DEPROV – Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke SMA Negeri 1 Tapa menemukan bahwa sekolah tersebut hingga kini belum memiliki sertifikat lahan resmi. Temuan ini mendorong Komisi I untuk mendesak Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan persoalan aset tersebut.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, bersama sejumlah anggota, yakni Kristina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Ekwan Ahmad, dan Fikran Salilama.

Anggota Komisi I, Fikran Salilama, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi status kepemilikan aset sekolah, khususnya sertifikat tanah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota Panitia Khusus Aset Daerah, masih banyak sekolah yang belum bersertifikat.

“Ada sekolah yang sudah punya sertifikat, tapi hanya menyerahkan fotokopi ke pemerintah kabupaten/kota, seperti yang kami temukan di SMA 1 Suwawa,” ujar Fikran.

Untuk SMA Negeri 1 Tapa, Fikran menyebut sekolah tersebut telah memiliki akta hibah dan dokumen jual beli, namun proses penerbitan sertifikat belum ditindaklanjuti.

“Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, bukan dibebankan ke sekolah. Masa sekolah mau pungut biaya dari orang tua?” tegasnya.

Fikran mendesak agar Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi permasalahan serupa seperti yang pernah terjadi di SMA Boalemo. Ia mengingatkan bahwa banyak kasus persoalan aset sekolah melibatkan mafia tanah.

“Permasalahan ini harus diantisipasi sejak dini, karena mafia tanah sekarang makin banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tapa, Syarifudin Abdullah, M.Pd., menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan sudah menindaklanjuti persoalan ini bersama Dinas Pertanahan. Ia menyebut bahwa pihak sekolah telah dimintai data sebagai bagian dari proses penerbitan sertifikat.

“Dari 18 sekolah yang ada, kami sudah dimintakan data. Beberapa sekolah sudah memenuhi syarat, termasuk SMA Negeri 1 Tapa,” ungkapnya.

Syarifudin berharap proses penerbitan sertifikat dapat segera rampung agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan tanpa kekhawatiran terkait kepemilikan lahan.

Pohuwato – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang akan digelar pada 17 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato menggelar rapat koordinasi guna mematangkan seluruh persiapan kegiatan. Rapat ini dilaksanakan pada Selasa (15/07/2025) di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, serta melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Unsur panitia turut hadir dalam rapat, antara lain Sekretaris Badan Kesbangpol selaku Ketua Panitia Yuslan Samadi, dan Jafung Irwan Tayabu dari Bagian Tata Pemerintahan mewakili Sekretaris Panitia. Turut hadir pula unsur Polres Pohuwato melalui Kabag SDM, Kompol Abadi, serta perwakilan Kodim 1313 Pohuwato, Serka Herman.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan yang matang dan terkoordinasi demi menyukseskan seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-80.

“Pelaksanaan peringatan HUT RI membutuhkan persiapan yang matang, baik dari sisi teknis, personel, maupun sarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif antar OPD dan stakeholder,” ujar Wabup Iwan.

Ia menjelaskan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Pohuwato yang pada saat bersamaan sedang menjalankan agenda lain.

Wabup Iwan juga menyoroti sejumlah aspek penting yang harus dipersiapkan sejak dini, mulai dari kesiapan lokasi upacara, kelengkapan atribut perayaan, hingga pembagian tugas yang jelas kepada seluruh panitia.

“Saya berharap semua pihak dapat bekerja sama. Kolaborasi dan koordinasi yang solid akan menentukan suksesnya kegiatan ini,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa H-12 menjadi batas akhir kesiapan teknis yang harus dipenuhi. Seluruh panitia diminta untuk memastikan kesiapan masing-masing unsur sebelum batas waktu tersebut.

Khusus kepada tim pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Wakil Bupati memberikan perhatian serius. Ia menekankan pentingnya dukungan maksimal untuk para anggota Paskibraka, termasuk pelatihan, akomodasi, dan konsumsi.

“Perhatian khusus juga harus diberikan untuk tim medis, konsumsi, kelompok 45, dan semua unsur pendukung lainnya. Semua harus dipastikan dalam kondisi siap,” tegasnya.

Melalui rapat ini, Pemkab Pohuwato menunjukkan komitmen tinggi dalam menyambut Hari Kemerdekaan dengan semangat, keteraturan, dan kemeriahan, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menyoroti perlunya perhatian pemerintah tidak hanya pada pemberian beasiswa bagi calon dokter, tetapi juga pada kesejahteraan dokter yang telah bertugas, khususnya mereka yang mengabdi di daerah terpencil.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Syarifudin kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Ke-33, Selasa (tanggal disesuaikan), yang membahas Rancangan Perubahan APBD 2025.

“Saya sangat setuju dengan program pemberian beasiswa untuk calon dokter. Tapi pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pasca-beasiswa, ketika mereka sudah menjadi dokter dan mulai bertugas di lapangan,” ujar Syarifudin.

Ia menyoroti bahwa saat ini jumlah dokter, terutama di wilayah-wilayah terpencil, semakin berkurang. Setelah ditelusuri, salah satu penyebab utamanya adalah minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dokter yang telah mengabdi, termasuk dokter umum maupun dokter spesialis.

“Dulu daerah saya banyak dokter. Sekarang jauh berkurang. Setelah ditelusuri, salah satu faktornya adalah belum terjaminnya kesejahteraan mereka saat bertugas,” ungkapnya.

Syarifudin juga mengingatkan bahwa jika pemerintah daerah ingin mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di puskesmas-puskesmas seperti yang disampaikan oleh Gubernur, maka perhatian terhadap sumber daya manusianya—khususnya para dokter—merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan.

“Termasuk dokter spesialis, itu harus diperhatikan secara serius. Jangan sampai puskesmas ada, tapi tenaga medisnya tidak tersedia secara optimal,” tambahnya.

Untuk itu, Syarifudin menegaskan bahwa Dinas Kesehatan provinsi harus mengambil inisiatif kuat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar penempatan dan kesejahteraan dokter dapat ditangani secara komprehensif.