KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, secara resmi meluncurkan program bantuan pangan non tunai sebagai langkah strategis Pemerintah Kota Gorontalo dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam memerangi kemiskinan ekstrem. Acara dilaksanakan di Lapangan Stadion Merdeka pada Jumat, (8/12/2023).

Dalam sambutannya, Marten Taha menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk mendukung kebijakan nasional dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat.

“Ini memiliki tujuan jelas, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0,96 persen dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit,” ungkap Marten.

Menurut Marten, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga miskin.

Pemerintah Kota Gorontalo telah mengalokasikan dana sebesar Rp.626.934.800 dalam APBD perubahan untuk program ini. Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk uang untuk belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Sasaran penerima bantuan ini adalah kepala keluarga kategori miskin ekstrem, sesuai dengan data yang telah ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Gorontalo berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Marten Taha berharap agar para penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif dan membantu meringankan beban keluarga miskin ekstrem di Kota Gorontalo,” tambahnya.

DEPROV – Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo telah menggelar rapat kerja guna melakukan evaluasi serta proyeksi kinerja yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan. Acara tersebut berlangsung pada Kamis (07/12/2023) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, dan menjadi momen silaturahmi bersama pimpinan dan anggota DPRD.

Paris Jusuf, selaku Ketua DPRD, secara resmi membuka acara ini sambil mengungkapkan apresiasi kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Di samping itu, Sekretaris DPRD, Sudarman Samad, turut memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungannya kepada kesekretariatan.

“Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD kepada kesekretariatan,” ujar Sudarman Samad dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi langsung dari pimpinan dan anggota DPRD terkait kinerja sekretariat.

“Kami menyadari bahwa struktur di Sekretariat DPRD tidak dapat melaksanakan ini tanpa dukungan dari bapak-ibu anggota DPRD. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dan evaluasi langsung dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap kinerja kami selama 1 tahun ini. Harapannya, evaluasi hari ini dapat meningkatkan kinerja kami ke depan dari 1 tahun terakhir,” pungkasnya.

KOTA GORONTALO – Walikota Gorontalo, Marten Taha, dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo idodo yang menekankan pentingnya peningkatan investasi dalam negeri. Dalam menghadapi tantangan ini, dua aspek krusial yang menjadi fokus adalah kemudahan pembebasan lahan dan penyederhanaan proses perizinan.

Marten menjelaskan bahwa Presiden secara tegas menekankan agar proses pembebasan lahan tidak berlarut-larut, mengingat hal tersebut dapat menghambat minat investor yang berencana menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pak Presiden meminta agar dalam pembebasan lahan pengurusan, prosesnya tidak lama, apalagi sampai bertahun-tahun, jangan sampai terjadi,” ujar Marten menirukan pesan Presiden.

Pentingnya perizinan juga menjadi fokus, dengan Marten menegaskan bahwa Presiden berharap agar tidak ada beban berlebihan bagi para investor melalui persyaratan yang rumit.

Menurut Marten, hal ini sangat krusial karena ketidakseimbangan dalam pembebasan lahan dan perizinan dapat menyebabkan investor menjauh.

Arahan lainnya yang disampaikan oleh sejumlah menteri pada diskusi panel menekankan pada percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh daerah.

Marten menambahkan bahwa langkah ini akan memudahkan investor dalam memetakan lokasi kawasan yang menjadi objek investasinya.

Selain itu, Marten menyoroti pentingnya pelayanan cepat dan efisien kepada para investor. Menurutnya, pelayanan yang baik dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan investasi di daerah.

“Jika investasi meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan lebih besar,” ungkap Marten, menegaskan bahwa kesejahteraan daerah juga terkait erat dengan pertumbuhan investasi.