Kota Gorontalo – Merespons cepat instruksi tegas Wali Kota Adhan Dambea terkait penataan birokrasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo menggelar operasi penertiban skala makro, Senin (06/07/2026). Operasi ini menyasar para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nekat keluyuran pada jam kerja aktif tanpa mengantongi surat izin resmi dari pimpinan instansi.

Eksekusi pengawasan disiplin melekat ini dijadwalkan bergulir secara berkala dan rutin. Langkah taktis tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen Pemkot Gorontalo dalam mengerek indeks kinerja pegawai serta memulihkan marwah kedisiplinan korps abdi negara.

Dalam operasi yang dimulai tepat pukul 10.00 WITA tersebut, armada penegak perda berhasil menjaring empat oknum ASN yang kedapatan berada di ruang publik saat jam pelayanan kantor sedang berlangsung. Saat diinterogasi, keempatnya dipastikan tidak mampu menunjukkan dokumen dispensasi atau surat izin keluar kantor.

Operasi penyisiran bergerak mobile menyasar sejumlah titik vital yang kerap menjadi pusat keramaian dan perbelanjaan. Di antaranya Citimall Gorontalo, Indogrosir, pusat perbelanjaan alat tulis Toko Ira dan Toko Mufida, hingga beberapa rumah makan strategis di seputaran Kota Gorontalo.

Kepala Satpol PP Kota Gorontalo Marwan Saleh menegaskan, operasi perdana di awal pekan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Wali Kota Gorontalo guna memperketat pengawasan internal terhadap perilaku ASN dan PPPK.

“Sesuai perintah harian Bapak Wali Kota, razia penegakan disiplin ini akan kami gelar secara rutin dan acak. Setiap pegawai, baik ASN maupun PPPK, yang kedapatan berkeliaran di luar instansi saat jam kerja tanpa melampirkan surat izin tertulis, akan langsung kami amankan dan tertibkan ke Mako Satpol PP Kota Gorontalo,” tegas Marwan Saleh.

Marwan berharap, shock therapy melalui razia berkala ini mampu menumbuhkan kesadaran kolektif para aparatur agar menghormati regulasi jam kerja, serta tidak meninggalkan kewajiban pelayanan publik demi kepentingan pribadi.

Terkait mekanisme penindakan, Marwan menjelaskan bahwa para oknum yang terjaring razia tidak langsung dijatuhi sanksi disiplin berat. Mereka terlebih dahulu digiring ke posko untuk menjalani proses administrasi yustisial, meliputi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lisan serta penandatanganan surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, draf data klinis identitas para pegawai yang terjaring akan segera diteruskan secara resmi ke instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) asal mereka sebagai bahan evaluasi dan pembinaan internal oleh kepala dinas.

“Seluruh hasil pendataan orisinal ini akan kami kirimkan ke instansi masing-masing hari ini juga. Selain itu, draf laporan ini kami tembuskan langsung kepada Bapak Wali Kota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret hasil razia,” pungkas Marwan.

Melalui skema pengawasan berlapis dan berkala ini, Pemerintah Kota Gorontalo memproyeksikan adanya grafik kenaikan tingkat kedisiplinan aparatur. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal tanpa terganggu oleh fenomena kosongnya meja kerja saat jam pelayanan.

Kota Gorontao – Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea melayangkan kritik bergelombang dan teguran keras terhadap performa kerja sejumlah lurah. Mantan ketua DPRD itu menilai barisan aparatur garda terdepan tersebut abai dan tidak peka dalam memetakan potret kemiskinan ekstrem di wilayah administrasinya masing-masing.

Pernyataan menohok tersebut dilontarkan Wali Kota Adhan saat menakhodai Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Agenda evaluasi total ini digelar secara tatap muka di Rumah Dinas Jabatan Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Ahad (05/07/2026).

Adhan menegaskan, hasil temuan empiris di lapangan mengenai adanya warga yang hidup di bawah garis kelayakan menjadi bukti otentik rapuhnya fungsi kontrol dan kepedulian sosial aparatur kelurahan.

“Saya melihat langsung realitas pilu itu di lapangan. Kemarin saya turun menyisir wilayah seharian penuh sampai larut malam untuk memvalidasi kondisi rill warga. Tragisnya, saya justru baru mengetahui ada masyarakat yang hidup telantar setelah menerima aduan langsung dari sesama warga, bukan dari laporan berkala lurah. Ini indikasi kuat bahwa lurah di wilayah tersebut mandek bekerja,” tegas Adhan Dambea dengan nada tinggi.

Secara terperinci, Adhan membeberkan dua temuan krusial saat dirinya melakukan turun lapangan (turlap). Di Kelurahan Dembe I, ia mendapati warga miskin yang masih bertahan di dalam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang nyaris roboh. Sementara di kelurahan lain, seorang lansia telantar terpaksa hidup menyewa di rumah kos sempit usai rumah pribadinya dieksploitasi dan dijual oleh anak kandungnya.

Bagi Adhan, anomali sosial kemasyarakatan seperti ini seharusnya sudah diantisipasi, didata, dan diintervensi oleh jajaran kelurahan sejak awal sebelum menggelinding menjadi polemik di ruang publik.

“Sejak hari pertama dilantik, saya sudah gariskan dengan tebal: jangan sampai ada warga Kota Gorontalo yang kelaparan atau hidup memprihatinkan tanpa sepengetahuan negara. Lurah wajib pasang telinga dan mata, hadir di tengah-tengah problem domestik masyarakatnya,” cetus Wali Kota.

Ia mengingatkan para pemangku kebijakan di tingkat kelurahan agar menanggalkan mentalitas birokrat yang sekadar memburu kenyamanan fasilitas jabatan, melainkan harus tegak lurus mengemban sumpah jabatan secara bertanggung jawab.

“Jangan hanya mau menikmati prestise jabatan! Bekerjalah pakai hati dan tanggung jawab moral. Ingat, saat pelantikan kita semua disumpah di bawah kitab suci Al-Qur’an untuk mengurus dan mengabdi pada rakyat,” tandasnya.

Merespons rapor merah tata kelola pelayanan publik ini, Wali Kota Adhan langsung menerbitkan instruksi lisan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Gorontalo untuk segera menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kilat khusus bagi seluruh lurah. Diklat ini difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, peningkatan kepedulian sosial, serta kualitas pelayanan prima (service excellence).

Adhan memproyeksikan, lewat evaluasi berlapis dan penguatan kapasitas ini, struktur birokrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat bertransformasi menjadi lebih responsif, cepat tanggap dalam mitigasi problem sosial, serta berorientasi penuh pada akselerasi kesejahteraan masyarakat.

Agenda Rakorev strategis tersebut turut dihadiri dan dikawal langsung oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, Sekretaris Daerah Ismail Madjid, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat dan lurah se-Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo secara resmi menyambut kedatangan 100 mahasiswa dan 4 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Periode II Tahun 2026. Prosesi penerimaan delegasi akademis kampus berbasis Yogyakarta ini berlangsung khidmat di Gedung Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Senin (22/06/2026).

Ratusan intelektual muda tersebut dijadwalkan bakal berdiaspora untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat di sejumlah lokus wilayah strategis, yang mencakup teritorial Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango (kawasan Bone Pantai), dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Seremoni penerimaan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota Indra Gobel, Sekretaris Daerah Ismail Madjid, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Dr. Deddy, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Harianto Saini. Turut hadir pula jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kota Gorontalo.

Dalam sambutan resminya, Wali Kota Adhan Dambea melayangkan apresiasi tinggi kepada rektorat UGM yang kembali menetapkan Provinsi Gorontalo sebagai lokus pengabdian. Menurut Adhan, penetapan wilayah ini selama dua tahun berturut-turut—sejak 2025 hingga 2026—merupakan sebuah kehormatan geopolitik sekaligus peluang emas bagi daerah.

Adhan berharap, penetrasi program kerja dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini tidak hanya menyentuh aspek pembangunan fisik pedesaan semata. Lebih dari itu, kehadiran kontingen UGM ditargetkan mampu memicu lompatan motivasi dan membakar semangat generasi muda lokal agar berani merajut mimpi melanjutkan studi ke universitas klaster puncak nasional.

“Kehadiran adik-adik mahasiswa UGM di Gorontalo harus menjadi stimulan psikologis bagi anak-anak daerah. Kami menaruh harapan besar agar pasca-program ini, semakin banyak putra-putri asli Gorontalo yang memiliki konfiden dan daya juang tinggi untuk menembus seleksi akademik di UGM,” tegas Wali Kota Adhan.

Politisi senior ini menggarisbawahi bahwa daerahnya tidak boleh sekadar diposisikan sebagai objek penonton atau laboratorium formalitas KKN semata. Substansi utama yang dikejar oleh pemerintah daerah adalah transfer pengetahuan, internalisasi nilai, serta dampak jangka panjang (long-term impact) terhadap eskalasi indeks pembangunan manusia (IPM).

“Jangan sampai daerah kita hanya dijadikan tempat KKN yang lewat begitu saja tanpa bekas. Poin krusialnya adalah bagaimana kehadiran mereka mentransfer inspirasi bagi anak-anak di desa-desa Gorontalo untuk terus belajar, mendulang prestasi, dan berani bersaing masuk ke jajaran kampus elite di Indonesia,” imbuhnya.

Melalui kemitraan KKN inklusif ini, Pemkot Gorontalo optimis dapat mengunci komitmen kolaboratif yang lebih solid antara klaster akademik dan birokrasi daerah. Sinergi ini diproyeksikan mampu mengurai berbagai problem sosial kemasyarakatan sekaligus mencetak cetak biru generasi muda daerah yang unggul dan berdaya saing global.