Foto Istimewa ll Penghargaan TPID Award diserahkan oleh Deputi bidang ekonomi kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, bertempat di hotel aston,
KOTA GORONTALO – Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok saat pandemi, menjadi kunci keberhasilan Kota Gorontalo meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terbaik kategori indeks harga konsumen (IHK) tahun 2021 dikawasan sulawesi. penghargaan ini, menambah daftar prestasi Kota Gorontalo untuk kedua kalinya secara berturut turut sejak 2020.
Penghargaan TPID Award diserahkan oleh Deputi bidang ekonomi kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, bertempat di hotel aston, 1/10/21. selain Kota Gorontalo ada Provinsi Gorontalo Kemudian Kabupaten Bone Bolango menerima penghargaan TPID Non IHK.
Kepala Bagian Perkonomian Kota Gorontalo Taufik Dunggio menjelaskan indikator penilaian TPID Kota Gorontalo, berdasarkan perhitungan inflasi menggunakan indikator indeks harga konsumen (IHK). yaitu menghitung rata rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yg dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu.
“Hasil itu kita tempuh menggunakan langkah strategi 4 K, menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersedian pasokan, kelancaran distribusi, dan terjalinnya komunikasi yang efektif,” Jelas Taufik saat mendampingi Sekda Ismail Madjid usai menerima penghargaan TPID Award.
Selain melakukan upaya pengendalian harga, Taufik mengatakan pihak pemkot juga turut menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan stimulus untuk pengembangan sektor UMKM agar tetap beroperasi. kemudian membuat inovasi Patali Shoping Point, dimasa PSBB pandemi, terobosan yang menggunakan aplikasi berbasis WhatsApp ini, sangat membantu warga memenuhi kebutuhannya.
“Inovasi Patali Sopping Point menjadi ikon pemkot dimasa PSBB. sistem belanja secara online ini, memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan tanpa kontak fisik,” jelas Taufik.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid mengatakan daya beli masyarakat menjadi unsur penting dalam TPID Award. faktor ini terjaga karena mendapat subsidi dari pemerintah Kota Gorontalo melalui program gratis lahir sampai mati.
“Ketika kita tarik kebelakang ini sangat berkorelasi, sebagai salah satu pendorong daya beli masyarakat,” ujar Ismail
Lebih lanjut ismail menguraikan program yang mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat itu, di aktualisasikan dengan bantuan produktif guna menghemat pengeluaran masyarakat.
“Contohnya menggratiskan ijin usaha, serta bantuan alat produksi untuk pengembangan umkm,” ucap Ismail.
Dalam perjalanannya, program yang dicetus Wali kota Gorontalo Marten Taha sejak 2014 itu, menjadi pendongkrak indikator setiap apresiasi yang digondol pemerintah Kota Gorontalo.
Sementara itu, Wali kota Gorontalo Marten Taha mengatakan pengawasan terhadap inflasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan.
“Kita juga turun melakukan operasi pasar, dan menggelar pasar murah untuk mengurai terjadinya inflasi di daerah,” jelasnya.
Kepala Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyebut mulai adanya sinyal positif tanda – tanda pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo mulai berlangsung.
“Perbaikan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami perbaikan hingga mencapai 3,43 % secara year on year di triwulan II tahun 2021, setelah mengalami kontraksi sejak pandemi covid-19 melanda triwulan II 2020” ucapnya.
Kota Gorontalo – Proyek perbaikan Jalan Sawit yang berlokasi di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, saat ini memasuki tahap akhir pengerjaan. Tahapan yang sedang dikerjakan pelaksana adalah pengaspalan Asphalt Concrete-Wearing Course (Ac-Wc), lapisan aspal teratas yang langsung bersentuhan dengan ban kendaraan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen, menjelaskan melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp pada Kamis (4/12/2025) bahwa pekerjaan pengaspalan Ac-Wc ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan. Setelah itu, pekerjaan terakhir yang akan dilaksanakan adalah pengecatan marka jalan.
“Insya Allah pengecatan akan dikerjakan dalam waktu dekat. Pekerjaannya pun diproyeksikan tidak memakan waktu yang lama,” kata Meydi. Proyek ini dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2025 Kota Gorontalo, dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari kerja hingga 28 Desember.
Meydi menambahkan, jika progres tetap baik, besar kemungkinan proyek dapat selesai lebih awal dari target yang telah ditentukan. “Tapi, jika melihat progresnya, proyek ini bisa selesai lebih awal dari target yang ditentukan,” pungkas Novi, sapaan akrab Meydi.
Pekerjaan perbaikan Jalan Sawit diprioritaskan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan kesejahteraan warga, dan secara finansial didukung oleh APBD Perubahan 2025 Kota Gorontalo. Progres yang positif diharapkan mempercepat mobilitas penduduk serta kegiatan ekonomi setempat.
Kota Gorontalo – KORPRI Kota Gorontalo resmi meresmikan KORPRI Mart & Travel yang berlokasi di kompleks pertokoan Murni. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, disaksikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Pusat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dan Sekda Ismail Madjid, pada Kamis pagi (4/12/2025).
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan dihadiri berbagai pihak terkait, menandai langkah strategis KORPRI Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui unit bisnis internal. Prof. Zudan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini dan berharap langkah serupa bisa ditirukan daerah lain di Indonesia.
“Mudah-mudahan bisa berkembang. Dan saya harap bisa jadi contoh seluruh Indonesia,” ujar Prof. Zudan usai acara peresmian. Ia menambahkan bahwa, meski gedungnya relatif kecil, KORPRI Mart menyediakan beragam barang kebutuhan pokok yang siap dipasarkan. “Ini tokonya kecil, tapi barangnya banyak. Ada beras, bahan pokok, ini bagus,” ujar mantan Penjabat Gubernur Gorontalo tersebut.
Selain KORPRI Mart, Travel yang menjadi bagian dari inisiatif ini diharapkan menjadi fasilitas bagi aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Gorontalo untuk keperluan perjalanan dinas ke luar daerah. KORPRI Mart & Travel dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui potensi pendapatan dari unit bisnis internal.
Menurut Ketua DPN KORPRI Pusat, Prof. Zudan, peresmian ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia jika dikelola dengan tepat dan dibiayai secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan daerah untuk keberlanjutan program.
Juru bicara program menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya KORPRI Kota Gorontalo dalam memberdayakan ASN melalui kanal pendanaan internal yang transparan, sekaligus memperkuat pelayanan publik melalui opsi layanan yang lebih terjangkau.
Kadis/pejabat terkait berharap KORPRI Mart & Travel menjadi motor lokomotif untuk program-program kesejahteraan ASN, sekaligus menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan sektor swasta.
Catatan: Naskah ini telah disesuaikan dengan gaya bahasa jurnalistik untuk berita terpublikasi, tanpa mengubah data faktual, maksud, dan tujuan dari isi naskah.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea || Foto istimewa
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan kritikan keras terhadap cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Adhan menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkesan mencari-cari kesalahan. Contohnya temuan terkait honor untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Regulasi yang dijadikan dasar temuan disebut terbit pada bulan Juni, sementara honor yang menjadi temuan telah terealisasi sebelum aturan tersebut terbit. “Ini kan aneh. Temuannya mengacu Juni 2025. Jadi terkesan mereka (BPK) mencari-cari kesalahan,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers pada Selasa (2/12/2025) di ruang kerjanya.
Selain itu, Adhan menyebutkan program Gerobak Motor (Getor) dengan pagu sekitar Rp 5 miliar. Ada dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 10 persen. “Mungkin dalam pikiran mereka. Karena ini anggaran Rp 5 miliar. Mungkin ada pesanan wali kota. Mereka cari, mungkin ada 10 persen. Jadi ini mulai terkesan bahwa BPK sudah mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.
Adhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong pemeriksaan berjalan secara objektif. “Saya bersyukur BPK datang melakukan pemeriksaan. Jika perlu, pemeriksaan bisa melibatkan seluruh OPD agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Tapi, jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan. Yang benar, kita dukung. Yang keliru, kita perbaiki,” tegasnya.
“Saya tidak bertujuan mengejar WTP atau semata-mata. Yang utama adalah tidak adanya korupsi. Itulah yang saya jaga,” tambah Adhan. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan penegak hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), termasuk BPK.
Adhan menyatakan peringatan tahun ini akan diselenggarakan lebih meriah sebagai upaya mengingatkan penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap bertanggung jawab secara moral. “Tanggal 9 Desember nanti saya akan menggelar acara khusus. Saya mengundang BPK, kejaksaan, hakim, kepolisian—semua. Kita buat bersama-sama,” tutupnya.