kabupaten bone bolango
Kembali Makan Korban! BEM Nusantara Pertanyakan Dugaan Pembukaan Police Line di PETI Tibor 18
Published
2 months agoon
Oleh: Agung Puluhulawa
(Sekretaris Jenderal BEM Nusantara Pusat)
BONE BOLANGO — Kabar duka kembali menyelimuti kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Tragedi memilukan berulang di dalam lubang tambang kawasan Titik Bor 18 (Tibor 18) pada Rabu (18/9/2026), saat sebuah batu berukuran besar mendadak runtuh dan menimpa tiga pekerja yang tengah beraktivitas di kedalaman lubang.
Insiden maut tersebut mengakibatkan dua penambang meninggal dunia di tempat dan satu lainnya mengalami luka-luka. Ketiga korban diidentifikasi dengan inisial R, A, dan S. Peristiwa berdarah ini kembali membuka tabir pertanyaan lama yang tak kunjung terjawab: mengapa kecelakaan fatal terus berulang di lokasi yang sama, dan siapa sosok sebenarnya yang mengendalikan operasional di balik lubang tambang maut tersebut?
Rekam jejak kelam Tibor 18 bukanlah cerita baru. Sebelumnya, pada 20 Mei 2026, seorang penambang berinisial KT juga tewas mengenaskan setelah tertimpa reruntuhan batu di lokasi yang sama. Rentetan insiden dalam kurun waktu beberapa bulan ini menegaskan bahwa tragedi Tibor 18 tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai musibah atau kecelakaan kerja biasa. Ada persoalan serius menyangkut keselamatan kerja, legalitas operasional, hingga teka-teki pemegang kendali atas lubang tambang tersebut.
Hal yang paling krusial untuk dikritisinya adalah status penegakan hukum di lokasi kejadian. Pasca-kematian pertama pada Mei lalu, kawasan tersebut telah dipasangi garis polisi (police line) oleh aparat penegak hukum (APH). Namun, pertanyaan mendasar menyeruak: mengapa aktivitas penambangan ilegal tetap bisa beroperasi di dalam lubang yang secara hukum berada dalam status pembatasan dan pengawasan kepolisian?
Pemberitaan media pada Juli 2026 bahkan telah memuat desakan publik agar aparat menindak tegas dugaan pembongkaran police line secara sepihak di kawasan Tibor 18. Keberadaan police line merupakan simbol resmi bahwa suatu area berada dalam status quo penanganan hukum dan steril dari aktivitas apa pun. Ketika aktivitas penambangan terbukti kembali berjalan hingga kembali menelan korban jiwa, maka tingkat efektivitas pengawasan serta profesionalisme APH di lapangan patut dipertanyakan secara terbuka.
Di tengah kesimpangsiuran ini, figur berinisial AM alias Bos Ipin berulang kali mencuat dalam sorotan publik. Dugaan keterkaitan AM dengan operasional PETI di kawasan Tibor 18 telah berulangkali didesak agar diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Kendati demikian, hingga tragedy September kembali terjadi, status dan keterlibatan figur tersebut masih menyisakan teka-teki.
Publik membutuhkan kepastian hukum yang terukur: Apakah AM memang memiliki keterkaitan langsung sebagai pemilik, pemodal, pengelola, atau sekadar nama yang kebetulan diseret dalam pusaran isu? Jika benar terdapat pembukaan police line secara ilegal, apakah pihak yang disinyalir menguasai lubang tersebut mengetahui atau terlibat dalam pengoperasian kembali lokasi tersebut? Semua ini wajib dijawab melalui proses hukum yang objektif dan transparan, bukan sekadar asumsi liar di tengah masyarakat.
Menyeruak nama AM alias Bos Ipin bukan dalam rangka menghakimi atau mengabaikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Penetapan status hukum seseorang sepenuhnya merupakan wewenang penyidik berdasarkan alat bukti yang sah. Namun, ketika nama yang sama berulang kali berkelindan dalam tragedi PETI yang terus memakan korban jiwa, sangat rasional bagi publik untuk menuntut kepolisian melakukan pemeriksaan komprehensif.
Penanganan persoalan PETI di Gorontalo tidak boleh berhenti pada tindakan pragmatis seperti sekadar menutup mulut lubang tambang. Yang jauh lebih substantif adalah membongkar rantai komando dan ekosistem di belakangnya: Siapa penyedia modalnya? Siapa pemasok peralatannya? Siapa penampung hasilnya? Serta siapa pihak yang bertanggung jawab saat police line diterobos?
Hukum tidak boleh tumpul dan hanya menyasar para pekerja kecil di kedalaman lubang tambang. Sebelum jatuh korban-korban berikutnya, kepolisian dan pihak-pihak yang namanya terseret harus memberikan klarifikasi secara terbuka dan jujur. Publik menantikan penegakan hukum yang berkeadilan demi memutus mata rantai PETI di Gorontalo hingga ke akar-akarnya.
You may like
-
Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Wilayah Gorontalo Siang Ini
-
Kabar Gembira bagi Pelajar dan Orang Tua, Pencairan PIP Jalur Aspirasi Elnino untuk 24 Ribu Siswa Gorontalo Mulai Bergulir
-
Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah
-
Menang Telak di Pesta Demokrasi Desa, Erik Abdullah Raup 80 Persen Suara Pemilihan BPD Desa Karya Baru
-
Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG
-
Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah
Gorontalo
Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah
Published
3 days agoon
20/11/2026
BONBOL – Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai yang digelar di Kantor Camat Bonepantai menghasilkan sejumlah keputusan dan sikap tegas. Selain merumuskan rekomendasi penolakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rosihan Kaluku serta tuntutan pemindahan tugas Sekretaris Camat (Sekcam) ke wilayah lain, Dewan Adat juga menyoroti keras unggahan media sosial Facebook milik oknum Sekcam setempat.
Unggahan tersebut dipersoalkan lantaran mempertanyakan ketidakhadiran Dewan Adat dalam prosesi pemakaman secara adat bagi almarhum mantan Kepala Desa Toloti’o dua periode. Padahal, menurut pihak Dewan Adat, persoalan teknis maupun tata laksana adat semacam itu semestinya dibahas melalui jalur komunikasi dan koordinasi resmi, bukan justru dilempar menjadi konsumsi ruang publik.
“Sebagai Sekcam, seharusnya beliau berkoordinasi dulu dengan Dewan Adat, atau meminta persetujuan keluarga untuk dilaksanakan upacara prosesi pemakaman. Bukan malah mempertanyakan lewat media sosial,” ujar salah satu tokoh adat dalam forum sidang tersebut.
Dewan Adat menilai bahwa prosesi adat pemakaman bukanlah sekadar acara seremonial biasa. Di dalamnya terdapat pakem tata cara, kondisi psikologis keluarga yang tengah berduka, serta otoritas kelembagaan adat yang wajib dihormati. Ketika seorang pejabat struktural kecamatan justru mempertanyakan hal sensitif tersebut secara terbuka di Facebook, tindakan itu dinilai hanya memicu kegaduhan di tengah masyarakat, alih-alih menghadirkan solusi.
“Ini persoalan internal pemerintah kecamatan dan lembaga adat. Harusnya menjadi konsumsi pemerintah kecamatan, dipertanyakan langsung, duduk bersama. Bukan dipertanyakan di publik apalagi di media online Facebook,” tegasnya.
Hal yang paling disayangkan pihak Dewan Adat, lanjut tokoh tersebut, unggahan itu dipublikasikan tanpa adanya upaya komunikasi maupun tabayun terlebih dahulu dengan pemangku adat maupun pihak keluarga almarhum. Padahal, sebagai pejabat kecamatan, Sekcam seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat, bukan malah menjadi sumber polemik.
“Sekcam itu harusnya menjaga marwah pemerintah dan marwah adat. Kalau ada yang kurang, tanyakan langsung. Datang ke rumah adat, datang ke keluarga. Jangan bikin status yang akhirnya menyudutkan Dewan Adat,” tambahnya.
Atas rentetan persoalan etika komunikasi tersebut, Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai sepakat akan segera menerbitkan rekomendasi resmi. Poin utama rekomendasi tersebut berisi penolakan terhadap penunjukan Plt Camat Rosihan Kaluku sekaligus mendesak agar oknum Sekcam segera dipindahtugaskan ke daerah lain di luar wilayah Kecamatan Bonepantai.
Dewan Adat menegaskan bahwa sikap keras ini diambil murni demi menjaga marwah kelembagaan, bukan didasari sentimen pribadi terhadap individu tertentu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga adab, etika pemerintahan, serta kehormatan tatanan adat di Bumi Bonepantai.
“Kami tidak membenci orangnya. Kami menjaga adat kami. Bonepantai beradab. Pejabat harus beradab,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari oknum Sekcam Bonepantai terkait polemik unggahan di media sosial tersebut.
Gorontalo
Waspadai Pergerakan Api ke Hutan Luas! Tim Pengendali Karhutla Imbau Pihak Terkait Tak Lengah
Published
1 month agoon
18/10/2026
BONBOL – Pos Komando (Posko) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, resmi mengakhiri masa operasionalnya. Penutupan dilakukan setelah serangkaian upaya pemadaman dan pengendalian api di sejumlah titik krusial menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, potensi ancaman belum sepenuhnya sirnah lantaran masih ditemukan pergerakan titik api yang merambat ke arah Pegunungan Bonggo.
Pegiat Lingkungan Kecamatan Bonepantai, Yeri Sumombo, membeberkan bahwa keputusan penutupan posko tanggap darurat ini diambil berdasarkan hasil evaluasi koordinasi bersama yang diperkuat oleh hasil pemantauan udara menggunakan pesawat nirawak (drone). Berdasarkan pemetaan tersebut, titik pijar api di wilayah Makani dan Suka Maju yang sebelumnya mengancam area perkebunan warga kini telah dinyatakan aman dan terkendali.
“Berdasarkan hasil koordinasi dan pemantauan menggunakan drone, titik api di wilayah Makani dan Suka Maju yang sebelumnya mengarah ke kebun warga kini dinyatakan aman. Namun, kami perlu menegaskan bahwa penutupan posko bukan berarti seluruh kebakaran telah padam sepenuhnya,” tegas Yeri.
Yeri merincikan, berdasarkan hasil observasi lanjutan, masih terdeteksi persebaran titik api aktif yang merambat menuju kawasan Pegunungan Bonggo dan berpotensi menembus bentang hutan yang lebih luas. Kondisi topografi tersebut menuntut perhatian ekstra agar jilatan api tidak kembali meluas dan memicu ancaman baru bagi ekosistem sekitarnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak membius kewaspadaan meskipun posko lapangan telah ditutup. Ia menaruh harapan besar agar monitoring berkala di lapangan tetap dilangsungkan serta tindakan mitigasi cepat segera dieksekusi apabila ditemukan indikasi penyebaran api susulan.
“Perjuangan menjaga lingkungan tidak berhenti ketika posko ditutup. Kami berharap seluruh pihak terkait tetap memberikan perhatian terhadap titik api yang masih tersisa, sampai kebakaran benar-benar dapat dipadamkan secara tuntas,” imbaunya.
Dalam kesempatan yang sama, Yeri turut melayangkan apresiasi mendalam kepada seluruh elemen yang telah mendedikasikan tenaga dan pikiran selama operasi pemadaman Karhutla di Pelita Hijau. Menurutnya, sinergi solid antara organisasi lingkungan, komunitas pencinta alam, jajaran pemerintah, aparat keamanan, dan warga lokal menjadi simpul penting dalam menjinakkan kobaran api.
Sejumlah pihak dan organisasi yang mendapatkan apresiasi khusus antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Peduli Lingkungan Bonepantai, Mapala MoTolomoia, KPA GMPA, KPA Gimbal, Mapala Biru, KPA Ekstrim, serta masyarakat setempat yang berjibaku di medan pemadaman.
Apresiasi serupa dialamatkan kepada jajaran Manggala Agni Daops Bitung melalui Pos Gorontalo, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Femmy Kristina, Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Yunus, Polsek Bonepantai, Koramil Bonepantai, Pemerintah Kecamatan Bonepantai, hingga Pemerintah Desa Pelita Hijau atas sokongan logistik dan taktis selama penanganan darurat.
Yeri berharap konsolidasi dan tali silaturahmi yang telah terbangun selama penanganan bencana tidak usai seiring dibubarkannya posko, melainkan berlanjut pada kerja-kerja kolektif pencegahan, pemantauan berkala, serta pelindungan kawasan hutan secara berkelanjutan.
“Bagi kami, hutan merupakan bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga bersama. Harapan kami, kebakaran di Pelita Hijau benar-benar padam hingga tuntas dan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” pungkas Yeri.
Gorontalo
Lawan SK Bupati Cacat Prosedur! HMI Bone Bolango Geruduk Ombudsman Kawal Kasus Kades Toto Utara
Published
2 months agoon
07/10/2026
BONBOL – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango mengambil langkah tegas dalam mengawal dugaan tindakan maladministrasi terkait pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Toto Utara.
Pengurus HMI mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo pada Rabu (30/9/2026) guna menindaklanjuti laporan keberatan administrasi yang sebelumnya dilayangkan oleh Kades Toto Utara bersama tim kuasa hukumnya sejak Agustus 2026 lalu.
Langkah advokasi tersebut dipicu oleh terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Bone Bolango yang dinilai cacat prosedur karena menonaktifkan pejabat desa tanpa didasari bukti pelanggaran hukum yang sah.
“SK pemberhentian sementara ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang nyata karena dieksekusi tanpa adanya pembuktian hukum yang valid atas tuduhan yang disangkakan. Pemerintah daerah tidak bisa asal menonaktifkan jabatan seseorang hanya berdasarkan asumsi, karena hal ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan dan demokrasi di tingkat desa,” tegas Rolan kepada awak media, Selasa (6/10/2026).
Sorotan tajam HMI ini berbanding lurus dengan hasil telaah staf internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Kabupaten Bone Bolango, yang juga mengindikasikan bahwa prosedur pembekuan jabatan tersebut menabrak regulasi.
Secara yuridis, tindakan penonaktifan tanpa pembuktian ini diduga kuat melanggar Pasal 40 hingga 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur secara ketat mengenai syarat dan mekanisme pemberhentian kepala desa.
Selain itu, kebijakan sepihak Pemkab Bone Bolango juga dinilai mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beleid tersebut memandatkan bahwa setiap keputusan pejabat publik mutlak bersandar pada fakta yuridis dan dokumen pendukung yang sah.
Proses penanganan laporan di lembaga pengawas pelayanan publik tersebut kini mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan informasi yang diterima HMI dari pihak Ombudsman Gorontalo, lembaga pengawas tersebut telah mengambil tindakan proaktif dengan memanggil jajaran elite Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Sehari sebelum kedatangan pengurus HMI, yakni pada Selasa (29/9/2026), Ombudsman secara resmi telah mengundang Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Dinas Pemdes Kabupaten Bone Bolango untuk dimintai keterangan serta klarifikasi mendalam terkait prosedur penerbitan SK kontroversial tersebut.
“Kami dari HMI Cabang Bone Bolango tidak akan mundur satu langkah pun dalam mengadvokasi kasus ini hingga semuanya terang benderang. Kami mendesak Ombudsman agar bertindak objektif dan transparan dalam membedah dugaan maladministrasi ini, agar hak-hak Kades Toto Utara segera dipulihkan dan supremasi hukum administrasi di Bone Bolango benar-benar ditegakkan,” pungkas Rolan.
Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Wilayah Gorontalo Siang Ini
Kabar Gembira bagi Pelajar dan Orang Tua, Pencairan PIP Jalur Aspirasi Elnino untuk 24 Ribu Siswa Gorontalo Mulai Bergulir
Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah
Menang Telak di Pesta Demokrasi Desa, Erik Abdullah Raup 80 Persen Suara Pemilihan BPD Desa Karya Baru
Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG
Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah
Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027
Bukan Soal Politik Praktis, Koordinator Advokat Nusantara Indonesia Sebut Sufmi Dasco Sosok Pemersatu di Masa Transisi Kepemimpinan
Menjaga Tanggomo Agar Tak Lekang: Ikhtiar Kemenbud RI dan Elnino Mohi Menyapa Sekolah lewat program Semarak Budaya 2026
Sebelas Hari Tanpa Kejelasan! Ayah Santriwati Korban Tenggelam Pertanyakan Tanggung Jawab Ponpes Hubulo
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months agoTampil Memukau, MIN 1 Pohuwato Sabet Gelar Juara 1 Umum Hulonthalo Marching Festival 2026
-
kabupaten boalemo3 months agoPolemik Kopdes: Pj Kades Bendungan Diduga Enggan Teken Surat Hibah Lahan, Ada Apa?
-
Gorontalo3 months agoBerani! Tolak PT Celebes Bone Mineral, Camat Bonepantai Siap Pertaruhkan Jabatan
-
Daerah2 months agoRespon Dampak Buruk El nino! Laskar Gerindra Gorut Langsung Gerak Cepat
-
Daerah2 months agoMuda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo
-
Ruang Literasi2 months agoMenjaga Jiwa Serambi Madinah: Bukti Nyata Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Kebudayaan
-
Advertorial2 months agoSejajar Perguruan Tinggi Terbaik Nasional! S1 Kesmas dan D3 Farmasi UNG Raih Akreditasi Unggul
-
Gorontalo3 months agoLintasi Pegunungan telaga Hingga Telaga Biru: Yayasan Niswadi Ilmu Gemilang Salurkan 100 Bantuan SD di Kabupaten Gorontalo
