GORONTALO – PT. Mentari Alam Persada yang merupakan anak dari PT. Merdeka Chopper Gold Tbk. berencana akan membangun jalan pintas Sepanjang 8,9 kilometer dengan ruas selebar 10 meter di desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, (14/4/2022).
Pembangunan infrastruktur jalan ini, dilakukan untuk menunjang operasional dari proyek pertambangan emas atau Pani Gold Project yang dikelola bersama PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), PT. Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), PT. Pani Bersama Tambang (PBT).
Dengan menggunakan bahan dasar Makadam, Pembangunan jalan dengan total buka jalan 25 meter ini, dilengkapi dengan pembangunan drainase di sisi kanan dan kiri sepanjang 3 meter dengan lebar 9 meter.
Menurut penjelasan dari pihak Merdeka Mining Service (MMS) PT. MAP yang akan melakukan konstruksi jalan, proyek pembangunan akan dilakukan pada bulan Juni Tahun 2022 dan di perkirakan selesai pada bulan Juni Tahun 2023.
“Kami juga akan membangun jembatan dengan dimensi 7 × 105 meter yang mampu menahan beban hingga 150 ton dan lahan untuk pembangunan jalan pintas ini akan segera di bebaskan oleh pihak perusahaan dengan menjamin hak para pemilik lahan secara adil,” terang pihak MMS PT. MAP saat melakukan sosialisasi kepada pihak perwakilan masyarakat dan aparat di 3 desa yakni Taluduyunu, Taluduyunu Utara, dan Hulawa, (8/4/2022).
Di sela itu, Selaku Superintendent Community Affair PT. PETS, Sri Joko Yunanto pada sosialisasi perwakilan masyarakat dan aparat di 3 desa menyampaikan bahwa jalan tersebut dibangun karena pertimbangan faktor keselamatan dalam industri pertambangan sesuai peraturan.
“Agar pula masyarakat setempat tidak terganggu karena kedepan perusahaan akan menggunakan akses jalan baru ini untuk beroperasi. perusahaan juga akan menyediakan akses yang dijaga petugas guna memastikan keselamatan masyarakat setempat yang melintas,” ujar Sri Joko Yunanto
Di sisi lain, Ketua KUD, Idris Kadji yang merupakan mitra perusahaan meminta kepada masyarakat untuk mendukung maksud baik dari perusahaan
“Karena proyek pertambangan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pohuwato,” tuturnya.
Sementara itu, Perwakilan masyarakat dan aparat di 3 desa menyampaikan kepada pihak perusahaan agar lebih memperhatikan tenaga kerja lokal dari daerah mereka, memperbaiki akses jalan di desa yang ada, serta mendukung kegiatan masyarakat lainnya.
Sebagai informasi, Sepekan sebelumnya dari pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi di dua Desa, Kecamatan Marisa yakni Teratai dan Bulangita yang terdampak pembangunan jalan pintas.
Pada sosialisasi tersebut, Camat Huntoyungo meminta dukungan dari semua pihak agar perusahaan dapat segera membangun jalan pintas yang akan mendatangkan banyak manfaat bagi Pohuwato secara keseluruhan.
Indonesia memiliki harga internet termahal di ASEAN dengan tarif US$ 0,41 atau setara Rp 6.809 per Mbps untuk layanan fixed broadband. Data ini berasal dari laporan Cable.co.uk dan We Are Social per Februari 2025.
Meski harganya tinggi, kecepatan internet Indonesia justru menempati urutan kedua paling lamban di kawasan, berdasarkan data Speedtest Global Index per Agustus 2025. Untuk fixed broadband, kecepatan hanya 39,88 Mbps, menempatkan Indonesia di peringkat ke-116 dunia. Sedangkan untuk mobile broadband, kecepatan mencapai 45,01 Mbps, berada di urutan ke-83 dunia.
Sebagai perbandingan, beberapa negara ASEAN memiliki harga internet jauh lebih rendah, seperti Filipina US$ 0,14, Malaysia US$ 0,09, Vietnam US$ 0,04, Singapura US$ 0,03, dan Thailand US$ 0,02 per Mbps.
Kecepatan internet mobile broadband di ASEAN juga bervariasi dengan Brunei Darussalam tercepat di 184,86 Mbps, dan Singapura menduduki posisi ke-12 dunia dengan 164,75 Mbps. Sedangkan untuk fixed broadband, Singapura menjadi yang tercepat di dunia dengan kecepatan 394,3 Mbps.
Mengutip laman Visual Capitalist, “Negara-negara Asia seperti Vietnam, Cina, dan Korea Selatan menyediakan internet cepat dengan harga terjangkau, beberapa di antaranya hanya US$ 0,05 per Mbps.”
Data Speedtest Global Index meneliti kecepatan internet di 103 negara untuk mobile broadband dan 154 negara untuk fixed broadband.
Dengan fakta tersebut, Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal harga dan kecepatan internet dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dan dunia.
Adik kandung mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Halim Kalla, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat oleh Kortas Tipikor Polri. Halim selaku Presiden Direktur PT BRN diduga berperan dalam penyalahgunaan wewenang pada proyek senilai lebih dari Rp 1,3 triliun ini, yang akhirnya mangkrak sejak 2016. Selain Halim Kalla, tersangka lain yang dijerat antara lain mantan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mochtar, Dirut PT BRN inisial RR, serta Dirut PT Praba, HYL.
Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo menegaskan, “Tersangka FM sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Dirut PT BRN dan HYL selaku Dirut PT Praba,” ujarnya dalam konferensi pers. Brigjen Totok Suharyanto, Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, juga menjelaskan, “Sebelum pelaksanaan lelang itu, diketahui bahwa pihak PLN melakukan permufakatan dengan pihak calon penyedia dari PT BRN dengan tujuan memenangkan PT BRN dalam lelang PLTU 1 Kalbar.” Proyek ini didanai kredit komersial dari Bank BRI dan BCA melalui skema Export Credit Agency (ECA), namun pelaksanaan dan progresnya bermasalah hingga menyebabkan kerugian negara besar-besaran.
Tercatat nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun akibat proyek mangkrak dan upaya persekongkolan dalam lelang antara oknum PLN dan pihak swasta terkait. Sampai saat ini proses hukum masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru berdasarkan pengembangan penyidikan lebih lanjut.
Zulfikar M. Tahuru Politisi muda Gorontalo || Foto istimewa
Oleh: Zulfikar M. Tahuru
Politisi muda Gorontalo
Demokrasi Indonesia hari ini tampak seperti arena besar yang ramai, tapi kehilangan arah moralnya. Setiap kali pemilu datang, semua pihak ikut berebut memberi “penyadaran” — lembaga swadaya masyarakat dengan kampanye moralnya, media dengan liputan heroiknya, dan warganet dengan idealismenya di dunia maya. Semua merasa berperan dalam menjaga demokrasi. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, satu kelompok yang justru paling senyap adalah kaum terpelajar.
Padahal, kalau menilik pemikiran klasik C. Wright Mills dalam The Power Elite (1956), kaum intelektual seharusnya menjadi kelompok yang memegang fungsi kontrol sosial dan moral terhadap kekuasaan. Mereka punya jarak kritis yang memungkinkan untuk menilai, mengingatkan, dan — bila perlu — menggugat. Namun, dalam praktiknya, banyak kaum terdidik justru memilih posisi aman: Mereka yang paham teori justru tidak banyak bicara. Mereka yang mengerti sistem justru takut dianggap berpihak.
Mereka lupa, netral di tengah ketidakadilan bukanlah kebijaksanaan, Tapi pembiaran.
Di sisi lain, demokrasi yang seharusnya berpijak pada kedaulatan rakyat kini makin dikuasai oleh kapital. Teori elite capture menjelaskan bahwa kekuasaan politik dalam sistem demokrasi kerap disandera oleh kelompok ekonomi kuat yang mampu mengendalikan narasi publik, kebijakan, bahkan hasil pemilu. Fenomena ini tampak jelas di Indonesia: biaya politik yang mahal membuat demokrasi bergantung pada donatur besar. Alhasil, demokrasi berubah dari ruang partisipasi menjadi pasar transaksi.
Lantas, di mana peran kaum terpelajar ketika demokrasi dirampas oleh modal?
Apakah mereka masih punya keberanian untuk menulis, bersuara, atau sekadar mengingatkan publik tentang bahaya sistem yang dikendalikan uang?
Ironisnya, ketika hasil demokrasi mengecewakan, kita dengan mudah menuding partai politik. Seolah seluruh dosa demokrasi berhenti di sana. Padahal, partai hanyalah satu organ dari sistem yang lebih besar. Demokrasi adalah tanggung jawab kolektif: rakyat, media, akademisi, dan kelas menengah — semua punya andil dalam menjaga kesehatannya. Ketika kaum intelektual memilih diam, demokrasi kehilangan akal sehatnya. Ketika rakyat apatis, demokrasi kehilangan ruhnya.
Dalam konteks ini, teori public sphere dari Jürgen Habermas relevan untuk diingat. Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang rasional — tempat masyarakat berdialog secara setara, bukan berdasarkan uang atau kekuasaan. Kaum terpelajar seharusnya menjadi penjaga ruang itu: memastikan diskusi publik tidak tenggelam oleh propaganda, dan pengetahuan tetap menjadi cahaya bagi arah bangsa.
Demokrasi Indonesia tidak sedang kekurangan pemilih. Yang hilang justru para pendidik bangsa yang mau berpikir dan berbicara tanpa takut kehilangan posisi. Karena jika kaum terpelajar terus bungkam, maka suara nurani bangsa akan perlahan menghilang — dan demokrasi hanya akan menjadi pesta lima tahunan tanpa Ruh.