POHUWATO – Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato merespons laporan mengenai dugaan ketidakterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tehele, Kecamatan Popayato. Kurangnya transparansi ini memicu kecurigaan akan adanya potensi korupsi pada proyek yang didanai Dana Desa (DD).
“Adanya temuan saat ada aduan, dan pihak terkait harus mengembalikan dana yang ditemukan bermasalah,” ujar Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, Muslim Nento, pada (11/08/2024).
Muslim juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tehele dalam pengerjaan proyek tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, BPD berperan sebagai pengawas internal yang mengawasi pemerintah desa dan tidak boleh terlibat langsung sebagai pelaksana proyek.
“Sekiranya BPD sebagai pengawas internal, mereka tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan proyek,” tegas Muslim.
Inspektorat saat ini tengah melakukan pemeriksaan tahap pertama di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pohuwato. Untuk Desa Tehele, Muslim menyatakan bahwa pemeriksaan kemungkinan akan dijadwalkan pada tahap kedua di tahun 2024, yaitu sekitar bulan Oktober atau November.
“Kami tengah melakukan pemeriksaan, Desa Tehele kemungkinan akan masuk jadwal tahap kedua, sekitar Oktober atau November,” kata Muslim.
Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika memiliki bukti kuat terkait dugaan penyalahgunaan atau korupsi pada proyek pembangunan desa.
Dengan adanya pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan proyek pembangunan di Desa Tehele dan desa-desa lainnya dapat berjalan transparan dan bebas dari korupsi.
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo meluncurkan gebrakan baru bagi pelaku UMKM kopi jalanan. Lewat lomba barista, para pelaku akan dibina agar usahanya naik kelas, lebih kreatif, dan memiliki akses pembiayaan yang lebih luas.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap semua pelaku usaha kopi di kota. Data ini akan menjadi landasan program pembinaan, termasuk lomba barista.
Program ini tidak sekadar seremoni. Adhan menuturkan bahwa anak muda yang menjual kopi di pinggir jalan bisa mengembangkan usahanya. Melalui lomba ini, mereka berpeluang memperoleh sertifikat halal barista, yang dapat menjadi tiket akses pembiayaan usaha, termasuk melalui perbankan.
Yang membedakan lomba ini adalah penilaian langsung dilakukan di lokasi usaha peserta. Tim juri akan memeriksa kualitas kopi, kebersihan, kelayakan produk, dan kreativitas penyajian secara langsung di lapak masing-masing.
Pemkot juga menyiapkan hadiah menarik bagi peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kopi mereka. Program ini diharapkan dapat membentuk UMKM kopi jalanan menjadi lebih formal, profesional, dan berkelanjutan.
Selain itu, program ini juga diproyeksikan menjadi upaya mendorong ekonomi lokal melalui sektor kuliner dan industri kreatif. Adhan menambahkan bahwa program ini dirancang sebagai upaya jangka panjang agar UMKM anak muda bisa lebih bersaing. Dengan sertifikasi dan pendampingan, mereka diharapkan naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Lomba barista ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Gorontalo dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis kreativitas yang makin solid, serta memaksimalkan peluang usaha di sektor minuman dan kuliner.
Wali Kota Adhan juga mengungkapkan rencana lomba bagi pelaku UMKM yang menjajakan dagangan di trotoar. Kegiatan lomba produk yang dijual oleh mereka akan diawali dengan pendataan pelaku UMKM trotoar Jalan Eks Andalas, Cokroaminoto, Nani Wartabone, dan Pelataran Sentral.
“Saya sudah menghubungi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk mendata mereka. Lombanya tidak dipungut biaya pendaftaran,” ujar Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (10/12/2025).
Setelah pendataan, Adhan menjelaskan, pihaknya akan membentuk tim juri yang akan melakukan penilaian. Tim penilai tidak melibatkan perangkat internal Pemkot Gorontalo; semua berasal dari lembaga di luar pemerintah daerah. Penilaian akan melibatkan aspek kelayakan produk, kesehatan, dan faktor-faktor lain, dengan mekanisme mendatangi lapak satu per satu.
Lebih lanjut, Adhan menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang mengikuti lomba akan menerima sertifikat halal. Khusus pemenang, Adhan menyatakan bahwa bonus hadiah akan diserahkan pada acara zikir akbar bertujuan untuk pisah sambut tahun baru.
“Insya Allah pada Rabu malam, 31 tanggal hadiah akan diserahkan dalam rangka zikir yang dipandu Ustadz Zaki. Juara satu hingga juara harapan tiga akan menerima hadiah tersebut,” tambahnya.
Adhan menegaskan tujuan lomba ini adalah memberikan semangat bagi pelaku UMKM generasi muda untuk menggapai masa depan yang diimpikan. Ia juga menambahkan bahwa lomba ini dapat menjadi sarana penunjang suntikan modal dari BTN bagi pelaku UMKM.
Penutup pernyataan Wali Kota menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat serta memanfaatkan peluang usaha di sektor minuman dan kuliner.
DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi atas pelaksanaan program percetakan lahan sawah baru seluas kurang lebih 5.600 hektare yang kini mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Program tersebut dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di Kabupaten Pohuwato.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, yang hadir mewakili Ketua DPRD pada kegiatan sosialisasi, menegaskan bahwa program tersebut sangat penting mengingat kebutuhan beras di Gorontalo hingga kini masih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan.
“Selama ini kita masih kekurangan beras dan masih disuplai dari Sulawesi Selatan. Dengan adanya percetakan sawah baru seluas 5.600 hektare ini, kita berharap kebutuhan beras di Gorontalo bisa terpenuhi, bahkan ke depan bisa surplus,” ujar Hamzah.
Selain memperkuat ketahanan pangan, Hamzah juga menekankan bahwa program ini akan memberi dampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani lokal.
“Program ini sangat membantu perekonomian petani kita, khususnya di Kabupaten Pohuwato. DPRD tentu menyambut baik dan akan memberikan dukungan penuh agar program berjalan sukses,” katanya.
Lebih lanjut, Hamzah menyampaikan bahwa dari hasil diskusi dengan pihak TNI yang turut terlibat dalam pelaksanaan program, terlihat bahwa proyek percetakan sawah baru ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan sektor pertanian di Provinsi Gorontalo.
“Tadi saya berbicara dengan Pak Jenderal, dan beliau juga menegaskan bahwa program ini sangat baik untuk Gorontalo. Kita bersyukur karena program ini telah dipercayakan kepada daerah kita dan dikerjakan dengan serius oleh pihak terkait, termasuk dukungan dari DPRD,” jelasnya.
Program percetakan sawah tersebut dijadwalkan berlangsung selama 90 hari kerja. Menurut Hamzah, jangka waktu tersebut cukup singkat sehingga menuntut koordinasi dan kerja sama erat antarinstansi agar pelaksanaannya efisien dan tepat sasaran, mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan.
“Dengan waktu yang terbatas, tentu diperlukan kerja sama yang solid. Anggarannya besar, jadi kita berharap pelaksanaannya benar-benar efektif, transparan, dan bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Hamzah.
DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo secara resmi mengumumkan pelaksanaan Uji Publik Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029.
Pengumuman tersebut ditetapkan melalui surat bernomor DPRD/4218/XII/2025, sebagai tindak lanjut dari surat Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Gorontalo Nomor 20/TIMSEL-KPID GTO/XII/2025 tertanggal 5 Desember 2025 tentang penyampaian hasil uji kompetensi dan usulan pelaksanaan uji publik.
Uji publik ini digelar untuk menilai kelayakan dan kepatutan para calon anggota, sesuai amanat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI.
DPRD Provinsi Gorontalo merilis 15 nama calon komisioner KPID yang akan mengikuti uji publik, yaitu:
Abdul Rajak Babuntai
Arif Rahim
Fahrudin F. Salilama
Hasanudin Djadin
Jitro Paputungan *
Marten Nusi
Muhlis Pateda
Rahmat Giffary Bestamin
Rajib Gandi Ismail *
Sofya Abdullah
Suci Priyanti Kartika Chanda Sari
Sudirman Mile *
Yenny Harmain
Zainudin Husain
(*) Menandakan calon petahana.
Dalam kesempatan itu, DPRD Provinsi Gorontalo mengajak partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan, saran, maupun masukan terhadap para calon komisioner KPID selama masa pelaksanaan uji publik.
Tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis ke alamat DPRD Provinsi Gorontalo di Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo 96118, atau melalui email resmi di sekretariat.dprdgorontalo@gmail.com.
Waktu penyampaian tanggapan dibuka setiap hari kerja pukul 08.00–16.00 WITA, mulai tanggal 5 hingga 18 Desember 2025. Semua tanggapan wajib mencantumkan identitas pengirim dan dijamin kerahasiaannya oleh pihak DPRD.
Melalui uji publik ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses seleksi, agar komisioner KPID terpilih nantinya merupakan figur yang profesional, kredibel, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah.