News

Diduga Ada Pemalsuan Dokumen Perizinan Pada Pembangunan Indomaret di Pohuwato

Published

4 years ago

26/11/2021

Foto The Jakarta Post

GORONTALO – Pembangunan perusahaan ritel yang pernah diberhentikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato akibat belum memiliki izin, kini perusahaan tersebut diduga melakukan pemalsuan dokumen Izin Prinsip pendirian minimarket di Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Pohuwato.

Surat izin pendirian nomor 66/DPM-ESDM/55/IX/2020 yang diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan oleh Kepala Cabang PT. Indomarco Prismatama Saptaji Prihantoro dengan lokasi Usaha di 13 Kecamatan Se Kabupaten Pohuwato ini dinilai janggal.

Itu terlihat dari perbedaan Kop surat Pemerintah Daerah dan Cap PTSP terdapat perbedaan secara nyata serta kalimat redaksi surat yang menyebutkan Kabupaten Boalemo.

Kepala Bidang Perizinan Hasan Haluta mengatakan bahwa Pihak PT. Indomarco Prismatama baru melayangkan surat permohonan pada tanggal 6 oktober 2021.

“ Mereka (Indomaret) telah bermohon untuk IMB tanggal 6 Oktober , namun saya sampaikan bahwa kami belum bisa memproses atau menindaklanjuti karena masih menunggu hasil kajian Tim yang dibentuk oleh Pak Bupati.” Jelas Hasan Haluta pada (18/10/2021).

Bupati Kabupaten Pohuwato, Melalui Sekretaris Daerah Iskandar Datau mengatakan, bahwa izin milik indomaret tersebut belum diterbitkan dikarenakan masih menunggu hasil kajian dari Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

“Kan belum ada itu, kita masih tetap menunggu hasil kajian dari Tim Pengkaji, yang jelas belum ada. Kalau memang sudah ada buat apa kita (Pemerintah Daerah-red) buat surat teguran.” Jelas Iskandar

Sementara soal dugaan pemalsuan surat izin prinsip PT. Indomarco Prismatama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato mengatakan bahwa surat tersebut illegal dan jika pihaknya menemukan surat tersebut maka secara kelembagaan Pemerintah Daerah akan menempuh jalur hukum.

“ Artinya Itu illegal, jadi tanpa sepengetahuan Pemerintah. Jadi torang tidak boleh memberikan komentar makanya kami mengeluarkan teguran. Jika ada hal-hal illegal sepertu itu berarti itu diluar dari kami Pemerintah daerah, Bisa saja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sikap Pemerintah Sudah jelas untuk belum memberikan izin. Kami saja belum melihat surat itu. Jika kami sudah lihat mungkin kami sudah lapor Polisi. Sementara saya juga baru dengar hal ini.” Tutup Iskandar Datau.

Related Topics:Indomaret Pemalsuan izin pohuwato terbaru

Up Next

Pemda Pohuwato Polisikan Kepala Cabang PT. Indomarco Prismatama

Don't Miss

Kasus Istri Marahi Suami Karena Mabuk Dituntut Bebas Oleh JPU

Click to comment

News

Pertama di dunia, Gen Z Pilih Perdana Menteri Nepal Lewat aplikasi Discord

Published

10 hours ago

13/09/2025

Redaksi Barakati

NEWS – Gelombang protes yang dipimpin anak muda mengguncang Nepal. Generasi Z, yang selama ini vokal menuntut perubahan, akhirnya berhasil memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli turun dari jabatannya.

Namun kisah tak berhenti di jalanan. Ketika kursi kepemimpinan kosong, para aktivis muda beralih ke dunia digital. Mereka membuka forum di Discord, ruang diskusi daring yang biasa dipakai untuk komunitas game dan hobi. Dari sana, ribuan suara berkumpul, berdebat, dan menentukan arah baru politik Nepal.

Hasilnya mengejutkan dunia. Lebih dari seratus ribu peserta sepakat memilih Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung, sebagai perdana menteri interim. Karki dipandang bersih, tegas, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus korupsi merusak citra pemerintahan sebelumnya.

Bagi Gen Z Nepal, proses ini bukan sekadar pemilihan pemimpin, melainkan simbol kebangkitan demokrasi digital. Dari jalanan hingga layar komputer, mereka menunjukkan bahwa politik bisa diwarnai cara baru—lebih cepat, transparan, dan partisipatif.

Hiburan

Kejatuhan Nas Daily: Dari Inspirasi Dunia Jadi Bahan Bully Global!

Published

14 hours ago

13/09/2025

Redaksi Barakati

Nas Daily, vlogger keturunan Arab Palestina-Israel bernama asli Nuseir Yassin, menuai kontroversi dan penurunan reputasi akibat serangkaian skandal yang menyangkut sensitivitas budaya dan politik. Salah satu kasus yang paling disorot adalah “Wang Od Academy” di Filipina, proyek masterclass tato tradisional yang diluncurkan di platform Nas Academy tanpa persetujuan penuh dari seniman Whang-Od dan komunitas adat Butbot. “Beberapa orang mencoba mengambil keuntungan dari kebudayaan kami. Tolong bantu kami menghentikan sikap tidak hormat terhadap Apo Whang-Od dan Suku Butbot ini,” ujar Grace Palicas, cucu Whang-Od, seperti dikutip dari Era.id dan Wikipedia. Skandal ini bahkan mendorong National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Filipina untuk turun tangan dan menyebabkan hilangnya lebih dari 500.000 followers Nas Daily hanya dalam sepekan.

Selain di Filipina, Nas Daily juga dikecam masyarakat Indonesia usai menyebut Bali sebagai “The Whitest Island in Asia” dalam salah satu videonya. Pernyataannya menuai protes karena dianggap merendahkan keragaman dan budaya lokal, serta tergolong dangkal karena hanya mengambil sampel dari area wisata tertentu. “She is white. He is white. And they are white. This is the whitest village in all of Asia,” ucap Nas dalam videonya yang dikutip CNN Indonesia dan IDN Times. Kritik tajam juga muncul dari netizen, terutama yang menilai pemilihan kata “desa” dan “paling putih” tidak pantas digunakan menggambarkan Bali sebagai pulau.

Kontroversi makin membesar setelah sikap Nas Daily dalam isu Israel–Palestina dipertanyakan oleh komunitas global. Aksinya di Jepang sempat dibubarkan demonstran pro-Palestina yang memprotes pernyataan dan keberpihakan Nas yang dianggap terlalu netral atau condong ke Israel. “Dia bukan sekadar pembuat konten, dia bersedia menjadi alat brutal mesin propaganda Israel,” tutur seorang aktivis demonstran dikutip Merdeka dan Middle East Eye. Sejumlah media menilai kejatuhan engagement Nas Daily terjadi karena kegagalan membangun kepercayaan publik di tengah sorotan atas etika, empati, dan sensitivitas sosial dalam konten digital.

News

KPK: Hampir Semua Pegawai PPTKA Kemnaker Menerima THR dari Uang Pemerasan

Published

15 hours ago

13/09/2025

Redaksi Barakati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hampir seluruh pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang diduga bersumber dari uang pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA), terutama dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). “Uang THR tiap tahun yang diterima oleh hampir seluruh pegawai pada Direktorat PPTKA, di mana uangnya diduga berasal dari para agen TKA,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/9).

Untuk mengusut lebih dalam, KPK memeriksa dua mantan Subkoordinator PPTKA Kemnaker, Mustafa Kamal dan Eka Primasari, serta menelusuri penerimaan uang-uang lain yang bersifat tidak resmi. KPK juga menelusuri pembelian aset para tersangka yang diduga berasal dari dana tidak sah tersebut.

Dalam perkara ini, KPK sudah menahan delapan tersangka — yaitu Suhartono (mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023), Haryanto (Direktur PPTKA 2019-2024/Dirjen Binapenta 2024-2025), Wisnu Pramono (Direktur PPTKA 2017-2019), Devi Angraeni (Direktur PPTKA 2024-2025), Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Mereka diduga menikmati hasil pemerasan hingga Rp53,7 miliar, yang tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk makan-makan hingga dibagikan kepada sekitar 85 pegawai Direktorat PPTKA lainnya, minimal Rp8,94 miliar.

“Selain itu, uang dari pemohon tersebut dibagikan setiap 2 minggu dan membayar makan malam pegawai di Direktorat PPTKA,” ujar Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo. “Uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh Pegawai Direktorat PPTKA (kurang lebih 85 orang) sekurang-kurangnya sebesar Rp 8,94 miliar,” tambahnya.

KPK sudah menyita sejumlah aset, di antaranya 11 mobil, 3 motor, dan 18 bidang tanah seluas 4,7 hektare. Salah satu unit motor disita dari Staf Khusus mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang kini menjadi Bupati Buol. Puluhan miliar rupiah hasil kejahatan juga sudah mulai dikembalikan ke negara.