Gorontalo – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, yang juga merupakan ketua DPC Partai Gerindra Kota Gorontalo, menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini, menurut Sulyanto, sangat strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda di Gorontalo. Ia berkomitmen untuk turut mengawal implementasi program tersebut agar tepat sasaran dan berjalan sesuai tujuan.

Dalam pernyataannya, Sulyanto menegaskan pentingnya memastikan bahwa siswa-siswa sekolah sebagai penerima utama program ini mendapatkan manfaat nyata. “Program MBG bukan hanya soal memberikan makanan, tetapi juga membangun masa depan anak-anak kita melalui akses gizi yang memadai. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul,” ungkapnya saat di temui tim Barakati.id, Senin (06/01/2025).

Selain siswa, Sulyanto juga menyoroti dampak positif program ini bagi para petani lokal dan penyedia makanan. Ia menjelaskan bahwa MBG membuka peluang besar bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian mereka secara langsung ke dapur-dapur program. “Dengan memprioritaskan hasil tani lokal, kita tidak hanya memastikan makanan bergizi, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani. Ini adalah langkah konkrit untuk menggerakkan ekonomi daerah,” tambahnya.

Sebagai bagian dari tugas pengawasannya, Sulyanto berencana melakukan kunjungan lapangan secara rutin untuk memastikan dapur-dapur MBG di Gorontalo berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan distribusi bahan pangan. “Kami tidak ingin ada penyimpangan yang bisa merusak niat baik program ini. DPRD akan bekerja sama dengan semua pihak agar pelaksanaannya berjalan bersih dan optimal,” tegasnya.

Program MBG ini juga, menurut Sulyanto, memberikan peluang usaha baru bagi para penyedia makanan lokal. Dengan standar gizi yang ketat, penyedia makanan didorong untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi. “Ini adalah kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang sekaligus menjadi bagian dari solusi masalah gizi di masyarakat kita,” ujarnya.

Sulyanto menutup pernyataannya dengan harapan besar agar program MBG di Provinsi Gorontalo dapat menjadi model pelaksanaan terbaik di tingkat nasional. “Mari kita buktikan bahwa Gorontalo mampu menjalankan program ini dengan sukses, untuk masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.

Gorontalo – Dalam sebuah acara yang berlangsung di kantor DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo, partai politik tersebut menggelar deklarasi bertajuk “Politik Silaturahim”. Acara ini dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dari GERINDRA di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota.

Salah satu tokoh yang hadir adalah Elnino Mohi, anggota DPR RI, bersama para legislator GERINDRA lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Nasir Majid, Sekretaris DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa inti dari deklarasi ini adalah menempatkan silaturahim sebagai prioritas utama dalam aktivitas politik.

“Intinya, bagi kami di GERINDRA, yang jauh lebih penting adalah hubungan silaturahim antar sesama manusia, sedangkan politik adalah nomor dua saja. Itu intinya,” ujar Nasir Majid, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Gorontalo Utara (Gorut).

Deklarasi yang dipimpin oleh Elnino Mohi ini menekankan pentingnya membangun hubungan baik antar individu, terlepas dari kepentingan politik. Acara ini juga menjadi pengingat bahwa GERINDRA memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan aktivitas politiknya.

“Jadi, sekali lagi ingat waa… bagi GERINDRA yang penting adalah silaturahim-nya, sedangkan politiknya adalah urusan nomor dua,” tegas Nasir Majid.

Deklarasi ini digelar pada tanggal 4 Januari 2025, sebulan sebelum ulang tahun Partai GERINDRA. Dengan pendekatan ini, GERINDRA berharap dapat memberikan contoh politik yang lebih humanis, sekaligus menjaga harmoni dalam keberagaman.

Acara ini mencerminkan komitmen GERINDRA untuk mengedepankan nilai-nilai sosial di atas kepentingan politik, serta menjadikan silaturahim sebagai landasan utama dalam membangun bangsa.

Pohuwato – Aktivis masyarakat, Sonni Samu, memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Pohuwato terkait dugaan pengrusakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Senin (30/12/2024). Insiden tersebut terjadi saat unjuk rasa yang dilakukan oleh Sonni bersama masyarakat untuk menuntut sanksi terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar UU Perkebunan.

Polres Pohuwato sebelumnya melayangkan undangan klarifikasi dengan nomor BI/648/RES 1.10/2024/Reskrim tertanggal 26/12/2024. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.

Insiden pengrusakan aset diduga terjadi saat demonstrasi masyarakat yang meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan di Kecamatan Taluditi, Lemito, dan Popayato. Perusahaan tersebut dituduh melakukan pelanggaran yang merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar, termasuk 2.985 kepala keluarga yang diklaim berhak atas kebun plasma.

Sonni Samu menilai laporan pemerintah daerah terkait insiden tersebut sebagai langkah yang tidak proporsional.

“Saya sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah yang mempersoalkan insiden kecil, hanya menyebabkan kerugian aset yang nilainya ratusan ribu rupiah. Padahal, kerugian besar akibat perusahaan-perusahaan tersebut terus diabaikan,” ujar Sonni.

Sonni juga menyoroti buruknya kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang dinilainya gagal menyelesaikan persoalan mendasar.

“Insiden kemarin itu adalah bentuk kekesalan masyarakat yang sudah sangat wajar. Masyarakat muak dengan janji-janji pemerintah yang tidak ditepati. Pelanggaran perusahaan jelas-jelas merusak alam Pohuwato, tapi pemerintah seakan tutup mata,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap aksi masyarakat yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

“Harusnya pemerintah introspeksi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi sesuai prosedur, malah diabaikan. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin tragedi besar seperti 21/9 bisa terulang,” tutup Sonni.

Hingga saat ini, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Kabupaten Pohuwato juga belum membuahkan hasil.

Tuntutan masyarakat dalam demonstrasi tersebut mencakup:

1. Penegakan hukum terhadap empat perusahaan perkebunan yang diduga melanggar peraturan.
2. Penyelesaian hak kebun plasma bagi masyarakat terdampak.
3. Percepatan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pohuwato untuk menyelesaikan polemik ini.

Insiden ini menjadi refleksi bagi Pemda Pohuwato untuk lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait permasalahan lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak. Kualitas pelayanan publik yang buruk, jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu konflik serupa di masa mendatang.