,” ungkap Kamri Alwi.

Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Bupati Bahari Gobel, Tenaga Ahli Bupati, serta unsur Bappeda Pohuwato, Husain Ingo.

Pohuwato – Aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, mengungkap aroma busuk dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang semakin mencoreng wajah penegakan hukum di daerah penghasil emas ini.

Sebuah pos penjagaan yang berdiri di Desa Puncak Jaya, yang semestinya menjadi titik pengawasan aktivitas tambang, justru diduga beralih fungsi menjadi “loket liar” bagi alat berat yang hendak menuju area tambang ilegal.

Penelusuran tim Barakati.id menemukan dua titik aktivitas tambang di kawasan itu: satu di Marisa Lima dan satu lagi di Desa Puncak Jaya, yang oleh warga lebih dikenal dengan sebutan Marisa Enam. Namun, hanya di Puncak Jaya ditemukan pos yang diduga menjadi tempat pengumpulan uang setoran ilegal.

Setiap unit alat berat jenis excavator yang melintas menuju area tambang dikabarkan “wajib setor” hingga Rp5 juta per unit. Uang tersebut disebut-sebut sebagai “pengamanan” agar alat berat bisa bebas masuk tanpa hambatan dari aparat. Praktik ini semakin mencurigakan, sebab tidak ada tindakan hukum yang jelas meskipun sudah berlangsung lama.

Pada Sabtu (25/10/2025), media mencoba mengonfirmasi langsung Kapolsek Taluditi, IPDA Ismail Dai, terkait dugaan pungli tersebut. Sayangnya, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban, baik mengenai keberadaan pos pungli maupun soal aktivitas tambang ilegal yang kian marak di wilayah hukumnya. Sikap diam aparat ini semakin mempertebal dugaan adanya pembiaran.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, tim Barakati.id masih berupaya menghubungi pihak pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan klarifikasi resmi atas dugaan serius ini. Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Kasus pembacokan yang melibatkan sesama aparat kepolisian di Kabupaten Pohuwato telah menjadi sorotan publik, dan memunculkan kecaman dari berbagai pihak. Insiden yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam yang diduga tidak memiliki izin resmi tersebut tidak hanya mengakibatkan luka pada tubuh korban, tetapi juga mencoreng citra institusi Polri di mata masyarakat.

Aktivis Pohuwato, Isjayanto H. Doda, mendesak Polda Gorontalo untuk segera turun tangan dan menindak tegas para terduga pelaku, termasuk oknum aparat yang terlibat dalam insiden berdarah tersebut. Menurut Isjayanto, perbuatan ini sangat memalukan, terlebih karena pelaku merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

“Kedua oknum aparat yang terlibat cekcok hingga terjadi pembacokan di tempat hiburan malam tentu perbuatan yang melecehkan institusi itu sendiri, institusi penegak hukum, yang justru melarang segala bentuk kriminalitas. Kasus ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ditangani secara transparan,” tegas Isjayanto dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Pohuwato mengenai perkembangan kasus ini. Isjayanto menilai bahwa sikap diam aparat justru memicu kecurigaan publik dan dapat memperburuk citra Polri di daerah tersebut.

“Belum ada informasi resmi dari Polres Pohuwato. Jika kasus ini tidak ditangani dengan tegas, maka kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin runtuh,” ujarnya menambahkan.

Isjayanto juga mengingatkan agar tidak ada yang ditutupi dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa Polda Gorontalo sebelumnya telah menunjukkan ketegasan dengan memecat enam anggota polisi yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, kasus ini seharusnya juga mendapatkan perhatian serius dari pimpinan kepolisian daerah.

“Jangan sampai kasus ini mengendap begitu saja. Sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah Polri, kami mendesak Polda Gorontalo segera mengungkap kasus oknum aparat yang telah melecehkan seragamnya sendiri,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Isjayanto menambahkan bahwa kasus ini bukan hanya sekadar percekcokan yang berujung kekerasan, melainkan juga merupakan pelanggaran berat, karena melibatkan pelanggaran disiplin, etika, hingga hukum pidana. Perilaku tidak pantas aparat di ruang publik, termasuk dugaan konsumsi minuman keras di tempat hiburan malam, menjadi sorotan utama.

“Ini bukan hanya persoalan percekcokan dan pembacokan, tapi juga menyangkut perilaku tak pantas aparat di ruang publik. Mereka diduga mengonsumsi minuman keras di tempat hiburan malam yang seharusnya mereka razia. Ironisnya, malah mereka sendiri yang mabuk dan terlibat keributan,” ujarnya.

Isjayanto berharap Polda Gorontalo dapat memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap aparat yang terlibat, guna menjaga nama baik institusi Polri.

“Kalau Polri ingin dipulihkan kepercayaannya, maka jangan ada toleransi sedikit pun terhadap aparat yang mencoreng nama institusi. Pecat, proses hukum, dan buka semua ke publik agar masyarakat tahu Polri serius menegakkan keadilan,” tutupnya.