Connect with us

Advertorial

Cegah Pembangunan Asal-Asalan, Espin Tulie Warning Dinas PUPR-PK Soal Perencanaan Infrastruktur

Published

on

DEPROV – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti secara kritis aspek perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Sorotan tersebut dilayangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PK) Provinsi Gorontalo beserta jajarannya.

Rapat pengawasan tersebut membedah secara mendalam kesiapan dokumen perencanaan sejumlah program krusial. Agenda pembahasan meliputi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito yang kini mengalami kelebihan kapasitas (overload), hingga perencanaan pembangunan ruas jalan di berbagai wilayah kabupaten/kota.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menggarisbawahi bahwa setiap pelaksanaan eksekusi pembangunan fisik wajib diawali dengan perencanaan teknis yang matang dan terukur. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus memastikan kesiapan dokumen pendukung sebelum suatu program diajukan dalam postur penganggaran, guna mencegah timbulnya hambatan hukum maupun teknis di kemudian hari.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan yang masuk dalam skema perencanaan benar-benar sudah siap secara teknis. Jangan sampai alokasi anggarannya sudah disetujui, tetapi dokumen perencanaannya justru belum siap. Celah ini yang harus kita benahi bersama,” tegas Espin.

Selain persoalan BSPS dan infrastruktur jalan, Komisi III memberikan atensi khusus pada penanganan kawasan pemukiman kumuh. Espin menilai, intervensi kawasan kumuh tidak boleh sekadar menyentuh perbaikan fisik secara parsial, melainkan membutuhkan pemetaan komprehensif dan desain tata ruang yang presisi agar program pemerintah berdaya guna serta tepat sasaran.

Hal serupa ditekankan pada pengembangan kawasan strategis daerah. Komisi III mendesak Dinas PUPR-PK untuk melengkapi kawasan bersatus strategis dengan dokumen perencanaan teknis yang terintegrasi, sehingga status tersebut tidak hanya tertuang di atas kertas secara administratif, melainkan dapat diimplementasikan sebagai pijakan investasi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, masalah krusial yang mendesak untuk diselesaikan adalah kondisi TPA Talumelito yang kapasitas daya tampungnya semakin kritis. Komisi III menuntut Dinas PUPR-PK segera merampungkan DED sebagai dasar utama menentukan regulasi pengelolaan sampah, perluasan lahan, maupun penerapan teknologi pengolahan sampah masa depan.

“Kondisi TPA Talumelito saat ini sudah overload, sehingga tidak bisa lagi kita biarkan berlarut-larut tanpa kepastian perencanaan. Harus ada DED yang jelas dan konkret agar pemerintah daerah memiliki acuan teknis dalam mengambil langkah penanganan ke depan,” ujar Espin.

Terkait dengan infrastruktur konektivitas, Komisi III meminta penyusunan DED jalan diperkuat berdasarkan hasil kajian teknis lapangan, skala kebutuhan masyarakat, serta daya dukung pembiayaan daerah.

“Kami menegaskan bahwa pola perencanaan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Baik BSPS, penataan kawasan kumuh, kawasan strategis, jaringan jalan, hingga penanganan darurat TPA harus memiliki dokumen perencanaan yang matang. Dengan demikian, ketika masuk ke tahap penganggaran, seluruh program teruji siap dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik,” tandasnya.

Komisi III memastikan seluruh hasil RDP ini menjadi materi acuan dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap proyek infrastruktur daerah. DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong Dinas PUPR-PK untuk menyusun skala prioritas agar keterbatasan anggaran daerah dapat dialokasikan secara efektif pada program yang memiliki urgensi tinggi dan dampak langsung bagi masyarakat.

Advertorial

Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS, Wali Kota Adhan Ajak Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Warga

Published

on

Kota Gorontalo – Persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara sepihak. Dibutuhkan sinergi, kerja sama, dan kepedulian dari seluruh elemen, termasuk lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat memberikan sambutan dalam kegiatan seremonial peletakan batu pertama pembangunan Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB) Kota Gorontalo Tahun 2026 di Kelurahan Tomolabutao, Kecamatan Dungingi, pada Selasa (17/11/2026).

Menurut Wali Kota Adhan, zakat, infak, dan sedekah bukan sekadar kewajiban ibadah ritual semata. Jika dikelola secara profesional dan transparan, instrumen filantropi Islam tersebut memiliki kekuatan besar untuk menjadi solusi nyata bagi persoalan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.

“Zakat, infak, dan sedekah memiliki kekuatan yang besar apabila dikelola dengan baik, amanah, dan tepat sasaran,” tegas Wali Kota Adhan.

Ia mengakui bahwa Pemerintah Kota Gorontalo memiliki berbagai keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi strategis bersama BAZNAS menjadi bagian penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

“Saya menyadari bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama dan kepedulian dari seluruh pihak, termasuk BAZNAS,” ujar Wali Kota Adhan.

Ia berharap, program bedah dan pembangunan rumah ini menjadi langkah konkret yang terus berkelanjutan serta mampu menjangkau lebih banyak keluarga kurang mampu di masa mendatang, meskipun kuotanya saat ini masih terbatas.

Lebih lanjut, Wali Kota Adhan berpesan agar BAZNAS Kota Gorontalo terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan, menjaga amanah masyarakat, serta memastikan setiap penyaluran bantuan benar-benar diterima oleh golongan yang berhak (mustahik).

“Karena kepercayaan publik adalah kunci agar masyarakat terus menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi,” tandasnya.

Kepada keluarga penerima manfaat, Wali Kota Adhan berpesan agar bantuan hunian tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga rumah yang dibangun nantinya menjadi tempat tinggal yang nyaman serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.

“Semoga peletakan batu pertama pada hari ini menjadi awal yang baik bagi kelancaran pembangunan Rumah Layak Huni BAZNAS Tahun 2026,” tutur Wali Kota Adhan.

“Semoga seluruh ikhtiar dan kepedulian kita menjadi amal ibadah serta membawa keberkahan bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Angkat Isu Danau Kritis Prioritas Nasional, Dosen FKTP UNG Jadi Pembicara Konferensi Internasional di Makassar

Published

on

UNG – Kiprah akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di panggung internasional kembali mencuri perhatian. Kali ini, dosen Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP) UNG, Dr. Arfiani Rizki Paramata, S.Pi., M.Si., mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai pembicara dalam ajang Sulawesi Freshwater Conservation Conference 2026.

Konferensi internasional yang membahas isu strategis pelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem perairan tawar tersebut digelar pada 16–20 November 2026 di Hyatt Place Makassar. Forum bergengsi ini mempertemukan para akademisi, peneliti, organisasi lingkungan, serta berbagai pemangku kepentingan yang menaruh perhatian besar terhadap upaya konservasi sumber daya perairan.

Dalam rangkaian acara tersebut, Dr. Arfiani tampil memaparkan gagasannya sebagai salah satu pembicara utama pada sesi Plenary Talk 1–6 yang berlangsung pada Senin (16/11/2026).

Kepercayaan yang diberikan kepada akademisi UNG untuk berbagi gagasan di forum global ini menjadi capaian yang membanggakan. Hal tersebut sekaligus membuktikan kontribusi nyata dosen FKTP dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pengelolaan sumber daya perairan dan konservasi lingkungan.

Melalui konferensi ini, berbagai isu krusial turut menjadi sorotan, mulai dari ancaman terhadap keanekaragaman hayati perairan tawar, tantangan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, hingga urgensi pendekatan berbasis penelitian ilmiah untuk merumuskan langkah konservasi yang berkelanjutan.

Menurut Dr. Arfiani, forum internasional ini menjadi ruang strategis bagi para akademisi dan praktisi untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, serta perspektif dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan perairan. Secara khusus dalam pemaparannya, ia mengangkat isu strategis mengenai kawasan perairan tawar di Sulawesi bagian utara sebagai danau kritis prioritas nasional.

“Keterlibatan akademisi UNG sebagai pembicara pleno juga memberikan kesempatan untuk berbagi pandangan akademik sekaligus memperluas wawasan mengenai perkembangan pendekatan konservasi yang diterapkan dalam berbagai konteks pengelolaan sumber daya perairan,” ujarnya.

Tidak hanya menjadi wadah pertukaran gagasan, konferensi ini turut membuka peluang pengembangan jejaring kolaborasi antarlembaga, khususnya dalam memperkuat sinergi antara hasil penelitian ilmiah dan implementasi program konservasi di lapangan.

Keikutsertaan akademisi UNG dalam forum internasional semacam ini memiliki arti penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian di kampus. Berbagai pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat memperkaya materi pembelajaran mahasiswa, sekaligus menjadi referensi berharga dalam pengembangan riset yang relevan dengan tantangan lingkungan saat ini.

Terlebih lagi, isu konservasi perairan tawar memiliki keterkaitan erat dengan potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo, termasuk keberadaan Danau Limboto yang memegang peran vital bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan sektor perikanan daerah.

“Melalui penguatan kajian dan jejaring akademik, pengalaman dari forum internasional ini diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan dalam mendukung upaya pengelolaan ekosistem perairan tawar yang berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” terangnya.

Partisipasi Dr. Arfiani dalam Sulawesi Freshwater Conservation Conference 2026 menegaskan bahwa kontribusi akademisi UNG tidak hanya terbatas pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan semata, melainkan turut mencakup isu lingkungan yang lebih luas, terutama perlindungan keanekaragaman hayati.

Kehadiran dosen UNG sebagai pembicara di tingkat internasional ini diharapkan menjadi momentum emas untuk memperkuat kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperluas peran kampus dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Continue Reading

Advertorial

Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama Wakil Wali Kota, Indra Gobel, terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor perdagangan sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bentuk dukungan nyata tersebut ditandai dengan peresmian gerai Dinadi Coffee yang berlokasi di lobi utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Aloei Saboe, pada Senin (16/11/2026) siang.

Meski turut hadir langsung di lokasi acara, Wali Kota Adhan Dambea memberikan amanat kepada Wakil Wali Kota Indra Gobel untuk memimpin prosesi peresmian. Didampingi Direktur RSUD dr. Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, serta pihak pemilik usaha, Wawali Indra Gobel secara simbolis menggunting pita sebagai tanda resmi beroperasinya Dinadi Coffee.

Bagi Wali Kota Adhan, pertumbuhan unit usaha—meski dalam skala kecil—tetap wajib mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, sektor usaha mikro maupun ritel berpotensi besar menggerakkan roda ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, sekaligus menambah sumber pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa Kota Gorontalo tidak memiliki banyak sumber daya alam sebagai penopang PAD, sehingga sektor perdagangan dan jasa harus terus dikembangkan secara maksimal.

“Kehadiran usaha seperti ini bukan hanya soal kopi. Ini soal kenyamanan masyarakat dan soal perputaran ekonomi. Ada pekerja yang diupah, ada usaha yang hidup, dan ada pelayanan yang jadi lebih dekat,” ujar Wali Kota Adhan.

Selain dampak ekonomi, ia menilai keberadaan Dinadi Coffee di area lobi rumah sakit akan memberikan kemudahan bagi keluarga pasien dan pengunjung. Mereka yang membutuhkan minuman kopi maupun variasi makanan ringan kini tidak perlu lagi repot keluar dari area rumah sakit.

“Selain keluarga pasien, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan dokter dan perawat yang bertugas, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan lingkungan rumah sakit untuk membeli kopi,” pungkas Wali Kota Adhan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler