Connect with us

Advertorial

Fokus Selesaikan Kebutuhan Dasar Masyarakat! Pembangunan Kecamatan Kota Utara 2026 Bidik Air Bersih hingga Sanitasi

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo secara konsisten mengarahkan fokus kebijakan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Utara pada tahun anggaran 2026 untuk menjawab langsung berbagai kebutuhan mendasar masyarakat. Program prioritas tersebut mencakup perluasan akses air bersih, peningkatan infrastruktur jalan, hingga pembenahan sistem drainase lingkungan dan sanitasi.

Arah kebijakan strategis pembangunan daerah ini dipaparkan secara rinci oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meidy Novieta Silangen, dalam kegiatan silaturahmi pemerintah daerah sekaligus sosialisasi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dihelat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Jumat (7/8/2026) malam.

“Salah satu program strategis berada di sektor air bersih. Pemda menyiapkan Rp736 juta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan jaringan sambungan rumah (SR) di Kelurahan Dulomo Utara yang menyasar 92 calon penerima manfaat,” jelas Meidy di hadapan masyarakat yang hadir.

Di sektor konektivitas wilayah, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai pekerjaan rekonstruksi atau peningkatan kualitas Jalan Taman Buah, yang dahulu dikenal sebagai kawasan eks Taman Sari 1.

Selain itu, alokasi dana sebesar Rp200 juta dari DAU Pendidikan juga disiapkan khusus untuk merehabilitasi pagar TK Negeri Pembina Kota Utara.

Optimalisasi Dana Pengembangan Kelurahan

Dalam kesempatan yang sama, Meidy juga menjabarkan pemanfaatan Dana Pengembangan Kelurahan (DPK) tahun 2026, di mana masing-masing kelurahan di Kecamatan Kota Utara memperoleh alokasi dana sebesar Rp200 juta.

Pemanfaatan anggaran tersebut disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan lokal di setiap wilayah:

  • Kelurahan Wongkaditi Timur dan Wongkaditi Barat: Anggaran diarahkan untuk kegiatan pembersihan, pembangunan, serta rehabilitasi saluran lingkungan, ditambah dengan rehabilitasi plat deker di Wongkaditi Barat.

  • Kelurahan Dulomo Utara: Memprioritaskan program rehabilitasi Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di dua titik lokasi serta pembangunan jalan paving block.

  • Kelurahan Dulomo Selatan: Fokus pada pembersihan dan pembangunan saluran drainase serta pemasangan jalan paving block.

  • Kelurahan Dembe II: Melaksanakan program pembersihan, pembangunan, dan rehabilitasi saluran, serta pembangunan tiga unit fasilitas jamban sehat.

  • Kelurahan Dembe Jaya: Difokuskan pada pembersihan dan pembangunan saluran lingkungan.

Paparan tersebut menegaskan bahwa pola pembangunan di Kecamatan Kota Utara pada tahun 2026 tidak hanya bertumpu pada proyek-proyek fisik berskala besar, melainkan memberikan porsi yang maksimal bagi pemenuhan kebutuhan harian warga yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.

Kendati demikian, Dinas PUPR juga menyampaikan catatan evaluasi terkait adanya sejumlah usulan masyarakat yang belum dapat diakomodasi melalui skema Dana Pengembangan Kelurahan (DPK) 2026 akibat keterbatasan regulasi dan pagu anggaran.

Sebagai contoh, usulan peningkatan fasilitas pelayanan kantor lurah di Wongkaditi Timur dan Wongkaditi Barat masing-masing senilai Rp53 juta belum dapat direalisasikan melalui skema DPK. Situasi serupa juga terjadi di Kelurahan Dembe Jaya, di mana usulan rehabilitasi kantor lurah senilai Rp50 juta serta pengadaan perangkat sound system senilai Rp10 juta belum dapat dibiayai menggunakan anggaran tersebut.

Kondisi ini, menurut Meidy, menjadi catatan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, komitmen pemerintah untuk memperbesar perhatian pada penyediaan kebutuhan dasar warga terus digenjot, namun di sisi lain tidak seluruh hasil identifikasi kebutuhan di tingkat kelurahan dapat diserap sekaligus melalui satu skema anggaran yang tersedia. Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen untuk terus menyempurnakan perencanaan pembangunan secara transparan dan berkesinambungan.

Advertorial

Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.

Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).

Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.

Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.

“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.

Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.

Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.

Continue Reading

Advertorial

Jangan Menumpuk di Penghujung Tahun! Pj Sekda Nuryanto Minta Seluruh OPD Percepat Penyerapan Anggaran

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, secara tegas meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program kegiatan serta menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Instruksi penting tersebut disampaikan langsung oleh Pj Sekda Nuryanto saat memimpin jalannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Kota Gorontalo, Selasa (11/8/2026).

Dalam arahannya, Nuryanto mengingatkan jajaran pimpinan OPD agar tidak membiasakan diri menunggu hingga penghujung tahun anggaran untuk mengejar realisasi fisik maupun keuangan. Menurutnya, pola penumpukan realisasi pekerjaan di akhir tahun mencerminkan lemahnya manajemen kas daerah serta perencanaan eksekusi program yang kurang matang, yang pada akhirnya justru berpotensi memicu timbulnya persoalan administratif maupun jeratan hukum.

“Realisasi keuangan yang menumpuk di akhir tahun mencerminkan manajemen kas daerah dan eksekusi program yang kurang matang, serta berpotensi menimbulkan risiko administrasi dan hukum,” tegas Nuryanto di hadapan para kepala OPD.

Ia menginstruksikan agar setiap unit kerja segera mengambil langkah-langkah percepatan strategis, terutamanya terhadap program kegiatan dan belanja modal yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan serta pelayanan masyarakat luas.

Selain menyoroti kecepatan eksekusi di lapangan, Nuryanto juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan. Seluruh dokumen pengusulan anggaran diminta untuk disiapkan secara akurat dan tepat waktu guna menghindari terjadinya bottleneck atau penumpukan berkas pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Guna menjamin seluruh proses penyerapan anggaran tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, koordinasi lintas instansi bersama BPKAD, Inspektorat, serta Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diminta untuk semakin diperkuat.

Pj Sekda juga menuntut para pimpinan OPD agar memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan hambatan teknis maupun administrasi, pimpinan unit kerja diinstruksi untuk langsung turun tangan mengambil langkah korektif secara cepat sebelum masalah berkembang menjadi kompleks.

Sebagai instrumen pengawasan yang efektif, OPD diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Monep. Pembaruan data realisasi fisik dan keuangan secara berkala dinilai krusial agar pimpinan dapat mendeteksi secara dini kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target indikator kinerja.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Nuryanto menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran untuk memperlambat program pemerintah yang menyasar masyarakat.

“Efisiensi harus dimaknai sebagai pengurangan pemborosan dan penataan prioritas belanja, bukan menjadi alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan program masyarakat,” ujarnya.

Di penghujung arahannya, Pj Sekda Nuryanto menegaskan bahwa penyerapan anggaran hakikatnya bukan sekadar mengejar deretan angka statistik semata. Lebih dari itu, tingkat penyerapan anggaran merupakan cerminan nyata dari kesungguhan, rasa tanggung jawab, serta dedikasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan Kota Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027

Published

on

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung penyiapan serta perencanaan matang bagi calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.

Komitmen bersama tersebut diwujudkan melalui serangkaian koordinasi intensif serta penandatanganan Berita Acara Dukungan Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP yang dipusatkan di Kantor DKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/11/2026).

Kerja sama ini merupakan wujud nyata integrasi peran antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi data, hingga penilaian objektif terhadap tingkat kesiapan masing-masing calon lokasi.

Sebagai inisiatif pembangunan kawasan ekonomi masyarakat pesisir, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik perikanan semata. Lebih dari itu, program ini mencakup penguatan aktivitas ekonomi produktif, penataan kelembagaan nelayan, optimalisasi pengolahan hasil perikanan, perluasan akses pemasaran, hingga pemberdayaan sosial masyarakat pesisir secara komprehensif. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dipandang vital agar perencanaan program selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Dukungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Manager Program, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P., bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini sekaligus menjadi payung hukum dan landasan koordinasi dalam mengawal tahapan penyiapan lokasi hingga eksekusi program di lapangan.

Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi akan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi awal, survei dan penilaian kelayakan, fasilitasi kesiapan infrastruktur, serta penyusunan perencanaan pengembangan KNMP. Penilaian didasarkan pada indikator krusial seperti kebutuhan mendesak wilayah, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat kesiapan lokasi, serta konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan akses pasar.

Berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi awal, tercatat sebanyak 24 titik calon lokasi yang tersebar di empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebaran tersebut meliputi:

  • Kabupaten Boalemo: 9 titik calon lokasi

  • Kabupaten Pohuwato: 7 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo: 6 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo Utara: 2 titik calon lokasi

Secara administratif, puluhan titik tersebut mencakup sejumlah kecamatan pesisir strategis, di antaranya Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta (Kabupaten Boalemo); Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Lemito, Marisa, Paguat, Popayato, dan Wanggarasi (Kabupaten Pohuwato); serta Kecamatan Kwandang dan Monano (Kabupaten Gorontalo Utara).

Guna menjamin kelancaran tahapan tersebut, FKTP UNG dan DKP Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat setempat. Dukungan yang digalang meliputi penyediaan basis data akurat, fasilitasi administrasi, serta kesiapan tim terpadu dalam melaksanakan survei dan verifikasi teknis.

Seluruh kandidat lokasi selanjutnya akan melalui tahap uji petik, survei lanjutan, dan verifikasi ketat guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang digariskan dalam pedoman Program KNMP Tahun 2027. Hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian komprehensif ini akan direkomendasikan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan lokasi definitif pembangunan KNMP.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler