Gorontalo – Juru Bicara Partai Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan insan politik untuk saling menghargai perbedaan sikap serta pilihan politik setiap individu.

Menurut Wahidin, setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan partai politik yang dinilai selaras dengan pandangan maupun ideologi pribadinya. Hal tersebut merupakan pilar utama dalam prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia.

“Setiap diri bebas memilih partai politiknya sendiri yang dirasakannya cocok dengan ideologi dirinya. Kan memang begitu substansi demokrasi yang dianut dalam hukum positif Indonesia,” ujar Wahidin.

Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan pernak-pernik wajar dalam dinamika berdemokrasi. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terbawa perasaan (baper) maupun memperbesar perdebatan yang tidak substansial.

“Kita sebagai warga NKRI perlu menghargai orang yang berbeda pendapat dengan diri kita. Jadi, tidak boleh ada yang baper-baper segala. Santai lah,” selorohnya.

Sikap saling menghormati ini, kata Wahidin, sangat krusial agar energi bangsa tidak habis untuk polemik internal, melainkan dialihkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendesak demi kepentingan masyarakat luas.

Meski sebuah kebijakan politik jarang bisa memuaskan seluruh pihak, ia menggarisbawahi bahwa kemaslahatan masyarakat banyak harus tetap menjadi prioritas tertinggi di atas ambisi pribadi atau kelompok.

Hargai Keputusan Politik Setiap Individu

Lebih lanjut, Wahidin meminta publik menghormati keputusan serta sikap politik resmi yang diambil oleh siapa pun, termasuk terkait dinamika keanggotaan dalam partai politik.

“Kita hargai pendapat maupun sikap setiap diri yang dibuatnya secara resmi. Semua parpol pasti menerima diri seseorang yang masuk sebuah parpol maupun keluar dari parpol tersebut,” tuturnya.

Ia menegaskan, esensi utama dari keberadaan partai politik adalah pengabdian.

“Bagi setiap parpol, hal yang penting adalah diurut sebagai berikut: kepentingan orang banyak, lalu kepentingan pribadi,” tegas Wahidin.

Ingatkan Prinsip Negara Hukum

Dalam kesempatan yang sama, Wahidin mewanti-wanti masyarakat agar selalu menjadikan hukum dan lembaga peradilan resmi sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan setiap perselisihan.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdiri teguh di atas konstitusi.

“NKRI adalah negara hukum. Itu tertulis dalam peraturan tertinggi Indonesia, yang kita sebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar,” terangnya.

Oleh karena itu, ia meminta tidak ada pihak yang melakukan penghakiman secara sepihak berdasarkan persepsi atau keinginan kelompok tertentu.

“Marilah kita menempatkan hukum atau pengadilan yang resmi oleh negara sebagai rujukan utama kita sebagai warga negara. Intinya, kita serahkan kepada lembaga hukum untuk menetapkan kebenaran dan keadilan,” imbaunya.

Ia menambahkan, apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pengadilan atau mahkamah wajib diterima dan dihormati oleh seluruh pihak secara legawa.

Gerindra Terbuka bagi Siapa Saja

Menutup arahannya, Wahidin menegaskan bahwa Partai Gerindra senantiasa terbuka terhadap dinamika politik, baik bagi individu yang ingin bergabung maupun yang memilih melangkah keluar.

“Gerindra adalah partai politik yang terbuka. Menurut kami, jika ada pribadi yang mau keluar partai ini maupun yang mau masuk parpol ini, ya biasa saja. Ndak perlu dikompori-kompori,” jelasnya.

Ia pun berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pergeseran peta politik.

“Jangan sampai si A dan si B yang ribut, malah si C yang panas,” kelakarnya menutup pembicaraan.

Wahidin berharap seluruh pihak dapat menyikapi dinamika politik secara dewasa, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Pohuwato – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik di kawasan persawahan Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan unik di tengah bentangan sawah tersebut menjadi momentum krusial bagi TMI Pohuwato untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi kehidupan masyarakat petani di daerah.

Prosesi pengukuhan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir, Ketua DPW TMI Provinsi Gorontalo Rian Uno, serta Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga. Turut hadir jajaran camat, pimpinan Bank SulutGo (BSG) Cabang Marisa, perwakilan PT Loka Indah Lestari (LIL), perwakilan Kodim 1313/Pohuwato, Danramil, hingga Komandan Pos TNI AL (Danposal) Pohuwato.

Pemilihan kawasan persawahan sebagai lokasi acara menyimbolkan komitmen TMI Pohuwato untuk senantiasa hadir dekat dengan realitas kehidupan serta pergumulan para petani di akar rumput.

Ketua DPD TMI Pohuwato yang baru dilantik, Abdul Hamid Sukoli, dalam orasi sambutannya membeberkan kompleksitas persoalan yang dihadapi sektor pertanian lokal, membentang dari wilayah Paguat hingga Popayato. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di kawasan Buntulia dan Duhiadaa, di mana para petani kerap mengalami kelumpuhan masa tanam hingga ancaman gagal panen yang berulang.

“Kompleksitas masalah petani kita membentang dari Paguat sampai Popayato. Apalagi di wilayah Buntulia dan Duhiadaa, petani kesulitan menanam bahkan dihadapkan pada ancaman gagal panen. Ini salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius,” tegas Abdul Hamid.

Ia menekankan pentingnya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah daerah maupun pusat agar masa depan petani tidak terus terancam setiap musim tanam. Abdul Hamid berharap kehadiran TMI mampu menjadi jembatan aspirasi yang efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

Secara khusus, ia menggarisbawahi urgensi penanganan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di Pohuwato yang membutuhkan penyelesaian komprehensif. Momen kehadiran Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir pun diharapkan membawa dampak positif bagi percepatan penanganan masalah tersebut.

“Kehadiran Ketua Umum di Pohuwato semoga membawa spirit dan jangkauan strategis Presiden untuk mengawal serta menyelesaikan masalah petani di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW TMI Rian Uno menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal implementasi program-program pertanian agar kemanfaatannya benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Rian menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai Pembina TMI, sehingga seluruh program kebijakan sektor pertanian difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani.

Sebagai wujud kerja nyata, rangkaian pelantikan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga dengan disaksikan langsung oleh Ketum DPN TMI Don Muzakir.

Penyerahan alsintan tersebut diharapkan dapat mempermudah pengolahan lahan, mendongkrak produktivitas hasil panen, serta mendorong modernisasi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

🔊 Dengarkan berita

Gorontalo – Juru Bicara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Wahidin Ishak, akhirnya angkat bicara merespons gelombang pertanyaan dari para kuli tinta dalam beberapa waktu terakhir. Sikap responsif ini diambil guna menjawab rasa penasaran publik terkait kalkulasi politik dan target perolehan kursi partai besutan Prabowo Subianto tersebut pada kontestasi Pemilu mendatang.

Wahidin mengungkapkan bahwa internal Partai Gerindra Gorontalo saat ini justru cenderung pasif dan tidak menempatkan pembahasan target jumlah kursi legislatif sebagai prioritas utama pergerakan partai.

“Kami di internal Gerindra Gorontalo hampir tidak pernah memperdebatkan soal target kursi. Mengapa? Jujur, suasana kebatinan kami saat ini masih dalam suasana berefleksi, dan mood politik kami sedang enggan membahas hal-hal normatif seperti itu. Fokus kami sepenuhnya diarahkan pada kerja-kerja nyata yang berdampak langsung bagi ribuan rakyat di akar rumput,” ujar Wahidin Ishak dalam siaran pers resminya, Sabtu (18/07/2026).

Wahidin juga menanggapi santai ambisi-ambisi politik kekuasaan dengan selipan analogi lokal. Dirinya menilai perdebatan mengenai target perolehan kursi dan perebutan jabatan struktural di hilir pemerintahan dinilai terlalu dini dan belum esensial untuk dikonsumsi publik saat ini.

“Kalau cuma bicara target jumlah kursi, atau ingin menduduki jabatan ini dan itu, mohile maapu, sudalopo buwayi (mohon maaf, itu sudah kuno). Kami saat ini masih merenungi hakikat pengabdian dan kehidupan di dunia ini. Boleh kan ya kita fokus pada substansi dulu?” tukasnya retoris.

Lebih lanjut, pria yang dikenal vokal ini mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilu masih menyisakan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, menentukan target kursi dalam peta perpolitikan tidak boleh dilakukan secara serampangan atau sekadar menebak angka demi pemenuhan kepuasan publik semata.

“Pemilu masih lama. Nanti saja ada waktunya kita bicara target secara definitif. Mau pasang target dua kursi, tiga, empat, atau bahkan mau menyapu bersih semua kursi di parlemen juga sah-sah saja. Namanya juga target. Namun, masalahnya di Gerindra itu tidak bisa asal cumu (asal sebut) begitu. Semua harus didasarkan pada draf analisis politik yang rigid dan ilmiah. Sementara saat ini, kader Gerindra Gorontalo belum menyusun analisis tersebut. Jadi bagaimana mungkin kami melempar angka target ke publik?” urai Wahidin.

Ia menegaskan, esensi doktrin politik Partai Gerindra yang ditekankan kepada seluruh kader di Gorontalo bukanlah tentang pencapaian angka elektoral personal, melainkan kebermanfaatan sosial bagi masyarakat luas.

“Pertanyaan pokok dan mendasar dari partai kepada seluruh kadernya adalah: kau sudah bermanfaat untuk berapa orang? Semakin banyak masyarakat yang merasakan langsung kegunaan dan kontribusi nyatamu, maka itu semakin baik. Hal itu jauh lebih mulia dan tidak ada kaitannya dengan target-target angka di Pemilu,” pungkas Wahidin menutup keterangannya.