BONBOL – Pelaksanaan program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), di wilayah Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, tengah menjadi sorotan tajam. Jagat maya dihebohkan oleh beredarnya sebuah video berdurasi 10 detik yang memperlihatkan paket makanan dari program tersebut diduga telah tercemar belatung.

Video viral itu sontak memicu keresahan masyarakat luas terkait standar Quality Control (QC) serta keamanan pangan yang didistribusikan. Dalam tayangan tersebut, paket makanan yang disebut-sebut diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bonepantai tampak sudah sangat tidak layak konsumsi.

Merespons kehebohan yang terjadi, tak lama berselang muncul sebuah tayangan klarifikasi dari Djamila Abdjul, orang tua dari Serlin Abas yang merupakan salah satu penerima manfaat program MBG tersebut. Dalam pernyataannya, Djamila membantah bahwa makanan itu sudah rusak sejak awal didistribusikan.

“Makanan yang kami terima awalnya dalam keadaan baik, hanya saja penyimpanannya (di rumah) dalam keadaan yang tidak baik,” ungkap Djamila memberikan klarifikasi terkait munculnya belatung tersebut.

Meski demikian, alih-alih meredakan suasana, pernyataan klarifikasi itu justru memantik perdebatan baru di tengah masyarakat. Sejumlah warganet menilai bahwa tanggung jawab kerusakan makanan tidak seharusnya dibebankan kepada penerima manfaat. Publik berpendapat bahwa daya tahan makanan dan estimasi waktu konsumsi merupakan bagian dari sistem yang seharusnya terjamin sejak awal produksi.

Kritik tajam dari publik juga ramai bermunculan di kolom komentar unggahan akun media sosial “Bayu Lamanasa”, yang turut membagikan video viral tersebut. Beberapa warganet menyoroti dugaan adanya kelalaian dalam sistem pengemasan, distribusi, dan pengawasan makanan oleh instansi terkait yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Insiden di Bonepantai ini pun menjadi peringatan keras bagi pihak penyelenggara. Kasus ini membuktikan bahwa program pemenuhan gizi nasional tidak hanya bergantung pada kualitas bahan baku di dapur produksi, tetapi juga menuntut sistem pengemasan, penanganan, dan waktu distribusi yang higienis serta terkontrol dengan ketat.

BONBOL – Tradisi Koko’o atau ketuk sahur masih terus dilestarikan oleh masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo. Setiap kali bulan Ramadan tiba, tradisi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga, khususnya di daerah pesisir dan pedesaan.

Koko’o dilakukan dengan cara para pemuda berkeliling kampung menjelang waktu sahur sambil membawa alat pukul tradisional. Ketukan ritmis dari alat tersebut berfungsi membangunkan warga agar bersiap menyantap sahur sebelum menjalankan ibadah puasa.

Di sejumlah daerah, tradisi Koko’o kini mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui penggunaan pengeras suara dan sistem audio modern. Namun, pemandangan berbeda bisa ditemui di wilayah pesisir selatan Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di Kecamatan Bonepantai. Warga Desa Bilungala memilih untuk tetap menjaga keaslian tradisi Koko’o secara murni, tanpa bantuan sound system atau perangkat elektronik lainnya.

Setiap malam selama Ramadan, para pemuda desa rutin berkeliling dari lorong ke lorong sambil membunyikan Koko’o. Suara pukulan alat sederhana itu menjadi alarm alami yang ditunggu warga, menggantikan fungsi teknologi dengan nuansa kebersamaan khas kampung.

Ketua Karang Taruna Desa Bilungala, Abdul Karim Suleman, mengatakan bahwa tradisi Koko’o telah berlangsung sejak era 1960-an dan secara konsisten dijalankan hingga kini. Menurutnya, kegiatan itu dimulai sejak malam pertama Ramadan hingga malam terakhir setiap tahun.

Meski sebagian pemuda Bilungala kini merantau dan akrab dengan berbagai alat musik modern, semangat mereka untuk menjaga keaslian tradisi tetap kuat. Baik yang tinggal di kampung maupun yang pulang kampung saat Ramadan, mereka bergotong royong melestarikan Koko’o sebagai warisan budaya nenek moyang.

“Koko’o bukan sekadar tradisi membangunkan sahur, tetapi juga simbol kebersamaan dan identitas desa kami,” ujar Abdul Karim.

Bagi warga Bilungala, pelestarian tradisi ini adalah bukti nyata bahwa modernisasi tidak harus menghapus kearifan lokal. Koko’o menjadi penanda spiritual, sosial, dan budaya yang terus hidup di tengah perubahan zaman.

BONBOL – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Suwawa Tengah menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dinilai kurang sigap dalam menerbitkan serta menyebarluaskan surat edaran terkait persiapan peringatan Hari Patriotik 23 Januari. Keterlambatan tersebut dianggap mencerminkan lemahnya koordinasi internal pemerintah daerah dalam menyambut momentum bersejarah yang sarat nilai kebangsaan.

Ketua KNPI Suwawa Tengah, Rahmat Unggo, mengungkapkan bahwa hingga menjelang hari peringatan, masyarakat di sejumlah wilayah belum menerima instruksi resmi mengenai pemasangan bendera Merah Putih maupun umbul-umbul. Padahal, imbauan tersebut setiap tahun menjadi panduan masyarakat dalam memeriahkan peringatan Hari Patriotik yang memiliki makna historis bagi Gorontalo.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat dan menumbuhkan semangat kebangsaan,” ujar Rahmat, Selasa (21/1).

Menurut Rahmat, keterlambatan penyebaran surat edaran dapat berdampak pada berkurangnya partisipasi publik dan menurunkan nilai reflektif dari Hari Patriotik. Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya memiliki sistem perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan rutin yang selalu diperingati setiap tahun.

“Perencanaan yang baik menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan teladan bagi masyarakat. Apalagi, Hari Patriotik merupakan warisan perjuangan daerah yang patut dihormati,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa KNPI Suwawa Tengah siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kebijakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi kewajiban pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan agenda kebangsaan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan penerbitan surat edaran persiapan Hari Patriotik 23 Januari.