Connect with us

Advertorial

Kedepankan Pendekatan Persuasif dan Humanis! Bappenda Kota Gorontalo Tertibkan Puluhan Reklame Liar

Published

on

Kota Gorontalo – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Gorontalo menggelar operasi razia dan penertiban papan reklame yang terindikasi belum memiliki izin resmi atau belum melakukan pelunasan pembayaran maupun perpanjangan pajak reklame. Penertiban tersebut menyisir sejumlah ruas protokol, yakni di sepanjang Jalan Raja Eyato, Jalan Beringin, hingga Jalan Rambutan, Sabtu (11/7/2026).

Kegiatan pengawasan yang berlangsung intensif sejak pukul 10.00 Wita hingga sore hari tersebut menyasar berbagai bentuk media promosi luar ruang, mulai dari baliho komersial, spanduk, hingga umbul-umbul yang terpasang di depan maupun area tempat-tempat usaha warga.

Berbeda dari prosedur operasi penertiban pada umumnya yang kerap diwarnai tindakan pencabutan sepihak, jajaran petugas Bappenda kali ini secara konsisten mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Sebelum melakukan pembongkaran, petugas terlebih dahulu mendatangi pemilik usaha untuk menyampaikan penjelasan mendalam mengenai ketentuan perpajakan reklame sekaligus meminta izin secara sopan.

“Assalamualaikum, maaf Ibu, kami dari Bappenda. Kami izin mencabut dulu baliho reklame di depan toko Ibu karena pemasangan iklan tersebut belum memenuhi kewajiban pelaporannya kepada kami,” ucap salah seorang petugas saat berkomunikasi ramah dengan pemilik toko sebelum melakukan penertiban.

Hasil penelusuran serta pendataan di lapangan menunjukkan fakta bahwa sebagian besar reklame tak berizin yang ditertibkan merupakan materi promosi produk berskala nasional yang dipasang secara sepihak oleh pihak vendor atau agen perusahaan periklanan. Banyak pelaku usaha lokal mengaku tidak mengetahui secara pasti bahwa reklame yang terpampang di tempat usaha mereka ternyata belum membayar pajak atau masa berlaku izinnya telah kedaluwarsa.

Salah satu warga, Tahir, selaku pemilik Lapak Zakir yang menjual kebutuhan pokok di kawasan tersebut, mengaku tidak merasa keberatan atas pencabutan baliho promosi di tokonya karena pemasangan tersebut sepenuhnya diurus oleh pihak ketiga.

“Kalau saya tidak masalah. Toh bukan milik saya. Itu pihak kanvas yang pasang. Mereka bilang sudah dibayar,” ungkap Tahir secara terbuka.

Edukasi dan Pendampingan Pengurusan SKPD

Pendekatan berbeda diterapkan petugas ketika mendatangi tempat usaha laundry milik Arafat—yang diwakili oleh adiknya—di Jalan Raja Eyato. Di lokasi ini, petugas mendapati sebuah papan nama usaha pribadi berukuran sekitar 2,5 meter yang telah terpasang tanpa didahului proses pelaporan administratif kepada Bappenda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Saat didatangi petugas, sang pemilik usaha sedang tidak berada di tempat. Kendati demikian, pihak keluarga yang menemui petugas mengakui ketidaktahuan mereka terhadap prosedur administrasi tersebut.

“Maaf, Bu. Kami tidak tahu kalau harus melapor dulu sebelum dipasang,” ujar perwakilan keluarga pemilik usaha.

Menanggapi situasi tersebut, petugas memilih untuk tidak langsung melakukan pencabutan baliho nama usaha. Sebaliknya, mereka memberikan edukasi komprehensif mengenai tata cara dan mekanisme pajak reklame, serta menawarkan pendampingan langsung dalam proses pengurusan administrasinya.

Petugas menerangkan bahwa setiap pemasangan media reklame melekat kewajiban pajak yang wajib disetorkan setiap tahun, dengan besaran tarif yang dikalkulasikan berdasarkan dimensi ukuran reklame tersebut. Pembayaran pajak itu sendiri baru dapat ditunaikan setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan secara resmi oleh pihak Bappenda.

“Setiap pemasangan reklame ada kewajiban pajaknya yang dibayarkan setiap tahun sesuai ukuran reklame. Pembayaran dilakukan setelah SKPD diterbitkan. Sebelum ada SKPD, wajib pajak belum bisa melakukan pembayaran,” jelas petugas memberikan pemahaman.

Melalui pelaksanaan penertiban yang humanis ini, Bappenda Kota Gorontalo tidak sekadar berorientasi pada upaya mendongkrak kepatuhan wajib pajak reklame dan mengoptimalkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga secara aktif membangun kesadaran hukum masyarakat bahwa setiap pemasangan media promosi wajib memenuhi prosedur administrasi dan perizinan yang sah sebelum berdiri di ruang publik.

Advertorial

Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG

Published

on

UNG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) cabang olahraga (cabor) Petanque yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2027 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi pengurus dan panitia pelaksana BK-PON cabor Petanque yang dipimpin langsung oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., di Ruang Kerja Kapolda, Mapolda Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026).

“Kegiatan positif ini tentu harus kita dukung bersama, karena Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah cabang olahraga yang mempertandingkan banyak kategori. Kami berharap UNG mampu menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai aparat keamanan, kami akan memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Kapolda.

Kepada jajaran pengurus FOPI dan panitia BK-PON, Kapolda juga menitipkan pesan agar cabang olahraga petanque terus disosialisasikan dan digaungkan ke seluruh penjuru Gorontalo.

“Olahraga itu merupakan wadah yang tepat untuk membentuk jiwa sportivitas. Semakin berkembang cabang olahraga ini, tentu akan semakin bagus dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Nurworo.

Sementara itu, Ketua FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan apresiasi tinggi yang diberikan Kapolda terhadap rencana pelaksanaan ajang berskala nasional tersebut. Akademisi yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNG ini memperkirakan, setidaknya lebih dari seribu peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir memadati Gorontalo.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Kapolda untuk memohon dukungan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, dan alhamdulillah beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Kami berharap ajang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2027 ini dapat berjalan lancar berkat dukungan aparat keamanan, sehingga ribuan peserta yang nantinya datang ke Gorontalo merasa aman dan nyaman hingga babak kualifikasi PON selesai,” ujar dr. Cecy.

Dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi tersebut, dr. Cecy turut didampingi oleh Ketua Panitia BK-PON Cabor Petanque, Arief Rachman Hakim Abdul, Bendahara FOPI Gorontalo, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNG, Supriyanto Kadir, serta sejumlah atlet petanque kebanggaan Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menggelar evaluasi terbuka terhadap kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. H. Aloei Saboe, pada Selasa (17/11/2026) siang.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wali Kota Adhan turut didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dr. Muhammad Kasim. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis.

Sebelum memasuki ruang pertemuan utama, Wali Kota Adhan sempat singgah sejenak untuk menikmati kopi di Dinadi Coffee, tenan kopi yang kini menjadi trendsetter di lingkungan RSUD Aloei Saboe dan baru saja diresmikannya sehari sebelumnya.

Memasuki sesi evaluasi, sejumlah kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit langsung menjadi sorotan tajam Wali Kota Adhan. Salah satu pos anggaran yang paling disoroti adalah belanja makan dan minum bagi petugas di tempat berisiko. Wali Kota dua periode itu menilai realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berikut terdapat belanja makan minum petugas di tempat berisiko yang diduga fiktif,” ungkap Wali Kota Adhan secara terbuka di hadapan jajaran manajemen RSUD Aloei Saboe.

Selain indikasi belanja fiktif, Wali Kota Adhan juga mengungkap adanya temuan selisih harga pada pos anggaran belanja makan dan minum petugas di tempat berisiko tersebut.

Berbagai temuan krusial ini pun langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Adhan agar segera dibenahi oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Tidak main-main, Wali Kota Adhan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada dr. Ucok untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Wali Kota Adhan berharap, catatan evaluasi yang ia sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen baru RSUD Aloei Saboe untuk segera dikaji ulang secara internal dan diperbaiki tata kelolanya. Ia menegaskan tidak ingin persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan menjadi preseden buruk yang menghambat optimalisasi pelayanan rumah sakit milik daerah.

“Poin-poin yang saya sampaikan tadi silakan dikaji kembali. Saya beri waktu sampai tujuh hari,” tegas Wali Kota Adhan.

Menanggapi instruksi tegas tersebut, Direktur RSUD Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Wali Kota secara profesional. Ia memastikan pihaknya akan segera mengkaji dan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

Continue Reading

Advertorial

Setara dengan Perguruan Tinggi Ternama, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan UNG Raih Akreditasi Unggul

Published

on

UNG – Komitmen Kampus Kerakyatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam menghadirkan layanan pendidikan tinggi berkualitas kembali membuahkan hasil membanggakan. Bukti nyata tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan Program Studi (Prodi) Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP), yang resmi meraih predikat Akreditasi Unggul.

Predikat akreditasi tertinggi tersebut diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) dengan masa berlaku selama lima tahun. Capaian ini menjadi prestasi strategis bagi FKTP UNG, sekaligus menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat—di bidang pengelolaan sumber daya perairan telah setara dengan perguruan tinggi ternama lainnya di Indonesia.

Dekan FKTP UNG, Dr. Yuniarti Koniyo, M.Si., menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi mendalam atas keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih predikat prestisius tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh unsur fakultas dan program studi dalam menjaga serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Yuniarti menuturkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi erat berbagai pihak, mulai dari jajaran pimpinan fakultas, pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga para alumni yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam proses penjaminan mutu akademik.

“Sinergi seluruh elemen tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan berbagai standar penilaian akreditasi, sekaligus memperkuat budaya mutu yang terus dikembangkan di lingkungan fakultas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuniarti menegaskan bahwa penyematan predikat Unggul bukanlah garis akhir dari proses peningkatan kualitas, melainkan menjadi amanah dan tanggung jawab bersama untuk terus menghadirkan sistem pembelajaran yang inovatif, riset yang berkualitas, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata.

Keberhasilan tersebut turut mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran FKTP, khususnya sivitas akademika Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, atas pencapaian gemilang tersebut.

Menurut Eduart, keberhasilan meraih Akreditasi Unggul merupakan bukti keseriusan program studi dalam membangun fondasi akademik yang kokoh serta memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional. Pengakuan ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu di berbagai lini.

“Perlu diingat bahwa pencapaian akreditasi tertinggi tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga harus tercermin melalui peningkatan kualitas lulusan, produktivitas penelitian, serta kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Eduart.

Terlebih lagi, bidang manajemen sumber daya perairan memegang peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan global maupun lokal, mulai dari pengelolaan ekosistem perairan, konservasi keanekaragaman hayati, hingga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Dengan kualitas pendidikan yang terus diperkuat, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” harapnya.

Predikat Akreditasi Unggul ini juga diharapkan semakin mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di FKTP UNG, sekaligus memperluas jejaring kerja sama akademik, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa bersama berbagai mitra strategis.

Keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih Akreditasi Unggul menjadi bagian dari langkah konkret UNG dalam memperkuat budaya mutu perguruan tinggi. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan standar akademik, mencetak lulusan berdaya saing tinggi, serta menghadirkan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan daerah dan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler