DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti soal masih maraknya peredaran minuman keras (Miras) di Kota Gorontalo. Hal ini menyusul kejadian kasus pembunuhan di Jalan Jhon Ario Katili (Ex Andalas) yang baru-baru ini terjadi, akibat peredaran miras.
“Kami dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait, mulai dari Kepolisian Daerah Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota, Satpol PP, termasuk pemerintah daerah Kota Gorontalo untuk membahas ini,” ungkap Ketua Komisi I AW. Thalib, (17/5/2021).
Ia mengatakan, pertemuan tersebut nantinya akan membahas langkah-langkah pencegahan dan upaya penindakan dari aparat terhadap maraknya peredaran kasus miras ilegal di Gorontalo.
Poltisi PPP dapil Kota Gorontalo ini, juga meminta agar pihak pemerintah Kota Gorontalo dapat mengambil tindakan tegas terhadap peredaran miras di masyarakat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian kasus pembunuhan yang dipicu oleh miras.
Ditambahkannya, selain membahas maraknya kasus peredaran miras, pihak komisi 1 juga akan menindaklanjuti permasalahan daerah Provinsi Gorontalo yang belum diselesaikan. Terkait hal tersebut, kata Aw Thalib, pihaknya akan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
“Koordinasi terhadap penertiban miras, dan sanksi yang akan diberikan pun harus tegas, terutama tentang penerapan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Minuman Beralkohol,” tandasnya.
DEPROV – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring langsung di Pasar Tradisional Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Sabtu (23/11/2024). Kegiatan ini bertujuan memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua I DPRD sekaligus Koordinator Komisi II, menyatakan bahwa hasil pantauan menunjukkan kondisi pasar yang relatif stabil.
“Setelah dicek, semuanya normal. Tidak ada kenaikan harga,” ungkap Ridwan.
Menurut Ridwan, sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, dan ikan bandeng dijual sesuai HET. Hal ini memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau.
“Kami cek satu per satu. Harga beras dan minyak goreng sesuai HET. Harga telur dan cabai juga stabil, tidak ada perubahan,” tambahnya.
Dalam dialog dengan para pedagang, Komisi II DPRD mendapat kabar baik bahwa daya beli masyarakat mulai meningkat, mendekati masa libur Nataru.
“Kami tanyakan langsung kepada pedagang, dan mereka menyebut pembeli mulai ramai. Artinya, daya beli masyarakat meningkat,” ungkap Ridwan.
Komisi II DPRD berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau menjelang hingga pasca-Nataru. Selain itu, DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi untuk terus menjaga koordinasi dengan distributor dan produsen guna memastikan ketersediaan barang di pasar.
“Harapan kami, tidak hanya stabil saat Nataru, tapi juga ke depannya. Namun, harga jangan terlalu turun juga, karena kasihan para produsen,” kata Ridwan.
Monitoring ini menjadi salah satu langkah strategis DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara masyarakat dan pelaku usaha menjelang momen-momen besar seperti Natal dan Tahun Baru.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, saat melaksanakan Reses di Desa Duano,
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bone Bolango, Yeyen Sidiki, memanfaatkan masa reses untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satu lokasi yang dikunjunginya adalah Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, pada Senin (18/11/2024).
Dalam reses tersebut, Yeyen menerima berbagai aspirasi masyarakat yang mencakup kebutuhan strategis di bidang teknologi, pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Beberapa usulan yang disampaikan masyarakat meliputi pelatihan penggunaan teknologi informasi (IT) melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), penyediaan WiFi gratis, bantuan pupuk serta benih jagung untuk petani, dan pengadaan fasilitas peralatan bagi ibu-ibu Majelis Taklim.
“Semua aspirasi yang telah disampaikan masyarakat akan saya perjuangkan untuk dapat diwujudkan. Kami akan memastikan hal-hal ini masuk dalam pembahasan pokok pikiran (Pokir) DPRD,” ungkap Yeyen.
Sebagai salah satu srikandi Partai Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen kuat untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses teknologi dan pendidikan, serta peningkatan produktivitas petani dan pemberdayaan perempuan.
“Permintaan seperti pelatihan IT dan WiFi gratis sangat relevan untuk meningkatkan kapasitas anak muda dan masyarakat desa dalam era digital. Begitu pula dengan bantuan untuk petani yang menjadi tulang punggung perekonomian desa, serta fasilitas bagi ibu-ibu Majelis Taklim yang berperan penting dalam pembinaan keagamaan,” tambahnya.
Yeyen berharap aspirasi-aspirasi ini dapat segera direalisasikan melalui program-program pemerintah yang diusulkan dalam Pokir DPRD. “Kami akan berupaya maksimal untuk menyelaraskan aspirasi ini dengan program pembangunan yang ada, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.
Reses ini menjadi wujud nyata dari komitmen Yeyen Sidiki dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memperjuangkan solusi konkret di tingkat legislatif.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Fraksi Gerindra, Syamsir Djafar Kiayi, saat reses dengan masyarakat di Desa Tinelo
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Syamsir Djafar Kiayi, melaksanakan agenda reses dengan mengunjungi masyarakat di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Senin (18/11/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari masa reses seluruh anggota DPRD Provinsi untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Dalam pertemuan tersebut, Syamsir mendapatkan berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat setempat. Beberapa isu yang disampaikan meliputi permohonan bantuan untuk Rukun Duka, dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM penjualan nasi kuning, hingga keluhan terkait bantuan sapi yang syaratnya dianggap memberatkan karena harus memiliki lahan.
Tanggapan Langsung terhadap Aspirasi Warga
Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Syamsir langsung memberikan tanggapan dan penjelasan. Terkait permohonan bantuan untuk Rukun Duka dan Majelis Taklim, ia menegaskan bahwa organisasi tersebut harus memiliki Surat Keputusan (SK) dari desa sebagai syarat agar dapat diajukan untuk menerima bantuan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Rukun Duka dan Majelis Taklim harus mempunyai SK Desa. Insya Allah, saya akan mengakomodasi ini dalam Pokir saya,” ujar Syamsir.
Sementara itu, mengenai bantuan sapi yang mensyaratkan kepemilikan lahan atau kandang, Syamsir menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi gangguan terhadap lingkungan sekitar, seperti kerusakan tanaman atau ketidaknyamanan di kawasan pemukiman.
“Bantuan sapi memang membutuhkan lahan atau kandang agar tidak mengganggu tanaman atau pemukiman masyarakat. Ini penting demi menjaga kenyamanan bersama,” jelasnya.
Komitmen untuk Masyarakat Desa Tinelo
Syamsir menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Tinelo dan wilayah lainnya di dapilnya. Ia berjanji akan memasukkan berbagai masukan yang diterima dalam agenda prioritas Pokir DPRD Provinsi Gorontalo guna mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD siap menjadi penyambung suara masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan saya perjuangkan sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Dukungan terhadap UMKM dan Komunitas Lokal
Dalam dialog yang berlangsung, Syamsir juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Ia berharap, dengan adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah, UMKM seperti usaha penjualan nasi kuning dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.
Selain itu, ia mendorong agar komunitas lokal, seperti Rukun Duka dan Majelis Taklim, lebih aktif dalam memenuhi syarat administratif yang diperlukan untuk mengakses berbagai bentuk bantuan pemerintah.
Harapan untuk Masa Depan Desa Tinelo
Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Desa Tinelo untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Syamsir berharap, kunjungan ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang akan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Tinelo dan sekitarnya.
“Saya berharap kita semua bisa terus bekerja sama untuk memajukan daerah ini. Dengan sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, kita bisa mewujudkan perubahan yang positif,” tutup Syamsir.
Kegiatan reses ini menunjukkan komitmen anggota DPRD dalam mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat secara langsung, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga di tingkat akar rumput.