Connect with us

Advertorial

Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang digelar di ruang pertemuan kantor BPK, Selasa (13/01/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar IsmailSekretaris Daerah Sofyan IbrahimKepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril GobelAsisten III sekaligus Plh Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Thomas menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi BPK dalam menjaga transparansi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter keuangan” yang berperan mengatur pola pengelolaan keuangan agar terhindar dari “penyakit” administrasi maupun penyimpangan anggaran.

“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujar Thomas.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi pengingat dan bahan evaluasi agar seluruh penyelenggara pemerintahan lebih berhati-hati, tertib, serta memahami aturan secara menyeluruh.

“Temuan BPK harus kita jadikan bahan pembelajaran agar tata kelola keuangan ke depan semakin baik,” tambahnya.

Thomas juga menegaskan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan.

“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Jika sudah ditandatangani, maka wajib diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan harmonis, saling menguatkan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance.

Advertorial

Dorong Birokrasi Digital! BKPSDM Kota Gorontalo Gagas Inovasi GO-ASN

Published

on

Kota Gorontalo – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dalam mempercepat transformasi birokrasi dan modernisasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) kembali diwujudkan melalui terobosan inovasi digital.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Gorontalo, Mohammad Mulky Datau, mempresentasikan Rancangan Proyek Perubahan (RPP) bertajuk “GO-ASN: Model Transformasi Manajemen ASN Kota Gorontalo” pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026.

Seminar pembuktian gagasan tersebut berlangsung di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (4/9/2026).

Dalam pemaparannya, Mulky menjelaskan bahwa GO-ASN dirancang sebagai model transformasi manajemen yang mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian ke dalam satu sistem tata kelola yang terpadu dan efisien.

Presentasi RPP tersebut dihadiri langsung oleh Dewan Penguji, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penyusunannya, Mulky didampingi oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, selaku mentor, serta Shinta Papia sebagai coach.

Inovasi GO-ASN digagas untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan administrasi kepegawaian sekaligus mengawal agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam aspek penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di tingkat daerah, GO-ASN diarahkan menjadi bagian integral dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo dan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Gorontalo. Melalui model ini, pelayanan kepegawaian tidak lagi bersifat reaktif, melainkan bertransformasi menuju sistem berbasis teknologi yang proaktif.

Konsep utama GO-ASN adalah membangun ekosistem orkestrasi digital yang menghubungkan sejumlah platform kepegawaian yang telah digunakan pemerintah, seperti SIASN BKN, SIMPEG, dan e-Kinerja.

Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kebutuhan maupun hak-hak kepegawaian ASN secara otomatis, sehingga seluruh proses administrasi dapat dituntaskan tepat waktu.

Melalui pola otomatisasi ini, ASN tidak perlu lagi secara manual mengurus berkas administrasi personal yang berkaitan dengan hak kepegawaiannya. Langkah ini diharapkan mampu memangkas beban administratif ASN, sehingga para pegawai dapat lebih fokus pada peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam seminar tersebut, Dewan Penguji Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil memberikan sejumlah catatan strategis. Selain mengapresiasi konsep integrasi bersama SIASN dan Document Management System (DMS) BKN, ia mendorong agar pengembangan GO-ASN diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih luas.

Kolaborasi tersebut mencakup pemangku kepentingan (stakeholder) internal, yakni seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Gorontalo. Sementara untuk stakeholder eksternal, GO-ASN diharapkan dapat merangkul berbagai lembaga penyedia layanan kesejahteraan ASN, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Taspen (Persero).

Menurut penguji, makin luas jangkauan integrasi antarlembaga, makin besar pula manfaat yang dirasakan para ASN. Pegawai nantinya dapat mengakses layanan hak finansial, jaminan sosial, perbankan, hingga persiapan masa pensiun secara lebih mudah, transparan, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Mulky Datau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel atas arahan serta dukungan penuh dalam pelaksanaan PKN Tingkat II dan pengembangan proyek perubahan ini.

“Dukungan penuh, arahan, serta kepercayaan dari Bapak Wali Kota H. Adhan Dambea dan Bapak Wakil Wali Kota Indra Gobel menjadi fondasi utama bagi saya dalam mengikuti PKN Tingkat II ini. Gagasan Proyek Perubahan GO-ASN ini lahir untuk mengawal visi dan misi Pemkot Gorontalo serta RPJMD,” ujar Mulky.

Sementara itu, Pj. Sekda Kota Gorontalo, Nuryanto, selaku mentor menegaskan kesiapan jajaran jajaran birokrasi Pemkot Gorontalo untuk menyukseskan tahapan implementasi proyek perubahan tersebut.

Tahapan selanjutnya akan difokuskan pada pelaksanaan aksi perubahan dan uji coba (piloting) layanan proaktif GO-ASN di lingkungan Pemkot Gorontalo. Evaluasi menyeluruh terhadap penerapan proyek perubahan ini dijadwalkan berlangsung pada Seminar Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan pada November 2026 mendatang.

Continue Reading

Advertorial

Hemat Air di Musim Kemarau! Mahasiswa KKN UNG Kenalkan Inovasi Akuaponik di Desa Duwanga

Published

on

UNG – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Tahap II menggelar program unggulan berupa optimalisasi pekarangan produktif berbasis akuaponik. Kegiatan budidaya ikan dan sayuran terpadu ini dilaksanakan di Desa Duwanga, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Kamis (10/9/2026).

Program ini menjadi bentuk kontribusi nyata mahasiswa KKN-T II UNG dalam menghadirkan inovasi tepat guna bagi masyarakat. Tujuannya adalah menyulap lahan pekarangan yang belum produktif menjadi sumber pangan mandiri di tingkat rumah tangga.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Mita Alvionita, menjelaskan bahwa pemilihan sistem akuaponik sebagai program inti didasari oleh kondisi lingkungan serta kebutuhan warga akan metode budidaya yang efisien dan ramah lingkungan.

“Program ini menjadi salah satu program inti KKN-T II di Desa Duwanga. Kami melihat pemanfaatan pekarangan melalui sistem akuaponik dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menghasilkan ikan dan sayuran secara bersamaan dengan memanfaatkan lahan yang ada,” ujar Mita.

Ia menerangkan, akuaponik merupakan sistem budidaya terpadu yang menggabungkan pemeliharaan ikan dan penanaman tanaman tanpa media tanah (hidroponik) dalam satu sirkulasi air. Kotoran ikan serta sisa pakan diuraikan oleh bakteri menjadi nutrisi organik bagi tanaman. Selanjutnya, akar tanaman menyerap nutrisi tersebut sekaligus menyaring air sebelum dialirkan kembali ke kolam ikan.

“Keunggulan akuaponik antara lain hemat penggunaan air karena dialirkan secara berulang, menghasilkan ikan dan sayuran dalam satu sistem, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia. Lahan pun dimanfaatkan secara lebih efisien sehingga sangat memungkinkan diterapkan di pekarangan rumah dengan luas terbatas,” jelasnya.

Mita menambahkan, inovasi ini kian relevan di tengah ancaman musim kemarau panjang yang masih melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menuntut adanya efisiensi penggunaan sumber daya air dan lahan agar kegiatan pertanian masyarakat tidak terhenti. Dalam hal ini, perguruan tinggi seperti UNG mengambil peran aktif menghadirkan solusi konkret.

“Dalam kondisi kemarau seperti saat ini, diperlukan inovasi yang mampu mengoptimalkan penggunaan air dan lahan. Kehadiran UNG melalui KKN-T diharapkan menjadi bagian dari solusi dengan memperkenalkan teknologi sederhana yang dapat diterapkan dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Duwanga, Abdullah H. Parabuat, menyambut positif dan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan program tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi stimulus penting untuk mendorong warga mengaktifkan kembali pekarangan rumah yang selama ini dibiarkan kosong.

Menurut Abdullah, akuaponik sangat potensial untuk dikembangkan secara meluas karena memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu kali proses produksi, yakni pemenuhan gizi protein dari ikan dan vitamin dari sayuran.

Dalam penerapannya, masyarakat dapat memadukan budidaya ikan air tawar seperti ikan nila dengan tanaman sayuran berumur pendek seperti kangkung, selada, atau pakcoy. Integrasi ini membentuk ekosistem saling menguntungkan yang menjaga kualitas air kolam tetap bersih tanpa membuang pasokan air secara terbuang.

Dukungan dari pemerintah desa diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program ini kendati masa bakti KKN-T II UNG telah berakhir. Warga diharapkan tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu mereplikasi sistem akuaponik ini di kediaman masing-masing.

Melalui sinergi antara UNG, pemerintah desa, dan warga setempat, inovasi akuaponik di Desa Duwanga diharapkan dapat berlangsung jangka panjang. Selain memperkuat ketahanan pangan keluarga, program pekarangan produktif ini diproyeksikan mampu membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan kepedulian lingkungan, serta memicu lahirnya inovasi pertanian skala rumah tangga lainnya.

Continue Reading

Advertorial

Naungi 21 Organisasi Wanita, Erna Nento Giasi Pimpin GOW Pohuwato Lima Tahun Ke Depan

Published

on

Pohuwato – Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, pada Rabu (9/9/2026). Agenda khidmat tersebut berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pohuwato.

Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya kepemimpinan anyar GOW Kabupaten Pohuwato di bawah nahkoda Ny. Erna Nento Giasi untuk masa bakti lima tahun mendatang.

Acara tersebut dihadiri jajaran pejabat daerah, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Beni Nento, Ketua Pengadilan Agama Marisa Sitriya Daud, S.H.I., M.H., Kepala Kemenag Pohuwato Rais Abaidata, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zulkifli Umar, Staf Ahli Bupati Amrin Umar, Ketua Baznas Pohuwato Ruzali Hunowu, Kepala BPJS Kesehatan, Direktur RSUD Bumi Panua, serta Sekretaris DP3AP2KB.

Turut hadir Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Ny. Nurinda Rahim, Ketua GOW Pohuwato periode 2020–2025 Suharsi Igirisa yang kini menjabat Badan Kehormatan GOW Pohuwato, serta pimpinan dari 21 organisasi wanita yang bernaung di bawah GOW Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus baru. Ia menaruh harapan besar agar seluruh jajaran pengurus solid memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program kerja di bawah kepemimpinan Erna Nento Giasi.

Menurut Saipul, GOW memegang peranan krusial sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal dan menyukseskan agenda pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

“Harapan kami, kepengurusan periode ini dapat melanjutkan program-program bernilai positif yang telah ditorehkan oleh ketua sebelumnya. Tidak harus selalu hadir dalam kelembagaan atau struktur kepengurusan, tetapi mampu hadir untuk mewujudkan dan mengimplementasikan program sebagai kelanjutan dari kepengurusan lalu,” ujar Saipul.

Bupati menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki posisi yang setara dan amat strategis dalam konstelasi pembangunan. Perempuan tidak sekadar berperan sebagai pendamping di lingkungan keluarga, melainkan juga agen perubahan, penggerak pembangunan, pendidik generasi, sekaligus pilar kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, kami berharap Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pohuwato dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong peran aktif kaum perempuan demi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Selain sebagai wadah pemberdayaan, Saipul berharap GOW menjadi ruang inklusif untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan menghimpun puluhan organisasi wanita, GOW diproyeksikan menjadi rumah bersama yang menyatukan beragam latar belakang, pemikiran, dan potensi dalam semangat kebersamaan. Perbedaan antarorganisasi, tegasnya, bukanlah sekat pemisah melainkan kekuatan yang saling melengkapi.

“Mari kita bangun semangat persatuan, gotong royong, soliditas, dan kepedulian sosial, sehingga GOW benar-benar hadir memberikan energi positif bagi pembangunan daerah,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031, Erna Nento Giasi, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 21 organisasi wanita yang terhimpun di bawah naungan GOW Pohuwato. GOW menjadi satu-satunya wadah payung organisasi wanita di Pohuwato yang secara aktif bersinergi dengan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya.

Erna menegaskan, amanah yang kini dipikulnya bukanlah wujud kebanggaan personal, melainkan tanggung jawab besar yang harus diemban secara kolektif.

Mengusung tema “Momiduduto Buhuta Wawu Walama Mongo Mbui to Lipu lo Pohuwato”—yang bermakna mengukuhkan persatuan dan kesatuan perempuan di Bumi Panua Pohuwato—Erna berharap spirit tersebut melandasi setiap langkah organisasi.

“Bagi saya, tema ini bukan sekadar slogan atau hiasan kata, melainkan wujud semangat dan komitmen kemitraan nyata untuk Pemerintah Kabupaten Pohuwato,” terang Erna.

Ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk menjadikan masa jabatan 2026–2031 sebagai momentum lima tahun kebersamaan, lima tahun pengabdian, dan lima tahun berkarya demi kemajuan perempuan Pohuwato.

Tak lupa, Erna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua GOW periode sebelumnya, Suharsi Igirisa, yang dinilai telah meletakkan fondasi keteladanan serta membawa GOW bersinergi erat dengan Pemkab Pohuwato.

“Beliau adalah panutan kami. Kepengurusan GOW sebelumnya sangat luar biasa dalam membangun sinergi untuk pembangunan daerah,” puji Erna.

Mengakhiri penyampaiannya, Erna mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk senantiasa mengedepankan prinsip kerja bersama dan memperkokoh persatuan kaum perempuan di Kabupaten Pohuwato.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler