Connect with us

Advertorial

Efisiensi Anggaran Nasional: Bupati Saipul Mbuinga Blak-blakan Soal Kondisi Kas Daerah Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus memutar otak untuk menakhodai jalannya roda pembangunan di tengah badai pengetatan fiskal. Keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat kini menjadi tantangan utama yang memaksa daerah melakukan skala prioritas.

Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengungkapkan bahwa situasi sulit ini merupakan fenomena nasional yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya di Bumi Panua. Dampak domino dari pengetatan ini memicu keterlambatan realisasi sejumlah program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.

“Efisiensi anggaran ini menjadi kendala kolektif yang kita hadapi bersama. Bahkan, ada daerah lain yang kondisi keuangannya jauh lebih berat dan memprihatinkan daripada kita. Namun demikian, kami di jajaran eksekutif tetap berupaya optimal agar program-program dasar pemerintahan tetap berjalan,” ujar Saipul saat memberikan arahan dalam kegiatan Gerbang Pohuwato SIAAP di Kecamatan Randangan, Rabu (06/05/2026).

Bupati Saipul juga menyoroti riak-riak diskusi di ruang publik dan media sosial yang dinilai belum memberikan pemahaman utuh secara komprehensif kepada masyarakat terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, narasi yang berkembang liar berpotensi memicu distorsi informasi dan persepsi yang keliru.

“Kami terus memantau berbagai diskursus yang berkembang di masyarakat. Muncul kesan seolah-olah seluruh tanggung jawab mandeknya program hanya berada di pundak pemerintah daerah, padahal ada variabel kebijakan makro di tingkat pusat yang mengikat kita. Ini yang perlu diluruskan bersama,” tegasnya.

Meski dihadapkan pada defisit fiskal, Bupati Saipul menggaransi komitmen Pemkab Pohuwato untuk tetap memprioritaskan hak-hak pelayanan dasar. Pemerintah daerah memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepala desa, insentif imam, pegawai syar’i, serta pemangku adat tetap dipenuhi secara berkala.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh aparatur birokrasi, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi warga secara objektif mengenai kondisi riil keuangan daerah.

“Kita harus memberikan pencerahan yang jujur dan benar kepada masyarakat. Insyaallah, pemerintah pusat saat ini juga sedang merumuskan format dan formula fiskal terbaik untuk memulihkan postur anggaran daerah,” urai Saipul.

Dalam kesempatan itu, Saipul membeberkan salah satu faktor yang mengoreksi ruang gerak keuangan desa, yakni perubahan regulasi pengelolaan Dana Desa (DD). Jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah desa mampu mengelola anggaran mandiri hingga Rp1,2 miliar, kini alokasi tersebut menyusut di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta. Hal ini dikarenakan sebagian porsi anggaran dialihkan untuk menyokong program strategis Koperasi Desa Merah Putih.

“Pengalihan ini tentu mempersempit ruang gerak operasional pemerintah desa. Namun, ini adalah investasi jangka panjang. Jika program koperasi tersebut sudah berjalan stabil dan mandiri, alokasi anggaran desa diproyeksikan bisa kembali normal seperti sedia kala,” terangnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga ritme sinergi dan komunikasi berjenjang antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat paling bawah guna menghadapi fase transisi ekonomi ini.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Saipul mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengedepankan komunikasi konstruktif ketimbang melemparkan isu sensitif menjadi polemik liar di ruang publik.

“Pemerintah daerah tidak antikritik dan sangat terbuka untuk berdiskusi. Silakan manfaatkan ruang-ruang dialog formal yang tepat agar setiap sumbatan komunikasi bisa kita carikan solusi konkretnya bersama,” pungkas Bupati.

Advertorial

Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG

Published

on

UNG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) cabang olahraga (cabor) Petanque yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2027 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi pengurus dan panitia pelaksana BK-PON cabor Petanque yang dipimpin langsung oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., di Ruang Kerja Kapolda, Mapolda Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026).

“Kegiatan positif ini tentu harus kita dukung bersama, karena Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah cabang olahraga yang mempertandingkan banyak kategori. Kami berharap UNG mampu menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai aparat keamanan, kami akan memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Kapolda.

Kepada jajaran pengurus FOPI dan panitia BK-PON, Kapolda juga menitipkan pesan agar cabang olahraga petanque terus disosialisasikan dan digaungkan ke seluruh penjuru Gorontalo.

“Olahraga itu merupakan wadah yang tepat untuk membentuk jiwa sportivitas. Semakin berkembang cabang olahraga ini, tentu akan semakin bagus dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Nurworo.

Sementara itu, Ketua FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan apresiasi tinggi yang diberikan Kapolda terhadap rencana pelaksanaan ajang berskala nasional tersebut. Akademisi yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNG ini memperkirakan, setidaknya lebih dari seribu peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir memadati Gorontalo.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Kapolda untuk memohon dukungan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, dan alhamdulillah beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Kami berharap ajang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2027 ini dapat berjalan lancar berkat dukungan aparat keamanan, sehingga ribuan peserta yang nantinya datang ke Gorontalo merasa aman dan nyaman hingga babak kualifikasi PON selesai,” ujar dr. Cecy.

Dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi tersebut, dr. Cecy turut didampingi oleh Ketua Panitia BK-PON Cabor Petanque, Arief Rachman Hakim Abdul, Bendahara FOPI Gorontalo, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNG, Supriyanto Kadir, serta sejumlah atlet petanque kebanggaan Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menggelar evaluasi terbuka terhadap kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. H. Aloei Saboe, pada Selasa (17/11/2026) siang.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wali Kota Adhan turut didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dr. Muhammad Kasim. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis.

Sebelum memasuki ruang pertemuan utama, Wali Kota Adhan sempat singgah sejenak untuk menikmati kopi di Dinadi Coffee, tenan kopi yang kini menjadi trendsetter di lingkungan RSUD Aloei Saboe dan baru saja diresmikannya sehari sebelumnya.

Memasuki sesi evaluasi, sejumlah kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit langsung menjadi sorotan tajam Wali Kota Adhan. Salah satu pos anggaran yang paling disoroti adalah belanja makan dan minum bagi petugas di tempat berisiko. Wali Kota dua periode itu menilai realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berikut terdapat belanja makan minum petugas di tempat berisiko yang diduga fiktif,” ungkap Wali Kota Adhan secara terbuka di hadapan jajaran manajemen RSUD Aloei Saboe.

Selain indikasi belanja fiktif, Wali Kota Adhan juga mengungkap adanya temuan selisih harga pada pos anggaran belanja makan dan minum petugas di tempat berisiko tersebut.

Berbagai temuan krusial ini pun langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Adhan agar segera dibenahi oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Tidak main-main, Wali Kota Adhan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada dr. Ucok untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Wali Kota Adhan berharap, catatan evaluasi yang ia sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen baru RSUD Aloei Saboe untuk segera dikaji ulang secara internal dan diperbaiki tata kelolanya. Ia menegaskan tidak ingin persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan menjadi preseden buruk yang menghambat optimalisasi pelayanan rumah sakit milik daerah.

“Poin-poin yang saya sampaikan tadi silakan dikaji kembali. Saya beri waktu sampai tujuh hari,” tegas Wali Kota Adhan.

Menanggapi instruksi tegas tersebut, Direktur RSUD Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Wali Kota secara profesional. Ia memastikan pihaknya akan segera mengkaji dan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

Continue Reading

Advertorial

Setara dengan Perguruan Tinggi Ternama, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan UNG Raih Akreditasi Unggul

Published

on

UNG – Komitmen Kampus Kerakyatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam menghadirkan layanan pendidikan tinggi berkualitas kembali membuahkan hasil membanggakan. Bukti nyata tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan Program Studi (Prodi) Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP), yang resmi meraih predikat Akreditasi Unggul.

Predikat akreditasi tertinggi tersebut diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) dengan masa berlaku selama lima tahun. Capaian ini menjadi prestasi strategis bagi FKTP UNG, sekaligus menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat—di bidang pengelolaan sumber daya perairan telah setara dengan perguruan tinggi ternama lainnya di Indonesia.

Dekan FKTP UNG, Dr. Yuniarti Koniyo, M.Si., menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi mendalam atas keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih predikat prestisius tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh unsur fakultas dan program studi dalam menjaga serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Yuniarti menuturkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi erat berbagai pihak, mulai dari jajaran pimpinan fakultas, pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga para alumni yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam proses penjaminan mutu akademik.

“Sinergi seluruh elemen tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan berbagai standar penilaian akreditasi, sekaligus memperkuat budaya mutu yang terus dikembangkan di lingkungan fakultas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuniarti menegaskan bahwa penyematan predikat Unggul bukanlah garis akhir dari proses peningkatan kualitas, melainkan menjadi amanah dan tanggung jawab bersama untuk terus menghadirkan sistem pembelajaran yang inovatif, riset yang berkualitas, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata.

Keberhasilan tersebut turut mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran FKTP, khususnya sivitas akademika Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, atas pencapaian gemilang tersebut.

Menurut Eduart, keberhasilan meraih Akreditasi Unggul merupakan bukti keseriusan program studi dalam membangun fondasi akademik yang kokoh serta memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional. Pengakuan ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu di berbagai lini.

“Perlu diingat bahwa pencapaian akreditasi tertinggi tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga harus tercermin melalui peningkatan kualitas lulusan, produktivitas penelitian, serta kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Eduart.

Terlebih lagi, bidang manajemen sumber daya perairan memegang peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan global maupun lokal, mulai dari pengelolaan ekosistem perairan, konservasi keanekaragaman hayati, hingga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Dengan kualitas pendidikan yang terus diperkuat, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” harapnya.

Predikat Akreditasi Unggul ini juga diharapkan semakin mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di FKTP UNG, sekaligus memperluas jejaring kerja sama akademik, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa bersama berbagai mitra strategis.

Keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih Akreditasi Unggul menjadi bagian dari langkah konkret UNG dalam memperkuat budaya mutu perguruan tinggi. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan standar akademik, mencetak lulusan berdaya saing tinggi, serta menghadirkan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan daerah dan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler