Connect with us

Kesehatan

BNN Siaga: Larangan Vape Masuk Agenda Kajian Serius

Published

10 months ago

on

Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini tengah mengevaluasi kemungkinan pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia, menanggapi kebijakan larangan yang telah diterapkan di Singapura. Kepala BNN, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap penelaahan mendalam dan belum menjadi keputusan final.

Dalam dialog dengan media, Suyudi menyampaikan ketegasannya bahwa keputusan seperti ini tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. “Tentunya akan menjadi bagian dari pendalaman kita, tentunya kita perlu duduk bersama dulu dan kita akan lihat ke depan seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Agustus 2025.

Suyudi juga menyoroti bahwa vape kadang digunakan sebagai media peredaran narkotika, meski belum terbukti secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya memiliki data akurat sebelum mengambil langkah hukum atau regulasi. “Kemungkinan itu pasti ada saja. Tapi kan kita harus lihat data yang sesungguhnya. Beri saya kesempatan untuk kita nanti mendalami hal ini,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, “Yang jelas, narkoba harus kita tindak tegas. War on drugs for humanity, kita perang melawan narkoba untuk kemanusiaan,” sebagai bentuk komitmen penuh dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Langkah ini muncul setelah Singapura melarang penggunaan vape dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Di Negeri Singa, kepemilikan maupun penggunaan vape bisa dikenai denda hingga SGD 2.000 (sekitar Rp 25,1 juta), serta penambahan zat etomidate dalam daftar narkotika Kelas C—yang berarti pelaku bisa diwajibkan mengikuti rehabilitasi sama seperti kasus narkoba lainnya.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kesehatan

Nanik : BGN Wacanakan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Di WIlayah Terpencil

Published

1 week ago

on

05/06/2026

By

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah efisiensi strategis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khusus di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Alih-alih membangun infrastruktur dari nol, pemerintah akan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah hingga dapur umum, untuk disulap menjadi pusat produksi hidangan bernutrisi bagi para penerima manfaat.
Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi geografis sekaligus upaya menekan beban anggaran negara. Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6), mengungkapkan bahwa pemerintah juga terus menggali alternatif pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi menunjang operasional dapur MBG.
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” ungkap Nanik S Deyang.
Selain hibah eksternal, korporasi yang memiliki wilayah operasi di sekitar daerah terpencil juga didorong kuat untuk mengalokasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mereka. Sinergi ini dinilai penting untuk mendukung pengadaan maupun peningkatan fasilitas dapur gizi.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujar Nanik.
Dari sisi demografi dan efisiensi, pendekatan di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan wilayah urban. Menurut Nanik, volume penerima manfaat di beberapa titik terpencil relatif sangat kecil. Karena itu, membangun fasilitas baru di titik-titik tersebut dianggap sebagai langkah yang kurang efisien secara ekonomi.
“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu,” ujar Nanik.
Dengan skema pemberdayaan ini, segala fasilitas masak eksisting yang masih memenuhi standar kebersihan dan kelayakan dapat langsung dimanfaatkan.
“Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” jelasnya lebih lanjut.
Langkah adaptif ini tak lepas dari realitas bahwa pagu anggaran untuk program MBG saat ini telah dirasionalisasi menjadi Rp268 triliun. Menyikapi hal tersebut, BGN telah merumuskan empat langkah utama: refocusing sasaran penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, revitalisasi dapur yang sudah berjalan, serta perluasan program di area 3T dengan skema pembiayaan alternatif di luar APBN.
Rasionalisasi dan pengawasan ini sangat krusial bagi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dalam menargetkan puluhan juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia secara bertahap, dengan misi besar menekan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kognitif pelajar, serta meringankan beban ekonomi masyarakat prasejahtera. Oleh karena itu, standardisasi tetap menjadi harga mati.
BGN menjamin bahwa penghematan tidak akan mengorbankan kualitas asupan. Pengawasan ketat akan diterapkan secara berkala untuk memastikan setiap fasilitas yang dijadikan tempat memasak betul-betul layak dan higienis. Sanksi tegas menanti jika ditemukan adanya pelanggaran.
“Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” ujarnya.
Dengan terobosan pemanfaatan kantin dan dapur umum ini, pemerataan akses gizi di pelosok negeri diharapkan bisa diakselerasi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur fisik berskala besar.

Continue Reading

Kesehatan

BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi

Published

2 weeks ago

on

01/06/2026

By

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan pemerintah pusat berpotensi merambah kancah internasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ini tengah melakukan penjajakan serius untuk mengimplementasikan kebijakan pemenuhan gizi tersebut bagi para murid di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Arab Saudi.

Inisiatif ini ternyata bermula dari aspirasi para siswa di Jeddah yang mendambakan fasilitas serupa dengan rekan sebaya mereka di Tanah Air. Dadan mengungkapkan bahwa anak-anak pekerja migran tersebut mengikuti perkembangan isu nasional secara aktif dan sadar akan hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Mereka sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” ujar Dadan.

Saat menyambangi institusi pendidikan yang menampung sekitar 1.080 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut pada Minggu (31/5/2026), Dadan disambut dengan penuh kehangatan. Padahal, saat itu kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan. Selain di kawasan Jeddah, BGN juga mencatat adanya sekitar 400 pelajar di Sekolah Indonesia Makkah yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

“Dan meski tadi libur, mereka (anak-anak di Sekolah Indonesia Jeddah) antusias menanti kedatangan saya dan ada kurang lebih 100 orang dengan 56 guru yang menyambut saya,” imbuh dia.

Tindak lanjut dari peninjauan awal ini akan segera dilaporkan langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto. Apabila lampu hijau diberikan oleh Istana, SIJ akan mengukir sejarah sebagai institusi pendidikan pertama di luar batas negara yang mengadaptasi program pemenuhan gizi ini.

“Jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama (MBG di luar negeri),” kata dia saat berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. “Kami datang untuk melihat dan kami akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kami membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, Dadan menegaskan bahwa operasional pemenuhan gizi di luar negeri tidak akan jauh berbeda dengan prosedur standar di nusantara. Namun, pembentukan ekosistem ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Mekanismenya sama dengan di Tanah Air, kita akan gandeng mitra untuk SPPG,” katanya.

Untuk urusan lidah dan asupan gizi, menu makanan nantinya akan diselaraskan dengan kondisi geografis. Variasi hidangan khas Nusantara akan dipadukan dengan kuliner lokal Arab Saudi demi menjaga kualitas makanan. “Disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal,” kata dia.

Continue Reading

Kesehatan

Viral! Netizen Soroti Jomplangnya Porsi Makan Bergizi Gratis Dibanding Makanan Superindo

Published

2 months ago

on

15/04/2026

By

JAKARTA – Program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menuai sorotan tajam di jagat maya. Belakangan ini, linimasa media sosial ramai oleh aksi warganet yang menyandingkan potret menu uji coba MBG dengan paket makanan siap saji dari gerai supermarket Superindo. Tak pelak, perbandingan ini langsung memicu perdebatan sengit terkait kelayakan porsi dan standar gizi yang diberikan kepada pelajar.

Sorotan utama publik terletak pada nominal yang nyaris sama namun menghasilkan kualitas yang dianggap jomplang. Sebagai informasi, alokasi anggaran pemerintah untuk satu porsi MBG dipatok di kisaran Rp15.000. Angka tersebut langsung dibandingkan dengan paket bento ala Superindo yang dibanderol hanya seharga Rp14.900.

Dalam berbagai foto dan video viral yang beredar, paket makanan ritel swasta tersebut tampak jauh lebih menggugah selera. Dengan harga di bawah lima belas ribu rupiah, konsumen sudah mendapatkan variasi lauk pauk yang lengkap, tata letak penyajian yang rapi, serta kualitas rasa yang terjamin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan beberapa temuan foto menu uji coba MBG di lapangan yang kerap dinilai terlalu minimalis oleh publik.

Kritik bernada satire pun tak terbendung. Publik dibuat keheranan mengapa pihak swasta bisa menekan biaya produksi serendah mungkin dengan output hidangan yang layak, sementara program raksasa dengan dana triliunan justru kerap kedapatan menyajikan menu yang mengundang tanda tanya.

Salah satu komentar warganet yang memantik banyak persetujuan bahkan secara blak-blakan menyentil pihak penyelenggara.

“Menu Superindo Rp14.900 lebih enak dari MBG. Harusnya Superindo saja yang buka (katering) Makan Bergizi Gratis,” tulis salah satu netizen yang unggahannya viral melintasi berbagai platform media sosial.

Melansir laporan dari media Hasanah dan pantauan Harian Narasi, fenomena ini bukan sekadar ajang adu visual makanan, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap efektivitas anggaran negara. Lebih lanjut, informasi yang turut diviralkan oleh akun agregator Lambe Turah dan Repelita memperlihatkan bahwa publik menaruh ekspektasi besar agar pemerintah segera mengevaluasi rantai pasok dan standar dapur katering MBG.

Netizen berharap, kehebohan komparasi ini bisa menjadi tamparan sekaligus masukan konstruktif bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Jika supermarket saja bisa menyajikan hidangan berkualitas dengan budget yang sama, seharusnya negara mampu memberikan nutrisi yang jauh lebih optimal untuk anak-anak Indonesia.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler