DEPROV – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini tengah berlangsung secara nasional turut menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo. Pasalnya, jumlah formasi yang tersedia di Gorontalo dinilai sangat minim dibandingkan dengan jumlah pendaftar.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, dalam rapat kerja bersama mitra Komisi I, salah satunya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pada Senin (21/04/2025).
“Bayangkan, dari 2.300 peserta yang mendaftar, hanya 50 orang yang diterima sebagai PPPK penuh waktu. Ini bahkan tidak mencapai 5 persen. Padahal banyak tenaga kontrak yang ikut seleksi ini sudah lanjut usia,” ujar Ramdan.
Ramdan, yang juga berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan keprihatinannya atas minimnya kuota tersebut. Ia berharap formasi PPPK penuh waktu bisa ditingkatkan menjadi minimal 100 orang, dengan sebagian dialokasikan untuk status paruh waktu, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Lebih lanjut, Ramdan menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap peserta seleksi yang telah mengabdi bertahun-tahun namun kini menghadapi keterbatasan usia dalam proses seleksi.
“Kami akan mendorong agar ke depan jumlah formasi bisa bertambah, terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi dan kini berada di usia yang tidak muda lagi,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Ramdan juga menyatakan akan melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo untuk memperjuangkan nasib para tenaga kontrak tersebut.
“Saya akan meminta dukungan dari teman-teman Banggar DPRD Provinsi agar bisa bersama-sama memperjuangkan penambahan kuota ini di masa mendatang,” tutupnya.
DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lambannya realisasi kesepakatan antara manajemen PT Royal Coconut dan Serikat Pekerja FSPMI, dalam kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya yang membahas tuntutan para pekerja terhadap perusahaan pengolahan kelapa tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Gorontalo, Ghalib Lahidjun, mengungkapkan bahwa dari total 11 poin kesepakatan yang telah disetujui antara perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah, hingga kini baru satu poin yang terealisasi.
Kesepakatan yang Tidak Terwujud “Dari 11 tuntutan, baru satu yang direalisasi. Bahkan pihak perusahaan sempat menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan draft peraturan perusahaan ke dinas,” tegas Ghalib. Namun, setelah dikonfirmasi, informasi tersebut terbukti tidak valid, karena sejak tahun 2023 tidak ada pengajuan terkait tersebut.
Pembohongan Terhadap Lembaga Legislatif Komisi IV menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembohongan terhadap lembaga legislatif, sebab pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan telah berulang kali dikemukakan dalam forum resmi DPRD. Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap ketidakpatuhan manajemen perusahaan.
Masalah Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan Selain persoalan kesepakatan, Komisi IV juga menyoroti pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. Ghalib menyatakan bahwa perusahaan seharusnya telah mengambil alih tanggungan iuran BPJS pekerja yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah.
“Sampai hari ini, perusahaan masih memanfaatkan BPJS yang ditanggung pemerintah untuk para pekerjanya. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat perlindungan tenaga kerja,” tambah Ghalib.
Komitmen DPRD dalam Mengawal Hak Pekerja Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mengawal hak-hak pekerja dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo
DEPROV – MAN Insan Cendekia Gorontalo resmi ditetapkan sebagai Sekolah Transformasi Garuda, salah satu dari 12 sekolah di Indonesia yang dipilih dalam program nasional peningkatan mutu pendidikan. Penetapan ini menjadikan MAN Insan Cendekia Gorontalo sebagai sekolah percontohan (role model) dan penggerak transformasi pendidikan di daerah, dengan harapan dapat menjadi pemicu bagi sekolah-sekolah lain di Gorontalo untuk meningkatkan kapasitas siswa, guru, dan tata kelola pendidikan.
Pengumuman dan Harapan untuk Transformasi Pendidikan “Alhamdulillah, Insan Cendikia Gorontalo, salah satu sekolah dari dua belas sekolah di seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai sekolah unggul Transformasi Garuda,” ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo, Rabu (8/10/2025).
Syamsir, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa Program Sekolah Garuda memiliki tiga fokus utama, yaitu: mendorong lulusan untuk mampu bersaing di 100 perguruan tinggi top dunia, meningkatkan kompetensi guru, dan memperkuat manajemen sekolah.
“Ini salah satu bentuk intervensi Sekolah Garuda, yaitu bagaimana mendorong anak-anak lulusan sini untuk bisa masuk ke seratus perguruan tinggi top dunia. Selain itu, ada intervensi untuk peningkatan kapasitas guru dan penguatan tata kelola manajemen sekolah,” jelasnya.
Kolaborasi Madrasah, Orang Tua, dan Masyarakat Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi antara madrasah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program ini. “Membangun kebersamaan antara madrasah dengan orang tua adalah kunci. Pola ini paradigmanya sekarang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab,” ujarnya.
MAN Insan Cendekia Gorontalo, Sekolah Pilihan Presiden Prabowo MAN Insan Cendekia Gorontalo menjadi satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Sekolah Transformasi Garuda. Dukungan pemerintah daerah pun terus mengalir, termasuk dalam pembangunan fasilitas asrama baru untuk menampung tingginya minat calon siswa.
“Kami bersyukur MAN Insan Cendekia Gorontalo satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih oleh Bapak Presiden Pak Prabowo menjadi Sekolah Garuda Transformasi,” ungkap Syamsir.
Dukungan Pembangunan Fasilitas dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyumbangkan dua bangunan asrama dan berencana menambah fasilitas baru bersama Kementerian Agama. “Kami telah menyumbangkan dua bangunan asrama, satu untuk putra dan satu untuk putri. Insya Allah, ke depan kami akan renovasi asrama ini menyesuaikan dengan jumlah peminat sekolah yang terus meningkat, meskipun fasilitas asrama saat ini terbatas,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Gubernur Gorontalo untuk memperkuat sarana olahraga dan fasilitas pendukung lainnya guna menunjang kenyamanan dan kualitas pendidikan di MAN Insan Cendekia Gorontalo.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie
DEPROV – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengimplementasikan delapan program prioritas Asta Cita Pemerintah Prabowo–Gibran, kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 digelar di Gudang Ketahanan Pangan Polri, Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (08/10/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Sinergi TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, serta Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, yang hadir mewakili lembaga legislatif daerah.
Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kemandirian pangan nasional. Melalui program penanaman jagung serentak ini, Polri berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Apresiasi dari DPRD Gorontalo Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Gorontalo sebagai lumbung jagung nasional.
“Program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat keamanan dalam mendukung swasembada pangan. Sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani di daerah,” ujar Sitti Nur’ain Sompie.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan kebijakan serta pengawasan terhadap program-program yang berpihak pada kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Kontribusi Gorontalo untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui penanaman jagung serentak ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kegiatan tersebut juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.